JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, e-wallet atau dompet digital kini menjadi modus baru dalam transaksi judi online.

Data yang dihimpun oleh Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online melalui dompet digital telah melebihi Rp 5,6 triliun.

"Penggunaan e-wallet atau dompet digital sudah menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun," ujar Budi Arie dalam diskusi publik bertajuk "Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Digital yang Aman" yang disiarkan secara daring pada Kamis (17/10/2024).

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua," lanjutnya.

Budi Arie mengatakan, Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran terhadap 573 akun e-wallet.

Sejak 2017 hingga 14 September 2024, Kementerian Kominfo telah memutuskan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online, serta menangani sekitar 72.000 konten judi online yang disisipkan pada situs-situs lembaga pemerintah dan dunia pendidikan.

Selain itu, mereka juga telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 telah mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Sebelumnya, Budi Arie menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi praktik judi online.

Menurut data dari PPATK yang diterima Kementerian Kominfo, terdapat lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi online, dengan nilai transaksi di lima dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," tegas Budi Arie dalam siaran pers Kemenkominfo pada Jumat (11/10/2024).

Lima perusahaan e-wallet yang dimaksud adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, e-wallet atau dompet digital kini menjadi modus baru dalam transaksi judi online.

Data yang dihimpun oleh Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online melalui dompet digital telah melebihi Rp 5,6 triliun.

"Penggunaan e-wallet atau dompet digital sudah menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun," ujar Budi Arie dalam diskusi publik bertajuk "Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Digital yang Aman" yang disiarkan secara daring pada Kamis (17/10/2024).

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua," lanjutnya.

Budi Arie mengatakan, Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran terhadap 573 akun e-wallet.

Sejak 2017 hingga 14 September 2024, Kementerian Kominfo telah memutuskan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online, serta menangani sekitar 72.000 konten judi online yang disisipkan pada situs-situs lembaga pemerintah dan dunia pendidikan.

Selain itu, mereka juga telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 telah mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Sebelumnya, Budi Arie menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi praktik judi online.

Menurut data dari PPATK yang diterima Kementerian Kominfo, terdapat lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi online, dengan nilai transaksi di lima dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," tegas Budi Arie dalam siaran pers Kemenkominfo pada Jumat (11/10/2024).

Lima perusahaan e-wallet yang dimaksud adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sinergi ekosistem pusat data di Indonesia dapat mempercepat laju transformasi digital secara nasional.

Ia mengatakan ekosistem data center milik pemerintah dan swasta perlu disinergikan karena saat ini pusat data tidak hanya berfungsi sebagai medium penyimpanan data tapi juga menjadi platform pengembangan teknologi baru seperti komputasi awan, kecerdasan artifisial, hingga blockchain.

"Ini perlu dibarengi dengan penguatan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan teknologi," kata Budi dalam Grand Opening Gedung Bersama Digital Data Centres, di Jakarta Timur, Rabu.

Lebih lanjut, Budi mengatakan peresmian infrastruktur pusat data yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia itu menjadi tonggak sejarah dalam penguatan ekosistem pusat data nasional.

Ia berharap kehadiran Gedung Bersama Digital Data Centres dapat memacu pertumbuhan industri nasional, meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia, serta mempercepat transformasi digital.

“Semoga turut memacu juga seluruh industri data center supaya lebih kompetitif, maju, dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Dengan percepatan transformasi digital Budi meyakini bahwa dalam satu dekade ke depan, industri di sektor digital Indonesia akan bertumbuh pesat jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Untuk mempersiapkan pertumbuhan ekosistem industri digital yang sehat maka dari itu Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodir fair level playing field.

“Ketika sektor industri lain mulai melambat, industri digital justru semakin berkembang karena nilainya dapat meningkat signifikan dengan investasi yang tepat. Dengan kebijakan ini, semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini,” tutupnya. Dalam peresmian pusat data bersama tersebut turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Pahala, Komisaris Utama Bersama Digital Data Centres Setyanto Hantoro, dan Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif Angga.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Website atau situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kadin.id tiba-tiba tidak bisa diakses. Situs resmi Kadin diketahui terkena blokir sejak Minggu lalu.

Detikcom telah mencoba mengaksesnya, tapi situs tersebut tidak menunjukkan informasi mengenai Kadin Indonesia. Justru menampilkan laman tersebut tidak bisa diakses.

Saat detikcom mencari 'Kadin' pada situs pencarian, muncul laman Kadin lain, yakni kadinindonesia.id. Situs tersebut dapat diakses dan poster ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 muncul pertama kali.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Firlie Ganinduto mengatakan laman kadin.id masuk ke dalam blacklist atau daftar hitam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Minggu sekitar pukul 15.00 WIB sore. Dia menyebut situs masuk dalam daftar hitam Kominfo apabila terdapat konten atau layanan negatif, seperti judi online hingga pornografi.

"Masuk ke dalam blacklist-nya Kominfo jam tiga-an, jam 2.30-2.40 lah sore. Nah kita itu kan, website kita kan hanya profil organisasi sama pelayanan. Yang penting itu pelayanan. Jadi akhirnya karena terblokir, pelayanan kita terganggu," kata Firlie kepada detikcom, Rabu (9/10/2024).

website kadin Foto: Istimewa

Firlie menjelaskan pihaknya juga tidak tahu mengenai alasan situs Kadin tiba-tiba terblokir. Mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat ke Kominfo pada Senin pagi. Namun, hingga kini surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

"Nah, jadi justru itu juga kita bertanya-tanya. Kenapa kok tiba-tiba masuk list blokirnya itu? Nah, kita sudah tulis surat. Kemarin Senin pagi kita tulis surat, sampai hari ini belum ada jawaban dari Kominfo-nya. Jadi, dari Kominfo kita belum dapat jawaban yang pas," terangnya.

Dia menilai dari segi aturan dan hukum, seharusnya website Kadin tidak terkena blokir karena tidak mengandung konten negatif. Selain itu, pihaknya juga tidak diberi tahu mengenai pemblokiran tersebut. Imbasnya, pelayanan kepada anggota Kadin di daerah-daerah dapat terganggu.

Saat ditanya mengenai website baru, Firlie menegaskan website resmi Kadin hanya situs kadin.id. Dia menyebut memang ada beberapa website sering mengatasnamakan Kadin.

"Bukan. Kita kan official. Jadi, website kita sudah kita peroleh cukup lama. Dari sejak 2016 kita sudah online dengan website ini dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Tidak pernah ada masalah dan tidak pernah terblokir sebelumnya," jelasnya.

Ketika ditegaskan kembali soal muncul website baru berasal dari kubu Anindya Bakrie, Firlie enggan berkomentar. Dia bilang masih menunggu keterangan dari pihak Kominfo mengenai alasan terblokirnya situs tersebut. Dia menekankan apabila memang ada konflik di internal Kadin, lebih baik dibicarakan tanpa mengganggu pelayanan.

"Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa komentar itu. Jadi yang bisa saya komentar adalah website selain kadin.id itu di luar tanggung jawab kita. Saya belum dapat keterangan resmi dari Kementerian Kominfo, makanya nggak tahu. Jadi kalau memang ada, kita tinggal bicara saja. Karena ini kan pelayanan, bukan sesuatu yang harus diblokir pada saat itu, terus selesai pelayanannya terhenti. Ini kan hal yang memang kalau ada masalah lainnya, tinggal dibicarakan untuk tanpa mengganggu pelayanan anggota," tambah dia.

Apabila tak kunjung menerima tanggapan dari Kominfo, pihaknya berencana konsultasi dengan ahli hukum untuk langkah berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, akan memblokir aplikasi marketplace Temu sesegera mungkin. Temu adalah marketplace asal China yang dianggap membahayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Pasti dong (diblokir). Kalau dilarang pasti diblokir," kata Budi Arie saat ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie juga mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Kami anggap platform atau PSE itu (Temu) tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan di Indonesia, sehingga harus kami blokir. Secepatnya!" kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, Kominfo sendiri sudah memiliki mekanisme take down dan blokir aplikasi.

"Itu prosesnya tidak lama. Platform juga akan mengikuti," kata

Prabu menambahkan. Nantinya, aplikasi Temu yang ada di Google Play Store dan AppStore di Indonesia, tidak akan bisa di-download.

"Biasanya di playstore atau di AppStore ada aplikasi yang ada terlihat tapi tidak bisa di-download karena tidak sesuai region (wilayah). Kurang lebih akan seperti itu nanti," kata Prabu.

Alasan dianggap berbahaya

Temu adalah platform marketplace lintas negara (cross-border) asal China, yang jika di Indonesia mirip dengan layanan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dkk.

Bedanya, barang-barang di Temu biasanya dijual menggunakan metode penjualan Factory to Consumer, alias dari pabrik ke konsumen. Sehingga barang bisa didapatkan dan dibeli konsumen lebih murah dari platform e-commerce lainnya.

Menurut Budi Arie, kehadiran aplikasi Temu di Indonesia akan mengancam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Sebab, barang-barang di aplikasi Temu, yang asalnya dari luar negeri, dijual dengan harga yang lebih murah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengatakan hal serupa. Ia menilai, aplikasi Temu apabila masuk ke Indonesia akan memiliki dampak sangat buruk bagi UMKM.

Selain itu, aplikasi ini juga dianggap lebih berbahaya dari TikTok Shop.

"Ini yang saya khawatir, ada satu lagi aplikasi digital cross-border yang saya kira akan masuk ke kita, dan lebih dahsyat daripada TikTok. Karena ini menghubungkan factory direct kepada konsumen," kata Teten, seperti diwartakan KompasTekno sebelumnya.

Teten melanjutkan, aplikasi Temu tidak memiliki reseller dan afiliator. Hal ini berbeda dengan TikTok Shop, sehingga menurut Teten faktor inilah yang membuat Temu bisa lebih mengancam pelaku UMKM di Indonesia.

Selain itu, pabrikan di China dapat membuat produk-produk secara massal, sementara kemampuan produksi pelaku UMKM di Indonesia lebih kecil.

Badung (ANTARA) - Pemerintah mulai melakukan eksplorasi pengembangan startup-startup digital di Indonesia agar bisa merambah ke lebih banyak industri baru salah satunya industri sustainability yang mengarah pada keberlanjutan lingkungan dan dalam beberapa tahun terakhir bertumbuh pesat.

Pertumbuhan minat dan penyedia solusi atas industri tersebut dapat terjadi seiring meningkatkan kesadaran masyarakat global pada isu perubahan iklim dan lingkungan.

"Jadi memang kami nyarinya pengembangan spesifik yang belum pernah tersentuh (seperti industri sustainability), yang istilahnya dengan disentuh sedikit nantinya bisa berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi digital yang lebih tinggi," kata Ketua Tim Pengembangan Startup Digital Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Sonny Hendra Sudaryana di Badung, Bali, Selasa.

Lebih lanjut meningkatnya pertumbuhan startup pada industri sustainability disebutkan Sonny dapat dilihat melalui munculnya startup-startup di tahap early stage yang bergerak di sektor Electric Vehicle (EV), pengelolaan limbah (waste management), dan green energy (energi hijau) lewat ajang NextHub Global Summit 2024.

Ajang yang diselenggarakan Kemenkominfo bersama Nexticorn Foundation itu menunjukkan bahwa kini startup yang bergerak di industri sustainbility mulai tumbuh dan mulai mencari jejaring dengan investor baik itu korporasi maupun Moda Ventura agar bisa mendapatkan pendanaan.

Penyelenggara acara menghimpun sebanyak tiga startup yang bergerak di bidang EV, serta tiga startup lainnya dari bidang keberlanjutan lainnya seperti pengelolaan energi dan sampah dalam NextHub Global Summit 2024.

Sonny mengatakan untuk dapat menumbuhkan lebih banyak startup-startup serupa yang berfokus pada industri sustainability, Kementerian Kominfo memanfaatkan tiga program unggulannya dalam mencetak startup digital, yaitu mulai dari Gerakan 1000 Startup Digital, Startup Studio Indonesia (SSI), dan HUB.ID.

Program Gerakan 1.000 Startup Digital disiapkan untuk mengakomodasi pendiri startup pemula di tahap paling awal untuk bisa mempelajari dasar-dasar yang benar untuk membangun dan mengembangkan startup.

Selanjutnya ada Startup Studio Indonesia, dirancang untuk para startup yang sudah berada di tahapan proses product-market fit agar bisa berkembang semakin pesat.

Terakhir, HUB.ID yang juga terhubung dengan acara NextHub Summit 2024 juga menjadi program penting karena mewadahi pertemuan berkualitas antara startup dan investor membangun jejaring dengan harapan tercipta pemberian modal kepada startup sehingga dapat meningkatkan kapasitas bisnis dari startup tersebut.

Selain ingin mengembangkan startup yang bergerak di industri sustainability, Pemerintah juga tertarik mengembangkan lebih banyak startup untuk menjadi penggerak digitalisasi di sektor-sektor tradisional seperti agritech (pertanian) dan aquatech (kelautan).

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi yang pada Senin (23/9) menyebutkan bahwa dua sektor potensial bagi startup Indonesia untuk dapat dikembangkan usai melewati masa "tech winter" keduanya ialah sektor agrikultur dan perikanan.

"Agrikultur dan perikanan menjadi sektor yang menjanjikan untuk para pelaku industri startup Indonesia masuk ke dalamnya karena pertumbuhan nilainya yang menjanjikan meski adanya tantangan ekonomi global," kata Budi di Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan fenomena menurunnya suku bunga global menjadi peluang yang harus dimanfaatkan ekosistem startup di Indonesia untuk menggaet investor sehingga industri dapat pulih dari keterpurukan akibat tech winter.

Hal ini mengacu pada suku bunga baik di Indonesia yang turun sebesar 25 basis poin (bps) menjadi enam persen dan juga mengacu pada turunnya suku bunga acuan dari The Fed atau Bank Sentral AS yang pada pekan lalu memangkas 50 basis poin (bps) menjadi lima persen.

"Artinya investor mulai mengeluarkan uang untuk bisnis gitu. Investasi di sektor-sektor yang bisa berkembang seperti startup," kata Budi ditemui di Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Menurut dia jika suku bunga baik secara nasional maupun internasional menjadi lebih baik dengan penurunan setiap tiga bulannya, maka lambat laun iklim investasi termasuk pada startup ikut mengalami perbaikan.

Budi berpendapat para pemilik dana tentu akan lebih merasa aman untuk menanamkan modalnya karena risiko yang mungkin terjadi akan lebih diminimalkan dengan suku bunga yang lebih rendah.

"Kalau suku bunganya masih 5 persen kayak sekarang terus-terusan mana mau orang investasi, sudah taruh saja uangnya di bank. Tapi begitu suku bunganya turun misal jadi 2,5 atau 3 persen nah kan jadi ada challenging kan," kata dia.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Pemimpin Nexticorn Foundation Rudiantara yang menyebutkan bahwa penurunan suku bunga The Fed dan juga dari Bank Indonesia turut memberikan lampu hijau bahwa kini es dari tech winter sudah mencair.

"Bagi saya ini adalah cahaya dari ujung sebuah lorong, meski kini belum benar-benar sepenuhnya mencair tapi setidaknya es yang membeku itu, musim dingin itu, sudah mulai meleleh," kata Rudiantara.

Ia juga berpendapat ekosistem startup Indonesia juga saat ini sudah semakin sehat karena berfokus pada model bisnis yang mengutamakan arus kas sehat dan tidak lagi menggunakan metode bakar uang atau burn rate.

Untuk itu, peluang investor menanamkan modal pada startup-startup di Indonesia dapat terjadi apabila semua pelaku bisnis startup sejak awal bisa menggunakan model bisnis yang berkelanjutan tersebut.

"Orientasinya sekarang sudah kepada profitabillity, kepada EBITDA dan cashflow yang positif. Sehingga dengan instrumen yang sudah lebih sehat maka uang (untuk mengembangkan startup) lebih banyak lagi tersedia," tutup Rudiantara.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan ada dua sektor potensial bagi startup Indonesia untuk dapat dikembangkan usai melewati masa "tech winter" keduanya ialah sektor agrikultur dan perikanan.

"Agrikultur dan perikanan menjadi sektor yang menjanjikan untuk para pelaku industri startup Indonesia masuk ke dalamnya karena pertumbuhan nilainya yang menjanjikan meski adanya tantangan ekonomi global," kata Budi di Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Tech Winter mengacu pada berjatuhannya perusahaan-perusahaan teknologi dan rintisan akibat menurunnya kinerja serta minat investor untuk melakukan pendanaan dan fenomena ini dialami banyak startup di Indonesia usai pandemi COVID-19.

Meski tech winter dihadapi banyak startup, namun Budi melihat bahwa untuk startup yang bergerak di dua sektor itu justru mengalami pertumbuhan.

Ia mengatakan pada tahun lalu misalnya secara global terlihat bahwa sektor agrikultur dan perikanan masuk dalam daftar 15 sektor terbesar dengan nilai valuasi yang tinggi setelah dikembangkan oleh startup digital.

Mengacu pada laporan yang dirilis pada 2023 berjudul "Startup Report 2023" dari DSInnovate diketahui untuk startup aquatech (perikanan dan kelautan) berhasil menciptakan nilai valuasi 123 juta dolar AS dan startup agritech (peternakan) mencapai valuasi 26 juta dolar AS.

Menurut Budi ada banyak model bisnis yang dapat dieksplorasi dalam dua sektor tersebut terutama berhubungan dengan tantangan yang belum terjawab seperti masalah rantai pasok, mendorong produktivitas pelaku ekosistem di kedua sektor, dan keberlanjutan lingkungan.

Ia tak lupa memberikan contoh nyata dari startup agritech dan aquatech yang telah sukses dari negara-negara lain, contoh pertama ialah startup asal India bernama Aquaconnect yang bergerak sebagai pelaku aquatech.

Menurutnya perusahaan itu berhasil menghadirkan solusi Service-as-a-Service (SaaS) untuk akuakultur atau budidaya ternak di perairan dengan memanfaatkan data penginderaan satelit jarak jauh.

Dari sektor agritech, Budi mencontohkan startup Brazil sebagai contoh sukses yaitu Arado. Perusahaan startup yang berdiri di 2021 itu berhasil menjadi penyedia solusi menghubungkan petani kecil dengan para konsumen yang tepat sehingga dapat mengurangi masalah sampah makanan serta mengurangi emisi karbon.

Berkaca dari contoh-contoh itu, Budi berharap para pelaku startup Indonesia bisa mengambil langkah baru untuk membesarkan kedua sektor tersebut agar bisa bangkit dan bertumbuh usai sebelumnya mengalami masa tech winter.

"Pemerintah menyadari dua sektor ini berperan penting untuk akselerasi ekonomi nasional maka dari itu saya mengajak para pelaku industri startup untuk bisa memperhatikan sektor-sektor potensial ini," ujar Budi.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan skema penempatan posisi dua Wakil Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pemerintahan di periode selanjutnya.

"Itu tergantung hak prerogatif presiden," kata Budi di Kabupaten Tangerang, Selasa.

Budi mengatakan belum ada keputusan tentang apakah susunan kepemimpinan di setiap kementerian untuk pemerintah selanjutnya mengikuti susunan yang berlaku di pemerintah saat ini atau tidak.

Hal itu dikarenakan semua susunan untuk setiap kementerian nantinya disesuaikan oleh Presiden terpilih mengikuti program kerjanya.

Adapun untuk skema saat ini yang tengah berjalan di Kementerian Kominfo, yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh dua Wakil Menteri, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dilantik bertepatan dengan pelantikan Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Senin (17/7/2023) saat ini ia dipercaya untuk menangani pekerjaan yang bersangkutan dengan regulasi seperti kebijakan untuk kecerdasan artifisial dan penyiapan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Sementara untuk Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo, merupakan Wakil Menteri yang baru bergabung pada bulan lalu tepatnya dilantik pada Senin (19/8/2024) dan saat ini diberikan tanggung jawab mengurus dua hal, yaitu menangani kampanye tentang pencegahan judi online serta Legacy Presiden yang menjadi bagian dari publikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Meski susunan kepemimpinan Kementerian Kominfo untuk pemerintah selanjutnya belum diketahui, namun Menkominfo Budi Arie mengharapkan agar penerusnya bisa melanjutkan proses transformasi digital khususnya meningkatkan kecepatan internet di Indonesia.

"Sejak 2015-2024, ini kecepatan internet kita bertumbuh 10 kali lipat, dari sebelumnya 2.5 mbps di 2015 sekarang di 2024 sudah 25 mbps. Tapi itu kita masih kalah dengan negara lain, karena itu harus terus ditingkatkan kecepatannya, kualitasnya, dan coverage-nya untuk infrastruktur digital yang lebih baik," kata Budi.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan selama satu tahun lebih menjabat sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo dirinya telah membuat tiga capaian utama dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia.

"Satu yang pertama, tugasnya yang sudah diselesaikan itu terkait pembangunan BTS (Base Transceiver Station), sekitar 5000-an BTS yang mangkrak kemarin itu kan kami sudah selesaikan di akhir tahun lalu," kata Budi di Kabupaten Tangerang, Selasa.

Peresmian BTS di akhir 2023 dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus juga meresmikan pengoperasian Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1).

Kedua infrastruktur digital tersebut dibangun sebagai bagian pemerataan konektivitas yang merupakan salah satu fondasi transformasi digital nasional mengacu pada Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.

Capaian lainnya yang diungkap Menkominfo telah memberikan dampak signifikan pada transformasi digital Indonesia ialah terkait dengan penanganan judi online.

"Kemajuan menata dan mencegah judi online ini signifikan, kami menekan (laju judi online) hampir 50 persen. Tentu kami belum puas untuk memberantas judi online, maka dari itu terus kami tingkatkan," katanya.

Data Kementerian Kominfo menunjukkan selama periode 17 Juli 2023 hingga 11 September 2024 sudah ada sebanyak 3.277.834 konten judi online yang diputus aksesnya oleh Kemenkominfo.

Di samping itu, Kemenkominfo juga mengajukan penutupan akun keuangan yang terafiliasi judi online sebanyak 573 akun e-wallet dan 7.499 rekening bank ke Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Langkah pencegahan tersebut menurut Budi telah mengambil peran dalam menurunkan laju judi online, hal itu dibuktikan dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2024 yang menunjukkan jumlah deposit pada situs judi online menjadi Rp34,49 triliun dari sebelumnya berkisar Rp70 triliun.

Terakhir di sisa masa jabatannya sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo yang tinggal satu bulan lagi, Budi menyebutkan pihaknya terus berfokus untuk memperkuat dan membangun ekosistem digital.

"Bagaimana kami terus memperkuat dan membangun ekosistem digital kami lakukan dengan misalnya membangun pusat data nasional, ini penting karena ini mengatur bagaimana ekosistem digital bergerak. Karena digitalisasi itu kunci," tutup Budi.

Sebagai bagian dari membangun ekosistem digital, Kemenkominfo telah menghadirkan beragam regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di antaranya seperti revisi Undang-Undang ITE, penerbitan Surat Edaran mengenai Etika Kecerdasan Artifisial, hingga Peraturan Presiden untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan serta melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku guna mendorong pertumbuhan investasi pusat data di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia juga akan belajar dari negara lain yang telah sukses menggaet investor untuk melakukan usaha di sektor pusat data misalnya seperti Malaysia.

"Di Malaysia kita sudah lihat, mereka melakukan banyak insentif yang juga sangat membuat investor tertarik untuk membangun data center," ujar Budi memberi contoh perbandingan untuk membangun kebijakan perizinan pusat data dalam keterangannya, Kamis.

Tidak hanya berkomitmen untuk memberikan insentif, dari sisi kesiapan infrastruktur fisik pemerintah juga berjanji untuk menyiapkan lahan hingga dukungan fasilitas air serta listrik ramah lingkungan dalam mendukung operasional dari data center.

Alasan menyediakan sumber daya yang ramah lingkungan untuk pusat data tersebut menurut Budi sejalan dengan tren industri yang saat ini berkembang ke arah industri berkelanjutan atau sustainability.

"Kan tuntutan ke depan nanti data center itu mengandalkan green energy, ramah lingkungan," katanya.

Ia optimistis pembangunan pusat-pusat data dari pihak swasta akan semakin meningkat di Indonesia karena jumlah penduduk serta perkembangan digitalisasi di Indonesia masih sangat banyak yang bisa dikembangkan.

Hal itu menjadi nilai tambah bagi para investor karena potensi yang besar itu bisa memberikan kontribusi pertumbuhan bisnis apabila dikelola dengan baik.

Lebih lanjut, Budi berpendapat banyaknya pelaku usaha yang berinvestasi membangun pusat data di Indonesia perlu didukung karena dapat memperkuat posisi Indonesia menjaga kedaulatan data karena data berada di dalam negeri dan tidak mengandalkan infrastruktur yang berada di negara-negara lain.

"Kalau bisa semua yang berurusan dengan penduduk Indonesia, data center-nya di Indonesia, supaya juga isu-isu kedaulatan data ini menjadi penting," tutup Budi.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024