IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak ekonomi dan ketidakpastian global menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen strategis yang mengalami koreksi.

Selain itu, lanjutnya, APBN terdampak pandemi Covid-19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.

“APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat,” ujar Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalammemudahkan rakyat dalam mendapatkanpelayanan kesehatan, pendidikan,memperoleh pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negaraadalah rakyat.

“Pemerintah harus dapat memiliki indikatoryang terukur dari seluruh alokasi anggaranprogram di setiap kementerian danlembaga, yang menunjukan bahwa belanjanegara memenuhi kriteria belanja yangberkualitas atau spending better danbukannya hanya sekedar lebih baik belanjaatau better to spending,” ujar dia.

Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middleincome trap.

Selanjutnya, Puan menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya pada kesempatan itu.

Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007.

(Febrina Ratna)