IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak ekonomi dan ketidakpastian global menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen strategis yang mengalami koreksi.

Selain itu, lanjutnya, APBN terdampak pandemi Covid-19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.

“APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat,” ujar Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalammemudahkan rakyat dalam mendapatkanpelayanan kesehatan, pendidikan,memperoleh pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negaraadalah rakyat.

“Pemerintah harus dapat memiliki indikatoryang terukur dari seluruh alokasi anggaranprogram di setiap kementerian danlembaga, yang menunjukan bahwa belanjanegara memenuhi kriteria belanja yangberkualitas atau spending better danbukannya hanya sekedar lebih baik belanjaatau better to spending,” ujar dia.

Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middleincome trap.

Selanjutnya, Puan menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya pada kesempatan itu.

Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintah terus memantau risiko yang akan dihadapi oleh Indonesia jika Amerika Serikat (AS) mengalami resesi ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi imbas gejolak ekonomi yang terjadi di AS.

"Ini memang sedang bergerak, jadi tentunya kita pertama sudah antisipatif, tapi tentunya ini akan terus kita pantau dengan dekat karena memang gejolak itu akan harus kita antisipasi," kata Febrio ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Febrio menyebut kondisi perekonomian yang terjadi di AS saat ini memang di bawah ekspektasi Pemerintah Indonesia. Salah satunya soal angka pengangguran yang ternyata lebih tinggi dibandingkan yang dibayangkan.

Kemudian, kebijakan terkait tingkat suku bunga yang sejatinya dipandang oleh pasar sudah harus dipotong lebih awal bahkan sejak awal tahun.

"Tetapi kita kalau dari Indonesia memang kita melihat bahwa dinamika dari tingkat suku bunga dan ekspektasinya itu memang sudah berubah-ubah dari sejak awal tahun," ujarnya.

Febrio menyebut sejak awal pemerintah memang melihat ada ekspektasi Bank Sentral AS itu akan memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali. Namun, ternyata mengalami perubahan di pertengahan tahun atau beberapa bulan kemudia.

"Nah sekarang ini dengan data-data yang terbaru, memang probabilitanya kita melihat konsensusnya mengarah ke pemotongan yang lebih banyak," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mewaspadai resesi AS akan memicu keluarnya aliran modal dari pasar domestik atau capital flight Indonesia ke AS. Sebab hal itu akan mengakibatkan tingkat suku bunga domestik masih lebih tinggi dari laju inflasi.

“Namun, kita juga tahu bahwa kita harus menjaga juga supaya tidak terjadi capital flight akibat perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia maupun di negara lain termasuk di dolar AS," tutur Airlangga

Maka dari itu, Airlangga berharap tingkat suku bunga Bank Sentral atau The Fed dapat diturunkan pada kuartal IV 2024 mendatang.

"Karena tentu kalau kita lihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gap-nya agak tinggi," ujarnya.

(Febrina Ratna)