IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, mengingatkan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Dengan begitu, penggunaanya harus dialokasikan secara efektif oleh penyelenggara negara untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

Puan menilai pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

"Bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," kata dia.

Puan menambahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," ujarnya.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," kata dia menambahkan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak ekonomi dan ketidakpastian global menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen strategis yang mengalami koreksi.

Selain itu, lanjutnya, APBN terdampak pandemi Covid-19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.

“APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat,” ujar Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalammemudahkan rakyat dalam mendapatkanpelayanan kesehatan, pendidikan,memperoleh pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negaraadalah rakyat.

“Pemerintah harus dapat memiliki indikatoryang terukur dari seluruh alokasi anggaranprogram di setiap kementerian danlembaga, yang menunjukan bahwa belanjanegara memenuhi kriteria belanja yangberkualitas atau spending better danbukannya hanya sekedar lebih baik belanjaatau better to spending,” ujar dia.

Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middleincome trap.

Selanjutnya, Puan menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya pada kesempatan itu.

Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007.

(Febrina Ratna)