IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dilaksanakan secara bertahap. Program tersebut bakal dijalankan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,"kata Jokowi saat membacakan Pidato Presiden RI Tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia menyebut pemerintah saat ini bakal menerapkan strategi kebijakan jangka pendek yang fokus pada gakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antardaerah.

Adapun, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program ungulan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Gibran mengatakan menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar bisa berbeda di setiap daerah, tetapi dia memastikan makanan yang diberikan tetap memperhatikan kandungan gizinya dan harganya dipastikan Rp15.000 untuk setiap siswa.

Hal itu disampaikan Gibran kepada wartawan saat meninjau uji coba makan bergizi gratis bagi siswa di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024) lalu.

"Ya di tiap daerah beda-beda ya menunya ya, mungkin tidak semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi, mungkin ada mi, ada jagung, enggak apa-apa, enggak masalah, asalkan sekali lagi, kebutuhan nutrisi, gizi, setiap hari terpenuhi," terang Gibran.

Selain makanan, siswa juga mendapatkan susu sebagai penambah nutrisi saat uji coba makan bergizi di SDN 4 Tangerang. Menurut Gibran, susu yang diberikan semuanya susu putih tawar sesuai saran dari ahli gizi.

"Sekali lagi ini sesuai masukan dari orang tua murid, komite, sekolah, dari ahli gizi, jadi hari ini putih semua," tutur Gibran.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti gejolak ekonomi dan ketidakpastian global menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen strategis yang mengalami koreksi.

Selain itu, lanjutnya, APBN terdampak pandemi Covid-19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.

“APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat,” ujar Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalammemudahkan rakyat dalam mendapatkanpelayanan kesehatan, pendidikan,memperoleh pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negaraadalah rakyat.

“Pemerintah harus dapat memiliki indikatoryang terukur dari seluruh alokasi anggaranprogram di setiap kementerian danlembaga, yang menunjukan bahwa belanjanegara memenuhi kriteria belanja yangberkualitas atau spending better danbukannya hanya sekedar lebih baik belanjaatau better to spending,” ujar dia.

Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middleincome trap.

Selanjutnya, Puan menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya pada kesempatan itu.

Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.