Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai akhir Agustus 2024.

Angka tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, dia merincikan realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp80 triliun selama dua tahun konstruksi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga menyebut anggaran tersebut digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai rancangan paket pembangunan IKN pada tahun depan, Danis masih enggan menjawab. Dia mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan perumusan mengenai hal itu.

“Kalau tahun depan belum ada rancangan, sedang kita ini kan [rancang]. Kan itu baru pagu indikatif yang sekitar Rp75 triliun itu, di dalamnya anggaran untuk IKN berapa, saya belum tahu,” tambahnya.

Danis menjelaskan, dirinya juga belum melakukan pembahasan anggaran konstruksi IKN dengan tim transisi pemerintahan Prabowo – Gibran. Pasalnya, Satgas Pembangunan IKN saat ini sedang fokus melakukan percepatan konstruksi jelang Upacara 17 Agustus 2024.

“Oh enggak enggak, dengan satgas enggak [ada pembicaraan anggaran dengan tim transisi Prabowo – Gibran]. Satgas saat ini fokus untuk acara 17 Agustus dulu lah,” pungkasnya.

Sebelumnya, keberlanjutan Pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo – Gibran Kembali jadi perbincangan. Karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di pemerintah ke depan diterawang kian menipis usai pemerintah menetapkan rencana belanja untuk program makan bergizi gratis pada 2025 mencapai Rp71 triliun.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memproyeksi nasib pembangunan IKN ke depan bakal melambat karena keterbatasan fiskal negara.

Eko menjelaskan, secara realistis anggaran untuk membiayai pembangunan IKN tidak ada. Dia memproyeksi, IKN hanya akan mendapat guyuran anggaran senilai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun setiap tahunnya di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi, [IKN] tidak dimatikan, tidak dimangkrakkan, tetapi diberikan anggaran alakadarnya. Kayaknya seperti itu yang akan terjadi. Ini pendapat saya ya, tapi kayanya begitu. Karena uangnya dari mana, begitu kan?” pungkasnya.