Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp153,7 triliun atau setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024, yaitu Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 2,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Agustus 2024 tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 15,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan tahun ini, APBN Agustus 2023 tercatat masih mengalami surplus atau penerimaan negara lebih tinggi daripada realisasi belanjanya.

Pada Agustus 2023, APBN masih mengalami surplus Rp147,22 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara senilai Rp1.821,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.674,67 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan untuk pertumbuhan masih terus menguat dengan tumbuh double digit. Mengingat, sejak awal tahun ini, terdapat kebutuhan Pemilu serta belanja beberapa bansos El Nino.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain dari rencana awal defisit senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Sementara outlook atau perkiraan defisit pada akhir tahun akan lebih besar, yakni senilai Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.

Artinya, defisit yang terjadi pada Agustus 2024 masih dalam rentang proyeksi awal maupun outlook pemerintah.