Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp153,7 triliun atau setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024, yaitu Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 2,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Agustus 2024 tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 15,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan tahun ini, APBN Agustus 2023 tercatat masih mengalami surplus atau penerimaan negara lebih tinggi daripada realisasi belanjanya.

Pada Agustus 2023, APBN masih mengalami surplus Rp147,22 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara senilai Rp1.821,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.674,67 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan untuk pertumbuhan masih terus menguat dengan tumbuh double digit. Mengingat, sejak awal tahun ini, terdapat kebutuhan Pemilu serta belanja beberapa bansos El Nino.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain dari rencana awal defisit senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Sementara outlook atau perkiraan defisit pada akhir tahun akan lebih besar, yakni senilai Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.

Artinya, defisit yang terjadi pada Agustus 2024 masih dalam rentang proyeksi awal maupun outlook pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan setoran pajak hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.045,32 triliun atau mencapai 52,56% dari target APBN 2024.

Secara umum, setoran dari pajak tersebut tercatat terkontraksi 5,8% dari periode yang sama tahun lalu.

Meski telah mengantongi lebih dari setengah target tahun ini, Sri Mulyani menyampaikan setoran pajak cukup tertekan mulai April 2024, khususnya untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan nonmigas.

Tercatat PPh Migas selama Januari hingga Juli 2024 senilai Rp39,32 triliun atau secara bruto terkontraksi sebesar 13,21%.

"Migas itu karena lifting minyak, produksi minyak kontraksi atau terus mengalami penurunan tidak pernah mencapai target yang ada di APBN meski harga meningkat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Adapun, untuk APBN 2024 pemerintah mematok target lifting minyak bumi sebesar 580—609 ribu barel per hari. Sementara realisasi per Juni 2024 mencapai 576,2 ribu barel per hari.

Pertumbuhan yang negatif juga tercatat pada kinerja PPh Nonmigas. Hingga Juli 2024, penerimaan dari PPh Nonmigas senilai Rp593,76 triliun atau terkontraksi 3,04% secara bruto.

"Ini sudah mulai menurun [defisit yang lebih kecil], bulan lalu negative growth sudah mulai flat, kita harapkan bulan-bulan depan sudah positif growth," jelasnya.

Sementara itu, kabar baik dari penerimaan negara berasal dari PPN dan PPnBM yang mampu tumbuh secara bruto sebesar 7,34% atau tercatat senilai Rp402,16 triliun.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sementara penerimaan bruto dari PBB dan Pajak Lainnya juga tumbuh 4,14% yang ditopang oleh penerimaan PBB sektor pertambangan.

"Bruto PPN tumbuh 7,34%. Ini good news, artinya ekonomi tumbuh, walaupun ada restitusi," ujarnya.

Sebelumnya dalam penyampaian Laporan Semester I/2024 kepada DPR, Sri Mulyani telah memberikan prognosis bahwa penerimaan dari pajak, bea, maupun cukai tidak akan mencapai target pada tahun ini.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

Penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Juli 2024 mencapai Rp1.545,4 triliun atau setara 55,1% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Juli 2024 tercatat senilai Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 12,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan tahun ini, APBN Juli 2023 tercatat masih mengalami surplus atau penerimaan negara lebih tinggi daripada realisasi belanjanya.

Pada Juli 2023, APBN masih mengalami surplus Rp153,5 triliun atau 0,72% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara senilai Rp1.614,8 triliun lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.461,2 triliun.

Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN per Juli 2024 tercatat masih surplus Rp179,3 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Juli 2023 tercatat senilai Rp394,5 triliun.