Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN resmi dibubarkan. Adapun, PT PANN yang telah 50 tahun berdiri itu bergerak di bidang perusahaan pembiayaan kapal niaga di Indonesia.

Pembubaran PT PANN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis (17/10/2024).

"Bahwa berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, pangsa pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, dan kemampuan melanjutkan kegiatan usaha, kelangsungan Perusahaan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan PT PANN," tulis beleid tersebut dikutip Senin, (21/10/2024).

Mengacu Pasal 2 PP No 43/2024, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT PANN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, undang-undang di bidang Perseroan Terbatas, undang-undang di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya PP No 43/2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi PT PANN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut.

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN) sempat menjadi sorotan publik lantaran disebut-sebut bakal menerima penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020 senilai Rp3,8 triliun.

Kendati demikian, pada 2022 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa penyertaan modal negara atau PMN ke PT PANN batal, lantaran Kementerian BUMN berencana membubarkan perusahaan pembiayaan kapal itu.

Perlu diketahui, PT PANN memang merupakan salah satu BUMN 'sakit' sejak 1994. Kondisi keuangan perseroan terus tergerus akhirnya mencapai level likuiditas negatif pada 2004. Kemudian pada 2006 perseroan meminta Kementerian Keuangan untuk menyetop bunga utang tapi tetap dibukukan berdasarkan kurs saat itu yakni Rp9.020.

Adapun sebelum dibubarkan, PT PANN hanya memiliki tujuh pegawai termasuk satu orang direksi. Alhasil, PT PANN yang didirikan pada 1974 itu resmi dibubarkan pada 2024 setelah 50 tahun berdiri.

Deretan BUMN 'Sakit' selain PT PANN

Diberitakan sebelumnya, PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

Adapun 14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi membubarkan BUMN PT PANN (Persero). Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

50 Tahun Beroperasi

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya.Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Laluketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Mulai Bermasalah

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuaicorebisnis. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng daricorealias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Pegawai Sisa 7 Orang

Pada 2022 PT PANN sempat mendapat sorotan publik lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Rencana pembubaran PT PANN sendiri telah terdengar sejak lama. Perusahaan pelat merah itu sudah lama tak operasi. Erick sempat buka suara mengenai kendala untuk membubarkan BUMN-BUMN tersebut. Dia mengatakan, untuk membubarkan BUMN itu butuh persetujuan yang panjang.

"Kan proses pembubaran itu kan perlu persetujuan panjang, karena itu kita berharap dengan sekarang adanya rencana Undang-undang BUMN yang sedang digodok di DPR, dan inisiasi DPR loh, bukan kami. Kalau DPR-nya saja melakukan dorongan untuk perubahan yang sangat signifikan di BUMN masa kita nggak melakukan secara kebersamaan, dan saya lihat memang beberapa peran BUMN perlu ditingkatkan," di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021) silam.

Erick sendiri juga telah mengantongi restu pembubaran PT PANN sejak 2022 silam. Erick mendapat restu dari Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero). Perusahaan pelat merah ini pernah disoroti lantaran menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) namun pegawainya tinggal 7 orang.

Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Pembubaran PT PANN mulai berlaku per 17 Oktober 2024.

Dalam pasal 2, disebutkan pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT PANN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, peraturan di bidang Perseroan Terbatas, peraturan perundang- undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

PT PANN sebelumnya sempat mendapat sorotan publik pada 2022 lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya. Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Lalu ketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuai core bisnis dan hanya memiliki 7 pegawai. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng dari core alias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi membubarkan BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2024 yang diteken pada 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, serta potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya, sehingga perseroan perlu dibubarkan.

"PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan," tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pembubaran juga diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP 43/2024. Dengan demikian, perusahaan negara ini resmi bubar setelah 50 tahun beroperasi.

PT PANN merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang telekomunikasi dan navigasi maritim. Selain itu, perusahaan yang didirikan pada Mei 1974 ini juga melayani jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.

Beberapa jasa yang disediakan seperti membuat sistem monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long-range identification, hingga tracking national pusat data.

PT PANN didirikan sebagai alternatif lembaga keuangan non-bank khususnya untuk membiayai pembelian kapal guna mengembangkan pelayaran nasional.

Perusahaan ini awalnya fokus pada pembiayaan kapal niaga nasional dengan target perusahaan pelayaran kelas menengah ke bawah. Pembiayaan itu menerapkan mekanisme leasing, beli dengan cicilan, serta penjualan dan sewa kembali.

Pada 1990, PT PANN memperluas bisnisnya dan membiayai berbagai jenis barang modal. Akan tetapi, selama 2004—2013, fokus bisnis perseroan beralih kembali ke pembiayaan kapal.

Kemudian dilakukan pemisahan bisnis atau spin-off pada 2013, sehingga seluruh kegiatan bisnis inti PT PANN dalam bidang usaha pembiayaan dialihkan ke PT PANN Pembiayaan Maritim.

IDXChannel - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG), menyarankan agar eks pemegang polis PT Jiwasraya (Persero) yang belum direstrukturisasi agar segera mengikuti program tersebut. Sebab, Jiwasraya bakal segera dilikuidasi alias dibubarkan.

Dalam restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya dialihkan ke unit usaha IFG, yakni Indonesia Financial Group (IFG) Life. Hingga saat ini eks nasabah yang sudah menyetujui restrukturisasi menyentuh 99,7 persen dari total pemegang polis.

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo mengatakan, pengalihan polis ke IFG Life merupakan langkah penyelamatan pemerintah terhadap nasabah Jiwasraya. Maka dari itu, program ini harus diikuti.

“Pengelolaannya melalui IFG kita restrukturisasi pemegang polis itu kita selamatkan walaupun perusahaan Jiwasraya ini pada akhirnya memang akan ditutup, tapi customer kita selamatkan,” ujar Haru dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun eks pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi tetap mendapatkan bagian dari hasil sisa aset Jiwasraya.

“Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharap tolong ikut restrukturisasi, tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya,” kata dia.

IFG Life diyakini akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin.

Hingga September tahun ini, IFG Life telah memproses pembayaran klaim atas 163.903 nasabah Jiwasraya yang mencapai Rp15,5 triliun.

“Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi, kami menyelamatkan pemegang polis,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kembali menangkap empat pelaku berinisial YL (24), WSL (28), FMC (24), dan RAS terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Sabtu (28/9/2024).

“Empat pelaku lainnya telah ditangkap dan dilakukan penahanan YL, WSL, FMC, RAS,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda-beda, YL berperan merusak dan menarik banner serta merusak meja menggunakan stand mikrofon, WSL merusak dan menarik banner serta tiang layar proyektor.

Sementara FMC merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti.

Sebelumnya polisi juga menangkap pelaku lain yakni YS (33) dan RR (27), MR alias (RD), FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan, FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian.

Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Namun, polisi gagal mengamankan.

Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membeberkan peran dua pelaku, YS (33) dan RR (27), yang baru saja ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dalam kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang ini, YS merusak barang-barang di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan.

“Peran tersangka RR memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali kepada satu sekuriti,” ujar Ade dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Dengan penangkapan ini, total ada lima tersangka yang kini telah mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

“Barang bukti yang disita dari penangkapan RR dan YS berupa satu buah alat banner, tiga buah patahan besi, rekaman CCTV, dan pakaian tersangka,” ujar Ade.

Setelah RR, YS, dan teman-temannya mengeroyok petugas keamanan, mereka memasuki sebuah ruangan untuk membubarkan diskusi.

“Dan kemudian berteriak, ‘Bubar! Bubar kalian! Nasionalisme terorisme kalian!’, dan kemudian para pelaku menghancurkan meja, gelas, proyektor dan banner yang digunakan acara,” ungkap Ade.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kembali menangkap dua pelaku lain, yakni YS (33) dan RR (27), terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Sabtu (28/9/2024).

“RR ditangkap di Bekasi, di rumah keluarganya. YS ditangkap di daerah Jakarta Timur, di rumah keluarganya,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Dengan penangkapan ini, total ada lima tersangka yang kini telah mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

“YS berperan melakukan pengrusakan terhadap barang, sedangkan RR memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali kepada satu petugas keamanan,” kata Ade.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian.

Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, beberapa warga turut diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Warga masyarakat ada enam yang dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen dan sekuriti Hotel Grand Kemang," ungkap Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (2/10/2024).

Keenam warga tersebut diperiksa Propam Polda Metro Jaya bersama dengan 30 anggota polisi yang terkait dengan aksi pembubaran diskusi.

Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, update menjadi 30,” kata Ade.

Adapun salah satu dari 30 anggota polisi yang diperiksa Propam Polda Metro Jaya adalah Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto. Diketahui, Edy belum satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Mampang Prapatan.

Saat ditanya apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Rahmat Idnal juga turut diperiksa Propam Polda Metro Jaya atau tidak, Ade belum bisa membenarkan.

“Nanti kami update detailnya ya, nanti kami akan (tanya) ke Propam siapa aja,” ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang membubarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, serta sejumlah aktivis.

Polisi telah menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut, yaitu FEK, GW, JJ, LW, MDM, dan MR.

Namun, hanya tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FEK sebagai koordinator lapangan, GW yang terlibat dalam perusakan properti, dan MR yang turut mengeroyok petugas keamanan Hotel Grandkemang.

Pihak Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian dan juga telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Tanah Air juga sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana unjuk rasa tersebut. Namun, polisi gagal mengamankan situasi karena sebagian dari pelaku pembubaran dilaporkan masuk dari belakang hotel dan merusak properti.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menetapkan kembali satu tersangka dalam kasus dalam pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan tersangka baru ini berinisial RD (28) dengan peran melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan di lokasi.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap 1 pelaku [berinisial RD]," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, saat ini pelaku tengah diperiksa secara intensif oleh subdit umum atau Jatanras untuk membuat terang peristiwa kerusuhan dalam pembubaran diskusi itu.

"Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor Subdit Umum/Jatanras untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka baru ini dipersangkakan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan.

Sebagai informasi, kronologi kericuhan itu bermula saat ada kegiatan diskusi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora untuk membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan pada Sabtu (28/9/2024).

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko. Hanya saja, kelompok pembubaran menilai diskusi itu akan memecah bangsa dan diduga tidak memiliki izin.

Kemudian, Polsek Mampang awalnya bernegosiasi dengan kedua belah pihak dengan kesepakatan untuk mempercepat jalannya diskusi.

Namun, tiba-tiba sejumlah masyarakat sekitar 10-15 orang menerobos ruang diskusi melalui akses pintu belakang. Dalam hal ini, petugas yang seharusnya mengamankan dua kegiatan ini mengaku kewalahan karena terfokus di depan hotel.

"Tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung. Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel. Sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam," kata Wakapolda Brigjen Djati Wiyoto Abadhy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel GrandKemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024) lalu merupakan tindakan premanisme.

"Ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali," kata Pramono di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024), dilansir dari Antara.

Guna menegakkan keadilan, Pramono meminta para aparat penegak hukum untuk bisa segera mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis dan tokoh nasional itu.

Dia menegaskan bahwa pembubaran diskusi di negara demokrasi tak boleh terjadi karena hal itu merupakan hak anak bangsa untuk menyampaikan pendapat.

"Terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.