Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

(ily/hns)

JAKARTA - Presiden Kenya, William Ruto meminta dukungan China untuk bisa bergabung dengan BRICS , yang disampaikan setelah pertemuan dengan seorang pejabat senior China. Ketertarikan negara Afrika Timur itu disampaikan hanya berselang beberapa minggu setelah Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 di Kazan.

Pertemuan BRICS tersebut dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Barat dan memperkuat sinyal bahwa Rusia belum terisolasi oleh sanksi Barat terkait Ukraina. Pertemuan tahunan ini menjadi yang pertama sejak ekspansi BRICS awal tahun ini ketika Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab secara resmi menjadi anggota.

Empat member baru BRICS itu bergabung dengan pendahulunya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global, negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global.

Para analis telah mendesak pemerintah Kenya untuk bergabung dengan blok ekonomi negera berkembang tersebut sejak Ethiopia dan Mesir menjadi anggota baru BRICS. Ditambah adanya ketertarikan dari beberapa negara Afrika lainnya, termasuk Aljazair dan Nigeria, yang sudah menyatakan minat secara formal.

Meskipun menjadi sekutu utama AS (Amerika Serikat), Kenya telah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, yang kehadirannya di Afrika telah memicu kekhawatiran Barat. Tahun lalu, Ruto mengatakan pemerintahnya akan memperdalam hubungannya dengan Moskow untuk meningkatkan volume perdagangan.

Dia membuat komitmen ketika dia menjamu Menteri Luar Negeri Rusia ,Sergey Lavrov yang berkunjung ke ibu kota, Nairobi.

Pada awal pekan, selama pembicaraan dengan Li Xi, sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis China yang berkuasa, Ruto memuji Beijing karena mendukung pendanaan "proyek prioritas," termasuk bendungan bernilai miliaran dolar.

Dia menyatakan bahwa Nairobi "sangat ingin mendapatkan manfaat dari proyek" yang akan membantu mengentaskan kemiskinan. Kenya sendiri telah mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.

"Kenya mencari dukungan China untuk mendorong investasi sektor swasta China di sektor perhotelan Kenya, memajukan tujuan kami untuk menjadikan Nairobi sebagai pusat konvensi regional," kata Ruto, menurut siaran pers dari kepresidenan.

"Kenya berkomitmen mempromosikan kemitraan ini di Afrika dan menjunjung tinggi kebijakan Satu China," tambahnya.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini, Senin (4/11).

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa BRICS akan menambah lebih banyak anggota penuh ke dalam organisasi tersebut pada tahun 2025. Hal itu untuk mengakomodasi tingginya minat banyak negara untuk bergabung.

Saat ini, BRICS yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah memperluas keanggotannya dengan masuknya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, pada KTT di Kazan, Rusia, sebanyak 13 negara diakui sebagai mitra BRICS, yakni Indonesia, Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

"BRICS memengaruhi proses domestik dalam arti bahwa dengan mendapatkan informasi tentang pekerjaan BRICS, pencapaiannya, serta rencana yang ditetapkan dan dilaksanakannya, orang-orang ingin bergabung dalam proses yang adil dan saling menguntungkan ini," ungkapnya seperti dilansir Sputnik News, Minggu (3/11/2024).

Menurut dia, orang-orang di negara-negara Timur dunia memilih politisi yang mengumumkan rencana mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan BRICS dengan satu atau lain cara. "Sejumlah negara tengah mengupayakan keanggotaan penuh. Masalah ini akan dipertimbangkan sepanjang tahun depan," katanya.

Lavrov menambahkan, ada lebih dari 30 negara yang ingin ambil bagian dalam acara-acara BRICS. BRICS, kata dia, akan menyepakati kriteria untuk kategori negara mitra. Setelah pertemuan puncak di Kazan, presiden Rusia mengirimkan undangan ke beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Menurutnya, ada 10 negara yang menikmati konsensus di antara anggota BRICS yang ada.

"Kami memiliki kesepakatan bahwa segera setelah kami menerima balasan dari negara yang diundang, negara ini akan diproklamasikan bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra. Kami yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam semua acara BRICS," tambahnya.

Dia menambahkan, format pertemuan terpisah yang hanya melibatkan anggota penuh kemungkinan besar akan dipertahankan, dan semua format lainnya, termasuk yang Outreach Plus, pertemuan menteri luar negeri dan lainnya (ekonomi, energi, perdagangan, kesehatan, budaya) akan terbuka untuk negara-negara tersebut.

"Kami ingin negara mitra bergabung dalam pekerjaan ini. Mereka akan mengambil bagian dalam hampir semua acara (BRICS)," tandasnya.

Jakarta -

Emiten rumah produksi, Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) membukukan pendapatan pada kuartal III-2024 mencapai Rp 166,8 miliar. Pencapaian ini disumbang oleh film.

Presiden Direktur RAAM Whora Anita Raghunath menjelaskan penjualan dari film mencapai Rp 82,9 miliar, penjualan tiket bioskop dan food and beverage (f&b) mencapai Rp 49,2 miliar. Kemudian digital dan TV berbayar Rp 22,7 miliar dan Sinetron Rp 11,7 miliar.

"Laba bruto mencapai Rp 71,4 miliar, menyoroti keberhasilan langkah-langkah pengendalian biaya dan operasional dengan Margin Laba Bruto 42,7%," tulisnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menekankan capaian tersebut diperkuat oleh kemitraan strategis yang baru-baru ini dijalin bersama PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) telah memposisikan RAAM sebagai pemain kunci dalam industri hiburan di Indonesia. Dengan memanfaatkan kapabilitas distribusi dan jangkauan pasar MNC, RAAM dapat mendorong ekspansi bisnis yang signifikan dan semakin memperkuat untuk menjaring pemirsa yang lebih luas melalui ekosistem media yang semakin baik.

Selain itu, penggabungan antara keunggulan konten RAAM dengan jaringan distribusi media MNC yang kuat dapat memberikan perluasan kehadiran RAAM di kancah internasional melalui platform, seperti RCTI+ dan Vision+.

"Kami sangat antusias untuk memajukan tujuan strategis kami dengan dukungan MSIN sebagai salah satu pemegang saham kami, sebuah kemitraan yang telah menunjukkan manfaat bersama bagi kedua perusahaan," terangnya.

(kil/kil)

JAKARTA - Venezuela menarik duta besarnya dari Brasil gara-gara kegagalan Caracas baru-baru ini untuk bergabung dengan aliansi BRICS . Keinginan Venezuela untuk bergabung diveto oleh Brasil, salah satu negara pendiri BRICS selain Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (31/10/2024), Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan balasan diplomatik tersebut pada Rabu (30/10), serta mengecam pejabat Brasil karena dinilai menghalangi keanggotaan negara tersebut di BRICS. Venezuela juga menuduh pejabat Brasil membuat pernyataan intervensionis dan kasar.

Tindakan tersebut meningkatkan ketegangan antara negara yang saling bertetangga di Amerika Selatan tersebut. Hubungan kedua negara juga telah memburuk sejak Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya terpilih kembali pada bulan Juli meskipun ada penyimpangan besar dalam penghitungan suara.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, sekutu sosialis dekat pendahulu Maduro, Hugo Chavez, belum mengakui Maduro sebagai pemenang sah pemungutan suara 28 Juli, dan meminta otoritas pemilu Venezuela untuk terlebih dahulu menerbitkan penghitungan resmi.

Langkah Brasil untuk menggagalkan ambisi lama Venezuela untuk menjadi anggota BRICS pada pertemuan puncak kelompok tersebut baru-baru ini di Kazan, Rusia, semakin memanaskan situasi.

BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kini telah diperluas dengan masuknya pendatang baru yakni Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, yang bergabung dengan blok tersebut pada Januari 2024.

Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam penasihat kebijakan luar negeri utama Brasil, Celso Amorim, yang mengatakan Brasil telah memveto aplikasi BRICS karena Caracas "melanggar kepercayaan" para mitranya.

Amorim, kata kementerian Venezuela, "bertindak lebih seperti pembawa pesan imperialisme Amerika Utara" dan "secara tidak sopan mendedikasikan dirinya untuk mengeluarkan penilaian nilai pada proses yang hanya sesuai dengan rakyat Venezuela dan lembaga-lembaga demokrasi mereka."

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global dan membuat Indonesia tidak hanya tergabung dalam blok tertentu. Prabowo menyebut bahwa negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, Indonesia juga perlu hadir dalam organisasi tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"BRICS kita lihat ekonomi- ekonomi besar , India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, UEA Mesir," kata Prabowo dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal, Senin (28/10/2024).

"Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 25 Oktober 2024, Indonesia menyampaikan keinginan bergabung dengan BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam blok negara-negara berkembang atau yang dikenal BRICS menuai respon dari berbagai pihak. Salah satunya Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana yang mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat dari keputusan tersebut.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (28/10/2024).

Dikatakan Hikmahanto, Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Sehingga yang terpenting adalah, kepentingan nasional Indonesia akan diuntungkan dan tidak dirugikan.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah ketika AS (Amerika Serikat) tidak membolehkan Indonesia untuk membeli ( minyak mentah ) dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD, maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," paparnya.

"Kalau kita di BRICS, kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," pungkasnya.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

JAKARTA - Seusainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, minggu ini, selain perluasan blok tersebut satu hal lain juga mengemuka, Arab Saudi , negara yang digadang-gadang bakal memperkuat BRICS dengan cadangan minyaknya, tak masuk dalam daftar anggota maupun negara mitra. Hal itu dinilai mempertegas sikap Arab Saudi terhadap aliansi tersebut, bahwa negara kerajaan itu enggan untuk bergabung di dalamnya.

Seperti diketahui, BRICS yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, telah mengumumkan 13 negara mitra barunya. Arab Saudi yang sejak 2023 diundang untuk bergabung, tak masuk dalam daftar tersebut.

Negara mitra baru BRICS adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Indonesia dalam KTT tersebut bahkan menyampaikan keinginannya untuk secara resmi bergabung dengan BRICS.

Sementara itu, delegasi Arab Saudi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada KTT BRICS atas nama Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan salamnya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin negara-negara BRICS lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang mencerminkan perluasan peran Arab Saudi dalam kerja sama multilateral global.

Pangeran Faisal bin Farhanmenyampaikan rasa terima kasih Kerajaan atas sambutan hangat yang diberikan kepada delegasi Saudi dan mengakui meningkatnya hubungan antara Arab Saudi dan negara-negara BRICS. Namun, Arab Saudi belum secara resmi bergabung dengan blok tersebut, kendati demikian siap berpartisipasi dalam aktivitasnya sebagai negara undangan.

"Volume perdagangan bilateral dengan negara-negara BRICS melebihi USD196 miliar pada tahun 2023, mewakili 37% dari total perdagangan luar negeri Kerajaan," kata Pangeran Faisal, menggarisbawahi hubungan ekonomi signifikan yang mendorong keterlibatan Kerajaan dengan blok tersebut, seperti dilansir Arab News.

Arab Saudi diundang untuk bergabung dengan blok tersebut pada KTT BRICS 2023. Namun, hingga pengumuman anggota baru di awal tahun 2024, Arab Saudi masih menunda dan masih berhati-hati mencermati risiko dan manfaat bergabung dengan blok tersebut.

Pada tahun 2023, posisi Arab Saudi di blok tersebut dianggap sebagai pengubah permainan. Negara penghasil minyak dan gas itu akan mendatangkan manfaat geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok tersebut. Namun, hal itu juga hanya akan memperbesar ketegangan dengan Barat.

Lebih jauh, hubungan ini kemungkinan menjadi dasar keengganan Arab Saudi untuk bergabung dengan oposisi Global South. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Arab Saudi mengenai sikap maupun posisinya di aliansi tersebut.

JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dalamdalam aliansi BRICS ditanggapi negatif oleh ekonomBhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin menegaskan ketergantungan negara ini terhadap China .

Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.

Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.

Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.

BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.

"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.

Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.