Lampung: Provinsi Lampung yang berperan sebagai gerbang utama Sumatra, membutuhkan pemimpin berpengalaman. Pemimpin itu juga harus mampu mengatasi tantangan besar dan memajukan daerah dengan visi yang jelas.

Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, Safriza Syani, mengatakan, pasangan calon Gubernur Arinal Djunaidi dan Sutono menunjukkan ketenangan serta visi-misi yang kuat, menjadi modal utama dalam melanjutkan pembangunan Provinsi Lampung.

“Ketenangan serta visi-misi Arinal Djunaidi bersama Sutono terlihat sebagai kekuatan luar biasa dalam memimpin Lampung. Sinergi keduanya dipastikan mampu menjalankan program pembangunan, termasuk melaksanakan program Presiden Prabowo Subianto ke depan,” ujar Safriza saat dihubungi, Selasa, 22 Oktober 2024.
Menurut Safriza, periode 2019-2024 adalah masa yang sulit, baik secara global maupun di Lampung. Provinsi ini dihadapkan pada krisis ekonomi dan pandemi, namun di bawah kepemimpinan Arinal Djunaidi, Lampung berhasil bangkit meski dengan anggaran yang terbatas. Berkat kerja sama antara eksekutif dan legislatif, Lampung menjadi salah satu provinsi terbaik dalam penanganan pandemi.

“Arinal Djunaidi bersama jajarannya dan didukung oleh legislatif berhasil mengatasi krisis di Lampung dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain yang juga berhasil menanggulangi krisis ini. Ini pencapaian luar biasa,” kata Safriza.

Lebih dari itu, meski minim publikasi terkait kinerja positif, Arinal tetap diakui secara nasional. Safriza menyoroti bahwa selama menjabat, Arinal telah meraih sekitar 170 penghargaan di berbagai sektor, yang menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Arinal diakui tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di skala nasional.

“Penghargaan-penghargaan tersebut adalah bukti kinerja yang dirasakan oleh masyarakat Lampung dan diakui hingga ke tingkat nasional. Ini menjadi modal utama untuk meraih keyakinan masyarakat Lampung dalam melanjutkan kepemimpinan Arinal Djunaidi,” tegasnya.

Safriza juga menjelaskan bahwa kompleksitas Provinsi Lampung, yang dianggap sebagai miniatur DKI Jakarta, menuntut seorang pemimpin yang berpengalaman dan memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun dunia bisnis. Selain itu, kemampuan dalam memahami kultur lokal dan potensi wilayah untuk dikembangkan secara berkelanjutan juga sangat penting.

“Arinal Djunaidi memahami kultur wilayah dan potensi lokal. Ia juga mampu menarik simpati pemerintah pusat serta mendatangkan investor nasional dan internasional, tanpa melupakan pengusaha lokal,” ungkapnya.

Safriza optimistis, pembangunan infrastruktur di Lampung yang sudah mencapai 80 persen akan selesai dalam setengah periode kepemimpinan Arinal yang akan datang. Selain itu, ia yakin akan muncul proyek-proyek mercusuar berskala nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Sumatra.

“Pembangunan infrastruktur yang sudah 80 persen ini diyakini bisa selesai dalam setengah periode Arinal berikutnya. Bahkan, saya yakin akan ada proyek-proyek besar berskala nasional yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa di setengah periode berikutnya, Pemerintah Provinsi Lampung akan lebih maksimal membantu pembangunan di kabupaten/kota serta meningkatkan infrastruktur di desa-desa.

Di akhir pernyataannya, Safriza menekankan pentingnya rekam jejak calon pemimpin dalam menghadapi persaingan politik saat ini. Masyarakat, menurutnya, tidak lagi hanya melihat penampilan fisik, melainkan lebih kritis dalam mengevaluasi rekam jejak calon dan kemampuan mereka menjaga stabilitas serta melanjutkan program-program pembangunan.

“Masyarakat saat ini, dengan keterbukaan informasi yang ada, tidak hanya melihat penampilan seorang calon pemimpin, tetapi juga rekam jejaknya. Stabilitas dan keberlanjutan program pembangunan, terutama di Provinsi Lampung yang menjadi koordinator pembangunan di 15 kabupaten/kota, tidak boleh dijadikan ajang coba-coba,” tutup Safriza.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum alias KPU telah menutup pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Serentak 2024.

Ada fenomena menarik selama proses pembentukan koalisi sebelum pelaksanaan pendaftaran peserta calon Pilkada 2024. Keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah mengubah konstelasi politik di tingkat lokal. Banyak calon petahana yang tersisih bahkan gagal mencalonkan diri, karena tidak kebagian tiket dari partai politik.

KIM sejatinya merupakan barisan partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai yang tergabung dalam KIM antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), beserta empat parpol non-parlemen yakni PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda.

Namun setelah proses Pilpres 2024, terjadi upaya pemusatan kekuasaan di tangan Prabowo-Gibran. Gagasan KIM Plus kemudian muncul. Partai non pendukung Prabowo-Gibran ikut bergabung. Partai-partai yang bergabung dengan KIM antara lain Nasdem, PKB, PKS, dan PKB. Alhasil, hanya tersisa PDI Perjuangan alias PDIP yang bertarung sendirian dengan KIM Plus.

Tren KIM Plus yang berlanjut hingga Pilkada 2024 kemudian berpengaruh terhadap proses pencalonan kepala daerah. Sejumlah petahana terancam gagal mencalonkan diri karena perbedaan visi dalam pencalonan kepala daerah dengan KIM Plus. Sebut saja Edy Rahmayadi, Arinal Djunaidi, Isran Noor, Rusdy Mastura hingga Anies Baswedan semula tidak memiliki harapan maju dalam Pilkada tingkat provinsi.

Nasib serupa sejatinya juga hampir menimpa Airin Rachmi Diany. Beruntung ada putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 yang memberikan ruang kepada PDIP untuk mengajukan calon pilihannya. Alhasil, Airin resmi dideklarasikan sebagai gubernur oleh PDIP. Golkar yang merasa kecolongan akhirnya mendeklarasikan Airin sebagai gubernur sehari kemudian.

PDIP juga memberikan rekomendasi kepada Edy Rahmayadi, Arinal Djunaidi, Isran Noor, hingga Rusdy Mastura maju dalam Pilkada 2024. Semula PDIP juga akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun demikian, langkah itu batal lantaran sejumlah kendala.

Sementara itu, di tingkat wali kota, beberapa kader Partai Golkar yang sejatinya masih muda, gagal maju sebagai calon wali kota dan bupati karena KIM memiliki calon lain di Pilkada 2024. Dico Ganinduto misalnya harus gagal maju sebagai calon Wali Kota Semarang begitupula dengan Sekar Tandjung, putri politkus senior Golkar Akbar Tandjung, yang harus mengubur mimpinya maju di sebagai calon wali kota Solo.

Berikut daftar petahana yang jadi 'Tumbal' KIM Plus

Edy Rahmayadi di Sumatra Utara

Edy Rahmayadi nyaris tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatra Utara, karena mayoritas partai yang dulu mengusungnya memilih hengkang dan mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.

Pada Pilkada 2018 lalu, Edy didukung oleh mayoritas partai parlemen. Ia didukung Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, PBB, Perindo, hingga Garuda. Namun, semua partai yang dulu mendukungnya memilih menyeberang ke Bobby Nasution pada Pilkada 2024.

Beruntung, PDIP memiliki kursi yang cukup untuk mengajukan calon sendiri di Pilkada Sumatra Utara. PDIP bersama Hanura kemudian mendaftarkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri ke KPU Sumut.

Selain Edy, korban KIM Plus lainnya ada sosok Musa Rajekshah alias Ijek, mantan wakil gubernur Sumut yang gagal maju karena Golkar memilih Bobby Nasution dibandingkan dirinya. Bobby setelah keluar dari PDIP, merupakan kader Gerindra.

Arinal Djunaidi di Lampung

Nasib Arinal Djunaidi hampir lebih tragis dibandingkan dengan PDIP. Arinal adalah kader Golkar dan telah memimpin Lampung sejak tahun 2019 lalu. Namun di Pilgub Lampung 2024, Golkar memilih mengusung kader Gerindra yakni Rahmat Mirzani Djausal. Padahal sebelumnya, Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Arinal.

Arinal kemudian tetap maju sebagai bakal calon gubernur Lampung. Tetapi bukan Golkar, justru PDIP yang mengusungnya sebagai calon gubernur Lampung.

Posisi Arinal menarik karena ia berstatus sebagai Ketua DPD Golkar Lampung, namun saat mencalonkan diri di Pilkada Lampung, ia justru maju menggunakan perahu PDIP.

Kasus Airin di Banten

Nasib Airin Rachmi Diany hampir saja menyerupai Arinal. Ia terancam gagal maju sebagai calon gubernur Banten, karena Golkar memilih mendukung Andra Soni, kader Gerindra.

Airin kemudian mendapat angin segar setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XII/2024 yang membatalkan ambang batas 20%. Ia kemudian diusung PDIP bersama Ade Sumardi. Rekomendasi disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, selang sehari pasca penyerahan rekomendasi dari PDIP, Golkar berubah haluan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan rekomendasi ke Airin dan Ade Sumardi.

Drama Anies di Jakarta

Anies Baswedan juga menjadi salah satu petahana yang gagal maju dalam Pilkada. Ia bukan berasal dari partai politik. Menariknya, sebelum ribut-ribut KIM Plus, ada tiga partai yang berniat untuk mengusung Anies kembali menjadi Gubernur Jakarta setelah gagal pada Pilpres 2024.

Namun belakangan ini, ketiga partai itu batal. PKS, PKB dan Nasdem berbalik arah ke KIM Plus mereka memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Di sisi lain putusan MK juga membuka kans untuk dirinya maju sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP dan Anies telah berkomunikasi secara intens. Anies bahkan telah mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta. Pada Senin (26/8/2024), Anies bahkan telah berada di kantor DPP PDIP.

Namun hingga siang hari, Anies tak kunjung dideklarasikan. Anies gagal maju sebagai gubernur DKI Jakarta.

Isran Noor di Ibu Kota Negara

Isran Noor juga mengalami nasib yang sama. Ia adalah politikus Nasdem. Namun dia terancam tidak bisa maju karena KIM memilih mendukung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Rudy adalah poltikus Golkar. Sementara Seno Aji merupakan politikus Gerindra.

Peluang Isran Noor maju sebagai calon gubernur terbuka lebar saat PDIP memberikan rekomendasi dengan mengusungnya sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Isran Noor berpasangan dengan Hadi Mulyadi, politikus Gelora.

Pasangan Isran dan Hadi juga didukung oleh partai pemilik kursi di parlemen yakni, Demokrat.

Rusdy Mastura

Rusdy Mastura juga bisa maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah diusung oleh PDIP. Rusdy merupakan politikus senior yang tercatat sebaai kader Gerindra.

Namun demikian, pada Pilkada 2024, ia sempat terancam tidak kebagian partai karena pesaingnya adalah Ahmad Ali kader Nasdem. Ahmad Ali diusung Nasdem dan mayoritas pendukung Prabowo-Gibran.

Beruntung Mastura akhirnya memperoleh tiket dari PDIP. Ia pun akan bertarung dalam Pilkada 2024 melawan bekas partai pengusungnya pada Pilkada 2018 lalu.