SUKABUMI, iNews.id - Calon Wali Kota (Cawalkot) Achmad Fahmi yang merupakan petahana mendapat dukungan penuh dari warga. Kinerjanya sudah terbukti membangun Kota Sukabumi dan alasan lain warga karena Fahmi memiliki paras yang ganteng serta karismatik.

Hal ini diungkapkan Herlina (50) warga Kampung Loacopong, Kelurahan/Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Dia mengapresiasi sosok Achmad Fahmi saat acara pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah, Sabtu (26/10/2024).

"Saya datang ke sini mau mengikuti pasar murah dengan kedatangannya Bapak Calon Wali Kota. Alhamdulillah saya bisa membeli sembako murah dan juga ada pengobatan gratis seperti pemeriksaan tensi darah dan mata," ujar Herlina kepada iNews, Sabtu (26/10/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu diakuinya sangat membantu masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter, warga juga bisa mendapat sembako murah.

"Saya senang sekali bisa berjumpa langsung dengan calon wali kota. Semoga Pak Fahmi bisa menjalankan kembali tugas-tugasnya seperti tahun kemarin (saat menjabat sebagai wali kota), alhamdulillah saya bisa merasakan manfaatnya," kata Herlina.

Lebih lanjut Herlina mengatakan, dia pernah merasakan pembangunan yang terjadi di kampungnya saat Achmad Fahmi menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi. Tidak hanya itu, pada era kepemimpinannya juga dia bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit.

"Dulu cukup bawa KTP sama KK aja (untuk berobat), semoga ke depannya (Pasangan Serasi Fahmi-Dida) bisa memperhatikan lagi masyarakat Kota Sukabumi terutama Kampung Loacopong, Kelurahan Lembursitu," ujar Herlina.

Saat ditanya alasan lain untuk memilih kembali Achmad Fahmi sebagai Wali Kota Sukabumi di masa mendatang, Herlina mengatakan, cawalkot dari pasangan nomor 1 tersebut memiliki wajah yang ganteng dan karismatik.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum alias KPU telah menutup pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Serentak 2024.

Ada fenomena menarik selama proses pembentukan koalisi sebelum pelaksanaan pendaftaran peserta calon Pilkada 2024. Keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah mengubah konstelasi politik di tingkat lokal. Banyak calon petahana yang tersisih bahkan gagal mencalonkan diri, karena tidak kebagian tiket dari partai politik.

KIM sejatinya merupakan barisan partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai yang tergabung dalam KIM antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), beserta empat parpol non-parlemen yakni PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda.

Namun setelah proses Pilpres 2024, terjadi upaya pemusatan kekuasaan di tangan Prabowo-Gibran. Gagasan KIM Plus kemudian muncul. Partai non pendukung Prabowo-Gibran ikut bergabung. Partai-partai yang bergabung dengan KIM antara lain Nasdem, PKB, PKS, dan PKB. Alhasil, hanya tersisa PDI Perjuangan alias PDIP yang bertarung sendirian dengan KIM Plus.

Tren KIM Plus yang berlanjut hingga Pilkada 2024 kemudian berpengaruh terhadap proses pencalonan kepala daerah. Sejumlah petahana terancam gagal mencalonkan diri karena perbedaan visi dalam pencalonan kepala daerah dengan KIM Plus. Sebut saja Edy Rahmayadi, Arinal Djunaidi, Isran Noor, Rusdy Mastura hingga Anies Baswedan semula tidak memiliki harapan maju dalam Pilkada tingkat provinsi.

Nasib serupa sejatinya juga hampir menimpa Airin Rachmi Diany. Beruntung ada putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 yang memberikan ruang kepada PDIP untuk mengajukan calon pilihannya. Alhasil, Airin resmi dideklarasikan sebagai gubernur oleh PDIP. Golkar yang merasa kecolongan akhirnya mendeklarasikan Airin sebagai gubernur sehari kemudian.

PDIP juga memberikan rekomendasi kepada Edy Rahmayadi, Arinal Djunaidi, Isran Noor, hingga Rusdy Mastura maju dalam Pilkada 2024. Semula PDIP juga akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun demikian, langkah itu batal lantaran sejumlah kendala.

Sementara itu, di tingkat wali kota, beberapa kader Partai Golkar yang sejatinya masih muda, gagal maju sebagai calon wali kota dan bupati karena KIM memiliki calon lain di Pilkada 2024. Dico Ganinduto misalnya harus gagal maju sebagai calon Wali Kota Semarang begitupula dengan Sekar Tandjung, putri politkus senior Golkar Akbar Tandjung, yang harus mengubur mimpinya maju di sebagai calon wali kota Solo.

Berikut daftar petahana yang jadi 'Tumbal' KIM Plus

Edy Rahmayadi di Sumatra Utara

Edy Rahmayadi nyaris tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatra Utara, karena mayoritas partai yang dulu mengusungnya memilih hengkang dan mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.

Pada Pilkada 2018 lalu, Edy didukung oleh mayoritas partai parlemen. Ia didukung Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, PBB, Perindo, hingga Garuda. Namun, semua partai yang dulu mendukungnya memilih menyeberang ke Bobby Nasution pada Pilkada 2024.

Beruntung, PDIP memiliki kursi yang cukup untuk mengajukan calon sendiri di Pilkada Sumatra Utara. PDIP bersama Hanura kemudian mendaftarkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri ke KPU Sumut.

Selain Edy, korban KIM Plus lainnya ada sosok Musa Rajekshah alias Ijek, mantan wakil gubernur Sumut yang gagal maju karena Golkar memilih Bobby Nasution dibandingkan dirinya. Bobby setelah keluar dari PDIP, merupakan kader Gerindra.

Arinal Djunaidi di Lampung

Nasib Arinal Djunaidi hampir lebih tragis dibandingkan dengan PDIP. Arinal adalah kader Golkar dan telah memimpin Lampung sejak tahun 2019 lalu. Namun di Pilgub Lampung 2024, Golkar memilih mengusung kader Gerindra yakni Rahmat Mirzani Djausal. Padahal sebelumnya, Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Arinal.

Arinal kemudian tetap maju sebagai bakal calon gubernur Lampung. Tetapi bukan Golkar, justru PDIP yang mengusungnya sebagai calon gubernur Lampung.

Posisi Arinal menarik karena ia berstatus sebagai Ketua DPD Golkar Lampung, namun saat mencalonkan diri di Pilkada Lampung, ia justru maju menggunakan perahu PDIP.

Kasus Airin di Banten

Nasib Airin Rachmi Diany hampir saja menyerupai Arinal. Ia terancam gagal maju sebagai calon gubernur Banten, karena Golkar memilih mendukung Andra Soni, kader Gerindra.

Airin kemudian mendapat angin segar setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XII/2024 yang membatalkan ambang batas 20%. Ia kemudian diusung PDIP bersama Ade Sumardi. Rekomendasi disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, selang sehari pasca penyerahan rekomendasi dari PDIP, Golkar berubah haluan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan rekomendasi ke Airin dan Ade Sumardi.

Drama Anies di Jakarta

Anies Baswedan juga menjadi salah satu petahana yang gagal maju dalam Pilkada. Ia bukan berasal dari partai politik. Menariknya, sebelum ribut-ribut KIM Plus, ada tiga partai yang berniat untuk mengusung Anies kembali menjadi Gubernur Jakarta setelah gagal pada Pilpres 2024.

Namun belakangan ini, ketiga partai itu batal. PKS, PKB dan Nasdem berbalik arah ke KIM Plus mereka memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Di sisi lain putusan MK juga membuka kans untuk dirinya maju sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP dan Anies telah berkomunikasi secara intens. Anies bahkan telah mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta. Pada Senin (26/8/2024), Anies bahkan telah berada di kantor DPP PDIP.

Namun hingga siang hari, Anies tak kunjung dideklarasikan. Anies gagal maju sebagai gubernur DKI Jakarta.

Isran Noor di Ibu Kota Negara

Isran Noor juga mengalami nasib yang sama. Ia adalah politikus Nasdem. Namun dia terancam tidak bisa maju karena KIM memilih mendukung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Rudy adalah poltikus Golkar. Sementara Seno Aji merupakan politikus Gerindra.

Peluang Isran Noor maju sebagai calon gubernur terbuka lebar saat PDIP memberikan rekomendasi dengan mengusungnya sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Isran Noor berpasangan dengan Hadi Mulyadi, politikus Gelora.

Pasangan Isran dan Hadi juga didukung oleh partai pemilik kursi di parlemen yakni, Demokrat.

Rusdy Mastura

Rusdy Mastura juga bisa maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah diusung oleh PDIP. Rusdy merupakan politikus senior yang tercatat sebaai kader Gerindra.

Namun demikian, pada Pilkada 2024, ia sempat terancam tidak kebagian partai karena pesaingnya adalah Ahmad Ali kader Nasdem. Ahmad Ali diusung Nasdem dan mayoritas pendukung Prabowo-Gibran.

Beruntung Mastura akhirnya memperoleh tiket dari PDIP. Ia pun akan bertarung dalam Pilkada 2024 melawan bekas partai pengusungnya pada Pilkada 2018 lalu.

MEDAN, iNews.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk Pilgub Sumut 2024. Edy sebagai calon petahana dinilai sosok petarung untuk menegakkan demokrasi di negeri ini yang mulai rusak.

Pengumuman ini disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun saat menggelar apel Satgas DPD PDIP di Lapangan Astaka, Deliserdang, Sabtu (10/8/2024). Saat itu Edy yang merupakan mantan Pangkostrad hadir sebagai tamu dengan mengenakan seragam hitam dan dipanggil untuk naik ke atas panggung.

Edy terlihat disambut pengurus PDIP termasuk Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly, Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon dan pengurus PDIP lainnya.

"Dengan ini, pada hari ini kita resmi mendukung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumut yang diusung DPP PDIP," ujar Komarudin disambut riuh ribuan kader PDIP, Sabtu (10/8/2024).

Ketua Pemenangan PDIP Komarudin menyebut Edy Rahmayadi merupakan seseorang yang istimewa dan akan diusung PDIP sebagai calon Gubernur Sumut. Edy juga disebut sebagai bagian dari keluarga PDIP.

"Pak Edy Rahmayadi merupakan tamu istimewa yang akan kita beri tugas maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Kami persilahkan naik ke panggung," kata Komaruddin.

Edy Rahmayadi langsung berlari menuju panggung sambil disambut yel-yel dukungan dari seluruh peserta apel. Para pengurus PDIP bersorak dan meneriakkan dukungan untuk Edy Rahmayadi.

Pada kesempatan itu, PDI Perjuangan secara resmi menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi. Penyerahan surat tersebut dilakukan Komarudin, yang didampingi oleh beberapa petinggi PDIP seperti Djarot Syaiful Hidayat, Rapidin Simbolon dan lainnya.

Selain itu, Edy juga disematkan peci serta jaket partai sebagai tanda menjadi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

Komarudin menyebut, PDIP tidak akan membiarkan Pilgub Sumut 2024 hanya diikuti satu pasangan calon. PDIP yang punya 21 kursi di DPRD Sumut dapat mengusung calon sendiri pada pilkada.

Dengan resminya dukungan dari PDIP, Edy Rahmayadi semakin mantap untuk maju dalam Pilgub Sumut 2024. Dia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut jika terpilih menjadi gubernur

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Bakal Calon Bupati Bangkapetahana, Mulkan resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju Pilkada Serentak 2024. Sebagai salah satu partai pengusung, Perindo menyatakan siap berjuang bersama Mulkan untuk memenangkan Pilkada Bangka. 

Mulkan menerima langsung penyerahan rekomendasi yang disampaikan Ketua Harian DPP Perindo, Angela Tanoe Soedibjo. Penyerahan rekomendasi dilaksanakan pada pembukaan Muskernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2024. 

Sebanyak 50 calon kepala daerah yang telah melalui proses penjaringan Tim Desk Pilkada Perindo turut diundang ke pembukaan Mukernas Partai Perindo, guna menerima surat rekomendasi pencalonan kepala daerah di 50 wilayah. Dua di antaranya dari Bangka Belitung, yaitu Kamarudi Muten dari Belitung Timur dan Mulkan dari Kabupaten Bangka.

Sebelumnya Perindo juga sudah menerbitkan 87 surat rekomendasi pencalonam kepala daerah dalam beberapa gelombang. Dalam waktu dekat, Perindo juga akan segera mengeluarkan rekomendasi bagi calon kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota dan provinsi.

Menanggapi kepercayaan Perindo untuk mengusung dirinya maju pada Pilkada Bangka 2024, Mulkan merasa tersanjung dan berterima kasih. Menurutnya kehadiran Perindo bersama mesin politiknya akan menjadi tambahan amunisi serta menggelorakan semangat untuk dapat memenangkan Pilkada 2024.

"Bagaimana kita bersama-sama, terutama membangun Kabupaten Bangka, dengan menghadirkan pelayanan yang prima dan terbaik serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita menyatukan visi dan misi, kita berkomitmen Bersama," kata Mulkan.

Ketua Harian DPW Perindo Babel, Joko Setyawanto mengatakan tidak sulit bagi DPP untuk memutuskan arah dukungan Pilkada Bangka. Pasalnya keberhasilan Mulkan pada periode pertama memimpin kabupaten tertua di Babel ini amat mudah dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

"Berdasarkan hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga survey kredibel, kemenangan mutlak di semua dapil sudah sangat sulit untuk dilampaui bakal calon lain. Rata-rata hasil survey menunjukkan potensi perolehan suara Mulkan masih di atas 60 persen, siapa pun pasangannya," kata Joko.

Meski seluruh hasil survey menunjukkan hasil positif, kata dia, namun tidak ada alasan untuk takabur apalagi berleha-leha. Keunggulan justru harus dijadikan motivasi untuk benar-benar memenangkan Mulkan pada Pilkada Bangka 2024.

"Harus kita jadikan cambuk penyemangat, jangan sampai kita terlena dengan hasil survey. Kemenangan hanya akan dicapai jika semua merapatkan barisan, bersama berjuang memenangkan Mulkan," tuturnya.

Editor: Ikhsan Firmansyah

JAKARTA, iNews.id - Hasil survei Pandawa Research untuk Pilkada Jepara 2024 menempatkan calon pendatang baru unggul dari petahana. Dalam survei yang dilakukan pada Juni 2024, ada tiga calon Bupati Jepara dengan tingkat dukungan paling tinggi, yakni pendatang baru Witiarso Utomo 27,1 persen, disusul bupati petahana Dian Kristiandi 26,8 persen dan KH Nuruddin Amin 23,4 persen.

Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Niswa Adlina Labiba mengatakan, dalam ranah dunia politik, tinggi rendahnya suatu elektabilitas dipengaruhi tiga aspek preferensi politik. Pertama yaitu rasionality, dilihat dari sudut pandang seberapa jauh masyarakat menginginkan perubahan

"Hal ini bisa dilihat dari track record calon kepala daerah," ujarnya, Kamis (4/7/2024).

Kedua, aspek sosiologi yang bisa dilihat dari latar belakang, kerekatan sosial hingga kontribusi masyarakat. Ketiga secara psikologis, bagaimana calon kepala daerah membawa diri sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mengayomi. 

"Ketiga aspek ini menjadi hal utama untuk menilai seberapa tinggi elektabilitas calon pemimpin di mata masyarakat," ucapnya.

Apabila melihat data dari Pandawa Research, bakal calon Witiarso Utomo telah memenuhi tiga aspek preferensi politik dan lebih unggul dalam faktor alasan memilih. Di antaranya lebih dikenal, kepribadiannya baik, ramah menyenangkan, ikut pilihan tokoh, sering terlihat, visi dan misi disukai, menginginkan perubahan, kesamaan latar belakang dan ikut kontribusi barang.

Apabila dilihat lebih dalam dari berbagai faktor, determinasi Witiarso Utomo juga begitu tinggi karena keinginan masyarakat untuk perubahan, keterlibatan sosial dan secara aspek psikologis lebih digemari masyarakat. 

Maka berdasarkan data yang ada, Witiarso Utomo lebih unggul serta dominan berdasarkan multi faktor. Keunggulan ini juga diperkuat sikap politik masyarakat Jepara berdasarkan hasil riset dari Pandawa Research yakni 'menerima pemberian uang dari calon bupati, tetapi tetap memilih sesuai hati nurani' berada pada presentase 51,7 persen.  

Padahal dalam studi politik, terdapat banyak fenomena patologi politik sebagai faktor eksternal pemenangan calon pemimpin seperti money politic, serangan fajar hingga gratifikasi yang bisa memengaruhi pilihan.

Namun berdasarkan data Pandawa Research, masyarakat jepara tetap memilih sesuai hati nurani.

"Hal ini berarti masyarakat jepara mulai melek politik. Maka, 3 preferensi di atas tidak akan jauh berubah," katanya.

Akademisi asli Kabupaten Jepara ini menambahkan, tingginya survei Witiarso Utomo tidak lepas dari peran relawan yang membantu mengenalkan program kerja dan sosoknya sampai ke tingkat paling bawah.

“Faktor gerakan relawan juga menjadi penting, karena pendatang baru butuh simpul-simpul dukungan untuk merangkul semua. Terutama di daerah yang penetrasi masih rendah, tanpa mengurangi intensitas basis massa yang sudah kuat," ujarnya.

Secara terpisah, pakar komunikasi publik dari Kindi PR and Strategic Communication Irwan Saputra mengatakan, kalahnya petahana di survei Pandawa Research dinilai karena komunikasi politik yang belum efektif.

“Jarak persentase yang tipis antara petahana kepala daerah dan kandidat baru karena komunikasi politik ke grassroot (akar rumput) baik melalui media ataupun sosial media lainnya belum efektif sehingga menyebabkan elektabilitasnya sebagai petahana belum bisa jauh melampaui kandidat baru," katanya.

Editor: Donald Karouw