Bisnis.com, BANDUNG— Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong Majalengka yang melibatkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam persidangan kali ini, sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan yang melibatkan tiga terdakwa lain yaitu Irfan Nur Alam, Andi Nurmawan dan Maya.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Panju Surono ini berlangsung alot bahkan berlangsung hingga malam hari.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi kunci yang diharapkan dapat memperkuat dakwaan, namun justru memberikan kesaksian yang berlawanan dengan tuduhan awal.

Salah satu fakta paling mengejutkan adalah adanya rekaman yang membuktikan bahwa terdakwa Irfan Nur Alam menolak pemberian uang sebesar Rp1 miliar dari PT Purna Graha Abadi (PGA).

Kuasa hukum PT PGA, Namina Nani Rosmayati pun menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pasar Cigasong tersebut.

Dalam persidangan, Namina menolak catatan keuangan yang ditulis oleh terdakwa Andi Nurmawan. Sebab, Namina menyatakan bahwa catatan tersebut hanyalah kebohongan Andi.

Di sana Andi mencantumkan aliran dana senilai Rp 1,9 miliar yang diduga diterima oleh Irfan Nur Alam, dengan inisial 'IN'.

"Catatan itu adalah kebohongan. Itu akal-akalan Andi Nurmawan saja," ujar Namina.

Lebih lanjut, Namina mengungkapkan hasil audit independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rudi Sanudin atas perintah PT PGA menunjukkan tidak adanya aliran dana kepada Irfan Nur Alam maupun terdakwa lainnya seperti Arsan Latif. Berdasarkan audit ini, PT PGA dan Andi Nurmawan menyepakati perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan Kesepakatan.

Selain itu, Namina juga menegaskan bahwa perkara ini adalah masalah internal perusahaan dan seharusnya diselesaikan di ranah perdata, bukan pidana.

"konflik ini hanya melibatkan perusahaan dengan pihak-pihak sebagai pelaksana proyek," ujar Namina.

Namina pun mengungkap fakta lain adalah perbedaan signifikan antara jumlah uang yang disebutkan dalam dakwaan jaksa dan jumlah uang yang sebenarnya diterima terdakwa Andi Nurmawan. Jaksa menyebut angka Rp7.585.000, namun ternyata jumlah yang diterima hanya Rp4.090.000.

Dalam persidangan, terungkap pula bahwa kejaksaan menolak dokumen perdamaian yang diajukan oleh PT PGA. Dokumen tersebut mencakup hasil audit, mutasi rekening, surat pengakuan hutang, dan kesepakatan damai antara PT PGA dan Andi Nurmawan.

"Jika diterima, dokumen-dokumen ini bisa membuktikan bahwa perkara tersebut tidak layak dilanjutkan sebagai kasus pidana korupsi," kata Namina.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kepemilikan senjata api (senpi) jenis pistol yang ditemukan dari koper mantan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif di Rutan Kebonwaru Kota Bandung pada Selasa (17/7/2024) ternyata legal. Senpi tersebut ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan ketika Latif hendak masuk ke rutan.

Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurindah mengatakan, pihaknya telah mengamankan senjata milik Arsan Latif yang diserahkan oleh petugas rutan. Senjata tersebut kerap dibawa oleh yang bersangkutan.

"Dari hasil pendalaman, diketahui senjata itu memang kerap dibawa oleh yang bersangkutan, kepemilikannya legal, disertai surat-surat," ucap dia di Mapolrestabes Bandung, Rabu (17/7/2024).

Nurindah mengatakan, saat ini senjata tersebut diamankan di gudang senjata. Berdasarkan peraturan, ia mengatakan, siapapun yang berperkara dan memiliki senjata wajib diamankan oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, Petugas Rutan Kebonwaru Bandung menemukan senjata api, lima butir peluru, dan gawai pada koper milik Arsan Latif mantan pj bupati Bandung Barat saat dilakukan penggeledahan, Senin (15/7/2024). Latif merupakan tahanan kejaksaan tinggi yang baru akan masuk ke Rutan Kebonwaru.

Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan, pihaknya menerima tahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu Arsan Latif pada Senin pukul 20.30 WIB. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan di seluruh badannya.

"Pukul 21.30 WIB ada PH (penasihat hukum) membawa peralatan koper isi pakaian dan sebagainya standar pemeriksaan barang bawaan ternyata didapatkan senjata api termasuk handphone," ucap dia di Rutan Kebonwaru, Selasa (16/7/2024).

Setelah menemukan barang-barang tersebut, ia mengatakan langsung berkoordinasi dengan Polsek Batununggal. Pihaknya langsung menyerahkan temuan tersebut.

"Ada senjata api dengan lima butir peluru dan handphone. Jenis laras pendek," kata dia.

Pihaknya pun meminta klarifikasi kepada penasehat hukum, ia mengatakan pengacara berdalih dititipi koper untuk diserahkan ke Arsan Latif. Namun, yang bersangkutan tidak mengetahui isi di dalam koper.

BANDUNG, iNews.id - Petugas sipir Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru menemukan senjata api jenis pistol dan handphone (HP) milik Arsan Latif, tersangka kasus korupsi Pasar Cigasong Majalengka. Pistol dan HP ditemukan di dalam koper. 

Kedua barang itu ditemukan saat penggeledahan yang dilakukan petugas ketika mantan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat itu hendak menghuni sel di Rutan Kebonwaru titipan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Senin (15/7/2024) malam.

"Jadi, Senin jam 20.30 WIB, kami menerima tahanan dari Kejaksaan Tinggi. Setelah itu, kami lakukan pengedahan badan, lalu selesai. Pukul 21.30 WIB ada PH (penasihat hukum Arsan Latif) membawa koper isi pakaian dan sebagainya," ujar Karutan Kebonwaru, Bandung Suparman, Selasa (16/7/2024).

Menerutnya, petugas rutan melakukan pemeriksaan sesuai standard operasional prosedur (SOP).  Pemeriksaan, kata dia dilakukan dengan menggeledah barang bawaan berupa koper dan ditemukan senjata api serta HP.

"Setelah itu, karena ini barang yang dilarang, kami langsung koordinasi dengan Polsek Batununggal," ucapnya.

Dia menyampaikan, senjata api itu berisi lima peluru. Senjata tersebut jenis laras pendek atau pistol. "Kalau ininya (soal senjata api) mungkin bisa ditanyakan kepada polisi," katanya.

Pengacara Arsan Latif, lanjut dia beralasan senjata itu ketitipan koper untuk diantarkan ke Rutan Kebonwaru. Kuasa hukum mengaku tidak tahu bahwa isi koper seperti itu.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Petugas Rutan Kebonwaru Bandung menemukan senjata api (senpi), lima butir peluru dan handphone di dalam koper milik Arsan Latif mantan Pj Bupati Bandung Barat saat dilakukan penggeledahan, Senin (15/7/2024) kemarin. Ia merupakan tahanan kejaksaan tinggi yang baru akan masuk ke Rutan Kebonwaru.

Kepala Rutan Kebonwaru Suparman mengatakan pihaknya menerima tahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu Arsan Latif pada Senin pukul 20.30 WIB kemarin. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan di seluruh badannya.

"Pukul 21.30 WIB ada PH (penaseihat hukum) membawa peralatan koper isi pakaian dan sebagainya standar pemeriksaan barang bawaan ternyata didapatkan senjata api termasuk handphone," ucap dia di Rutan Kebonwaru, Selasa (16/7/2024).

Setelah menemukan barang-barang tersebut, ia mengatakan langsung berkoordinasi dengan Polsek Batununggal. Pihaknya langsung menyerahkan temuan tersebut.

"Ada senjata api dengan lima butir peluru dan handphone. Jenis laras pendek," kata Suparman.

Pihaknya pun meminta klarifikasi kepada penasehat hukum, ia mengatakan pengacara berdalih dititipi koper untuk diserahkan ke Arsan Latif. Namun, yang bersangkutan tidak mengetahui isi di dalam koper.

"Saya belum dapat memberikan keterangan itu (airsoft gun atau air gun) itu peluru tajam," kata Suparman.

Karena baru akan masuk ke Kebonwaru, ia mengatakan belum memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun, barang-barang tersebut langsung diberikan ke kepolisian.

"Iya sudah pasti (miliknya) karena ada namanya," kata dia.

Ia mengatakan Arsan Latif saat ini berada di ruang karantina dengan kondisi yang sehat. Pihaknya pada Rabu (17/7/2024) akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada yang bersangkutan.

Arsan Latif eks Pj Bupati Bandung Barat resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terhitung tanggal 15 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka.

"Surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor print 1677/M.2.5FD207/2024 tanggal 15 Juli 2024 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024," ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto di Kantor Kejati Jabar, Senin (15/7/2024).

Ia mengatakan AL ditahan di rumah tahanan kelas I Kota Bandung. Penahanan tersebut dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, Senin (15/7/2024) dengan status tersangka.

"Pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, 8 jam," kata dia.

BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjebloskan eks Pj Bupati Bandung BaratArsan Latif (AL) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Kota Bandung atau Rutan Kebonwaru, Senin (15/7/2024). AL ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto mengatakan, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut ditahan selama 20 hari terhitung mulai 15 Juli hingga 3 Agustus 2024. 

"Surat perintah penahanan Kepala Kejati Jabar nomor print 1677/M.2.5FD207/2024 tanggal 15 Juli 2024 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024," ujarnyaa di Kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (15/7/2024) malam.

Dia menjelaskan, AL ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

"Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam," katanya.

Dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, tersangka AL aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Dia diduga memasukkan ketentuan dan persyaratan di luar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

"Dengan maksud agar mengarahkan PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang. Akhirnya PT PGA memenangkan lelang bangun guna serah pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka," ujar Aspidsus.

Setelah mengatur proses lelang, tersangka AL yang saat itu menjabat sebagai inspektur 4 di Unspektorat Kemendagri menerima sejumlah uang tunai dan transfer ke rekening pribadi dan keluarga. 

Uang tersebut diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama mengurus perbup tersebut. Uang itu diberikan oleh tersangka INA melalui AN.

"Selain itu, AL juga meminta agar dapat memasok material dalam pembangunan Pasar Cigasong," katanya.

Atas perbuatan, tersangka AL disangkakan melanggar Pasal 5, 12 huruf e Pasal 11, 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke 1 KUHP.

"Ketiga tersangka lain sudah ditahan dan segera dilimpahkan ke pengadilan, berbarengan bertiga. Berkas AL dipercepat supaya segera dilimpahkan dengan tiga tersangka lain," ucapnya.

Sementara itu, AL yang dibawa keluar dari Gedung Kejati Jabar enggan berbicara. Dia mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol dan didampingi petugas. 

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BANDUNG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) resmi menahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Singangkasih Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto mengatakan penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Surat Nomor: Print-1677/M.2.5/Fd.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Jo Print-1516/M.2/Fd.2/06/2024 Tanggal 26 Juni 2024.

"Hari ini kami dari penyidik pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan tindakan upaya paksa penahanan terhadap salah satu tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan sistematis yang dilakukan oknum ASN atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait perjanjian kerja sama kegiatan guna bangun serah atau BOT pada Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka,” ungkap dia, Selasa (16/7/2024).

Ia menjelasakan, Arsan Latif ditahan di rumah tahanan Kelas I Kota Bandung setelah diperiksa selama 8 jam dari pukul 10.00 WIB- 18.00 WIB, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, Arsan Latif secara aktif telah menginisiasi penyusunan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa guna bangun serah dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Dengan maksud untuk mengarahkan agar PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA akhirnya memenangkan lelang investasi guna bangun serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Majalengka,” imbuhnya.

Dari perbuatan dilakukan Arsan Latif dengan mengondikasikan proses lelang tersebut, yang pada saat itu menjabat sebagai Inspektur IV pada Kementerian Dalam Negeri menerima sejumlah uang baik tunai maupun transfer ke rekening pribadinya dan keluarganya, yang diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama pengurusan pembuatan peraturan Bupati Majalengka tersebut.

“Oleh tersangka INA melalui tersangka AN dan saudara Arsan Latif juga meminta untuk memasok kebutuhan material tertentu dalam proyek pembangunan Pasar Sindangkasih,” ungkapnya.

Arsan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024 di Rutan Kelas I Bandung.

Dwi menjelaskan, Arsan diduga melanggar pasal 5, pasal 12 huruf E, pasal 11, pasal 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, untuk tiga tersangka yang lain sudah pun sudah diakukan penahanan. Nantinya akan segera dilimpahkan secara bersamaan.

“Sgera akan kita limpahkan berbarengan nanti bertiga ya. Kita usahakan untuk berkas AL segera kita percepat agar bisa dilimpahkan dengan tiga tersangka yang lain,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Arsan Latif, mantan pj bupati Bandung Barat resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terhitung tanggal 15 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka.

"Surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor print 1677/M.2.5FD207/2024 tanggal 15 Juli 2024 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024," ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Dwi Agus Afrianto, di kantor Kejati Jabar, Senin (15/7/2024).

Ia mengatakan, AL ditahan di rumah tahanan kelas I Kota Bandung. Penahanan tersebut dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, Senin (15/7/2024) dengan status tersangka. "Pemeriksaan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, 8 jam," kata dia.

Dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, Dwi mengatakan, Arsan diduga aktif menginisiasi penyusunan peraturan bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Caranya, kata Dwi, dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

"Dengan maksud agar mengarahkan PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA memenangkan lelang bangun guna serah pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka," kata dia.

Setelah mengatur proses lelang, ia melanjutkan, Arsan yang saat itu menjabat sebagai inspektur 4 di Inspektorat Kemendagri menerima sejumlah uang tunai dan transfer ke rekening pribadi dan keluarga. Uang tersebut diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama mengurus perbup tersebut.

Ia mengatakan, uang tersebut diberikan tersangka lainnya INA melalui AN. Selain itu AL juga meminta agar dapat memasok material dalam pembangunan Pasar Cigasong.

Dwi mengatakan pasal yang dilanggar tersangka yaitu pasal 5, 12 huruf e pasal 11, 12 B UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ke 1 KUHP. "Ketiga tersangka lain sudah dilakukan penahanan segera dilimpahkan berbarengan bertiga. Berkas AL dipercepat supaya segera dilimpahkan dengan tiga tersangka lain," kata dia.

Arsan Latif yang keluar dari Gedung Kejati Jabar irit bicara. Ia mengenakan rompi tahanan dengan tahan diborgol dan didampingi petugas. Ia hanya membenarkan bahwa telah diperiksa didampingi pengacara. "Iya, iya," kata dia.