Hi!Pontianak - Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalbar, I Wayan Gedin Arainta, membantah jika dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil Sutarmidji, Gubernur Kalbar periode 2018-2023, terkait dugaan korupsi bantuan dana hibah Pemprov Kalbar kepada Yayasan Mujahidin Pontianak.

Bantahan tersebut disampaikan Wayan kepada awak media, setelah munculnya pemberitaan terkait pemanggilan Sutarmidji.

"Tidak, bukan seperti (yang dimuat media) itu, omongan saya dipelintir," kata Wayan, Rabu, 9 Oktober 2024.

Wayan pun mengatakan, saat itu dirinya menyatakan sedianya mantan Gubernur Sutarmidji memang pernah dipanggil oleh Kejati Kalbar satu kali. Namun yang bersangkutan tidak datang sehingga penyidik kemungkinan akan menjadwalkan ulang.

"Beliau pernah dipanggil sekali, namun tidak hadir. Jadi, kemungkinan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik. Bukan akan dipanggil (dalam waktu dekat), (tapi) kemungkinan akan dijadwal ulang oleh penyidik. Itu yang saya katakan (kepada wartawan yang datang)," ungkapnya.

Wayan pun menggarisbawahi, bahwa kewenangan pemanggilan seseorang untuk kebutuhan suatu kasus yang sedang diselidiki, sepenuhnya berada di tangan penyidik.

"Itu semua ada di tangan penyidik, ya kalau (seandainya) penyidik merasa membutuhkan, ya akan dipanggil. Kita saat ini sedang mengumpulkan keterangan saksi ahli terkait konstruksi bangunan," tegasnya.

Terkait pemanggilan ulang, Wayan menegaskan, kalau dirinya tidak dapat memastikan apakah pemanggilan Sutarmidji akan diperlukan kembali. Kalau pun diperlukan, maka besar kemungkinan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Mengingat saat ini tengah dalam masa atau proses Pilkada, di mana hal itu sesuai dengan edaran Jaksa Agung yang menginstruksikan untuk menunda semua proses hukum terhadap para kontestan atau calon kepala daerah yang berlaga selama kontestasi Pilkada berlangsung.

"Setelah Pilkada pun saya belum tahu juga (apakah perlu dipanggil atau tidak). Kan kewenangan ada di penyidik," tukasnya.

Kejati Sumsel kembali menetapkan satu orang tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan prasarana LRT Palembang. Tersangka baru tersebut Direktur Utama PT Perenjana Djaja, Bambang Hariadi Wikanta. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Umaryadi menyebutkan Bambang Hariadi Wikanta diduga juga memiliki andil dalam kasus korupsi LRT Palembang yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. "Sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi. Namun dari hasil pengembangan, kami menemukan cukup alat bukti bahwa yang bersangkutan juga terlibat dalam tindak pidana ini," kata dia, Jumat 27 September 2024. Peran Bambang Hariadi Wikanta di korupsi LRT Palembang sebagai pelaksana kegiatan, yakni konsultan perencanaan. Dalam kegiatannya tersebut kata Umaryadi, ditemukan adanya beberapa kegiatan penggelembungan dana dan kegiatan fiktif. "Tersangka juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan pada rilis sebelumnya yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang dimarkup tersebut," kata Umaryadi. Dalam kasus tersebut, BHW disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini kata Umaryadi, BHW dilakukan penahanan. "KIta lakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Klas I Palembang dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024," kata dia.

Kejati Sumsel menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan korupsi pekerjaan pembangunan prasarana LRT di Sumsel pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai dengan 2020 yang estimasi rugikan negara Rp 1,3 triliun.

Adapun ketiga tersangka tersebut berinisial T (mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya), UH (mantan Kepala Gedung ll PT Waskita Karya), dan SAP (mantan Kepala Divisi Gedung ll PT Waskita Karya).

Sehubungan dengan kasus hukum tersebut, Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Ermy Puspa Yunita, menyampaikan manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang.

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan

pada kegiatan perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," kata Ermy dalam keterangan tertulis yang diterima Urban Id, Minggu, 22 September 2024.

Waskita Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN. Perusahaan juga selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada setiap proses bisnisnya.

"Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas yang tinggi," jelasnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan tiga pejabat Waskita Karya sebagai tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan prasarana LRT di Palembang tahun anggaran 2016-2020 pada, Kamis 19 September 2024. Adapun ketiga pejabat Waskita Karya yang di tahan Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel, yakni berinisial T selaku kepala divisi ll PT Waskita karya, UH selaku kepala gedung ll PT Waskita karya dan SAP kepala divisi gedung ll PT Waskita karya. Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Eka Yulia Sari menyebutkan ketiganya diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dari pembangunan prasarana perkeretaapian pada Satker Peningkatan, Pengembangan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "Kerugian negara ditafsir 1,3 triliun. Penyidik juga telah menyita 2,88 miliar uang yang merupakan sisa aliran (dana korupsi) yang belum terdistribusi ke beberapa pihak," kata dia, Jumat 20 September 2024. Ketiga tersangka telah menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sudah mengumpulkan bukti untuk menjerat pelaku sebagai tersangka. "Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ketiga tersangka terlibat dugaan kasus korupsi. Sehingga tim meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka," jelas dia. Menurut Vanny, penyidik menemukan dugaan markup biaya pada kontrak pekerjaan perencanaan proyek. Pihaknya pun menemukan indikasi adanya suap atau gratifikasi senilai Rp25,6 miliar kebeberapa pihak. "Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 19 September hingga 8 Oktober 2024," jelas dia. Penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah memeriksa sekitar 34 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi yang ada. Menurut Vanny, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dari kasus ini. "Tidak menutup kemungkinan penyidikan berlanjut karena baru ditemukan fakta pada tahap pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT," jelas dia.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan tahun 2020-2023, Kamis (19/9).

Kejati menduga korupsi tersebut merugikan keuangan negara Rp 371 miliar.

Ketiga tersangka dalam kasus tersebut yakni AP selaku eks Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma, GSR sebagai mantan Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM), dan CSY selaku mantan Head of Finance PT IGM.

Untuk keperluan penyidikan, ketiga tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.

"Tersangka AP ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, GSR di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan CSY di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Jumat (20/9).

Syahron mengungkapkan bahwa AP telah memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020. Caranya, dengan membuat piutang ataupun utang, juga pembayaran uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif.

"Sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi," ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT IGM 2020–2023 berinisial GSR, melakukan penjualan panbio ke PT Promedik (anak perusahaan PT IGM). Penjualan yang dilakukan demi mencapai target perusahaan pada tahun 2020 lalu.

Padahal, lanjutnya, PT Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian, sehingga merugikan PT IGM.

Selain itu, GSR memerintahkan CSY selaku Head of Finance PT IGM 2019–2021 untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor. CSY juga kemudian mencari pendanaan non perbankan untuk memenuhi operasional PT Indofarma dan PT IGM. Serta, membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif.

Tersangka CSY lantas membuat laporan keuangan PT IGM agar seolah-olah sehat. Perbuatan itu dilakukan dengan cara membuat klaim diskon fiktif.

CSY melakukan perbuatan tersebut bersama BBE selaku Manager Finance PT Indofarma Tbk 2020–2021. Syahron menyebut, keduanya mencari pendanaan non perbankan dan menitipkan dana ke vendor-vendor, yang seolah-olah terdapat kesalahan transfer.

"Dana yang telah terkumpul, selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran, juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY," tutur Syahron.

Syahron mengungkapkan, perbuatan ketiga tersangka tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 371 miliar, yang hingga saat ini masih dalam penghitungan oleh BPK.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Indofarma belum memberikan keterangan kepada pers atas kasus ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan penanganan laporan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk. (INAF) oleh BPK ke Kejati DKI Jakarta.

"Kalau Indofarma sudah dilimpahkan ke DKI, DKI yang tangani," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pelimpahan penanganan perkara kasus Indofarma dari Kejagung ke Kejati DKI. Kendati demikian, pelimpahan ini hanya terkait pembagian tugas.

"Tidak ada pertimbangan khusus ya, pembagian tugas aja," tambahnya.

Di lain sisi, Kasipenkum Kejati DKI Syahron Hasibuan mengamini pelimpahan kasus itu dan saat ini tengah dilakukan giat oleh pihaknya.

"Sudah dilimpahkan ke kita Kejati DKI, tapi masih ada giat disitu. Apa nanti outputnya tunggu ya," tutur Syahron.

Berdasarkan catatan Bisnis, BPK sempat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait.

Pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK yang berasal dari pengembangan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 hingga semester I/2023 pada Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait.

“Besar harapan kami Kejaksaan Agung dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk proses hukum,” ujar Wakil Ketua BPK Hendra Susanto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan ada penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Indofarma, dan anak perusahaan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara Rp371,83 miliar.

MEDAN, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada 2020. Kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar 24 miliar rupiah. 

Kedua tersangka itu, Aris Yudhariansyah merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saat itu.

Tersangka lainnya, yaitu Ferdinand Hamzah Siregar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan APD untuk Covid-19.

Penahanan dilakukan setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup serta adanya kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti. 

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dr. Alwi Mujahit Hasibuan, dalam kasus yang sama.

Setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Sumut, kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 14 Agustus 2024 hingga 2 September 2024, di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Tanjung Gusta.

Editor: Kurnia Illahi

Hi!Pontianak - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat lakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai (Kapal Feri) pada Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019. Keempat tersangka tersebut berinisial SD selaku PPK, lalu BP, AJ, dan MA selaku PPHP.

Aspidsus Kejati Kalbar, Siju mengatakan saat ini keempat tersangka yang melakukan pengadaan fiktif tersebut akan ditahan di Rumah Tahanan Kelas II A Pontianak selama 20 hari ke depan.

Sebelumnya, Kejati Kalbar telah menahan 3 tersangka yakni TK selaku penyedia barang dan jasa, AN Pelaksana Pengadaan, dan AH.

Sebelumnya penyidik Pidsus telah melakukan pemeriksaan Kegiatan Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai (Kapal Fery) APBN DAK Afirmasi Bidang Transportasi dari Kemendes DT, masuk APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 di DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu No. 1.02.1.02.09.01.18.003 Januari 2019, pagu sejumlah Rp 2,5 miliar.

"Tidak ada perencanaan dari Konsultan Perencanaan dan pengadaan dilakukan setelah ada anggarannya masuk dalam APBD, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni tersangka S melihat di internet jenis-jenis kapal feri untuk penyeberangan Sungai, gambar-gambarnya dicetak (print) dan PPK buat membuat dokumen perencanaannya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 16 Mei 2019," ungkap Aspidsus Kejati Kalbar

Siju bilang, rincian HPS dibuat tanpa melakukan survei harga, hanya melihat di internet dan kemudian diserahkan PPK ke Pokja Pengadaan untuk dilelang, dibuat dan ditandatangani kontrak yaitu Surat Perjanjian No. 550/97/SPK/PPK-DHUB/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 senilai Rp 2.487.650.000 oleh PPK dan Penyedia tersangka TK selaku Direktur CV. RINDI.

Akan tetapi nyatanya pengadaan dilakukan oleh tersangka AN selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan yang membeli kapal yang dibuat Tahun 2014.hal ini diketahui setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menuturkan pembaharuan kapal ferry ke sungai Desa Perigi Kecamatan Silat, Kabupaten Kapuas Hulu dengan biaya Rp 355 juta

"Selanjutnya kegiatan pengadaan kapal tahun 2019 tersebut kemudian diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan hasil pemeriksaannya dikemukakan dalam LHP No. 24.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan temuan / kesimpulan bahwa pengadaan kapal tersebut fiktif, mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 2.227.577.500 atau total loose," tambahnya.

Saat ini penyidik Pidsus Kejari Kalbar telah melakukan penyitaan uang biaya pembaharuan kapal Ferry sejumlah Rp 355 juta, Rp 15 juta dari tersangka AH.

Hi!Sekadau - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Edyward Kaban, bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau, Selasa sore, 6 Agustus 2024.

Kedatangan Kajati disambut langsung Bupati Sekadau, Aron, Kajari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, Wakil Ketua DPRD Sekadau, Zainal, Kodim 1204/Sanggau-Sekadau, dan Hakim PN Sanggau, beserta jajaran Kejari Sekadau.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kajati juga melakukan penanaman pohon hingga menebar bibit ikan. Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja tahunan Kajati.

Diketahui, Kajati melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu, dilanjutkan ke Sintang, dan Sekadau. Selanjutnya, Kajati dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Sanggau, Landak, dan kembali ke Pontianak.

"Kunjungan ini adalah hal biasa karena saya juga baru 1 bulan 2 minggu bertugas sebagai Kajati di Kalbar. Saya ingin bersilaturahmi dengan anak-anak saya di daerah," ujarnya Kajati diwawancarai awak media.

"Dan juga untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari Januari sampai dengan Agustus saat ini," timpalnya.

Kajati menilai dalam kunjungan kerja di daerah-daerah sebelumnya, semuanya sudah cukup baik. Ia pun berharap, hal yang sama untuk di Kejari Sekadau.

"Kalau memang ada yang perlu kita dorong, kita dorong, ada yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan dalam kunjungan kerja ini semuanya cukup baik. Mudah-mudahan di sini (Kejari Sekadau), sama juga dengan daerah-daerah yang (sebelumnya) kami kunjungi," tukasnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di wilayah Kabupaten Lahat.

Keenamnya yakni berinisial ES, G, dan B yang merupakan jajaran direksi dan komisaris PT Bara Centra Sejahtera (BCS)/PT ABS, dan 3 orang lagi ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2015 berinisial M, SA, dan LD.

Asisten Intelijen Kejati Sumsel, Bambang Panca Wahyudiz didampingi Kasi Penkum, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan hasil penyelidikan telah ditetapkan 6 tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan batu bara PT ABS yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan kerugian negara tahun 2010-2014 di wilayah Sumsel.

Sebelumnya para tersangka telah diperiksa sebagai saksi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud.

"Maka selanjutnya penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka,” katanya, Senin, 22 Juli 2024.

Adapun keenam tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung 22 Juli hingga 10 Agustus 2024. Rinciannya, 5 tersangka akan ditempatkan di Rutan Klas IA Pakjo Palembang, dan 1 di Lapas Wanita Klas IIA Palembang.

Adapun tindakan penahanan dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

"Hasil penyelidikan potensi kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp 555 miliar," katanya.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi, mengatakan modus operandi para tersangka yakni 3 dari pengurus PT ABS dan 3 dari ASN Pemkab Kabupaten Lahat secara bersamaan dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi miliknya yaitu izin usaha pertambangan yang masuk wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam.

"Selaku ASN dan pelaksana inspeksi tambang, tiga tersangka menyalahgunakan kewenangan sesuai tugas, tupoksi masing-masing. Yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan PT ABS,” katanya.

Selain itu, penyidik juga akan mendalami perbuatan para tersangka terkait dugaan pencucian uang yang akan dilakukan setelah perkara ini berjalan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur resmi menahan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial FT dan HYA, dan seorang pegawai honorer YO dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Aspidsus Kejati Kaltim Haedar menyatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana TPP di RSUD AWS pada tahun 2018 hingga 2022 dan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Samarinda.

“Hari ini ketiganya resmi kami tahan. Kerugian negara dalam kasus ini, menurut perhitungan sementara, mencapai Rp4,97 miliar," ujarnya di Samarinda, Jumat (19/7/2024).

Haedar menjelaskan FT adalah Bendaharawan Pengeluaran RSUD AWS pada tahun 2018-2020, sementara HYA menjabat posisi yang sama pada tahun 2021-2022.

Sedangkan, YO adalah pegawai honor atau pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bertugas membuat daftar TPP.

Dalam menjalankan aksinya, ketiga tersangka diduga memasukkan nama-nama PNS rumah sakit yang sebenarnya tidak berhak menerima TPP, seperti yang sedang menjalani tugas belajar, serta membuat rekening fiktif untuk menampung dana tersebut.

"Dengan mengubah rekening penerima, di antaranya menjadi rekening YO dan EH," terang Haedar.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Kaltim telah menggeledah rumah YO di kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kamis (18/7).

Dari penggeledahan tersebut, tim Kejati Kaltim mengamankan barang bukti yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana a.l satu unit mobil Honda Jazz, 12 bidang tanah kaveling di Simpang Pasir Samarinda, dua unit laptop, dan iPad.

Kemudian, lima ponsel, dua unit drone, tiga pucuk air softgun, senapan angin, buku tabungan, kartu ATM, serta 11 lembar kuitansi pembelian tanah kaveling.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengusut dugaan korupsi dalam proses Penerbitan Jaminan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri) PT. Kalimantan Sumber Energi (KSE) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Tahun 2018 sampai 2021. Empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan empat Tersangka," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan, Kamis (18/7).

Para tersangka tersebut yakni:

Begini kasusnya:

AR mengajukan permohonan Kontra Bank Garansi kepada PT. Askrindo dengan dokumen yang tidak memenuhi syarat.

Dokumen itu kemudian digunakan dalam pengajuan Kontra SKBDN kepada PT. Askrindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 170 miliar.

Atas arahan dari AH dan AKW, pengajuan itu diubah menjadi lima permohonan Kontra SKBDN untuk menghindari limit kewenangan memutus akseptasi minimal tiga direksi.

Untuk memuluskan aksinya, AR memberikan satu unit motor Harley Davidson kepada DAS dan uang Rp 200 juta kepada AKW.

Atas pemberian itu, diduga kemudahan PT KSE mendapatkan fasilitas Kontra SKBDN dari PT. Askrindo.

"Jadi adalah ini PT Askrindo menerbitkan bank garansi, dan SKBDN, dan di situ penerbitannya menyimpang, sengaja menyimpang, yang ada akhirnya negara mengeluarkan uang sebesar Rp 170 miliar tanpa jaminan atau ikatan apa pun. Sehingga uang itu hilang," kata Syarief.

Atas perbuatannya, AH, AKW, DAS, dan AR mengakibatkan kerugian negara sementara kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000.000. Angka pastinya saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Keempatnya dijerat sebagai tersangka dengan pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Keempatnya langsung ditahan dalam proses penyidikan. AH dan AKW ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, DAS di rutan Cipinang, dan AR di Rutan Polda Metro Jaya, untuk masing-masing 20 hari pertama.