JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 10 jam pada Jumat (1/11/2024) terkait dugaan korupsi kebijakan impor gula yang diterapkan pada masa jabatannya.

Menurut pengacaranya, Ari Yusuf Amir, pemeriksaan selama 10 jam tersebut terutama berfokus pada dokumen dan surat-surat yang dibuat dan diterima oleh Tom Lembong selama menjabat sebagai menteri.

“Tadi Pak Tom diperiksa terkait sejumlah surat, baik surat yang dibuat oleh Pak Tom maupun surat-surat yang diterima dari pihak lain, termasuk PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) dan surat yang ditujukan ke BUMN,” ujar Ari Yusuf Amir, di Kejagung, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Ari menjelaskan, Thomas Lembong telah menegaskan bahwa semua surat tersebut telah melalui proses yang berjenjang di Kementerian Perdagangan, dari level staf hingga ke rapat-rapat koordinasi yang melibatkan Menko.

“Prosedurnya sudah benar, namun karena surat-surat ini dikeluarkan sekitar tahun 2015, ada beberapa yang memang Pak Tom lupa,” jelas Ari.

Ari menekankan, kebijakan terkait impor gula yang dikeluarkan Tom Lembong adalah tindak lanjut dari kebijakan menteri sebelumnya.

“Surat-surat yang masuk ke beliau mereferensi surat-surat dari menteri sebelumnya. Jadi, Pak Tom hanya meneruskan kebijakan yang sudah direncanakan sejak periode sebelumnya,” jelasnya.

Ari memastikan bahwa pemeriksaan pada sesi ini belum menyentuh dugaan aliran dana atau hal-hal lain di luar surat-surat dan berkas administrasi.

Menurutnya, penyelidikan kali ini masih terfokus pada dokumen-dokumen terkait kebijakan impor dan bukan pada perihal persetujuan izin atau aliran dana.

“Sepanjang pemeriksaan tadi, belum ada pertanyaan tentang dugaan aliran dana atau izin persetujuan impor ke perusahaan swasta tertentu,” ungkap Ari.

Ari juga menyampaikan bahwa kliennya merasa yakin telah mengikuti semua prosedur dengan benar dan tanpa ada kepentingan pribadi.

“Pak Tom menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi dalam kebijakan yang ia keluarkan. Ia tidak menerima fee atau keuntungan apa pun,” kata Ari.

Rencananya pemeriksaan lanjutan terkait dugaan korupsi impor gula akan dilanjutkan pada Selasa (5/11/2024).

Sebagai informasi, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui dirinya terkejut dan prihatin atas penangkapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan saat ia menjabat sebagai Mendag pada 2015 silam.

"Saya pikir bagaimanapun juga tentu itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketum Partai Nasdem," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ada (kasus) Tom Lembong. Kita juga terkejut itu," sambung Paloh.

Surya Paloh menuturkan, kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong sudah lama, yakni terjadi pada tahun 2015. Barangkali kata dia, banyak pihak yang sudah lupa.

Ia menyatakan, lebih mengapresiasi kasus-kasus baru yang ditangani Kejagung.

Misalnya temuan dana Rp 1 triliun yang ditemukan di kediaman mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Begitu pula penangkapan sejumlah hakim yang diduga berkonspirasi meloloskan suatu perkara.

"Saya pikir begitu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita harapkan kasus-kasus yang cukup aktual, yang memang perlu kita apresiasi. Saya pikir kita apresiasi itu," ucap Paloh.

Paloh bilang, kasus-kasus itu berbeda dengan kasus Tom Lembong layaknya petir di siang bolong.
Menurut Paloh, mencari masalah dari kejadian masa lalu adalah bentuk pesimisme.

Padahal, pemerintahan baru harusnya membentuk kepercayaan diri atau confident.

"Kita mau membesarkan hati kita semua, ini pemerintahan kita, kita confidence dong harusnya, membangun confidence itu penting, bukan membangun pesimisme. Kalau cari masalah masa lalu, itu barangkali lebih ke pesmisme bukan optimisme," tandasnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka bersama dengan CS, Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Penetapan tersebut terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016.

Dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada 12 Mei 2015 menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

“Namun, pada 2015, Tom Lembong sebagai Mendag memberikan izin Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, Rabu (30/10/2024).

Penetapan Tom sebelumnya dikomentari pula oleh Anies Baswedan. Diketahui, Tom merupakan Wakil kapten Tim Nasional Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024.

Anies menyinggung soal negara hukum dan negara kekuasaan yang menjadi falsafah pembentukan negara Indonesia untuk merespons penetapan Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam akun X-nya, @aniesbaswedan.

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)."," kata Anies, Rabu (30/10/2024).

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

(kil/kil)

Jakarta -

Tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pernah membuat pernyataan yang menyita perhatian publik dalam masa Pilpres 2024 lalu. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku punya penyesalan besar pernah menjadi menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Tom Lembong bicara sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Di pemerintahan Jokowi, Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, pada 9 Februari 2024.

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati disebut gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintah Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Dia mengatakan salah satu indikatornya bisa dilihat dari data tentang penurunan penjualan sepeda motor. Selain itu pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan, kesejahteraan kelas menengah terus terhimpit.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016.

alam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

(acd/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Kejati Jawa Timur telah menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) PT Inka (Persero) Budi Noviantoro (BN) di kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Inka dalam proyek solar photovoltoicpower plant 200 mw dan smart city di Kinshasa Republik Konggo dengan TSG Infrastructure.

Kepala Kejati Jawa Timur, Mia Amiati mengatakan pihaknya telah menemukan alat bukti yang culup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Bahwa perbuatan BN selaku DirekturUtama PT INKA telah memenuhi alat bukti sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Mia menjelaskan duduk perkara kasus ini bermula saat dilaksanakannya Indonesia Africa infrastrukturDevelopment (IAID) di Bali pada 2019. Kala itu, Budi melakukan pertemuan dengan Chairman TSG Global Holding RS dan regional head perusahaanfund raisingyang berbadan hukum asing Titan Capital Ltd, TN.

Selain itu, SI selaku CEO TSG Utama Indonesia turut hadir dalam pertekuan itu. Mia mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk membahas potensi pekerjaan perkeretaapian di Democratic Republik of Congo (DRC).

Kemudian, Budi atas permintaan TN memberikan uang Rp2 miliar kepada TN sebagai operasional atas pertemuan rendana proyek di Kongo itu. Sebagai tindak lanjutnya, TSG Global Holding dan PT Inka kemudian sepakat untuk membentuk membentuk Special Purpose Vehicle(SPV) TSG Infrastructure, PTE LTD di Singapura dengan proporsi kepemilikan saham 51 % PT IMST dan 49 % TSG Utama Indonesia.

Selain itu, kesepakatan itu juga telah membuahkan pendirian JV TSG Infrastruktur dibiayai oleh PT IMST sebesar SGD40.000. Namun, pembentukan SPV itu dinilai telah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Pembentukan SPV tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 menyatakan menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya,” tambahnya.

Setelah itu, SI menyampaikan kepada BN untuk dapat melaksanakan proyek di Kongo yang membutuhkan penyediaan energi solar photovoltoic 200 mw dari perusahaan energy Sunplus SARL yang sahammayoritas dimiliki oleh TSG Global Holding.

Penyediaan itu, dilakukan dengan cara mela kukira pembayaran Power Purchase Agreement (PPA) kepada Sunplus SARL. Adapun, sekira pada 2020 Budi juga disebut melakukan transfer uang sebesar US$265.300 kepada IG melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye.

Transaksi tersebut dilakukan untuk keperluan ground breaking proyek solar photovoltoic power plant 200 mw yang akan dikerjakan oleh TSG Infra di Kinshasa DRC.

“Pada 23 September 2020, BN selakuDirut PT INKA, menyetujui permohonan dana talangan dari TSG Infrastruktur dan memberikan dana talangan dengan mekanisme pemberian pinjaman, dan melakukan pengiriman uang,” imbuhnya.

Perinciannya, pada 25 September 2020 sebesar Rp15miliarke rekening TSG Utama Indonesia; 31 Desember 2020, PT Inka mentransfer uang sejumlah Rp3,55 miliar kepada TSG Global Holding.

Selain itu, Budi yang menjabat Komisaris Utama PT IMST dan controller TSG Infrastructure telah memerintahkan Sukoroto selaku Dirut IMST mengirim uang sebesar Rp2.603.475.000,00kepadaDK selaku Dirut PT FS untuk kegiatan di DRC.

Adapun, kata Mia, kasus ini telah merugikan negara yang ditaksir sebesar Rp25,6 miliar. Hanya saja, kerugian negara tersebut belum final lantaran tim Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Jawa Timur belum merampungkan laporannya ke penyidik.

“Penyidik melakukan Tindakan penahananpada tahap Penyidikan selama 20 hari ke depan terhadap tersangka BN selaku Dirut PT INKA sejakt anggal 01-20 Oktober 2024 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya,” pungkasnya.

BOGOR, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dugaan korupsi itu kini sudah naik penanganannya ke tahap penyidikan.

“Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/9/2024).

Dia menerangkan, naiknya kasus korupsi dana CSR dari BI dan OJK ini ke tahap penyidikan turut diiringi dengan penetapan tersangka oleh KPK. Namun, lembaga antikorupsi itu masih belum membeberkan secara resmi identitas para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Detail konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut juga belum dirilis secara resmi oleh KPK.

Materi atas dugaan korupsi dana CSR dari BI dan OJK akan disampaikan secara resmi oleh KPK ke publik ketika penyidikan dinilai sudah mencukupi serta dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik usai menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, Karna Siswandi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi di suap alokasi dana Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

“Untuk hasil dari penggeledahan tersebut, didapat barang bukti melalui penyitaan berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Meski demikian, Tessa mengaku belum bisa menjelaskan dokumen apa saja yang diamankan penyidik.

Tim Juru Bicara KPK baru mendapatkan informasi secara umum terkait hasil penggeledahan.

“Kalau ditanya apakah masih ada kelanjutan ya kita tunggu saja, karena belum bisa dibuka saat ini,” tutur Tessa.

Selanjutnya, kata Tessa, penyidik akan menganalisis barang bukti yang disita dan memanggil sejumlah saksi dan tersangka guna meminta konfirmasi dan klarifikasi.

“Sebagaimana yang sudah dirilis kemarin, sampai sejauh ini ada dua tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah membuka penyidikan baru dugaan korupsi di Situbondo. Status hukum itu telah ditetapkan pada 6 Agustus lalu.

Tessa hanya mengatakan, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari penyelenggara negara berinisial KS dan EP.

"Untuk perkara penyidikan tersebut, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka yaitu KS dan EP. Keduanya merupakan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Situbondo," ujar Tessa.

Berdasarkan sumber Kompas.com di KPK dan salinan dokumen, kedua tersangka itu adalah Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Bina Marga PUPP Situbondo Eko Prionggo.

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo yang merupakan bagian dari Holding IFG mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, perusahaan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi termasuk oleh pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam kasus tersebut.

?Ini merupakan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip kepatuhan atas peraturan yang berlaku,? katanya di Jakarta, Rabu (28/8/2024)

Upaya Jasindo dalam mendukung proses hukum di KPK juga merupakan bentuk gerakan bersih-bersih BUMN yang dicanangkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Ia melanjutkan, Asuransi Jasindo juga memastikan sangat kooperatif dan juga terus berkoordinasi dengan KPK terkait proses hukum tersebut.

Perlu diketahui, saat ini Jasindo sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Suap. Penerapan ini sebagai bukti, bahwa Jasindo secara tegas menolak praktik-praktik tidak terpuji, khususnya tipikor.

Dua kasus hukum yang tengah diproses di KPK terjadi sebelum 2019. Saat ini, tepatnya sejak 2021 perusahaan telah melakukan transformasi di segala lini, baik bisnis maupun tata kelola.

?Sehingga, manajemen memastikan bahwa proses hukum ini tidak akan mengganggu operasional dan kegiatan perusahaan,? lanjutnya.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan kinerja positif perusahaan per Juli 2024 dengan rincian Premi Bruto Rp 1,9 triliun atau naik 24% YoY, Laba Bersih Rp 71,54 miliar atau naik 21% YoY, Hasil Underwriting Rp 211,28 miliar atau naik 26,85% YoY, dan RBC di angka 157,95%.

?Line of Business yang growth YoY per Juli antara lain, cargo, property, engineering, marine hull, kendaraan bermotor, satelit, dan liability,? sambungnya.

Melalui transformasi ini juga perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja ke depan, dan Asuransi Jasindo akan menjadi perusahaan asuransi umum yang memiliki kredibilitas dan integritas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka berinisial SHT dan TSP hingga 20 hari ke depan. Keduanya diduga tahan terkait dugaan kasus korupsi pembayaran agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ke PT Mitra Bina Selaras 2017-2020 yang merugikan keuangan negara hingga Rp38 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Dono Prawoto (DP) selaku kuasa KSO PT Waskita Acset sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan layang MBZ.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Kuntadi menyampaikan pihaknya menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan DP sebagai tersangka.

"Saudara DP selaku kuasa KSO PT Waskita Acset oleh penyidik dipandang telah dapat alat bukti yang cukup sehingga ybs ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Selasa (6/8/2024).

Kuntadi menambahkan, DP ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan, DP kini telah dijebloskan ke Rutan Salemba Kejaksaan Agung usai dilakukan pemeriksaan kesehatan.

"Selanjutnya dilakukan penahanan di rutan salemba cabang kejaksaan agung untuk 20 hari kedepan. Tentunya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini PN Tipikor telah memvonis empat terdakwa yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara itu, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Adapun Mbak Ita sedianya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hari ini, Selasa (30/7/2024).

“Salah satu saksi yang merupakan Wali Kota Semarang, yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut Tessa, Mbak Ita tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena akan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Semarang terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang Tahun 2024.

Karena itu, ia meminta pemeriksaan dilakukan pada Kamis (1/8/2024). Adapun Mba Ita dipanggil masih dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Jadi informasinya sudah disampaikan kemarin,” tuur Tessa.

Hari ini, penyidik hanya memeriksa suami Mba Ita, Alwin Basri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi D pada DPRD Jawa Tengah.

Tessa belum mengungkap materi yang didalami penyidik kepada Alwin. Ia hanya menjelaskan, salah satu materi yang dikonfirmasi terkait hasil penggeledahan di kantor Komisi D pada DPRD Jawa Tengah.

“Ya (dikonfirmasi hasil penggeledahan),” jawab Tessa.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dua tersangka kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis (HM) dan Helena Lim (HL), akan segera diadili. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pada Senin (22/7/2024) resmi melimpahkan berkas perkara kedua tersangka tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) untuk segera diajukan ke persidangan.

Total sudah 18 dari 22 tersangka pokok perkara tersebut sudah dilimpahkan ke JPU untuk segera diadili. Sedangkan satu tersangka terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas nama Toni Tamsil (TT) sudah sejak bulan lalu diajukan ke meja hijau di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, saat ini masih tersisa empat berkas perkara tersangka dalam kasus yang merugikan negara setotal Rp 300 triliun itu, yang belum rampung penyidikannya di Jampidsus. Harli mengatakan, selain melimpahkan berkas perkara Harvey dan Helena, tim penyidik juga menyerahkan tanggung jawab barang-barang sitaan dari kedua tersangka, terkait dengan pengusutan korupsi penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022 itu.

“Selain melimpahkan berkas perkara kedua tersangka HM dan HL, tim penyidik juga turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka,” begitu ujar Harli, di Kejari Jaksel, Senin (22/7/2024).

Dari tersangka Harvey, kata Harli, sedkitnya ada tujuh kategori barang sitaan yang dirampas sementara oleh penyidik Jampidsus untuk dijadikan alat bukti. Dalam kasus ini, selain dijerat dengan sangkaan korupsi, tersangka Harvey, suami dari aktris Sandra Dewi (SD) itu juga dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aset-aset sitaan yang dirampas sementara terkait sangkaan terhadap Harvey itu berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah lokasi di Jaksel, Jakarta Barat (Jakbar), dan di Tangerang.

Di Jaksel, penyidik menyita empat lokasi aset tak bergerak milik Harvey. Penyidik juga menyita lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakbar. Serta dua bidang tanah beserta bangunnya yang berada di Tangerang. Penyidik juga menyita sebanyak delapan unit mobil bernilai tinggi milik Harvey. Yaitu berupa dua unit mobil sport Ferrari, satu unit Marcedez Benz, satu unit mobil Porsche, roda empat pabrikan Inggris Rolls Royce Cullinan, dan satu unit mobil Mini Cooper, Lexus RX300, juga Toyota Vellfire 2.5 G.

“Penyidik juga menyita barang-barang dari tersangka HM berupa 88 buah tas bermerk, 141 buah perhiasan, dan juga uang tunai, serta logam mulia,” begitu kata Harli. Sitaan uang tunai tersebut, besarnya 400 ribu dolar USD atau setara dengan Rp 6,4 miliar.

Penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp 13,5 miliar. Dari kepemilikan Harvey juga penyidik menyita sejumlah logam mulia. Akan tetapi, Harli tak menyebutkan jenis logam mulia dan berapa banyak yang disita. Namun dia memastikan, penelusuran aset-aset tersangka Harvey, masih akan terus dilucuti selama proses hukum pengusutan korupsi timah berlangsung.

Adapun dari tersangka Helena, penyidik menyita aset-aset tak bergerak berupa enam bidang tanah yang empat di antaranya tersebar di wilayah Jakarta Utara (Jakut), dan dua bidang di Kabupaten Tangerang, di Provinsi Banten. Penyidik juga menyita tiga unit mobil dari tangan Helena, seperti satu unit Kijang Innova, satu unit Lexus UX300E, dan satu unit Toyota Alphard. “Dari tersangka HL juga ada disita oleh penyidik sebanyak 45 buah perhiasan, dan uang tunai, serta jam tangan mahal,” begitu kata Harli melanjutkan.

Uang tunai yang disita dari Helena, sebanyak 2 juta dolar Singapura, atau setara Rp 24,1 miliar, dan uang dalam negeri sebesar Rp 10 miliar dan Rp 1,48 miliar. Adapun jam tangan yang disita dari tersangka Helena, sebanyak dua unit arloji mewah bermerk Richard Mile.

Terhadap kedua, tersangka, kata Harli, mengacu berkas perkara yang dilimpahkan dijerat dengan sangkaan pokok tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor 20/2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan Pasal 3 serta Pasal 4 UU TPPU 8/2010. Adapun peran tersangka Harvey dan Helena dalam kasus dugaan korupsi timah ini, kata Harli, adalah bagian dari pihak swasta.

“Bahwa tersangka HM adalah perwakilan dari PT RBT, yang mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobi-lobi terhadap pihak PT Timah Tbk, dalam kerjasama sewa-menyewa pelogaman timah untuk memfasilitasi kegiatan ilegal yang dilakukan CV VIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TIN,” begitu kata Harli.

Kegiatan ilegal perusahaan-perusahaan tersebut, berupa aktivitas penambangan dan peleburan bijih timah yang diperoleh dari kerja sama ilegal dalam penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk. “Tersangka HM, juga yang menginisiasi keuntungan dari CV VIP, CV SBS, PT SIP, dan PT TIN untuk diserahkan kepada tersangka HL melalui PT QSE untuk selanjutnya diserahkan kepada tersangka-tersangka lain dengan modus pemberian CSR,” begitu sambung Harli.

Setelah dilakukan pelimpahan berkas perkara, selanjutnya tim JPU Kejari Jaksel akan menyusun dakwaan terhadap para tersangka, yang selanjutnya dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta.