Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Arsjad Rasjid tidak bisa menggunakan Kantor Kamar Dagang dan Industri alias Kadin di Menara Kadin saat akan menyelenggarakan konferensi pers untuk menyikapi hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Jakarta.

Sebaliknya, gedung tersebut langsung dipakai oleh kubu Anindya Bakrie untuk melakukan sejumlah aktivitas. Pada Minggu (15/9/2024) kemarin misalnya, Anindya menggunakan Menara Kadin untuk sarasehan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham Supratman Andi Agtas. Anindya juga langsung memakai Menara Kadin untuk melangsungkan acara santunan anak yatim pada hari Senin kemarin.

Seperti diketahui bahwa Munaslub Kadin di Jakarta telah mendepak Arsjad Rasjid dari posisi ketua umum. Sebagai gantinya, kubu Munaslub memilih putra konglomerat sekaligus politikus Golkar Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, sebagai Ketua Umum Kadin.

Imbas dualisme Kadin itu, Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses kubu Arsjad karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Padahal menurut Arsjad pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

“Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29,” ujar Arsjad dalam keterangan resminya, Senin kemarin.

Menurutnya, status Gedung Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau Keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

“Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk,” katanya.

Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut,” katanya.

Adapun, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 – 2026. Namun posisinya tersebut terancam setelah Munaslub Jakarta memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keppres No 18 tahun 2022, khususnya pada Pasal 18.

“Dalil yang diajukan untuk menyelenggarakan Munaslub tidak bisa diterima, sedangkan penyelenggaraan Munaslub tidak sesuai dengan tahapan dalam AD ART. Munaslub tersebut juga tidak kuorum karena setidaknya harus dihadiri setengah plus satu dari total 124 jumlah ALB,” tegas dia.

Munaslub Pilih Anindya Bakrie

Adapun Anindya yang terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengatakan dirinya akan membawa Kadin Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sebagai mitra strategis," tuturnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Anin itu menyebut Kadin sebagai naungan dunia usaha akan berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa dunia usaha dapat mengarungi tantangan perekonomian yang tidak mudah pada 2025.

Ke depannya, Kadin berupaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada 25 September jadi bagaimana supaya teman-teman kadin provinsi, asosiasi, dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi utk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dinamika organisasi selalu terjadi. Dalam hal ini, polemik yang terjadi di internal Kadin dinilai akan membuat Kadin lebih teguh.

"Kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," imbuhnya.

Istana Bantah Cawe-cawe

Sementara itu, Istana Kepresidenan mengklaim tidak ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri atau Kadin.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART.

Seperti diketahui, sejumlah pihak di internal Kadin menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum, Sabtu (14/9/2024). Kemudian, hasil Munaslub memutuskan untuk mengangkat Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie sebagai pengganti Arsjad.

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Adapun Istana mengaku belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya. Hal itu kendati kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.

"Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur," papar Ari.

Bisnis.com, JAKARTA -- Posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin terancam setelah kubu Anindya Bakrie menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub Sabtu kemarin.

Arsjad dan Anindya adalah rival yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional tahun 2021 lalu. Kedua tokoh pengusaha tersebut juga berbeda arah dukungan politik pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu.

Arsjad diketahui berada di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia bahkan menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional alias TPN Ganjar-Mahfud. Di sisi lain, Anindya tercatat sebagai salah satu pengusaha yang hadir dalam Konsolidasi Nasional 20.000 Pengusaha dan Pekerja untuk Prabowo-Gibran Menangkan Satu Putaran".

Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud kalah. Mereka hanya memperoleh suara sekitar 16%. Sebaliknya, Prabowo-Gibran menang dalam kontestasi politik tersebut. Mereka memperoleh suara sekitar 58%. Prabowo-Gibran rencananya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pasca Pilpres 2024, arah politik memang berubah. Sejumlah lembaga baik itu partai politik maupun organisasi profesi digoyang isu suksesi. Sebelum Kadin, ada Golkar yang secara tiba-tiba memajukan jadwal Musyawarah Nasional alias Munas.

Munas Golkar menunjuk secara aklamasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru. Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang juga secara tiba-tiba mengundurkan diri.

Setali tiga uang dengan Golkar, PKB juga diancam bayang-bayang suksesi setelah kubu yang didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU mulai ancang-ancang menggelar muktamar tandingan PKB. Isu muktamar tandingan muncul pasca PKB kembali memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dalam Muktamar Bali.

Belum usai isu muktamar tandingan PKB, muncul upaya untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PBNU. Isu Muktamar Luar Biasa PBNU mencuat di tengah panas dingin hubungan Cak Imin dengan elite PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Ipul telah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Jokowi.

Menariknya, isu munaslub tidak hanya menerpa partai politik. Organisasi profesi sekelas Kadin tidak luput dari gelombang munaslub pasca Pilpres 2024. Munaslub Kadin berupaya mendongkel Arsjad Rasjid dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Tak tanggung-tanggung, sehari berselang, kubu Anindya Bakrie langsung mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham Supratman Andi Agtas dalam sebuah sarasehan.

Supratman merepresentasikan posisi pemerintah. Sebaliknya, kubu Arsjad Rasjid bahkan tidak bisa memasuki kantor Kadin saat akan menggelar konferensi pers.

Supratman bahkan mengaku sedang mempercepat penyusunan Keputusan Presiden alias Keppres pengesahan kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umun. Setelah proses harmonisasi selesai, draf Keppres itu segera dikirim ke meja Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," kata Politikus Gerindra tersebut.

Kadin Hanya Satu

Adapun Anindya Bakrie menolak tudingan telah melakukan kudeta terhadap Arsjad Rasjid melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024.

Anindya Bakrie mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa KADIN itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Arsjad Ambil Tindakan Hukum

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan investigasi dan pengkajian atas pelangggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sbg pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada kadin indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ujarnya.

Surat Cinta untuk Jokowi

Selain tindakan hukum, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Anindya Bakrie adalah mantan kompetitor Arsjad dalam Munas Kadin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 lalu. Dia saat ini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum mendepak Arsjad melalui Munaslub yang berlangsung di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Pada Konferensi Pers yang digelar Minggu (15/9/2024), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai dengan ketentuan AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat dengan rekayasa.

“Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir di sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya