Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memastikan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Kadin akan berlangsung setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Arsjad mengemukakan bahwa pihaknya sudah mulai menjalankan proses Munas agar dapat segera terlaksana ketika Prabowo Subianto dilantik dengan memanggil seluruh anggota.

“Iya, tetapi prosesnya kan mulai dari sekarang. Jadi kemarin mulai kick off dan saya panggil teman-teman dari Anggota Luar Biasa, asosiasi, himpunan, semuanya sudah mulai hadir,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres) Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Arsjad mengamini bahwa masih banyak pertanyaan dari anggota terkait dengan pelaksanaan Munas, tetapi dia menekankan pemilihan waktu tersebut agar kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia.

“Jadi, ini untuk yang terbaik yang kita berikan kepada KADIN demi bangsa dan perekonomian nasional sehingga kami mulai. InshaAllah kami mohon doanya. Jadi proses [munas] sudah berjalan sekarang ini, inshaAllah sesuai dengan kesepakatan yang saya tandatangani,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Arsjad mengatakan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Munas akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah selanjutnya.

“Enggak tau karena yang menentukan nanti pemerintah ke depan, kami serahkan ke pemerintah karena kan keinginannya pasti. Kalau bisa munas itu dihadiri oleh Presiden. Jadi diharapkan inshaallah ke depannya kami serahkan ke pemerintah ke depan,” pungkas Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik ketika Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024.

Dalam agenda yang diselenggarakan di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Jumat (4/10/2024) itu, Wapres Ma'ruf amin melontarkan guyonan saat memberikan sambutan.

Wapres Ke-13 RI itu mempertanyakan apakah Arsjad Rasjid yang hadir dalam acara tersebut masih menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Awalnya, Ma’ruf Amin menyapa sejumlah tamu mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan tamu lainnya termasuk Arsjad.

“Lalu, Pak Arsjad, masih Ketua Kadin, kah? Pak Arsjad?,” kata Ma'ruf dalam forum tersebut disambut tawa hadirin.

Menkeu Sri Mulyani turut melontarkan guyonan senada, pada kesempatan itu, dia juga menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Tadi Pak Arsjad disebut [pembawa acara sebagai] Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Wapres Ma’ruf Amin sempat menanyakan siapa Ketua Kadin yang hadir dalam acara Rapat Pleno KNEKS. Sehingga, dia pun menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Karena Pak Wapres menanyakan siapa ketua Kadinnya, saya bilang itu Ketua Kadin,” tuturnya.

Saat ditemui Bisnis pun, Arsjad mengaku tergelitik dengan guyon dari Wapres Ma’ruf dan Sri Mulyani tersebut. Dia pun mengaku bahwa saat ini masih menjabat sebagai ketua Kadin.

“Perasaan saya sih masih [Ketua Kadin],” ujarnya kepada Bisnis sambil tertawa.

Untuk diketahui, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan. Hal ini terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin terpilh periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

Namun, Arsjad Rasjid yang seharusnya masih menjabat sebagai Ketum Kadin hingga 2026 menyatakan bahwa Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ulang tahun ke-56 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselimuti awan kelabu. Keharmonisan yang selama ini terjaga harus retak akibat perselisihan internal.

Puncaknya, konvensi anggota luar biasa menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan hasil Anindya Bakrie diklaim sebagai ketua umum baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Proses yang berlangsung sangat cepat yakni konvensi dilaksanakan hari Jumat (13/9/2024) dan dilanjutkan Munaslub keesokan harinya, Sabtu (14/9/2024) membuat kudu Arsjad hanya mampu menerbitkan surat yang menyatakan bahwa 21 pengurus Kadin daerah menyatakan penolakan.

Beruntung, kedua kubu - Anindya Bakrie dan Arsjad Arsjad - tetap menggunakan kepala dingin untuk menjaga iklim usaha Tanah Air tetap kondusif.

Syahdan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik. Meskipun belakangan, Kepala Negara memutuskan untuk tidak turut campur.

Polemik yang diprediksi menjadi bola panas di akhir masa jabatan sang Presiden, harus diselesaikan secara damai oleh Kadin sendiri.

Rayakan HUT di Kantor Darurat

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memperingati HUT ke-56 Kadin Indonesia di kantor darurat, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Momen tersebut dibagikan Arsjad melalui platform Instagram resminya @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

“Hari ini tepat tanggal 24 September ada yang ulang tahun loh, namanya Kadin Indonesia,” ujar Arsjad, Selasa (24/9/2024).

Arsjad menyampaikan, ulang tahun Kadin kali ini digelar di kantor darurat, alih-alih di di Menara Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini saya berada di kantor yang namanya kantor darurat untuk sementara seperti saya katakan kita ini harus agile. Jadi kita tetap bekerja di mana pun kita berada,” tutur Arsjad.

Lantaran tak diizinkan masuk, Arsjad sempat berinisiatif untuk menyewa tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke Kantor Kadin tersebut,” tutur Arsjad dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Hanya Ada Satu Kadin

Meskipun demikian, Arsjad tetap bersyukur karena bisa merayakan HUT ke-56 Kadin bersama dengan kaum lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, di bilangan Jakata Timur. Dia pun mengaku terharu atas doa dan harapan dari banyak orang di hari lahir Kadin ini.

"Saya terharu ternyata banyak doa dan harapan dari setiap lapisan masyarakat. Dari pelaku UMKM, buruh, hingga pengusaha besar agar Kadin Indonesia dapat terus berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Arsjad mengakui bahwa saat ini kondisi Kadin Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa Kadin tengah bekerja keras untuk menjaga muruah organisasi, salah satunya dengan jalur hukum.

Meskipun demikian, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Perbesar

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kiri) memberikan paparan didampingi Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi saat konferensi pers menanggapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Jakarta, Minggu (15/9/2024). / Bisnis - Abdurachman

Arsjad pun menegaskan bahwa Kadin Indonesia hanya satu dan memiliki misi memajukan Indonesia yakni mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta Indonesia Emas 2045.

Setali tiga uang, Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu organisasi Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Tak hanya itu, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menegaskan bahwa Kadin Indonesia memiliki misi mulia yakni memajukan perekonomian Indonesia.

"Kita sepakat bahwa Kadin akan terus menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi artinya selalu bekerja sama untuk memikirkan kebaikan untuk ekonomi Indonesia," ujar Anindya.

Dualisme Kadin

Kadin Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.

Dia mengungkapkan pihaknya telah mengantongi bukti bahwa sebanyak 21 Kadin provinsi menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Di dokumen ini ada 21 pemimpin provinsi yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslub,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengatakan Munaslub Kadin dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x30 hari.

Dia menyebut, kedua komponen tersebut tidak dipenuhi dalam pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 yang menunjuk Anindya sebagai Ketum Kadin terpilih.

Dengan demikian, Hamdan selaku Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bakal menempuh langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kami kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Perbesar

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 Anindya Bakrie (tengah) berbincang dengan Formatur kepengurusan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya (kanan) dan Ketua Umum Kadin Indonesia 2010-2015 Suryo Bambang Sulistyo di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (24/9/2024) / Bisnis-Himawan L Nugraha

Di sisi lain, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga diklaim sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca saja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia di kantor darurat, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Momen tersebut dibagikan Arsjad melalui platform Instagram resminya @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024). “Hari ini tepat tanggal 24 September ada yang ulang tahun loh, namanya Kadin Indonesia,” ujar Arsjad, Selasa (24/9/2024).

Arsjad menyampaikan, ulang tahun Kadin kali ini digelar di kantor darurat, alih-alih di di Menara Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini saya berada di kantor yang namanya kantor darurat untuk sementara seperti saya katakan kita ini harus agile. Jadi kita tetap bekerja di mana pun kita berada,” tutur Arsjad.

Diberitakan sebelumnya, Arsjad kini tidak dapat mengakses Kantor Kadin Indonesia. Hal tersebut terjadi usai Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin 2024-2029 dalam Munaslub 2024 pada Sabtu (14/9/2024).

Lantaran tak diizinkan masuk, Arsjad sempat berinisiatif untuk menyewa tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama. “Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke Kantor Kadin tersebut,” tutur Arsjad dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Sebagaimana diketahui, kondisi ini terjadi setelah Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Kegiatan tersebut dinilai ilegal dan tidak sah lantaran tidak memenuhi kuorum. Sementara, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid menjatuhkan sanksi kepada anggota yang hadir pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Periode 2024 – 2029.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan anggota luar biasa (ALB) berdasarkan bukti-bukti yang sah.

“Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Munaslub bahwa 28 Kadin Provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi,” kata Dhanis dalam Konferensi Pers, Selasa (17/9/2024).

Di samping itu, Dhanis juga mengungkap bahwa hanya terdapat 23 dari total 124 Anggota Luar Biasa (ALB) yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub Kadin.

Dengan demikian, Dhanis menyebut pihaknya telah melakukan rapat internal dan menyepakati bakal menjatuhkan sanksi kepada para anggota Kadin yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan Munaslub ilegal tersebut.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” ujar Dhaniswara.

Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara itu, untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhanis.

Terakhir, Dhanis menegaskan bahwa Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022.

Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva meminta Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Hamdan menegaskan dirinya telah bersurat ke Kemenkumham untuk meminta agar pemerintah menolak pengesahan hasil Munaslub yang diklaim tidak sah secara hukum lantaran dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Yang pertama kami secara resmi meminta pada Menkumham kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tak sah. Saya minta ditolak dan tak diproses,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengaku pihaknya juga telah melampirkan sejumlah bukti yang menegaskan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 -2029 tersebut dilakukan secara ilegal.

Atas dasar hal itu, Menkumham Supratman Andi Agtas diharapkan dapat mengindahkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kadin kubu Anindya Bakrie.

“Karena saya yakin Kemenkumham mengerti kasus persoalan ini, kita cepat-cepat menyiapkan informasi pada Kemenkumham dengan dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslub ini ilegal dan tak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan hasil Munaslub,” ujarnya.

Di samping itu, Hamdan juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 21 Kadin provinsi yang menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia pelaksanaan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024 – 2029 dianggap tidak sah.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono menjelaskan, penyelesaian itu perlu dilakukan segera lantaran Kadin memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Tak banyak hal yang dikomentari Fajar mengenai perpecahan kubu di Kadin tersebut. Dirinya hanya berharap siapapun pemimpin Kadin ke depan dapat segera menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh para pelaku usaha.

Salah satunya yakni mengenai penyelesaian tren banjir impor barang jadi khususnya dari China yang menggerus potensi harga jual produk dalam negeri.

“Ke depan Kadin harus membantu dunia industri karena saat ini Kadin belum banyak membantu khususnya banjir impor barang jadi dari China,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, kepengurusan Kadin memanas usai terbelah dua kubu usai adanya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Kadin dengan hasil Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, HM Zulkarnain Arief mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dia melihat kinerja Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad tidak pada substansi yang semestinya.

Zulkarnain menyoroti Arsjad Rasjid yang sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon pada Pilpres 2024. Menurut dia, hal tersebut sangat berisiko dan melanggar norma dan netralitas Kadin.

"Mulai saat ini seluruh Kadin di daerah pun tidak boleh menjadi calon atau ketua daripada calon-calon bupati, gubernur, dan wali kota. Itu sama sekali melanggar. Arsjad ini telah melakukan pelanggaran yang sangat vital," jelasnya di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mewanti-wanti Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Hamdan menegaskan dirinya telah bersurat ke Kemenkumham untuk meminta agar pemerintah menolak pengesahan hasil Munaslub yang diklaim tidak sah secara hukum lantaran dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Yang pertama kami secara resmi meminta pada Menkumham kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tak sah. Saya minta ditolak dan tak diproses,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengaku pihaknya juga telah melampirkan sejumlah bukti yang menegaskan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 -2029 tersebut dilakukan secara ilegal.

Atas dasar hal itu, Menkumham Supratman Andi Agtas diharapkan dapat mengindahkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kadin kubu Anindya Bakrie.

“Karena saya yakin Kemenkumham mengerti kasus persoalan ini, kita cepat-cepat menyiapkan informasi pada Kemenkumham dengan dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslub ini ilegal dan tak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan hasil Munaslub,” ujarnya.

Di samping itu, Hamdan juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 21 Kadin provinsi yang menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia pelaksanaan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024 – 2029 dianggap tidak sah.

Pasalnya, tambah Hamdan, Munaslub dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50%+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x 30 hari.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disebut dapat berujung pada perlambatan iklim bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan Kadin seharusnya menjadi wadah yang mewakili kepentingan pelaku usaha. Namun, dia melihat seringkali Kadin dapat mengakses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

"Pada kenyataannya, seringkali kan Kadin memang diasosiasikan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi yang memiliki juga akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dekat dengan orang-orang politik juga," kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Dalam hal ini, Faisal juga menyebut kisruh Kadin indonesia merupakan konflik kepentingan antara pebisnis dan pengambil keputusan, yakni pemerintah. Kondisi ini disebut tidak baik untuk demokrasi dan perekonomian nasional.

"Jadinya tidak jelas batas antara kepentingan pelaku usaha dan pengambil keputusan politik, padahal itu dibutuhkan penyeimbang antara kedua kepentingan besar tersebut," tuturnya.

Dia menyontohkan negara-negara Asia Timur yang sukses membangun ekonomi karena adanya keselarasan antara pelaku usaha dan pemerintah, tapi tetap memberi batasan jelas terhadap kepentingan masing-masing.

Sementara, Faisal menyoroti di Indonesia seringkali batasan-batasan tersebut menjadi blur atau kabur. Sebab, ada kepentingan politik di satu sisi sebagai pebisnis, dan di sisi lain juga mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Ini tentu saja tidak baik ya, sehingga itu sebabnya makanya Kunio Yoshihara menggambarkan bahwa sistem politik di Indonesia atau kapitalisme, sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang kapitalisme, tapi ersatz capitalisme," jelasnya.

Untuk diketahui, ersatz capitalisme menggambarkan kondisi batas-batas antara pelaku usaha dengan pengambil bisnis yang tidak jelas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena terdapat konflik kepentingan.

Tak hanya itu, seringkali pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan kepentingan bisnis oleh asosiasi tertentu juga tidak murni merepresentasikan kepentingan para pelaku usaha pada umumnya.

"Ini yang semestinya menjadi catatan untuk diperbaiki ke depan siapapun pemimpin Kadin berikutnya, karena jika itu masih terjadi sampai dengan saat sekarang, akan mengurangi kepercayaan para pelaku usaha dan pelaku pasar terhadap institusi Kadin," terangnya.

Di sisi lain, bagi pengambilan keputusan politik atau pemerintah juga tidak ada penyeimbang dari asosiasi bisnis lainnya, karena Kadin merupakan organisasi pelaku usaha terbesar di Indonesia.

"Jadi sayang kalau kemudian organisasi bisnis yang terbesar ini tidak secara maksimal menyuarakan kepentingan para pelaku usaha begitu," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin menemuinya, khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Enggak ada masalah," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

Jokowi mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang mengadukan soal kisruh di Kadin.

"Belum sampai di meja saya," kata dia.

Jokowi menekankan bahwa permasalahan di Kadin untuk diselesaikan secara internal.

"Tapi sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden," kata Jokowi.

Perlu diketahui, Ketua Kadin, Arsjad Rasjid bakal mengadukan kisruh dualisme kepemiminan kepada Presiden Jokowi.

Dia mengaku telah menyurati Jokowi untuk mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Sedangkan Anindya Bakrie bakal melapor kepada Jokowi seusai terpilih menjadi Ketum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9).

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dualisme dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membawa dampak negatif terhadap iklim bisnis.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kekompakan pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin sangat penting dalam memajukan perekonomian nasional. Pasalnya, kekompakan di kalangan pengusaha diperlukan demi menjaga iklim bisnis, daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menurut saya memang seharusnya [para pengusaha] satu suara, karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah. Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis," kata Esther kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Esther mengimbau agar pemerintah segera turun tangan mengatasi polemik di tubuh Kadin Indonesia. Salah satu caranya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan adil bagi setiap pelaku usaha.

Pasalnya, Esther menilai pecahnya suara para pelaku usaha tak lain dipantik oleh adanya ketimpangan fasilitas yang didapat oleh setiap pengusaha.

"Kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yang pro dan kontra. Akan sulit untuk solid jika begitu, policy pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggeser posisi Arsjad Rasjid yang saat ini masih menjabat sebagai Ketum Kadin. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2034).

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anindyamenyatakan bahwa Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegaskan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Arsjad pun mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.