Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat buruh dan pekerja. Konflik tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum (UMP) 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono menyampaikan, kekhawatiran yang muncul imbas adanya polemik ini merupakan hal yang wajar. Apalagi, kekhawatiran juga tidak hanya dirasakan oleh kalangan buruh, tapi juga usaha mikro, kecil, hingga calon-calon investor asing.

“Kita juga tidak menginginkan hal seperti itu,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, dikutip Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

“Karena kita tahu pasti dampaknya luar biasa, karena Kadin ini dasarnya adalah Undang-undang, dasarnya pun dilegalisir dalam bentuk Keputusan Presiden,” lanjutnya.

Dhanis menuturkan, kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024 dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Dia mengklaim bahwa pihaknya tidak mendapat undangan Munaslub sehingga tidak ada yang hadir dalam agenda tersebut. Padahal, lanjut Dhanis, agenda utamanya adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus.

“Dewan pengurus itu ya termasuk saya. Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada,” ungkapnya.

Konflik ini bermula dari diangkatnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024). Hal ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Sebagai informasi, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengharapkan konflik internal yang terjadi pada Kadin Indonesia dapat segera diselesaikan. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2024.

Bukan tanpa alasan. Andi Gani menyebut, pembahasan UMP dan UMR melibatkan kelompok buruh, Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).