Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat buruh dan pekerja. Konflik tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum (UMP) 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono menyampaikan, kekhawatiran yang muncul imbas adanya polemik ini merupakan hal yang wajar. Apalagi, kekhawatiran juga tidak hanya dirasakan oleh kalangan buruh, tapi juga usaha mikro, kecil, hingga calon-calon investor asing.

“Kita juga tidak menginginkan hal seperti itu,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, dikutip Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

“Karena kita tahu pasti dampaknya luar biasa, karena Kadin ini dasarnya adalah Undang-undang, dasarnya pun dilegalisir dalam bentuk Keputusan Presiden,” lanjutnya.

Dhanis menuturkan, kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024 dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Dia mengklaim bahwa pihaknya tidak mendapat undangan Munaslub sehingga tidak ada yang hadir dalam agenda tersebut. Padahal, lanjut Dhanis, agenda utamanya adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus.

“Dewan pengurus itu ya termasuk saya. Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada,” ungkapnya.

Konflik ini bermula dari diangkatnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024). Hal ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Sebagai informasi, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengharapkan konflik internal yang terjadi pada Kadin Indonesia dapat segera diselesaikan. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2024.

Bukan tanpa alasan. Andi Gani menyebut, pembahasan UMP dan UMR melibatkan kelompok buruh, Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini dinilai merugikan semua pihak. Pasalnya, Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, serta sebagai pemberi masukan dan aspirasi dari pelaku usaha.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, kondisi tersebut berpotensi mendistorsi tugas para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja, maupun dalam upaya bahu-membahu bersama pemerintah. "Investor yang mau cari mitra di Indonesia juga akan bingung," ujarnya kepada media, belum lama ini.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin terjadi setelah Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 yang dipilih secara aklamasi pada musyawarah nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2021 lalu "dikudeta" oleh Anindya Bakrie yang dipilih sebagai ketua pada 14 September 2024 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Merespons Munaslub tersebut, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa kegiatan tersebut ilegal. Dia beralasan hal itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Secara rinci, Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menguraikan bahwa Munaslub yang memilih Anindya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden (Keppres) No18/2022 yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Dalam menjawab persoalan apakah munaslub pada Sabtu (14/9) kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin No 1/1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia," ujarnya.

Mengacu pada AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18 ayat (1), Munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus. Selain itu, pada ayat (2), prosesnya harus didahului oleh pemberian surat peringatan kepada Dewan Pengurus selama dua kali, yang masing-masing diberi waktu untuk menjawab selama 30 hari.

Selanjutnya, jika Dewan Pengurus tidak mengindahkan peringatan tersebut hingga batas waktunya, maka pengurus Kadin Provinsi dan pengurus organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat nasional berhak mengajukan permintaan munaslub. "Ketentuan tersebut (Pasal 18 AD/ART Kadin) tidak terpenuhi," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2010-2015 itu.

Didasari hal itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid pun menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak mengakui terjadinya munaslub pada 14 September 2024 tersebut. Arsjad pun menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin Indonesia. Kadin Indonesia yang dimaksud adalah organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur oleh UU No 1/1987 tentang Kadin, dan ditegaskan oleh Kepres No 18/2022. "Juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui AD/ART dan peraturan organisasi," tandasnya.

Jakarta: Seluruh pengusaha di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diminta dapat menghentikan kekisruhan. Kadin harus fokus membangkitkan dunia usaha dalam negeri.

"Saya mengimbau Kadin bersama-sama, semua pihak yang ada di Kadin berusaha untuk cari solusi secepatnya, agar para pengusaha kita itu bisa fokus ke dunia usahanya masing-masing menghadapi dinamika perekonomian global," ujar anggota Komisi VI Sarmudji, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 September 2024.

Dia mengingatkan kondisi ekonomi dunia dalam keadaan tak menentu. Kadin harus mengambil perhatian lebih dalam membangkitkan dunia industri dalam negeri.
"Dunia usaha kita menghadapi tantangan yang tidak mudah, ada isu tentang penurunan kelas menengah dan sebagainya," jelas dia.

Baca Juga: Kisruh Internal Kadin, Legislator: Selesaikan dengan Duduk Bersama

Sekjen Partai Golkar itu berharap dinamika yang ada di Kadin dapat segera selesai. Pengusaha dapat fokus menyelesaikan tantangan global.

"Kita berharap dinamika yang ada di Kadin segera diselesaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak mudah di dunia usaha kita," ujar dia.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia menuai polemik. Munaslub yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024.

Munaslub tersebut kemudian menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid.

(AZF)

Jakarta: Kedua pihak yang berseteru di internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diminta menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Mereka perlu duduk bersama.

"Saya sih berharap kedua belah pihak itu duduk bersama untuk merekatkan, secara umur kan berteman, mestinya bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini," kata anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2024.

Menurut dia, kisruh Kadin bermula dari pucuk pimpinannya terjun ke politik. Dia menyayangkan hal itu lantaran membuat iklim dunia usaha memburuk di tengah badai PHK pada industri tekstil.
“Jangan bicara siapa benar siapa salah, karena memang juga dunia usaha sudah masuk ke dalam politik begini jadinya, harusnya dia netral. Ini kan sebetulnya dampak dari pilpres kemarin,” ujar Mekeng.

Politikus Partai Golkar itu meminta agar para petinggi di Kadin turun tangan. Mereka perlu menyatukan kembali Kadin agar dunia usaha kembali bangkit.

“Jadi menurut hemat saya, sekarang sudahlah enggak usah ada ribut-ribut dan itu memakan energi, kalau sampai harus berproses ke pengadilan itu kan menjadi melelahkan dan dunia usaha jadi terbelah-belah,” ucap Mekeng.

Baca Juga: Kisruh Kadin Disebut Murni Politik, Tak Ada Cawe-cawe Istana

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia menuai polemik. Munaslub yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024.

Munaslub tersebut kemudian menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid.

(AZF)