IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menawarkan kerja sama program pembangunan 3 juta rumah murah ke perusahaan-perusahaan China saat melakukan lawatan ke negara tersebut.

“Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen,” ujar Anindya usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) dini hari.

Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China.

“Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun,” tutur Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa
mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11/2024).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," ujar dia.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapalkapal penangkap ikan berteknologi modern itu.

Dia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

“Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris,” ujar Anindya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie. Sebelumnya, pengumuman sebagian pengurus Kadin telah diumumkan pada 7 Oktober 2024.

Pengumuman kepengurusan Kadin Indonesia dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Sejumlah nama menteri Kabinet Merah Putih menempati posisi kepengurusan. Di antaranya, Pahala Mansuri sebagai Wakil Bidang Perdagangan dan Luar Negeri, dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Bidang BUMN.

Selain itu, adik Prabowo Subianto turut masuk dalam kepengurusan Kadin pimpinan Anindya Bakrie dengan mengisi posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin. Ada juga selebritis Raffi Ahmad yang menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ekonomi Kreatif.

“Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden,” kata Erwin di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam daftar kepengurusan Kadin yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, tercatat bahwa Ketum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Namun, Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Denny Kailimang, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Selain itu, Kadin kubu Arsjad Rasjid juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Berikut daftar lengkap kepengurusan Kadin Indonesia:

Dewan Kehormatan

Ketua Rosan P. Roeslani

Anggota:

Aburizal Bakrie

M.S. Hidayat

Suryo Bambang Sulisto

Adi Putra Tahir

Ketua Dewan

Ketua Dewan Penasihat: Hashim S. Djojohadikusumo

Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung

Ketua Dewan Pertimbangan M. Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latief, Fuad Hasan, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir

Wakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP): Erwin Aksa

WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho

WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa: Benny Soetrisno

WKU Bidang Keanggotaan:Widiyanto Saputro

WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

WKU Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono

WKU Bidang Penyelenggaraan Acara: Ria

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaja

WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

WKU Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani

WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan

WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng

WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan

WKU Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto

WKU Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury

WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Benardino M. Vega

WKU Bidang Kementerian Luar Negeri: Wandi Wanandi

WKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisatria Sastrawinata

WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto

WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman

WKU Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar

WKU Bidang Investasi: Eka Satria

WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

WKU Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

WKU Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita

WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

WKU Bidang Industri Olah Raga: Pieter Tanuri

WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning

WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhamaad Khairnadhif

WKU Koordinator Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko

WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang

WKU Bidang Kewirausahaan UMKM; Raden Tedy

WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena

WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital Teguh Ananta

WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta W. Kamdani

WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot

WKU Bidang Kesehatan: David Utama

WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo

WKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains: Arini Ninin

WKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis

WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

WKU Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan

WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

WKU Bidang Sarana, Prasarana,dan Usaha: Ali Sahid

Kepala Badan

Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifatul Yaqin

Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham Habibie

Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo hingga anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas Yudhoyono masuk dalam jajaran kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie.

Nama-nama tersebut terungkap dalam pembacaan kepengurusan Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyampaikan, susunan kepengurusan Kadin Indonesia baru saja rampung pada Rabu dini hari.

“Susunan pengurus tambahan diselesaikan tadi jam 03.00 pagi, saya ingin bacakan,” kata Erwin di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam pengumumannya, Rosan Roeslani yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan. Empat anggota Dewan Kehormatan yakni Aburizal Bakrie, M.S. Hidayat, Suryo Bambang Sulistyo, dan Ari Putra Tahir.

Untuk Dewan Penasihat Kadin Indonesia, dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, di mana salah satu anggotanya yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono.

“Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana,” ungkap Erwin.

Nama-nama lain yang masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia yakni Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha Kadin.

Sebelumnya, kepengurusan Kadin Indonesia telah diumumkan pada 7 Oktober 2024.

Erwin mengatakan, kepengurusan Kadin Indonesia akan dilantik pada Desember 2024. Dia mengharapkan, pelantikan kepengurusan Kadin Indonesia dapat dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Denny Kailimang, menambahkan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Sebelumnya, Ketum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasyid telah menyurati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada September 2024.

Arsjad mengatakan surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Dalam keorganisasian Kadin, Arsjad menyebut bahwa pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

“Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal, karena telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri," jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Denny Kailimang, menambahkan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Sebelumnya, Ketum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasyid telah menyurati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada September 2024.

Arsjad mengatakan surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Dalam keorganisasian Kadin, Arsjad menyebut bahwa pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

“Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal, karena telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri," jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menuturkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah akur setelah kisruh perebutan ketua umum.

Hal ini dikatakannya kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Trade Expo Indonesia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, awalnya Zulhas menyapa seluruh tamu undangan.

Salah satunya adalah Anindya Bakrie, yang tanpa ragu ia sapa sebagai ketua umum Kadin.

"Ketua Kadin, Kadin sudah akur pak [Jokowi], sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakrie," kata Zulhas, Rabu.

Sebelumnya diberitakan, Kadin mengalami konflik internal karena perebutan kursi ketua umum lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Musyawarah tersebut mengganti posisi ketua umum dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie.

Pimpinan Munaslub Kadin, Nurdin Halid mengungkapkan, Arsjad Rasjid dilengserkan dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia karena melanggar anggaran dasar Kadin.

Ia diketahui pernah menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata Nurdin, dilansir dari Kompas.com, Sabtu.

Di sisi lain Arsjad membantah telah melanggar aturan.

Sebelum menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ia sudah mengambil cuti dan berkoordinasi dengan para wakil ketua umum serta ketua umum daerah Kadin Indonesia.

"Saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu. Itu pun saya ajak bicara teman-teman," kata dia dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut Arsjad bilang, tanpa mengambil cuti, keputusan untuk menjadi ketua tim pemenangan sebenarnya disebut tidak melanggar Aturan Dasar atau Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Namun, ia tetap memutuskan mengambil cuti demi memperlihatkan manajemen yang baik.

Dalam kisruh ini, Arsjad sebelumnya juga berencana menemui Presiden Jokowi.

Namun Jokowi berpesan, masalah internal Kadin harus diselesaikan di internal organisasi pengusaha tersebut.

Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit.

Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 ini diteken oleh Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi.

Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

ASEAN BAC adalah wadah dari pebisnis seluruh negara anggota ASEAN yang harus bisa membantu negara ASEAN mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai visi utama kawasan ini.

Sebelumnya diberitakan Anindya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit.

Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 ini diteken oleh Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi.

Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

ASEAN BAC adalah wadah dari pebisnis seluruh negara anggota ASEAN yang harus bisa membantu negara ASEAN mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai visi utama kawasan ini.

Sebelumnya diberitakan Anindya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 pimpinan Anindya Bakrie. Pemilik Rans Entertainment itu diangkat menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

Aktor merangkap pengusaha Raffi Ahmad buka suara usai ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

Raffi mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Raffi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detik.com, Senin (7/10).

Pengusaha, sambung Raffi, siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Selanjutnya, Raffi akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan.

Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya pada awal pekan ini, Senin (7/10).

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Luar Biasa yang digelar pada Sabtu (14/9) lalu.

Kendati demikian, saat mengumumkan daftar kepengurusan Kadin versi Anindya tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid yang masuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

Sementara itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin Arsjad Rasjid menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Munaslub melanggar kesepakatan hasil pertemuan Arsjad dan Anindya pada Jumat (27/9) lalu.

"Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono dalam keterangan resmi.