Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengklaim, tidak kurang dari 53 perusahaan telah merelokasi pabriknya ke Indonesia akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Rosan menjelaskan, kondisi geopolitik seperti perang dagang AS-China dan konflik di Timur Tengah dapat memberi efek negatif ke perekonomian Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan kondisi geopolitik tersebut.

Dia mencontohkan, perang dagang antara AS-China menyebabkan banyak perusahaan yang merelokasikam pabriknya ke luar dari Negeri Panda. Rosan pun mengaku, Indonesia telah memanfaatkan kondisi tersebut.

"Lebih dari 53 perusahaan masuk ke Indonesia. Tapi kita ingin lebih aktif lagi sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia," katanya dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Namun, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini tidak mengungkapkan nama-nama 53 perusahaan yang merelokasikan pabriknya ke Indonesia tersebut.

Rosan hanya menegaskan, Indonesia tidak boleh lengah. Alasannya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

"Asean selalu menjadi pilihan utama [tujuan relokasi pabrik], tapi kita harus lebih aktif lagi karena lebih banyak masuk ke negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand sehingga kita harus lebih aktif lagi," ujar Rosan.

Sebelumnya, riset Jones Lang LaSalle (JLL) memproyeksi dalam satu dekade ke depan akan ada akselerasi rantai pasok dunia yang membidik wilayah Asia Tenggara dan India sebagai lokasi produksi.

Hal ini didorong pertimbangan perusahaan manufaktur yang mencari lokasi dan opsi pembiayaan lebih baik untuk memanfaatkan volatilitas rantai pasokan. Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China mulai menjajaki relokasi manufaktur.

Penambahan basis manufaktur di luar China dianggap penting untuk mencegah gangguan terhadap rantai pasokan dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu negara.

Country Head dan Head of Logistics and Industrial, JLL Indonesia, Farazia Basarah mengatakan demand yang lebih besar terhadap lahan industri, ditambah upah dan biaya bahan baku yang meningkat juga menjadikan harga tanah lebih mahal di China.

"Ini membuat Indonesia menjadi alternatif yang lebih cost-effective," terangnya dalam siaran pers, Rabu (5/6/2024).

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut gejolak geopolitik dunia tak selalu memberi dampak negatif bagi Indonesia. Ia mencontohkan memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan China yang membuat pabrik-pabrik di China melakukan relokasi.

"Geopolitik ini pasti ada pengaruhnya (ke investasi), karena dari China, AS, Timur Tengah, dan lain-lain. Tapi tidak semuanya berdampak negatif. Justru contohnya dengan AS dan China, ini terjadi relokasi pabrik besar dari China misalnya," katanya di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Menurut Rosan, kawasan Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk relokasi pabrik. Namun, ia menyebut Indonesia perlu berperan aktif sebab masih banyak pabrik yang justru pindah ke negara tetangga.

"Dan Asean selalu menjadi pilihan utama, tapi kita harus lebih aktif lagi karena lebih banyak masuk ke negara-negara lain, tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, sehingga kita harus lebih aktif lagi," imbuhnya.

"Walaupun lebih dari 53 perusahaan masuk ke Indonesia. Tapi kita ingin lebih aktif sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia," sambungnya.

Upaya menampung investor yang relokasi dari China salah satunya dilakukan lewat pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelumnya, Bahlil Lahadalia.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

(ily/rrd)

JAKARTA - "Perang dagang itu bagus dan mudah untuk dimenangkan," cuit Donald Trump pada Maret 2018 ketika ia masih menjabat sebagai presiden AS, hanya beberapa bulan sebelum memulai dengan sungguh-sungguh salah satu konflik perdagangan terbesar dalam sejarah modern.

Kampanye saling balas tarif antara Washington dan Beijing hampir tidak membuktikan bahwa Trump benar. Melansir dari Reuters, pada Juni, China mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar USD99 miliar.

Namun, calon dari Partai Republik untuk pemilihan presiden pada November mendatang ini telah mengancam akan menaikkan tarif ekspor China dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika ia menang. Trump yang bersaing ketat dengan saingannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, di negara-negara bagian penting, Beijing menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk terjadinya Perang Dagang II.

Jika perang dagang pertama bisa menjadi panduan, para pemimpin China mungkin tidak bisa menghentikan Trump untuk memberlakukan tarif. Dia tetap tidak senang dengan defisit perdagangan negaranya sebesar USD280 miliar dengan China pada 2023.

Namun, para pejabat dapat menggunakan beberapa taktik yang telah mereka pelajari dalam enam tahun terakhir untuk menumpulkan dampak serangan baru terhadap ekspor tahunan senilai sekitar USD500 miliar, dan memperlambat pemisahan ekonomi yang telah berakar selama masa jabatan pertama Trump.

Pelajaran Mahal

Pada perang dagang pertama, jangkauan dan negosiasi membantu menunda penerapan beberapa tarif paling tinggi yang diancamkan oleh Gedung Putih. Beijing membiarkan renminbi melemah terhadap dolar sehingga mengurangi pukulan bagi eksportir China sejak awal mengubah rute pengiriman elektronik dan tekstil ke Amerika Serikat melalui negara lain seperti Vietnam dan Meksiko membantu beberapa negara untuk menghindari tarif baru hingga 25%.

Namun, butuh selusin putaran pembicaraan yang aneh selama sekitar satu setengah tahun, di mana Washington mencap China sebagai manipulator mata uang, kemudian menarik kembali label tersebut sebelum kedua belah pihak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan "Fase Satu" pada Januari 2020 yang mengakhiri kenaikan tarif yang saling berbalas.

Pada akhirnya, dampak langsung dari perang dagang sejauh ini belum terlalu parah. Meskipun pangsa impor China dari total impor Amerika Serikat telah turun 8 poin persentase sejak 2018 menjadi sekitar 13%, menurut Biro Sensus AS, pangsa ekspor global China telah meningkat 1,5 poin persentase pada periode yang sama, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan.

Terlebih lagi, sebuah analisis dari Peterson Institute For International Economics menemukan bahwa pada dasarnya China tidak membeli barang dan jasa tambahan dari Amerika seperti yang dijanjikan.

Satu-satunya kemenangan nyata bagi Trump adalah pangsa impor pertanian AS dari China, yang menurut data bea cukai naik dari 10% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2021 karena kawanan babi yang pulih dari demam babi Afrika di China meningkatkan permintaan biji-bijian. Namun, pangsa tersebut turun menjadi 15% tahun lalu karena Beijing, yang khawatir akan ketahanan pangan setelah invasi Rusia ke Ukraina melakukan diversifikasi dari pertanian Amerika dan beralih ke kedelai dan jagung dari Brasil.

Sementara itu, keunggulan manufaktur China tetap menjadi pusat dari beberapa perusahaan paling berharga di Amerika, termasuk Tesla (TSLA.O) yang bernilai USD655 miliar dan Apple (AAPL.O) yang bernilai USD3 triliun. Tahun lalu, pembuat iPhone ini mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir seperlima produksi smartphone global ke India, namun pada bulan Maret, bos Tim Cook mengakui dalam sebuah kunjungan ke Beijing bahwa, "tidak ada rantai suplai di dunia ini yang lebih penting bagi kami daripada China."

China Diuntungkan?

Situasi mungkin akan jauh lebih buruk bagi China dalam Perang Dagang II. Washington akan cenderung tidak memberi Xi Jinping kesempatan untuk bernegosiasi, sehingga membuat de-eskalasi jauh lebih sulit. Pertaruhannya juga akan lebih tinggi.

Para ekonom UBS memperkirakan kenaikan hingga 60% dapat menurunkan 2,5 poin persentase dari PDB RRT, yang pada dasarnya mengurangi separuh dari laju pertumbuhan utama yang melambat.

Bank Swiss ini memperkirakan bahwa sekitar setengah dari dampaknya akan datang langsung dari penurunan ekspor meskipun dukungan kebijakan Beijing dapat membantu membatasi penurunan utama menjadi sekitar 1,5 poin persentase.

Tekanan terhadap mata uang China akan segera terjadi, sama seperti renminbi yang menanggung beban ketakutan pasar dengan setiap ancaman tarif baru yang diberlakukan sepanjang tahun 2018 dan 2019. BNP Paribas memperkirakan mata uang ini akan jatuh 6% terhadap dolar dengan atau tanpa stimulus domestik untuk meredam pukulan tersebut.

Baca Juga: Produksi Berlebih Kendaraan Listrik China Berisiko Picu Perang Dagang Baru

Skenario mana pun akan menantang kontrol pihak berwenang atas nilai tukar, yang telah berada di bawah tekanan tahun ini akibat pertumbuhan yang lesu dan bertentangan dengan keinginan Xi Jinping untuk memiliki yuan yang kuat untuk mendukung ambisi China menjadi negara adidaya keuangan global.

Pada akhirnya, tarif baru dapat membatasi kemampuan China untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang perekonomian telah terlihat sulit bagi Beijing untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5% tahun ini.

Lebih buruk lagi, komunike kebijakan terbaru dari pertemuan para pemimpin partai di bulan Juli memperjelas bahwa mereka menggandakan kebijakan industri yang bergantung pada ekspor segala sesuatu mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan medis untuk menutupi permintaan domestik yang lemah. Dorongan itu akan membuat ekonominya semakin terpapar ancaman tarif AS.

Singkatnya, Beijing mungkin relatif tidak terluka sejauh ini. Namun, model pertumbuhan yang diinvestasikan oleh para pembuat kebijakan akan membuat kebakaran komersil kedua dengan Washington menjadi lebih berbahaya dan sulit dipadamkan. Bagi China, perang dagang lagi akan berdampak buruk dan mudah kalah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengkritik keras tindakan Pemerintah Beijing yang meningkat dan melanggar hukum di Laut China Selatan dalam pertemuan puncak di Laos, pada Sabtu (27/7/2024).

Blinken secara khusus menyoroti China atas tindakan permusuhan yang dilakukan penjaga pantainya terhadap sekutu perjanjian pertahanan AS, Filipina, di Laut Cina Selatan.

Kehadiran pasukan Filipina yang berjumlah sedikit di bekas kapal angkatan laut AS yang kandas di Second Thomas Shoal telah membuat marah China selama bertahun-tahun.

Kedua negara telah terlibat dalam pertengkaran berulang kali, yang menyebabkan kekhawatiran regional tentang eskalasi yang berpotensi menyebabkan intervensi AS.

Meski begitu, Blinken juga memuji kedua negara atas diplomasi yang berhasil dilakukan setelah Manila menyelesaikan misi pasokan ulang kepada pasukan di beting yang disengketakan, tanpa halangan dari China, pada Sabtu pagi.

Dilansir Reuters, kedua pihak yakni China maupun Filipina telah mencapai kesepakatan mengenai cara melaksanakan misi tersebut, pada pekan ini.

"Kami gembira mencatat keberhasilan pasokan ulang hari ini di beting Second Thomas. Kami menghargai hal itu dan berharap serta mengantisipasi agar hal ini terus berlanjut di masa mendatang," kata Blinken kepada Menteri Luar Negeri Asia Tenggara (Asean), tuan rumah pertemuan di Laos.

Selain itu, Blinken juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela pertemuan tersebut, dalam pertemuan keenam mereka sejak Juni 2023.

Kunjungan keenam Blinken ke Beijing kala itu menandai peningkatan hubungan yang tegang antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Blinken membahas Taiwan dengan Wang Yi dan kekhawatiran tentang tindakan provokatif China baru-baru ini, termasuk simulasi blokade selama pelantikan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

Seperti diketahui, Blinken menghadiri forum regional Asean di Laos, yang berfokus pada keamanan bersama para diplomat dari negara-negara besar termasuk Rusia, India, Cina, Australia, Jepang dan Uni Eropa, yang mencakup diskusi tentang konflik di Gaza dan Ukraina, ambisi nuklir Korea Utara dan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden AS Joe Biden mengatakan sekutu-sekutu Eropa siap mengurangi investasi ke China jika Negeri Tirai Bambu terus mendukung Rusia. Peringatan ini diberikan setelah NATO menuduh China memungkinkan invasi ke Ukraina.

Biden menegaskan kembali bahwa China tidak secara langsung memasok senjata kepada pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, dia juga menekankan bahwa China tidak akan mendapatkan manfaat finansial jika menyediakan informasi dan kapasitas kepada Rusia.

“[Presiden China Xi Jinping] percaya bahwa China adalah pasar yang cukup besar sehingga mereka dapat menarik negara mana pun, termasuk negara-negara Eropa untuk berinvestasi di sana, sebagai imbalan atas komitmen dari Eropa,” jelas Biden dalam konferensi pers, seperti dikutip dariBloomberg,Jumat (12/7/2024).

Biden juga berpendapat bahwa China adalah pasar yang cukup besar, sehingga dapat menarik negara manapun, termasuk negara-negara Eropa untuk berinvestasi di negaranya, sebagai imbalan atas komitmen dari Eropa.

Di lain sisi, Biden juga berusaha menggunakan konferensi pers tersebut untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan menuturkan bahwa tidak ada pemimpin dunia yang tidak siap dia hadapi. Hal ini termasuk Xi Jinping.

“Saat ini saya sedang berhadapan dengan Xi — saya punya kontak langsung dengannya,” jelasnya, tanpa merinci apa yang dimaksud.

Dalam komunike pertemuan puncak minggu ini, NATO menggambarkan bahwa China menjadi sebagai pendukung yang menentukan perang Rusia melawan Ukraina. Komunike ini merinci pasokan material serbaguna China seperti komponen senjata, peralatan, dan bahan baku yang berfungsi sebagai input bagi sektor pertahanan Rusia.

Sementara, China berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan senjata untuk Rusia atau Ukraina dan secara ketat mengendalikan ekspor barang-barang dengan fungsi ganda.

China menyalahkan AS dan sekutu-sekutunya karena mengobarkan perang dan memberlakukan sanksi sepihak yang ilegal.

Adapun, ibu kota Eropa dikejutkan oleh laporan bulan ini bahwa perusahaan China dan Rusia sedang mengembangkan drone tempur yang mirip dengan model Iran, yang digunakan di Ukraina.

Kamar Dagang Uni Eropa di China juga merilis survei pada Mei 2024, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan dari blok tersebut kehilangan minat untuk berinvestasi di ekonomi terbesar kedua di dunia.

Dari laporan tersebut, diungkapkan bahwa hanya 42% yang berminat untuk memperluas operasi mereka di China pada 2024, yang terendah sejak pencatatan yang dimulai pada 2012.