JAKARTA, investor.id – Pakar hukum Profesor Aminuddin Ilmar (Prof Ilmar) berpandangan konflik lahan antara perusahaan tambang emas, PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan warga perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menyarankan proses hukum dapat berjalan sekaligus dengan land clearing supaya operasional perusahaan dapat berlangsung.

Sebagai konteks, pernyataan dari Prof Ilmar itu merespons video viral di berbagai media sosial terkait pihak PT Masmindo Dwi Area yang menebang paksa pohon cengkeh milik warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam pengakuan perusahaan, tindakan itu dilakukan karena negosiasi dan kompensasi dengan warga menemui jalan buntu.

Prof Ilmar menerangkan, dengan kontrak karya yang dipegang oleh MDA, tidak ada lagi pihak yang dapat menghalangi perusahaan terkait untuk berkontribusi terhadap keuangan negara. Kontrak karya diberikan negara karena ada potensi sumber daya, yang kemudian negara tidak mampu mengolahnya.

“Oleh karena itu, negara menyerahkannya kepada pihak swasta untuk mengelola, tentunya dengan harapan ada kontribusi kepada negara. Jadi, jika kita melihat kontrak karya tersebut, jelas memberi keuntungan besar bagi negara dengan potensi sumber daya yang dimiliki,” ungkap Prof Ilmar dalam keterangannya, pada Selasa (24/9/2024).

Menurut dia, saat ini PT Masmindo Dwi Area terkendala oleh pihak-pihak yang mengklaim hak mereka di tanah konsesi yang masuk dalam kontrak karya MDA. Ia menekankan bahwa permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, mengingat MDA memiliki timeline produksi yang harus dipenuhi. Apabila mediasi antara pihak yang mengklaim hak atas lahan dan perusahaan tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum adalah solusi terbaik.

“Jika tidak ada jalan lain, penyelesaiannya melalui jalur hukum adalah salah satu opsi yang paling tepat. Kita tidak bisa berharap perusahaan terus menunggu sampai penggarap setuju. Ada timeline yang harus dipenuhi, dan itu yang harus dijalankan,” jelasnya.

Prof Ilmar juga menyarankan agar proses hukum berlangsung secara paralel dengan aktivitas land clearing, agar PT Masmindo Dwi Area dapat tetap menjalankan operasionalnya.

“Itu yang kita harapkan. Menurut saya, investasi ini harus berjalan. Tidak mungkin menunggu hingga izin investasi terbuang percuma karena tidak ada kesepahaman. Oleh karena itu, menurut saya, mestinya proses hukum dan land clearing bisa berjalan bersamaan, selama pihak investor sudah menyiapkan kompensasi yang sesuai dan semua tahapan sudah ditempuh. Jika tetap menemui jalan buntu, ya harus tetap berjalan sesuai timeline,” urai dia.

Penyerobotan Lahan?

Sementra terkait tudingan bahwa MDA melakukan penyerobotan lahan, Prof Ilmar menilai hal tersebut tidak benar. Dia berpandangan, tidak ada pihak yang memiliki hak atas tanah di dalam area konsesi. Klaim yang diajukan oleh beberapa pihak hanya terkait aset yang ada di atas tanah, bukan kepemilikan tanah itu sendiri.

“Itu sebenarnya bukan penyerobotan, karena untuk disebut penyerobotan harus ada dasar kepemilikan seseorang atas tanah konsesi. Dalam kasus ini, lahan konsesi sudah jelas diberikan kepada MDA. Sementara pihak yang mengklaim hak mereka adalah penggarap. Mereka hanya berhak atas kompensasi untuk aset di atas lahan garapan, bukan terhadap tanah itu sendiri,” ujar dia.

Prof Ilmar menambahkan bahwa aktivitas pertambangan MDA harus segera dilanjutkan. Meskipun secara administrasi proyek ini bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), investasi yang dihasilkan tetap penting bagi negara.

“Memang proyek ini tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, tapi pemberian konsesi oleh negara juga merupakan bentuk dari proyek strategis nasional. Ini menyangkut investasi, yang penting adalah investasi itu sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang ada. Kehadiran investasi ini tidak hanya berdampak pada satu pihak, tapi juga bagi negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara,” ungkap dia.

Prof Ilmar menuturkan, untuk melancarkan kontribusi MDA terhadap negara, diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah.

“Harapan kita adalah para pemangku kepentingan bisa menjadi fasilitator dan memberikan dukungan penuh. Investasi membutuhkan kondisi yang aman dan kondusif, dimana tidak ada gangguan. Pemerintah harus memberikan jaminan tersebut. Jika jaminan itu tidak tercipta, maka investasi ini sulit berkembang, terutama di daerah. Kita berharap pemerintah dalam hal ini kabupaten dan provinsi mengawal ini dengan baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik investor maupun masyarakat. Apalagi, proses ini sudah berlangsung lama dan butuh kepastian. Tidak ada jalan lain selain menyelesaikannya dengan cepat,” demikian jelas Prof Ilmar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) tahun ini kembali menyelenggarakan IFFINA 2024, untuk kesebelas kalinya yang bertempat di ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD, Tangerang. IFFINA tahun ini diselenggarakan mulai 14 hingga 17 September 2024 dengan mengusung tema 'Sustainable by Design'.

"Kami percaya bahwa fokus pada keberlanjutan akan membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing industri kita," kata Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat, Sabtu (14/9).

Melalui ajang pameran ini, pihaknya mengharapkan mampu meningkatkan industri mebel dan kerajinan Indonesia ke level yang lebih luas. Asmindo, lanjut dia, tetap yakin dan optimis bahwa Indonesia dapat merebut 1% pangsa pasar mebel dunia ke depannya.

"Ini berarti potensi pendapatan sebesar US$7 miliar bagi industri mebel Indonesia," tegasnya. Adapun jumlah target pengunjung yang disasar akan meningkat sebesar 2% dari tahun lalu. Hal menarik lainnya dari gelaran IFFINA di 2024 ini, hadirnya berbagai program acara pendukung, yang tentunya berkesinambungan dengan kebutuhan industri furnitur dan kerajinan, baik itu berupa workshop desain, talkshow, hingga showcase khusus bagi para desainer terpilih.

Menempati luasan 18.000 meter persegi, gelaran IFFINA tahun ini juga berkolaborasi dengan Koelnmesse untuk memperkenalkan brand pameran penunjang industri furnitur, yakni interzum yang mengambil tempat bersama dengan IFFINA yakni di Hall 9 ICE BSD.

Hadirnya kolaborasi yang apik dari IFFINA dan interzum yang fokus pada produk penunjang industri furnitur ini diharapkan mampu menjadi paket komplit serta komprehensif bagi para pelaku industri maupun pengunjung.

Mathias Kuepper, Managing Director & VP Asia-Pacific Koelnmesse menyampaikan, “Kami sangat antusias menghadirkan interzum ke Indonesia untuk pertama kalinya. Kolaborasi bersama IFFINA ini, merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menampilkan inovasi terkini dalam produksi furnitur dan desain interior. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan mendorong tumbuhnya peluang bisnis baru serta memperkuat industri furnitur di kawasan Asia Tenggara."

Program pembangunan IKN (Ibukota Nusantara) membawa angin segar bagi para pelaku industri mebel dan kerajinan dalam negeri. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) membuat nota kesepahaman atau MOU dengan BUMN PT Bina karya untuk menyediakan keperluan properti di IKN.

"Langkah konkrit yang telah dilakukan Asmindo yakni melakukan MOU dengan PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN dengan produk furnitur dan kerajinan anggota Asmindo yang mayoritas adalah UKM. Hal ini diharapkan mampu memperkuat UKM kita dan memajukan industri," kata Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat, dikutip Minggu (15/9).

Transaksi furniture juga diharapkan meningkat dari industri pariwisata khususnya perhotelan yang sedang berbenah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dalam maupun luar negeri.

Asmindo saat ini menggelar pameran furnitur dan kerajinan IFFINA Indonesia Mebel & Design Expo pada 14-17 September 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pagelaran IFFINA tahun ini pihaknya telah melibatkan sebanyak 200 perusahaan bidang furnitur dan mebel dari 80 negara.

"Untuk target pengunjung yaitu 15.000 visitor, baik itu dari dalam negeri maupun mancanegara," kata Dedy .

Dia juga menyampaikan, selain target pengunjung, Asmindo juga telah menargetkan jumlah transaksi yang diharapkan dalam pelaksanaan IFFINA tahun ini, yaitu kenaikan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat US$200 juta.

Asmindo, dalam penyelenggaraan IFFINA 2024 ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, AFIC (ASEAN Furniture Industries Council), juga CAFA (Council of Asia Pacific Furniture Association).