Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub Jakarta. Ketua Exco Partai Buruh Jakarta sekaligus Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta, Winarso mengatakan, pasangan itu dinilai sejalan dengan buruh sehingga dukungan diberikan.

"Kami mendasarkan keputusan ini pada rekam jejak mereka yang selaras dengan aspirasi buruh," kata Winarso dalam keterangannya, Jumat (11/10).

Winarso mengatakan, Partai Buruh akan mendeklarasikan secara resmi dukungan terhadap RK-Suswono pada Jumat (11/10). Rencananya, deklarasi itu akan digelar di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur.

Winarso mengatakan, kelompok buruh menitipkan beberapa aspirasi pada RK - Suswono melingkupi kenaikan upah minimum dan perbaikan status pekerja. Apalagi menurutnya saat ini banyak buruh yang tak memiliki kepastian kerja.

"Banyak dari mereka yang diangkat hanya untuk enam bulan, lalu diberhentikan, atau diperpanjang kontraknya selama satu tahun tanpa jaminan masa depan," kata dia.

Selain itu, ia juga berharap RK - Suswono dapat menghadirkan lapangan kerja baru di Jakarta. Ia mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 327 ribu orang.

"Kami berharap gubernur yang terpilih nanti mampu menciptakan inovasi dalam penyediaan lapangan kerja," katanya.

Ia mengklaim, dukungan terhadap RK-Suswono tak hanya diikuti oleh Partai Buruh dan serikat buruh, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Winarso mengatakan dukungan diberikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Mereka telah mengajukan izin kepada saya untuk ikut serta dalam deklarasi ini karena memiliki harapan yang sama dengan kami, yakni gubernur yang mampu menciptakan peluang kerja," kata Winarso.

Di sisi lain, Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriadi menyatakan, mendukung penuh keputusan jajaran Partai Buruh Jakarta mendukung RK - Suswono. "Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami percaya bahwa Ridwan Kamil dan Suswono adalah pilihan terbaik bagi warga Jakarta," kata dia.

Presiden Joko Widodo berencana pulang dan istirahat ke solo setelah masa jabatannya selesai. Hal ini diungkapkan oleh Gus Miftah Maulana Habiburrahman dalam acara malam puncak hari ulang tahun pertambangan dan energi ke-79 di Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis malam (10/10).

“Ketika kemarin datang ke pondok, saya tanya kalau sudah pensiun mau kemana? Beliau menjawab, saya pengen istirahat, tidur dua minggu di Solo Gus,” kata Gus Miftah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengatakan Jokowi memang berkeinginan untuk beristirahat setelah selesai menjabat sebagai presiden. Namun saat ditanya kemungkinan Jokowi dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Bahlil enggan berkomentar.

“Wallahualam Bissawab (Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya),” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Meski enggan berkomentar banyak terkait kegiatan Jokowi setelah lengser, Bahlil memastikan bahwa Jokowi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kompak.

“Tidak ada satu orangpun yang dapat atau berupaya untuk memisahkan hubungan mereka,” ujarnya.

Dia menyampaikan, dua orang ini merupakan pemimpin Indonesia yang sama-sama memiliki visi yang baik, termasuk memiliki kepentingan untuk kesejahteraan negara dan kedaulatan negara.

“Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu adalah satu kesatuan dalam memimpin kepentingan rakyat bangsa negara,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya memastikan kehadiran Jokowi pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta pada 20 Oktober mendatang.

Penjelasan Pratikno itu sekaligus mengoreksi pernyataan Jokowi yang sebelumnya bilang tak akan datang dan mengikuti prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR.

“Pak presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. Jadi pasti Pak Presiden hadir di pelantikan 20 Oktober nanti,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Menurut Pratikno, Jokowi akan lebih dulu meninggalkan gedung parlemen untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Di sana, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo.

Jokowi mengatakan, berencana segera pulang ke Solo setelah seremonial pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo," kata Jokowi seusai menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebut kemungkinan dirinya tidak akan menghadiri prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR Senayan Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok nomenklatur kementerian dan lembaga yang akan ada pada kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan di DPR bergulir seiring dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tengah dilakukan DPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, nama-nama calon kementerian dan lembaga di era Prabowo itu diterima DPR dari tim transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Dalam daftar itu sejumlah kementerian dan lembaga dipecah menjadi beberapa lembaga.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap penambahan jumlah kementerian dan lembaga, DPR pun disebut-sebut menambah alat kelengkapan menjadi 13 komisi dan Badan Anggaran dari sebelumnya hanya 11 komisi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal belum mengkonfirmasi kabar itu. Ia hanya mengatakan penentuan jumlah komisi dan kementerian serta lembaga yang akan ada pada pemerintahan nanti masih dalam tahap finalisasi.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10).

Adapun dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berikut daftar alat kelengkapan DPR beserta mitra kementerian dan lembaga yang masih bersifat sementara:

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKop UKM) menyebut satuan tugas koperasi yang dibentuk untuk menyelesaikan nasib 8 koperasi bermasalah masih menjalankan tugas pemantauan hingga hari ini. Padahal, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKop UKM Ahmad Zabadi mengatakan satgas tersebut telah dibubarkan sejak dua tahun lalu.

“Meski sudah selesai tugas, namun kami tetap memantau proses penyelesaian kasus berjalan,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/10).

Ahmad menyebut satgas kini berganti nama menjadi Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah. Sejauh ini tim telah mendorong pembayaran tagihan hingga Rp 3,4 triliun dari total Rp 26 triliun yang tercatat.

Delapan koperasi bermasalah yang berada dalam pengawasan satgas adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Ahmad juga menyebut kasus KSP Sejahtera Bersama sudah ada progres baru setelah koperasi tersebut berganti pengurus.

“Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga turut menyampaikan perkembangan kasus KSP Indosurya. Dia menyebut kasus koperasi dengan potensi kerugian terbesar yakni Rp 13,9 triliun kini prosesnya sudah diserahkan ke pihak pengadilan. Hal ini sesuai dengan dorongan Menteri Politik Hukum dan HAM agar jaksa melakukan banding dan kasasi.

“Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun. Menunjukkan bahwa kami memantau dan mengikuti putusan pengadilan,” kata dia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada akhir 2022 lalu mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk menyelesaikan dan memitigasi koperasi bermasalah. Salah satu penyebabnya lantaran tidak ada mekanisme penyelesaian koperasi bermasalah,seperti halnya mekanisme penyelesaian masalah sektor keuangan lainnya seperti perbankan.

Teten menuturkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Kementerian Koperasi dan UKM tidak mempunyai kewenangan pengawasan. Pasalnya, pengawasan koperasi tersebut hanya boleh dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. “Jadi koperasi itu meregulasi sendiri, dan mengawasi sendiri,” ujar Teten saat itu.

Namun demikian, dia mengatakan, saat koperasi tersebut sudah membesar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang dibayangkan, serta tidak seideal yang diasumsikan. Dia mengatakan, tidak ada solusi jangka pendek untuk menyelesaikan koperasi yang bermasalah.

Mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti potensi besar hilirisasi kelapa sawit dalam mencegah Indonesia terjebak dalam status negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku terbarunya berjudul "Hilirisasi Sawit Cegah Middle Income Trap".

Dalam buku tersebut, Saleh mengupas strategi hilirisasi kelapa sawit yang bisa dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Dalam peluncuran buku yang berlangsung di Gedung Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0, Jakarta, Rabu (9/10) itu Saleh mengurai bagaimana hilirisasi sawit bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Saleh mengatakan, berdasarkan disertasi yang ia susun di Universitas Indonesia terdapat sejumlah aspek hilirisasi sawit yang perlu jadi perhatian di antaranya target produksi 100 juta ton per tahun dan perolehan devisa ekspor hingga 100 miliar dolar AS. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya melawan kampanye negatif terhadap sawit yang sering dihembuskan oleh negara-negara maju.

Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bagaimana hilirisasi sawit dapat berkontribusi dalam mencegah Indonesia terperangkap di middle income trap. Saleh menekankan bahwa kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp 462 triliun. Namun ia mengkritik intervensi pihak lain dalam penentuan harga sawit

"Ini hal yang sangat aneh. Kita yang menguasai produk tapi harga ditentukan oleh orang lain," ujar Saleh.

Pada kesempatan itu, Saleh juga menjelaskan hilirisasi sawit dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah melalui penggunaan biodiesel B35, yang dapat menghemat devisa hingga Rp 161 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 18 juta orang.

Hilirisasi sawit juga dinilai dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE). Ia memperkirakan potensi dekarbonisasi sebesar 35 juta ton CO2.

Lewat peluncuran buku, Saleh berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan industri sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga kelapa sawit sebagai komoditas strategis dan tidak mengulang sejarah rempah-rempah yang pernah berjaya namun kini mulai terlupakan.

"Saya berharap lumbung sawit tidak seperti rempah-rempah yang berjaya di abad 15 dan 16, tapi sekarang sayup-sayup saja terdengarnya. Jangan seperti itu kondisinya," ujar Saleh lagi.

Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam peluncuran mengatakan nilai keekonomian sawit dari hulu ke hilir diperkirakan akan mencapai Rp 775 triliun pada 2024. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Agus menjelaskan kontribusi sektor industri pengolahan sawit terhadap PDB juga mencapai sekitar 3,5 persen. Ia pun berkata bahwa diperlukan strategi hilirisasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir untuk mencapai potensi maksimal sektor sawit.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti potensi pengembangan bioavtur dari kelapa sawit sebagai bagian dari hilirisasi. Bioavtur diharapkan dapat mendukung industri penerbangan di masa depan, dengan proyeksi penggunaan massal pada tahun 2060.

Selebritas Sandra Dewi mengatakan suaminya, Harvey Moeis, hanya membantu rekannya, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dalam pengelolaan timah.

Ia juga mengaku tak tahu jika Harvey bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Timah Tbk. Sandra mengatakan ia akan melarang suaminya berbisnis dengan perusahaan pelat merah jika diberitahu lebih awal.

"Kalau saat itu saya tahu bantuan kepada Pak Suparta terkait kerja sama dengan BUMN, saya akan larang dia karena sangat berisiko tinggi," kata Sandra saat bersaksi di persidangan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10) dikutip dari Antara.

Sandra mengatakan Hervey bukanlah pengusaha timah, melainkan batu bara. Menurutnya, sang suami tak memiliki usaha di Provinsi Bangka Belitung, namun di Kalimantan Timur.

"Saya cuma tahu suami saya datang ke Pangkalpinang, Bangka Belitung, untuk membantu temannya, Pak Suparta," katanya.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)

Sandra mengatakan, awalnya Harvey sempat bertanya soal Babel kepada dirinya. Kebetulan, Sandra Dewi berasal dari provinsi tersebut.

Setelah itu, Harvey menyampaikan niat pergi ke Bangka Belitung untuk membantu Suparta, seorang pengusaha smelter timah. Menurut Sandra, Harvey tak mengatakan bantuan yang diberikan kepada rekannya itu adalah kerja sama dengan PT Timah. "Suami saya tidak cerita," katanya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita terkait dakwaan sang suami merupakan hasil endorsement atau iklan.

Adapun dalam dakwaan, Harvey diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang hasil korupsi timah dengan mentransfer ke rekening Sandra Dewi yang salah satunya digunakan untuk pembelian sebanyak 88 tas mewah dan bermerek.

"Suami saya tidak pernah membelikan saya tas mewah karena dia sudah tahu kalau saya sudah bisa mendapatkan tas-tas itu dari hasil endorsement," ujar Sandra dalam sidang.

Sandra mengaku mulai membuka jasa endorsement sejak 2012 dengan menjual namanya sebagai artis terkenal untuk mempromosikan berbagai tas mewah dan bermerek. Pada 2014, terdapat lebih dari 23 toko tas bermerek di Indonesia yang sepakat bekerja sama dengan Sandra dalam kegiatan endorsement.

Dalam kerja sama endorsement itu, terdapat kesepakatan bahwa Sandra harus mempromosikan tas mewah yang diberikan dengan imbalan antara lain tas mewah tersebut beserta uang dengan jumlah tertentu. "Ini sudah 10 tahun saya jalani," ucap dia.

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat jumlah koperasi pada 2023 mencapai 130.119 unit. Angka ini menurun 37,89% dibandingkan 2014 yang sebanyak 209.488 unit.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, meskipun jumlahnya menurun, namun terjadi kenaikan permodalan sebanyak 26,66%. “Meningkat dari Rp 200,66 triliun pada 2014 menjadi Rp 254,17 triliun,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Pada periode 2019-2024 Kemenkop UKM telah membubarkan 82 ribu unit koperasi dan tidak mendapatkan protes dari masyarakat. "Artinya, koperasi yang dibubarkan itu sebetulnya memang sudah mati,” ucapnya.

Selain jumlah koperasi, Ahmad juga menyebut terkait kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional telah mencapai target yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut kontribusi koperasi ditargetkan mencapai 5,5% terhadap PDB nasional.

“Ini sudah kami lampaui, lebih di atas 6,2%. Begitu juga apabila dilihat dari sisi pertumbuhan volume usaha, penambahan aset, dan penambahan jumlah anggota,” kata Ahmad. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut berapa pertumbuhan volume usaha hingga penambahan jumlah anggota koperasi hingga 2024 ini.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2021, koperasi masuk di peringkat kedua dalam tingkat literasi rumah tangga Indonesia terhadap kebutuhan pembiayaan. Di peringkat satu ada perbankan, lalu posisi ketiga dan seterusnya diisi asuransi dan financial technology (fintech).

Menkop UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut ada beberapa langkah strategis untuk mencapai target kontribusi koperasi 5,5% terhadap PDB nasional. Beberapa di antaranya, adalah transformasi kelembagaan dan usaha koperasi, dukungan regulasi berupa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memuat berbagai kemudahan dan peluang bagi koperasi.

Pemerintah juga mendorong perubahan pola pikir wirausaha (mindset entrepreneurship) koperasi, untuk membiayai sektor-sektor produktif, serta mendukung inovasi melalui digitalisasi dan membangun ekosistem usaha yang aman dan kondusif.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana berpamitan dengan para pegawai, unsur pengamanan, petugas kebersihan hingga para jurnalis yang selama mendampingi kerja dan tugas kenegaraan keduanya selama 10 tahun belakangan. Agenda tersebut juga diselingi sesi foto bersama.

Dalam momen ini, Jokowi dan Iriana secara langsung menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas negara. Salah satu yang diajak berpamitan adalah Kapten Inf Handi Sabush dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Rekan-rekan Paspampres mengucapkan banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota. Selamat menunaikan purnatugas, semoga sehat-sehat selalu dan sukses buat Ibu dan Bapak beserta keluarga," kata Handi dalam siaran pers pada Kamis (10/10).

Kesan serupa juga diutarakan oleh petugas taman Istana, Suherman. Ia merasa bangga karena bisa berfoto bersama dengan Jokowi. “Selama ini sehari-hari ketemu hanya sekedar melihat saja saat bekerja,” kata Suherman, yang telah 20 tahun menjadi petugas taman Istana.

Claudio, seorang pramusaji yang telah lima tahun melayani Presiden dan Ibu Negara, mengatakan bahwa hubungan mereka bukan hanya sekadar atasan dan pelayan.

"Kami merasa sedih karena harus ditinggalkan oleh Bapak dan Ibu, karena beliau sangat perhatian dan selalu sederhana. Apa pun yang kami berikan, beliau terima dengan ucapan terima kasih," ujar Claudio.

Selain itu juga Imam Tambunan, seorang petugas kebersihan yang telah bertugas selama 10 tahun di Istana. Ia mengakui tidak bisa menyembunyikan kesedihannya.

"Bapak peduli dengan yang suka membersihkan ruangan jadi kita pernah dipanggil ke ruangan, diajak foto, salaman, Bapak juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kami,” kata Imam.

Di akhir sesi foto, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyampaikan ucapan terima kasih dan salam perpisahan kepada seluruh perangkat istana kepresidenan yang telah setia mendukung pekerjaan mereka selama ini.

“Terima kasih, terima kasih semuanya,” kata Jokowi dan Iriana.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 menjadi ajang perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur dengan dua pasangan calon yang menarik perhatian. Pilkada diikuti oleh dua calon gubernur berpangkat jenderal di kesatuan masing-masing.

Pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa merupakan mantan Panglima TNI yang berpangkat jenderal. Andika berpasangan dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Di sisi lain, pada nomor urut 2 ada nama Ahmad Luthfi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah. Ia terakhir menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) polisi.

Pada pilkada Jawa Tengah, Luthfi berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang sebelumnya menjabat wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan Luthfi dan Taj Yasin didukung oleh koalisi besar yang meliputi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Nasional Demokrat, dan Demokrat.

Merujuk hasil sejumlah survei kedua pasangan bersaing untuk meraih simpati publik. Berdasarkan tiga survei ini, tren elektabilitas menunjukkan keunggulan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di berbagai metode pengambilan sampel, baik survei telepon, tatap muka, maupun random sampling.

Berikut Hasil Survei Terbaru Pilkada Jawa Tengah

Hasil Katadata Telco Survey

Survei ini dilakukan pada tanggal 4-9 September 2024 dengan menggunakan metode survei telepon terhadap 800 responden yang memiliki hak pilih di Jawa Tengah. Katadata Telco Survey menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin lebih tinggi dibanding Andika-Hendi, dengan persentase dukungan 34,6% berbanding 28,4%.

Namun, sebanyak 37% responden memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,5%, yang menunjukkan hasilnya cukup signifikan.

Hasil Survei Poltracking Indonesia

Hasil survei Poltracking Indonesia, yang dilakukan pada 8-17 September 2024, juga memperlihatkan keunggulan pasangan Luthfi-Yasin. Dari 1.200 responden yang disurvei secara tatap muka, pasangan ini memperoleh 52,2% suara dukungan.

Di urutan kedua pasangan Andika-Hendi hanya mendapat 31,4%. Dengan margin of error sebesar 2,9%, survei ini memperlihatkan bahwa pasangan Luthfi-Yasin semakin menguat dalam kompetisi politik di Jawa Tengah.

Hasil Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI)

Survei LKPI yang dilakukan lebih awal, pada tanggal 27 Agustus hingga 3 September 2024, juga menunjukkan hasil serupa. Dalam survei ini, Luthfi-Yasin unggul jauh dengan persentase dukungan sebesar 64,8%.

Sebaliknya, pasangan Andika-Hendi hanya mendapat dukungan 31,4%. Survei ini melibatkan 1.100 responden dengan margin of error 2,95%, yang artinya hasil ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Hasil Survei Kanigoro Network

Kanigoro Network, seperti dikutip dari Tribunjateng merilis pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan tingkat elektabilitas sebesar 45,2%. Sementara itu, pasangan Andika-Hendi berada di posisi kedua dengan 37,7%.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk ikut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, kehadiran pupuk menjadi penting dalam mendukung produksi, serta mendorong produktivitas tanaman pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras serta pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan kebutuhan beras mencapai 37,9 juta ton dengan jumlah penduduk 324 juta orang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 282 juta dengan kebutuhan beras sekitar 30,9 juta ton.

Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.

Menurutnya, perusahaan dalam lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 juta ton. Pada saat yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk untuk petani.

Dalam memastikan soal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.

“Jadi ini transparan dan menjadi inovasi dari Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad dalam Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian di Jakarta, Rabu (9/10).

Sementara mengenai masalah keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga pupuk bakal berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan 14 persen pupuk NPK.

Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk tersebut bakal berdampak ke penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektar, serta penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 juta per hektar.

“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa memproduksi pupuk dengan lebih efisien, dengan lebih kompetitif,” ujar Rahmad.

Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, serta meminimalisir regulatory cost.

Rahmad menambahkan keterjangkauan harga pupuk tergantung pula pada harga bahan baku terutama gas. Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menerapkan harga gas murah US$6 per MMBTU.

Di atas itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak bisa hanya dari peran satu institusi. Dia mendorong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut.

“Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” ujarnya.

Katadata Indonesia menggelar Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru untuk mengupas tuntas berbagai kebijakan kunci pemerintahan mendatang, serta berbagai masalah dan tantangan yang perlu diatasi. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 20 pembicara di berbagai sektor.

Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sebuah harapan untuk berkembangnya usaha, meningkatkan penjualan, dan memperluas pemasaran.

Dengan permodalan yang mudah, UMKM dapat dengan mudah memberikan kontribusi nyata terhadap penghidupannya termasuk perekonomian lokal.

Seperti di wilayah Yogyakarta, yang menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi turis mancanegara maupun domestik.

Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi UMKM untuk berlomba-lomba mendapatkan hati dari para pelancong kota pelajar yang terkenal dengan budaya dan kulinernya.

Salah satu contoh nyata adalah kisah sukses Patmini, seorang ibu rumah tangga yang merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Produksi Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo di Kulonprogo, Yogyakarta.

Patmini sang pemilik usaha keripik pisang Ranum, berhasil mengembangkan usahanya secara signifikan setelah mengakses dana bergulir melalui KSPPS BMT Beringharjo.

Sebelumnya, produksi keripik pisang miliknya hanya mampu mencapai dua kilogram per hari. Namun, berkat tambahan modal dari dana bergulir melalui koperasi, kapasitas produksi Patmini kini meningkat drastis menjadi rata-rata 10 kilogram per hari.

Sejak mengikuti sosialisasi mengenai koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Patmini memberanikan diri untuk bergabung menjadi anggota koperasi hingga akhirnya mendapatkan akses permodalan untuk pengembangan usahanya.

“Dana bergulir dari koperasi sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha. Saya bisa menambah tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, saya juga bisa memperluas pemasaran produk ke berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Yogyakarta,” ujar Patmini.

LPDB-KUMKM Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut baik keberhasilan program dana bergulir dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kami sangat senang melihat dana bergulir yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM seperti Ibu Patmini. Ini membuktikan bahwa dana bergulir merupakan instrumen yang efektif dalam memperkuat modal koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Supomo.

Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM akan terus berkomitmen dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berupaya untuk mendekatkan diri dengan UMKM dan memberikan pendampingan yang dibutuhkan, sehingga dana bergulir dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Supomo.

Keberhasilan Patmini merupakan bukti nyata bahwa dana bergulir yang disalurkan melalui koperasi mampu memberikan dampak positif bagi UMKM. Selain meningkatkan kapasitas produksi, dana bergulir juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran.

Sebab, dengan tambahan modal, UMKM dapat melakukan promosi yang lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih besar.

Selain itu, dapat meningkatkan kualitas produk untuk membeli bahan baku yang lebih berkualitas sehingga produk yang dihasilkan lebih baik. Nantinya juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Dulu saya masih mengerjakan semua proses produksi sendiri. Sekarang, berkat tambahan modal dari koperasi mitra LPDB-KUMKM, saya bisa mempekerjakan tenaga kerja untuk membantu produksi, penjualan, dan pengemasan,” ujar Patmini.

Patmini berharap agar program dana bergulir dapat terus berlanjut dan semakin banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, ia berharap, koperasi dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada para anggotanya, terutama dalam hal manajemen bisnis dan pemasaran digital.

"Sebagai UMKM kami berharap agar program akses modal ini terus ada, dan LPDB-KUMKM bisa lebih dekat kepada UMKM," harap Patmini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi yang merupakan istri tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam sidang itu, Sandra Dewi hadir sebagai saksi. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita terkait dakwaan sang suami merupakan hasil endorsement atau iklan. Adapun dalam dakwaan, Harvey diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang hasil korupsi timah dengan mentransfer ke rekening Sandra Dewi yang salah satunya digunakan untuk pembelian sebanyak 88 tas mewah dan bermerek.

"Suami saya tidak pernah membelikan saya tas mewah karena dia sudah tahu kalau saya sudah bisa mendapatkan tas-tas itu dari hasil endorsement," ujar Sandra dalam sidang.

Sandara mengaku mulai membuka jasa endorsement sejak 2012 dengan menjual namanya sebagai artis terkenal untuk mempromosikan berbagai tas mewah dan bermerek. Pada 2014, terdapat lebih dari 23 toko tas bermerek di Indonesia yang sepakat bekerja sama dengan Sandra dalam kegiatan endorsement.

Dalam kerja sama endorsement itu, terdapat kesepakatan bahwa Sandra harus mempromosikan tas mewah yang diberikan dengan imbalan antara lain tas mewah tersebut beserta uang dengan jumlah tertentu. "Ini sudah 10 tahun saya jalani," ucap dia.

Dia mengungkapkan tas mewah dan bermerek yang ia dapatkan dari hasil endorsement berjumlah lebih dari 88 tas. Jumlah itu ia dapat selama 10 tahun membuka jasa iklan namun beberapa tas mewah lainnya dijual lantaran tidak terpakai.

"Ada ratusan tas sebenarnya, tapi sisanya tidak saya pakai," kata Sandra menambahkan.

Sandra Dewi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015-2022. Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, Harvey didakwa menerima uang Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim. Sementara Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp 4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun itu.

Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana yang diterima. Dengan demikian, Harvey dan Suparta terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, Reza tidak menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut. Namun karena terlibat serta mengetahui dan menyetujui semua perbuatan korupsi itu, Reza didakwakan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.