Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan harus mengkaji secara mendalam terkait dengan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa belum dapat memutuskan kapan kepindahan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di IKN.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Dia mengamini bahwa untuk membangun rumah saja begitu rumit, apalagi menghadirkan sebuah Ibu Kota Negara baru untuk Indonesia yang bukan sesuatu yang mudah.

Salah satu tantangannya, dia melanjutkan bahwa untuk memindahkan PNS dan ASN ke sana membutuhkan kalkulasi yang matang dari pemerintah.

“Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak, Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain ke mana, inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibukota-ibukota negara lainnya,” pungkas Jokowi.

IDXChannel - Pemerintah memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masing-masing akan mendapatkan satu unit apartemen.

"Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit, tidak lagi sharing," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9).

Spesifikasi apartemen yang akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di IKN memiliki satu kamar mandi dan tiga kamar, di mana satu kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, target jumlah tower yang akan tersedia 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.

Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI atau anggota Polri.

Azwar menambahkan, jika hunian ASN yang nyaman dan lokasi yang dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.

"Sekarang ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," kata dia.

Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di salah satu tower hunian ASN yang berada di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Peninjauan dilaksanakan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Nah, jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah. Ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai itu di literasi digital," ujar Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Arizal dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Arizal menyebut, teknologi informasi menjadi penting dalam upaya menyederhanakan birokrasi sekaligus proses transformasi birokrasi.

Selain itu, dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2024, dia juga mengatakan bahwa ASN yang muda dan lajang juga diutamakan pindah ke IKN.

Pertimbangan tersebut diambil karena mempertimbangkan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Arizal lantas mengingatkan, untuk membangun kompetensi dan kompetisi sesama ASN diatur dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

"Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ditinggalkan,” ujarnya dikutip dari berita video Antaranews.

Lebih lanjut Arizal mengungkapkan perihal pengurangan jumlah ASN yang bakal dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 ini. Dari semula 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga, menjadi 3.246 orang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus meningkatkan kesediaan ASN pindah ke IKN Nusantara. Salah satunya menggunakan sistem reward bahkan hingga berupa kenaikan jabatan.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan terkait promosi jabatan dan insentif lainnya yang akan diberikan masih dalam penyusunan.

"Memang ada sistem reward di sana, mulai dari insentif sampai terkait yang lain-lain. Nanti akan kita rumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Peruri, Jakarta pada 8 Juni 2024.

Menurut Anas, sistem pemberian prioritas kenaikan jabatan pada ASN/PNS pada dasarnya sudah diberlakukan untuk mereka yang mau pindah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jadi bukan hanya IKN, (tapi juga daerah) 3T," kata Anas.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/video/4236675/pemerintah-utamakan-asn-muda-dan-lajang-untuk-pindah-ke-ikn;https://www.antaranews.com/berita/4236415/pemerintah-utamakan-asn-yang-pindah-ke-ikn-kuasai-literasi-digital