Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (asuransi) memantau secara intensif delapan perusahaan asuransi yang sedang dalam pengawasan khusus.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan finansial melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan kembali beroperasi secara sehat.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengatakan regulator telah menetapkan tiga indikator utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"RPK itu indikatornya kami tetapkan hanya tiga. Yang pertama adalah bagaimana mereka memenuhi RBC [risk-based capital] yang kedua bagaimana mereka memenuhi likuiditasnya, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka memenuhi ekuitasnya," kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ketiga indikator ini dianggap sangat penting oleh OJK untuk menjaga keberlangsungan perusahaan asuransi di Indonesia. Selain itu, OJK menyederhanakan fokus pengawasan hanya pada tiga indikator utama supaya memudahkan manajemen perusahaan dalam melakukan perbaikan.

"Kami berusaha untuk simplifikasi lagging indikator yang tadi, hanya tiga itu, supaya manajemen perusahaan bisa fokus bersama dengan pemilik dalam memperbaiki kondisi perusahaan," jelas Iwan.

OJK juga meminta setiap perusahaan untuk mengajukan inisiatif perbaikan, baik berupa langkah-langkah strategis atau rencana bisnis yang bertujuan meningkatkan indikator tersebut. Iwan menambahkan bahwa meskipun setiap perusahaan mungkin memiliki inisiatif yang berbeda-beda, OJK berfokus pada hasil akhir yang terukur.

OJK berharap bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pengawasan dapat kembali sehat tanpa harus dicabut izinnya.

"Kami berharap jangan sampai ada yang exit door-nya itu di cabut izinnya, sebaiknya mereka balik sehat," ungkap Iwan.

Dalam proses pengawasan ini, OJK memastikan tetap mengedepankan perlindungan bagi para pemegang polis. Iwan menekankan bahwa kepentingan pemegang polis tetap menjadi prioritas utama, meskipun perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi atau perbaikan.

"Kepentingan pemegang polis itu tetap bisa kami lakukan dengan baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 8 perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam status pengawasan khusus per September 2024. Jumlah ini relatif mini dibandingkan total pelaku industri Tanah Air, di mana jumlah asuransi umum mencapai 71 perusahaan, 58 asuransi jiwa, & 8 reasuransi.

Reasuransi dan asuransi dalam pengawasan khusus ini juga terus berkurang, pasalnya pada akhir 2022, terdapat 12 perusahaan yang 'dipelototi' oleh OJK karena kondisi bisnisnya yang tidak sesuai refulasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, memastikan OJK terus melakukan pengawasan intens terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kategori pengawasan khusus ini.

“Sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadap current issues dan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi/reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Ogi menjelaskan pengawasan khusus tersebut diterapkan karena adanya indikasi ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi ketentuan tentang Risk-Based Capital (RBC) dan ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK. RBC adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa kuat modal suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko-risiko yang dihadapinya.

Lebih lanjut, Ogi menyebutkan pihaknya telah mendorong pemegang saham dan pengurus untuk melaksanakan Rencana Tindak yang telah disusun dengan disiplin sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang RBC dan minimum ekuitas.

Dia menegaskan langkah-langkah yang diambil oleh OJK ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan asuransi yang bermasalah, tetapi juga memastikan stabilitas industri secara keseluruhan. Dengan menjaga perusahaan asuransi tetap berada dalam kondisi sehat, OJK ingin memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi.

“OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, memastikan tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi,” tandas Ogi.

Lalu apa saja perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk pengawasan khusus?

OJK tidak mengeluarkan list perusahaan yang berada dalam pengawasan khusus, meski demikian dalam rilis terpisah terdapat dua lembaga yang diumumkan masuk dalam sanksi ini pada pekan lalu yaitu cucu usaha BUMN ID Food yakni PT Berdikari Insurance (PT BIC) serta BUMN asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan kedua asuransi tersebut dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian. "Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," ujarnya dalam rilis, Jumat (13/9/2024).

Sementara itu, dalam catatan Bisnis, sejumlah perusahaan asuransi juga memiliki risk based capital di bawah ketentuan seperti Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Secara keseluruhkan, hingga 20 September 2024 lalu, sebanyak 57 sanksi administratif telah diberikan kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perinciannya, 49 sanksi berutpa teguran dan delapan sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan atau teguran.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap industri asuransi di Indonesia demi memastikan kesehatan keuangan perusahaan serta melindungi konsumen. Hingga akhir September 2024, OJK mencatat ada delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam status pengawasan khusus.

Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan akhir 2022, ketika ada 12 perusahaan asuransi/reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono memastikan OJK terus melakukan pengawasan intens terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kategori pengawasan khusus ini.

“Sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadap current issues dan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi/reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Ogi menjelaskan pengawasan khusus tersebut diterapkan karena adanya indikasi ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi ketentuan tentang Risk-Based Capital (RBC) dan ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK.

RBC adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa kuat modal suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko-risiko yang dihadapinya.

Lebih lanjut, Ogi menyebutkan pihaknya telah mendorong pemegang saham dan pengurus untuk melaksanakan Rencana Tindak yang telah disusun dengan disiplin sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang RBC dan minimum ekuitas.

Ogi menegaskan langkah-langkah yang diambil oleh OJK ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan asuransi yang bermasalah, tetapi juga memastikan stabilitas industri secara keseluruhan.

Dengan menjaga perusahaan asuransi tetap berada dalam kondisi sehat, OJK ingin memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi.

“OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, memastikan tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi,” tandas Ogi.