JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

LEBAK, iNews.id- Entin istri Kepala Desa (Kades) Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten murka setelah mengetahui suaminya berinisial A pergi ke hotel bersama salah seorang stafnya. Aksi itu diketahui setelah Entin memiliki beberapa bukti adanya dugaan hubungan terlarang antara sang suami dengan stafnya. 

Bukti tersebut di antaranya, rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman itu terlihat detik-detik sang suami masuk dan keluar ke kawasan hotel.

"Ada, ada buktinya di hotel, CCTV-nya saya ambil karena saya memergokinya di salah satu hotel di Rangkasbitung pada 10 September 2024 lalu," kata Entin, Kamis (7/11/2024).

Emosi Entin meledak-ledak di tengah massa yang tengah melakukan demonstrasi dan menuntut agar suaminya mundur sebagai kepala desa. Apalagi, kata dia setelah ramai kabar dugaan asusila pihaknya langsung diceraikan oleh sang suami.

“Diketahui selingkuh dan diduga berbuat mesum dengan staf bendarahanya, bukanya dia merapat ke saya, malah menceraikan saya. Tidak apa-apa saya sudah tidak mengharapkan dia balik lagi ke saya karena saya sudah tahu kelakuan bejatnya,” katanya.

Sebelumnya Entin mengaku sudah mencurigai gelagat mereka. Suaminya bersama sang staf jalan menggunakan mobil milik Entin. 

"Dia suka ketemuan di rumah makan dan di salah satu perbankan. Dia nunggu stafnya tersebut di dalam mobil dan itu bukan kepentingan pencairan untuk kepentingan desa melainkan kepentingan pribadinya," katanya.

Suaminya itu, lanjut dia lama tidak kembali. Dia juga menilai, hubungan suaminya dengan stafnya itu bukan rahasia lagi di kantor desa.

“Dia sudah tidak pulang-pulang ke saya karena dia ada hubungan dengan stafnya. Saya sebagai istrinya tidak mungkin bohong. Padahal di sini (kantor desa) sudah tahu ada hubungan dengan stafnya namun tidak mau ngomong,” katanya.

Sementara itu, Kades Jagabaya A bersikeras apa yang ditudingkan mantan istrinya tersebut tidak benar. “Yang dituding perselingkuhan dengan bawahan saya itu tidak benar,” katanya.

Dia juga menyampaikan, tuduhan perselingkuhannya di kamar hotel tersebut tidak benar. "Itu tempat (kamar hotel) untuk istri kedua saya, itu saja karena saya berada di tempat itu sudah izin ke istri saya. Dan (kejadian itu) saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD disaksikan kecamatan,” katanya. 

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024.

Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

“Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

“Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

“Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan "Satu Komando Bersama Sampai Akhir".

Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengirimkan 13 Kepala Desa dari berbagai wilayah di Indonesia ke Tiongkok untuk menimba ilmu dan menyerap pengalaman. Langkah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa yang berguna untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Membangun Indonesia hingga Pelosok.

“Kami ingin membentuk image kepala desa agar berani keluar, melihat contoh nyata pembangunan infrastruktur, pertanian, serta sektor-sektor lain di Tiongkok, yang nantinya bisa diterapkan di desa mereka,” kata Paiman melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Oktober 2024.
Selain untuk menggenjot SDM, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat pemerintahan desa. Diharapkan, program tersebut mampu membuka wawasan baru serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan desa yang lebih maju dan modern.

Paiman menyebut, pemilihan kepala desa yang dikirim ke desa ini dilakukan berdasarkan prestasi, potensi, dan kontribusi mereka di daerah masing-masing. Selama 8-29 September di Tiongkok, para kepala desa mempelajari cara-cara pemerintah Tiongkok dalam membangun infrastruktur desa, mengembangkan sektor pertanian, serta mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Baca juga: Kemendes Sulap Kampung Siep Kosi Jadi Sentra Buah Naga di Papua Pegunungan

“Selain untuk membangun mentalitas dan kreativitas, kami juga berharap pengalaman para kepala desa ini akan menambah wawasan dan keberanian untuk memimpin desa lebih baik lagi,” tambah Paiman.

Menurut Paiman, pengiriman kepala desa ke luar negeri akan terus dilakukan dengan melibatkan lebih banyak kepala desa dari seluruh Indonesia. Program ini akan menjadi agenda tahunan yang tak hanya untuk memperluas wawasan, tetapi juga membangun kepercayaan diri para kepala desa untuk memimpin desanya menuju kemajuan dan kemandirian.

Peran Penting Dana Desa

Paiman menyebut kemajuan desa-desa di Indonesia tak lepas dari peran penting Dana Desa. Program tersebut sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

“Dana desa berdampak positif pada naiknya status desa dari sangat tertinggal menjadi berkembang, bahkan mandiri,” ungkap Paiman.

Menurut Paiman, Dana Desa yang telah disalurkan sejak 2015 sebesar Rp609,6 triliun kepada 75.265 desa. Anggaran ribuan triliun rupian itu memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa-desa.

Status Desa Sangat Tertinggal pada 2015 mencapai 13.453 desa berkurang menjadi 4.363 desa pada 2024. Begitu juga dengan Desa Tertinggal jumlahnya menurun dari 33.592 menjadi 6.100 desa.

Sementara itu, jumlah Desa Maju bertambah 3.608 desa menjadi 23.063 desa dalam 10 tahun terakhir. Serta jumlah Desa Mandiri melonjak dari 174 desa menjadi 17.023 desa.

Selain peningkatan status, Dana Desa berhasil membangun sarana dan prasarana, seperti jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer serta mendorong pengembangan potensi desa seperti di sektor wisata dan UMKM melalui Bumdes.

“Kita juga bangun Bumdes, badan usaha milik desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa dana desa benar-benar telah dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” kata Paiman.

Selain itu, Kemendes PDTT melakukan berbagai program pendampingan desa untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengukur cara perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

“Sehingga pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi,” tambah Paiman.

Melalui pendampingan ini, Paiman menekankan, pihaknya berkomitmen untuk membangun desa yang bebas dari korupsi. Program pembangunan desa anti korupsi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami melatih kepala desa bagaimana karakter seorang pemimpin desa yang berkualitas, sehingga dana desa yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

BEIJING, KOMPAS.com - Sebanyak 12 orang kepala desa dari sejumlah daerah di Indonesia mengikuti kegiatan benchmarking angkatan keempat di Beijing dan Chengdu, China, pada 18-28 September 2024.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Danton Ginting Munthe menyatakan, program ini digelar untuk mempelajari pengembangan desa di China.

"Kegiatan benchmarking ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antara negara, tetapi juga menjadi platform untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan pedesaan," kata Danton dalam acara pembukaan di Beijing, Kamis (19/9/2024).

Danton menyebutkan, benchmarking pada tahun ini berbeda dibandingkan edisi sebelumnya karena akan banyak studi lapangan dengan mengunjungi sejumlah desa di Beijing dan Chengdu.

Menurut dia, ada banyak hal yang dapat dipelajari oleh para kepala desa selama 10 hari berkunjung ke China, misalnya soal pembangunan yang berkelanjutan di pedesaan.

Danton menyebutkan, program-program pembangunan desa di China akan terus berlanjut meski terdapat pergantian pejabat daerah

Selain itu, kepala desa juga bisa belajar soal cara desa-desa di China melestarikan kebudayaan mereka dan mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian.

Danton berharap, praktik baik yang dipelajari di China dapat menjadi bekal bagi para kepala desa untuk membangun desa mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

"Bagaimana pengembangan perekonomian di desa-desa itu, begaimana hubungan peran pemerintah pusat dan desa, bagaimana skema programnya, ini bisa menjadi satu pelajaran untuk teman-teman kepala desa," kata dia.

Teknologi pertanian

Wakil Direktur Pusat Pertukaran Internasional Kementerian Pertanian dan Pedesaan China (MARA) Wang Jiang menyebutkan, benchmarking tahun ini akan fokus mempelajari teknologi pertanian dan pedesaan di China.

Ia mencontohkan, para kepala desa akan diajak mengunjungi Pasar Xinfadi, salah satu pasar tradisional terbesar di Beijing, serta bertemu perwakilan Pusat Perkembangan Teknologi Pedesaan.

Selain itu, kepala desa juga berkesempatan menghadiri Festival Panen Raya China serta mendatangi sejumlah desa di sekitar Beijing dan Chengdu.

"Dengan kunjungan yang sangat mendalam, kalian bisa secara langsung melihat dan merasakan bagaimana petani atau kades Tiongkok melakukan pengelolaan pedesaan," kata Wang Jiang kepada para kepala desa.

Salah satu peserta benchmarking yakni Kepala Desa Jeruk, Magetan, Jawa Timur, Siswanto berharap pengalamannya selama di China dapat menjadi bermanfaat bagi ia dan desanya.

Joko mengaku ingin mempelajari cara desa-desa di China meningkatkan nilai produk pertanian mereka karena produksi pertanian desanya sedang turun.

"Kami berharap di sini kita mempelajari bagaimana untuk mengelola pertanian bisa mendapatkan hasil maksimal dengan pupuk atau dengan teknologi tepat guna, atau pengelolaannya bagaimana, dan mudah-mudahan mendapat jawaban yang kita bawa ke tanah air," kata Joko.

BOJONEGORO, iNews.id - Puluhan mantan kepala desa (kades) mengaku saat ini jatuh miskin di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka bersama-sama mereka meminta tali asih purna tugas kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Tuntutan para mantan kades ini disuarakan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Mereka meminta tali asih dalam bentuk uang sebesar Rp100 juta karena pernah menjadi pemimpin tingkat desa.

DPRD Bojonegoro selanjutnya menggelar hearing di Ruang Badan Anggaran (Banggar) setempat dengan mengundang sejumlah pihak terkait. Tujuannya untuk menampung aspirasi para mantan kades tersebut.

Dalam hearing atau rapat dengar pendapat itu, para kades ditemui Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin, Wakil Ketua Komisi B Sigit Kushariyanto, Wakil Ketua Komisi A Sudiyono, Inspektur Teguh Prihandono dan Kepala DPMD Mahmudin.

Sedikitnya ada sekira 30 orang perwakilan mantan kades dari Ikatan Mantan Kepala Desa (IMKD) serta Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi) yang hadir.

Mantan Kades Blongsong Rusmijan mengaku datang ke lembaga legislatif dengan tujuan menyampaikan keinginan supaya bisa mendapat dana tali asih untuk seluruh mantan kades se-Bojonegoro.

"Jadi kawan-kawan IMKD dan Kompakdesi ini jadi satu, karena ini kepentingan mantan kades, bukan kepentingan sepihak IMKD atau Kompakdesi saja," ujarnya, Kamis (15/8/24).

Dengan adanya dana tali asih, diharapkan bisa memberdayakan para mantan kades. Sebab dari 794 mantan kades yang sudah teridentifikasi, mayoritas dalam keadaan jatuh miskin. Terutama para mantan kades incumbent yang mencalonkan lagi namun kalah.

"Saya sendiri ASN yang izin nyalon jadi kades satu periode, lalu mencalonkan lagi hingga 5 kali dan kalah, sehingga banyak biaya," katanya.

Berangkat dari keadaan yang disebutnya sangat memprihatinkan itu, pihaknya kemudian berpikiran untuk mengajukan dana tali asih untuk purna tugas kades. Besaran yang dikehendaki sebanyak Rp100 juta untuk satu orang mantan kades.

"Kami dulu pernah menjadi ujung tombak pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi kami sekarang jatuh miskin. Jadi harus dapat, tetapi kami tidak ingin mendapatkan yang tidak sesuai aturan," ucapnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Hj Mitroatin menilai aspirasi yang disampaikan para mantan kades tidaklah salah. Sebab mereka pernah dan masih tetap berjuang di desanya masing-masing hingga sekarang.

Tetapi, mengenai permintaan dana tali asih, perempuan yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ini melihat hal itu harus ada landasan hukum. Dia tetap berharap kepentingan para mantan kades ini dapat terakomodir.

Menurutnya regulasi sampai saat ini barulah berupa undang-undang dan belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal demikian. Meski begitu, DPRD tetap memperjuangkan harapan para mantan kades.

"Kami tetap berjuang agar aspirasi mereka terakomodir, tentunya dengan kajian-kajian," ujar mantan Kades Tanjung, Kecamatan Tambakrejo tersebut.

Untuk itu, pada September mendatang, pihaknya bersama unsur pimpinan DPRD dan Komisi A, DPMD, Inspektorat serta Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro akan menanyakan hal itu kepada Kementerian Dalam Negeri.

Disinggung perihal dana tali asih yang minta melalui BKKD, Mitroatin mengaku sedang mengkaji aturan yang bisa digunakan untuk mewadahi keinginan para mantan kades.

"Kami akan melihat mana (aturan) yang bisa," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Menurutnya, seorang kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan orang tua yang membimbing masyarakat.

"Kalau dia (kepala desa) tidak memiliki kemampuan leadership walaupun di tingkat desa, maka tidak akan berkembang desa itu,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan potensi ketidakadilan yang harus diperbaiki dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan afiliasi politik atau dukungan pribadi.

"Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih miskin tidak dapat, ini dimulai dari pendataan di desa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggu pembagian ketika dana desa dikucurkan. "Ini bukan untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk manfaat pembangunan desa," jelas Tomsi.

Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program. Ini seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak, serta kebersihan di desa. Berbagai program itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan tak sedikit hidup miskin.

Selain itu, Tomsi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penggunaan dana desa maksimal 40 persen. Ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.

"Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya beberapa yang bisa menghasilkan, yang saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa menghasilkan memiliki penghasilan di atas 5 miliar [rupiah] dalam 1 tahun," jelas Tomsi.

Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik serta menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan evaluasi yang terus-menerus.

SAMPANG, iNews.id - Kepala Desa Ketapang Daya Moh Wijdan bebas dari penjara usai menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Sampang, Selasa (6/8/2024) 07.00 WIB. Momen pembebasannya disambut sukacita ribuan masyarakat dan simpatisan.

Moch Wijdan yang akrab disapa Bun Wid merupakan Kepala Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dia menjalani hukuman selama 8 bulan sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) setempat karena tidak terbukti sebagai otak penembakan terhadap Muarah di Kecamatan Banyuates, Sampang lalu.

Seusai bebas, Bun Wid mengajak masyarakat membaca syahadat sekaligus bersalawat nariah dengan harapan menghapus segala kesalahan yang telah terjadi.

"Mari kita membaca syahadat dan salawat untuk memohon ampunan kepada Allah agar kesalahan ataupun dosa diampuni," ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi semangat sekaligus mendoakannya hingga dapat melalui berbagai proses sejak peristiwa yang menderanya di akhir 2023 lalu.

"Ini sebagai pelajaran saya sebagai kepala desa sekaligus tokoh masyarakat. Hal ini akan menjadikan proses saya agar lebih baik ke depan," katanya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BANDUNG--Kepengurusan DPD Desa Bersatu Jawa Barat masa bakti 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Desa Bersatu Mochamad Asri Anas.

Pelantikan itu dilaksanakan pada Sabtu (3/8/2024) di Gedung Youth Center, SOR Jabar Arcamanik, Kota Bandung yang dihadiri 5.000 peserta.

Kemudian, tujuh organisasi kepala desa (OKD) di Jabar yang meliputi AKSI, APDESI, PABPDSI, ABPEDNAS, PP-PPDI, KOMPAKDESI, dan DPN-PPDI turut hadir dalam pelantikan pengurus DPD Desa Bersatu Jabar.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Desa Bersatu Jabar Atalia Praratya mengaku bersyukur atas kerja keras dan perjuangan seluruh pengurus maupun Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD) membuahkan sejumlah yang hasil baik.

Sebab, berkat kerja keras tersebut, pemerintah pusat menambah masa jabatan kepala daerah dari 6 menjadi 8 tahun.

"Atas kerja keras luar biasa, mereka yang berjuang untuk desa maka, Alhamdulillah masa jabatan kepala desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun," kata Atalia.

Atalia menyebut, momentum ini menjadi istimewa karena seluruh ketua OKD mampu mengikis ego sektoral sehingga dapat melebur menjadi sebuah kekuatan besar yaitu, Desa Bersatu.

"Ini tidak mudah tentu saja, dan ini kerja keras semua pihak termasuk Pak Ketum, tapi inilah kita, hadir pada hari," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat desa saat ini patut berbangga karena Presiden Joko Widodo menetapkan 15 Januari menjadi Hari Desa yang tercantum dalam Keppres Nomor 23 Tahun 2024.

Seluruh capaian itu, kata Atalia, merupakan hasil kerja bersama karena Keberhasilan tidak akan pernah bisa hadir tanpa kerja sama. Kemudian, kesuksesan juga tidak pernah bisa berhasil tanpa sesuatu yang digaungkan secara menyeluruh dan masif.

"Tentu saja kemajuan tidak akan bisa berhasil tanpa persatuan," kata dia menambahkan.

Atalia menambahkan, dirinya bangga terhadap kinerja Pemprov Jabar karena berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pembangunan Daerah terbaik satu dari Bappenas.

Raihan itu berkat sejumlah program yang dilaksanakan Pemprov Jabar seperti Gerbang Desa, Satu Desa Satu Bumdes, Satu Desa Satu Hafiz (Sadesha).

Hasilnya, dari total 5.311 desa yang ada di Jabar, tidak ada lagi yang berstatus desa yang tertinggal atau sangat tertinggal. Saat ini Jabar memiliki 1.828 desa mandiri, 2.553 desa maju, dan 330 desa berkembang.

"Ini perlu kita syukuri dan kita harus terus dorong sehingga semua bisa terus menjadi maju dan juga mandiri," kata dia menambahkan.

Selain itu, Atalia memastikan DPD Desa Bersatu bukan merupakan organisasi politis. Atalia meminta kepada seluruh pengurus untuk mengabaikan apabila ada isu-isu dan lain hal.

Oleh karena itu, Atalia mengajak seluruh pengurus untuk berkomitmen menghadapi tantangan masa depan yang tidak mudah. Sehingga, keberadaan desa bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah negara.

"Kita hanya punya satu tujuan dan kepentingan yaitu agar masyarakat menjadi sejahtera. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari desa untuk desa dan untuk Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Desa Bersatu Jabar Dedi Supandi menambahkan, tak jarang desa memiliki konotasi yang kurang elok. Sehingga ada kesenjangan jika dibandingkan dengan wilayah Kota.

Bahkan, kadang pula dihubungkan dengan wilayah yang identik dengan kemiskinan

"Padahal tidak seperti itu. Setiap desa justru memiliki potensi yang lebih menarik. Baik dari sumber daya manusia yang lebih memegang adab ketimuran. Beberapa juga secara geografis lebih asri dari kota," ujar Dedi Supandi.

Dedi Supandi memberi contoh seperti di Kabupaten Majalengka, di mana beberapa desa memiliki potensi wisata yang unggul. Termasuk pula produk-produk unggulan mulai dari kriya hingga buah-buahan.

"Saya rasa bukan hanya di Majalengka, tapi banyak juga desa di daerah lain yang memiliki potensi besar. Tinggal bagaimana mengembangkan potensi tersebut dengan langkah kolaborasi yang baik di setiap elemen, dari mulai organisasi hingga pemerintah," ujar Dedi yang menjabat PJ Bupati Majalengka ini.

Lebih lanjut, Dedi Supandi pun menilai dengan ditetapkannya 15 Januari sebagai hari desa adalah suatu apresiasi yang tinggi terhadap desa itu sendiri dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dedi juga memastikan kesiapan Kabupaten Majalengka jika dipercaya menjadi tuan rumah untuk memperingati Hari Desa yang pertama pada 15 Januari 2015 nanti.

"Majalengka siap menjadi tuan rumah untuk hari desa yang pertama. Jika jahat besar ini dilakukan di Kabupaten Majalengka tentu akan ikut meningkatkan kunjungan ke Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB). Artinya akan ada 7.000 lebih perwakilan desa se-Indonesia yang akan datang melalui BIJB," pungkas Dedi Supandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui, netralitaskepala desa selalu menjadi isu di setiap pilkada meski sudah ada aturan bahwa kepala desa dituntut untuk netral supaya proses demokrasi elektoral berjalan adil.

"Walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dan bahkan berulang kali diadakan diskusi, diseminasi, maupun sosialisasi, tetap saja pelanggaran netralitas kepala desa masih saja terjadi," kata anggota Bawaslu RI Puadi kepada Kompas.com pada Jumat (2/8/2024).

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Pilkada 2020, terdapat 65 putusan terkait kepala desa menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Dengan jumlah ini, pelanggaran netralitas kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada. Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan putusan terkait politik uang (22).

"Netralitas kepala desa selalu menjadi isu krusial dalam setiap perhelatan politik lima tahunan," kata Puadi.

Larangan dan konsekuensi sanksi terhadap kepala desa yang cawe-cawe pada pilkada diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Berdasarkan beleid tersebut, kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri.

Selain itu, ada juga larangan bagi pasangan calon kepala daerah melibatkan kepala desa dalam kampanye pada pasal 70.

Kepala desa juga dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Larangan bagi kepala desa terlibat dalam politik praktis juga tercantum di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Puadi mengeklaim, Bawaslu akan mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk membahas netralitas kepala desa jelang Pilkada 2024.

Jajaran Bawaslu provinsi disebut akan mengundang para bupati, sedangkan jajaran Bawaslu kabupaten akan mengumpulkan para kepala desa secara langsung untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini.

Hi!Sekadau - Kepala Desa Setawar, Nasarius Kem, meminta perusahaan yang melewati Jalan Kayu Lapis untuk menyirami jalan tersebut. Penyiraman tersebut dilakukan guna mengurangi debu pada musim kemarau seperti sekarang ini.

Permintaan itu disampaikan Nasarius kepada Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama dan Asisten II Setda Kabupaten Sekadau, Sandae, dan Forkopimcam Sekadau Hulu, saat Jumat Curhat Polres Sekadau, di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Jumat, 19 Juli 2024.

"Kami meminta perusahaan yang menggunakan Jalan Kayu Lapis untuk berkontribusi melakukan penyiraman jalan," ujar Nasarius.

Menurutnya, masyarakat yang berada di dekat jalan tersebut sangat terganggu dengan debu terlebih di musim kemarau. Belum lagi ancaman penyakit akibat debu tersebut.

Ia mengatakan, sudah ada beberapa perusahaan yang peduli untuk melakukan penyiraman jalan, seperti Agro Andalan. "Banyak perusahaan yang melintasi Jalan Kayu Lapis, tapi belum semua (perusahaan) melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu," ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap pencurian buah kelapa sawit di desanya bisa ditanggulangi. Dikatakannya, pencurian buah sawit tersebut tidak hanya terjadi di perusahaan, tapi juga milik masyarakat.

"Untuk itu kami berharap ada solusi untuk menanggulangi penyakit sosial di masyarakat ini. Kami juga berharap polisi bisa melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat," harapnya.

Jepara: Oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jepara terkena operasi tangkap tangan (OTT) Satreskrim Polres Jepara. Oknum LSM berinisial H diduga melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan.

Kasatreskrim Polres Jepara, AKP Yorisa Prabowo membenarkan adanya OTT yang dilakukan beberapa pekan lalu. “Ya, benar. Kami telah melakukan OTT terhadap oknum LSM,” kata AKP Yorisa, Rabu, 17 Juli 2024

Yorisa menerangkan, OTT bermula dari laporan Kades Teluk Wetan, Budi Santoso karena adanya dugaan pemerasan terhadap dirinya. Pemerasan itu bermula dari sengketa kasus keterbukaan informasi publik.
Oknum LSM itu meminta data laporan APBDes, RAB, LPJ dan SPJ Desa Teluk Wetan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Namun permintaan itu ditolak. Kades beralasan sudah dipersiksa secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Jepara.

LSM itu kemudian mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah. Bahkan, kasus ini juga disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Hasilnya, kades kalah.

Usai sengketa rampung di meja hijau, oknum LSM itu diduga memeras kades. Dia meminta ratusan juta. “Kemudian Kades Teluk Wetan melaporkan adanya dugaan pemerasan terhadap dirinya,” jelas Yorisa.

Beberapa hari kemudian, AKP Yorisa mendapatkan informasi adanya rencana serah terima uang dari kades yang diminta oleh oknum LSM tersebut. Lokasinya berada di sebuah coffee shop di kawasan Jepara Kota. Namun uang itu tak jadi diminta karena oknum LSM mengetahui ada anggota Polisi.

Kemudian, oknum LSM itu mengajak kades berpindah di kawasan Taman Kerang, yang lokasinya tak jauh dari coffee shop tersebut. Saat uang sudah ditangan oknum LSM itulah, anggota Satreskrim Polres Jepara melakukan OTT.

“Kami lakukan OTT. Uang puluhan juta kami sita sebagai barang bukti,” terang Yorisa.

Saat ini, kasus tersebut masih terus didalami pihaknya. Kini kasus OTT itu sudah naik ke tahap penyidikan. “Saat ini kasusnya masih proses pendalaman. Masih sidik dan berjalan,” pungkas Yorisa.

(WHS)