JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat gebrakan dengan berencana melakukan penyesuaian peraturan di pasar modal untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat. Salah satunya dengan mengusulkan fungsi terbaru yang diberi nama sponsor.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, istilah "sponsor" umumnya digunakan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil terutama di papan akselerasi.

Ketika perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke pasar modal melalui IPO, mereka biasanya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti underwriter dan profesi lainnya. Namun, setelah IPO selesai dan perusahaan masuk ke pasar sekunder, perusahaan yang bersangkutan seringkali tampak "ditinggalkan" pihak-pihak yang sebelumnya terlibat.

“Untuk itu, BEI menginisiasi dengan menugaskan (underwriter dan profesi lainnya) yang terlibat sejak awal sebagai sponsor. Sponsor ini berperan mendampingi perusahaan, terutama perusahaan kecil, dalam perjalanan mereka di pasar modal. Di banyak perusahaan, underwriter yang membantu perusahaan selama IPO sering juga bertindak sebagai sponsor,” jelas Nyoman kepada media, Jumat (6/9/24).

Menurut dia, peran sponsor ini penting dalam menjaga dan membantu perusahaan membangun tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Ketika perusahaan menjadi entitas publik, mereka harus memenuhi berbagai kewajiban seperti pelaporan keuangan, public expose, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas.

“Perusahaan kecil sering merasa "sendiri" setelah masuk pasar modal, karena mereka tidak selalu memiliki panduan atau dukungan yang memadai. Dengan adanya sponsor, perusahaan akan memiliki tempat untuk bertanya terkait regulasi dan operasional di pasar modal, meskipun Bursa dan OJK tetap akan memberikan dukungan dari sisi regulasi,” terang dia.

Nyoman berharap, sponsor dapat membantu perusahaan agar lebih sukses di pasar sekunder, memastikan informasi yang disampaikan berkualitas, dan membantu menghindari potensi sanksi akibat pelanggaran. Saat ini, terobosan terkait penambahan fungsi sponsor tersebut sedang diusulkan kepada OJK.

Selain menambah fungsi terbaru, BEI juga berencana melakukan penyesuaian kepada Peraturan I-A dan I-V yang di dalamnya terkandung beberapa ketentuan yakni ketentuan financial requirement, lalu listing fee dengan mempertimbangkan free float, lalu ketentuan GCG (management continuity dan kompetensi akuntansi).

Selain itu, BEI juga mengusulkan penyesuaian dalam ketentuan prosedur pencatatan seperti jangka waktu filing ulang ketika ditolak. Termasuk, BEI juga melakukan penyesuaian lain yang tak lepas dari perhatian bursa yaitu ketentuan free float dengan memperhitungkan saham yang ditawarkan ke publik dan usulan tering khusus bagi lighthouse IPO.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan Bursa itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama soal penerbitan peraturan terkait enforcement yang terdiri dari peraturan I-L (suspensi Efek), kedua mengenai Peraturan I-N (delisting dan relisting) dan perubahan peraturan I-X (papan pemantauan khusus). Kategori ketiga terkait Penerbitan Peraturan I-I (stock split dan reverse stock). 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana implementasi mekanisme short selling masih terus digodok oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, ini merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024.

Adapun POJK 6/2024 ini mengatur tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menjelaskan saat ini, pihaknya bersama dengan OJK sedang dalam tahap pembahasan peraturan turunan yang akan diterbitkan BEI.

"Akan diimplementasikan di kuartal IV-2024, sambil secara paralel saat ini kami sedang melakukan pendampingan anggota bursa (AB)," jelasnya dalam konferensi pers, Senin (12/8).

Dalam pipeline BEI, ada 19 anggota bursa yang telah menyatakan minatnya untuk mendapatkan izin short selling. Seluruhnya sedang dalam tahap persiapan.

Iman optimistis kehadiran short selling ini dapat meningkatkan likuiditas di pasar dan menciptakan harga yang wajar serta menjadi secara bagi investor untuk memanfaatkan pasar saat kondisi bearish.

"Jadi kamu harapkan ada penambahan transaksi sekitar 2% sampai 3% untuk short selling ini. Namun untuk perkenalan, kami akan mulai dari intraday short selling," katanya.

Secara umum intraday short selling mirip dengan short selling pada umumnya. Namun investor wajib untuk melakukan pembelian atau menutup posisi short di akhir perdagangan.

Direktur Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi bilang akan menyediakan efek yang dipinjam untuk short selling, walaupun di tahap awal ini kebutuhan Pinjam Meminjam Efek (PME) belum ada.

"Kami akan memberikan dukungan dari sisi pinjam meminjam efek, yang menjadi syarat utama dalam meningkatkan likuiditas," kata Iding.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk menggairahkan transaksi short selling, otoritas pasar modal Indonesia, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian atas ketentuan uptick rule.

Aturan ini mengharuskan investor untuk hanya bisa melakukan short selling jika harga saham sedang naik dari harga penutupan sebelumnya. Artinya, ada pembatasan kepada investor yang ingin melakukan transaksi.

Sebenarnya, uptick rule ini dapat mencegah penurunan harga saham yang semakin drastis akibat aksi short selling yang sangat besar. Namun aturan uptick rule ini dinilai terlalu ketat dan membuat transaksi short selling tidak menarik.

Asal tahu, Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat pernah menerapkan uptick rule pada 1938, tetapi aturan itu dicabut pada 2007. Nah, di Indonesia sendiri aturan uptick rule sudah dihapus.

Sebelumnya uptick rule ini telah tertuang dalam Peraturan OJK 55/2020. Namun OJK telah merevisi beleid tersebut menjadi POJK 4/2024. Lewat aturan anyar ini, OJK telah mengubah ketentuan uptick rule.

Melalui ketentuan POJK 6/2024, harga penawaran jual atas saham dapat dilaksanakan pada harga yang sama dengan atau di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK bilang, selain perubahan ketentuan uptick rule, POJK 6/2024 ini juga memberikan beberapa kemudahan bagi pelaku short selling.

Ambil contoh, menyusutnya nilai jaminan awal pada saat transaksi. Tadinya nilai jaminan awal paling sedikit 50% dari nilai pembelian efek pada saat transaksi atau Rp 200 juta.

Dalam aturan terbaru, nilai jaminan awal pada saat transaksi pertama paling sedikit sebesar 50% dari nilai pembelian efek atau Rp 50 juta. Penilaian jaminan awal berupa efek wajib memperhitungkan haircut.

"Diharapkan dengan perubahan ini dapat menjadi insentif bagi pelaku kegiatan short selling," kata Inarno belum lama ini.

Seperti diketahui, sampai saat ini belum ada satupun anggota bursa (AB) yang telah mengantongi izin sebagai penyedia transaksi short selling. Sejalan dengan revisi aturan, otoritas bursa mendorong para pelaku pasar untuk berpartisipasi.

Direktur Pengembang Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan sampai saat ini, sudah ada 10 anggota bursa (AB) yang menyatakan minat untuk mengajukan izin transaksi short selling.

"Sampai saat ini, sudah ada 10 anggota bursa yang minat untuk menjadi AB short, baik perusahaan efek lokal maupun asing dan sepertinya jumlah itu akan terus bertambah," jelasnya.

Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto menyebut transaksi short selling adalah sesuatu yang cukup menarik. Meski demikian, pihaknya sedang mencermati peraturan soal short selling ini.

Dia bercerita kebanyakan investor terutama institusi lebih menyenangi transaksi short selling dalam jangka panjang karena bisa menjadi sarana untuk hedging atau lindung nilai.

"Kami sangat tertarik, tapi kami sedang mengkaji apakah akan berpartisipasi dalam pilot project atau belakangan. Namun short selling menjadi hal yang kami pertimbangkan," kata Willianto.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merevisi Peraturan Bursa nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus sudah ada 12 emiten yang berhasil keluar.

Emiten tersebut adalah PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA), PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI), PT Haloni Jane Tbk (HALO) dan PT Jembo Cable Company Tbk (JECC).

Menyusul adalah PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), PT Jaya Trishindo Tbk (HELI), PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK), PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM), PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI).

Dari 12 saham yang telah berhasil keluar itu, mayoritas tersandung kriteria 10 karena dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.

Seharusnya berada di papan pemantauan khusus selama 30 hari, tetapi bisa keluar lebih cepat. Ini karena BEI telah mempersingkat waktu masuknya suatu saham ke papan pemantau khusus menjadi tujuh hari bursa.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini fokus utamanya adalah bagaimana mendorong untuk lebih banyak saham yang keluar dari papan pemantauan khusus.

"Artinya, akan ada lebih banyak lagi saham yang keluar dari papan pemantauan khusus karena emiten mulai memperbaiki diri dan saham lain akan lebih sulit masuk," ucap dia saat ditemui belum lama ini.

Memang kalau dicermati, BEI menambahkan syarat tambahan seperti pada kriteria 1. Yaitu, harga rata-rata dalam tiga bulan terakhir kurang dari Rp 51 dan dalam kondisi likuiditas yang rendah.

Adapun yang dimaksud dengan likuiditas rendah adalah saham dengan nilai rata-rata harian kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000.

"Jika kami tidak melakukan revisi, setidaknya akan ada 50 saham yang bisa masuk ke dalam papan pemantauan khusus, tapi dengan perubahan akan banyak yang bisa keluar," kata Jeffrey.

Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menimpali memang sebagian besar saham yang masuk ke papan pemantauan khusus karena kriteria 1, maka dari itu BEI revisi dalam periode saham dalam tiga bulan dan rencana bagi dividen.

"Sudah banyak saham yang diam di harga Rp 50 bertahun-tahun, dengan ini investor bisa keluar dengan sistem dan bisa masuk berdasarkan indikator IEP dan IEV," jelasnya.

Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan saham-saham yang telah keluar dari papan pemantauan khusus harus bisa bangkit dulu dari sisi likuiditasnya.

Dia menyarankan bagi investor yang tertarik untuk mencermati saham-saham yang telah lulus dari papan pemantauan khusus bisa melirik emiten dengan kapitalisasi besar.

"Sementara untuk saham dengan mid cap dan small cap, investor bisa wait and see terlebih dahulu sambil mencermati peningkatan rata-rata volume transaksi," tutur Nafan kepada Kontan.

Menurutnya kalau terjadi kenaikan volume transaksi yang signifikan, maka otomatis aktivitas transaksi jual beli suatu saham bisa terbentuk. Artinya, ada permintaan dan penjualan di saham tersebut.

"Investor juga bisa mencermati aksi korporasi yang akan dilakukan oleh para emiten. Misalnya rilis kinerja keuangan kuartal dua atau aksi korporasi lain yang bisa meningkatkan likuiditas," katanya.