Bisnis.com, JAKARTA — PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) dijadwalkan melakukan pencatatan atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/11/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Daaz Bara Lestari menjalankan beberapa kegiatan usaha. Salah satunya bisnis nikel yang juga digeluti oleh emiten lainnya seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM).

Kendati demikian, Daaz mengungkap perseroan juga memiliki segmen bisnis lain yang seperti batu bara hingga jasa pertambangan.

“Sejalan dengan perkembangan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, perseroan dan perusahaan anak memiliki fokus untuk memaksimalkan hasil kegiatan usaha dalam segmen perdagangan komoditas bijih nikel, batu bara, dan bahan bakar solar, segmen jasa angkutan laut, serta segmen jasa pertambangan,” tulis Manajemen Daaz Bara Lestari dalam prospektusnya.

Daaz mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp880 per saham sehingga berpotensi meraup dana Rp264 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Daaz Bara Lestari menawarkan sejumlah 300 juta saham yang dibanderol Rp835—Rp900 per saham dalam bookbuilding. Merujuk e-IPO.co.id, harga pelaksanaan IPO Daaz Bara Lestari ditetapkan sebesar Rp880 per saham dalam penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung 1 November—7 November 2024.

Dalam prospektusnya, Manajemen Daaz menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya akan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja.

Secara terperinci, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja. Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha.

Adapun, sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi politik yang telah stabil dan pemangkasan suku bunga yang berlanjut diperkirakan membuat minat perusahaan untuk melantai di Bursa kembali meningkat. Penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari perusahaan atau anak perusahaan BUMN diperkirakan akan terjadi pada 2025.

Direktur Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan menuturkan tahun ini dengan berbagai macam faktor seperti tensi geopolitik, makro ekonomi, hingga tahun politik cukup mempengaruhi pasar modal Indonesia.

"Makanya dari satu sisi, saya percaya tahun ini memang bukan waktu yang tepat bagi orang-orang untuk melakukan aksi korporasi," kata Kevin ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dengan katalis positif yang perlahan muncul, Kevin memperkirakan tahun depan terdapat beberapa perusahaan berkapitalisasi pasar besar hingga besar yang akan mencoba masuk ke Bursa melalui IPO.

Kevin juga mencermati dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang mencoba untuk masuk ke pasar modal.

Hanya saja, dengan situasi politik dan ekonomi tahun ini, Kevin melihat BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut menunda aksi mereka masuk ke pasar modal.

"Mungkin saja mereka akan mencoba kembali untuk masuk ke market gitu ya," tutur Kevin.

Kevin juga menuturkan saat ini dalam pipeline IPO BRI Danareksa Sekuritas terdapat perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mencoba untuk melakukan IPO.

"Ada [BUMN]. Cuma saya belum bisa bilang," ucap Kevin.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Adapun, PalmCo sebelumnya menuturkan masih akan menunda kegiatan penawaran umum saham perdana mereka. Direktur Utama PTPN III Abdul Gani menuturkan penundaan ini menunggu kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Priadi sebelumnya menuturkan pihaknya terus menyiapkan diri untuk IPO dengan meningkatkan kinerja keuangan Pupuk Kaltim.

Sama seperti PalmCo, Pertamina Hulu Energi juga tercatat menunda aksi IPO mereka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan PHE sebelum melakukan IPO.

Kartika menuturkan saat ini PHE difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi di luar negeri.

JAKARTA, investor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin memperketat seleksi perusahaan-perusahaan yang ingin menggelar aksi penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) saham di Bursa. Alasan penolakan IPO utamanya menyangkut kapabilitas manajemen perseroan.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menegaskan, tidak semua perusahaan yang mengajukan IPO akan diterima sekalipun mereka sudah memenuhi beberapa syarat dasar. Apalagi, jika misalnya kualitas dan pemahaman dewan komisaris serta direksi perusahaannya belum cukup memadai, maka Bursa akan menolak.

“Jadi, Bursa menolak (IPO) perusahaan semata-mata bukan karena tidak mencetak laba. Tapi, karena komisaris dan direksinya tidak memahami tugas mereka,” ujar Iman di Gedung BEI, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, BEI juga mempertimbangkan aspek lain seperti keberlanjutan usaha (going concern), di mana perusahaan harus mampu menunjukkan keberlangsungan usahanya guna memberikan dampak positif ke pasar modal.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI menambahkan, BEI telah menolak sekitar 40% calon emiten karena tidak lolos evaluasi mendalam. Meskipun, mereka sudah memenuhi syarat formal.

Hal ini penting untuk memastikan perusahaan memiliki prospek berkelanjutan. Untuk itu, kata Nyoman Yetna, penting bagi emiten menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan soliditas manajemen.

“Dengan seleksi ketat ini, BEI berharap kualitas emiten yang tercatat di bursa semakin baik, sehingga dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia,” tutup Nyoman Yetna.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 27 calon emiten berada dalam daftar pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dari 27 calon emiten terdaftar, ada 13 perusahaan yang memiliki aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan hingga 11 Oktober 2024, telah terdapat 36 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI atau IPO dengan dana yang dihimpun mencapai Rp5,42 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Secara terperinci, dua perusahaan yang dalam pipeline IPO memiliki aset skala kecil atau aset di bawah Rp50 miliar. Kemudian, 12 perusahaan memiliki aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.

"Ada 13 perusahaan memiliki aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar," kata Nyoman.

Berdasarkan sektornya, secara terperinci lima perusahaan yang ada di dalam pipeline IPO berasal dari sektor energi. Kemudian, dari sektor basic materials, sektor consumer cyclicals, sektor industrials, sektor properti dan real estat masing-masing memiliki tiga perwakilan calon emiten terdaftar di Bursa.

Calon emiten IPO juga berasal dari sektor keuangan, kesehatan, hingga infrastruktur dengan masing-masing sejumlah dua perusahaan.

Di sisi lain, BEI juga mencatat sebanyak 118 emisi dari 65 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah diterbitkan. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini adalah sebesar Rp109,6 triliun.

Ke depan, masih terdapat 13 emisi dari 10 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline Bursa.

Sementara itu, untuk rights issuesampai 11 Oktober 2024, sebanyak 15 perusahaan tercatat telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun. Adapun, sebanyak sembilan perusahaan tercatat masuk ke dalam pipelinerights issue BEI per 11 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menolak sekitar 40% dari total perusahaan yang mendaftar untuk Initial Public Offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa banyak perusahaan yang kini terpaksa menunda IPO, lantaran belum memenuhi kriteria bursa.

"Saat ini sekitar 40% yang ditolak oleh bursa karena memang kita melakukan evaluasi secara seksama," katanya, saat ditanyai awak media, di BEI, Jakarta, pada Selasa (8/10/2024).

Dia mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi pertimbangan bursa, di antaranya dari sisi going concern [kelangsungan usaha], dan bisnis model.

"Going concern issues bagaimana kita meyakinkan perusahaan ini ke depan, growth-nya akan memberikan impact kepada attractiveness [daya tarik] di pasar modal," ucapnya.

Adapun dari bisnis model, Nyoman menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi penting lantaran untuk memvalidasi ke depan bahwa perusahaan yang akan tercatat tersebut sustain atau bisa bertahan.

Meski banyak perusahaan yang ditolak, dia tetap yakin bahwa BEI bisa mencapai target pencatatan efek baru hingga akhir tahun ini.

"Target kita tidak hanya emiten IPO saja, tetapi juga surat utang, EBA, dan lainnya. Sekarang sudah mencapai 75% dari target 410 efek baru," tambahnya.

Adapun sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa masih ada 25-30 emiten yang berada dalam pipeline.

"Calon emiten tersebut akan diproses sesuai SOP yang ada," ujarnya, pada Selasa (3/9/2024).

Untuk diketahui, BEI menargetkan sekitar 62 perusahaan yang dapat tercatat menjadi perusahaan publik melalui Initial Public Offering (IPO) hingga akhir 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat sudah ada 34 perusahaan yang melantai di Bursa atau mencatatkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga sebulan jelang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dilantik. Bagaimana peluang keran IPO saat pemerintahan baru itu bergulir?

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan saat ini perusahaan baru yang melantai di bursa tergolong sepi. Sebab, perusahaan masih wait and see terkait dengan dinamika dan stabilitas politik. Meski begitu, peluang perusahaan untuk melantai di BEI, termasuk perusahaan raksasa, terbuka pada saat pemerintahan baru bergulir.

"Peluang untuk IPO pada periode [pemerintahan] mendatang masih terbuka. Salah satu perusahaan BUMN yang masih dirumorkan akan segera IPO yakni holding BUMN MIND ID," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (26/9/2024).

MIND ID memang saat ini masih merencanakan IPO untuk PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum).

"Rencana itu [IPO Inalum] membuktikan peluang IPO di periode mendatang masih cukup menarik," ujar Miftahul.

Senada, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina juga mengatakan pasar saat ini masih wait and see untuk menjajaki peluang IPO.

"Jadi, mungkin tahun depan lebih pasti, jadi lebih besar. Realisasinya lebih banyak buat IPO," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, setelah pemerintahan baru, peluang IPO menjadi lebih terbuka.

"Ke depan itu ekonominya akan jalan ekspansif, jadi kalau jalan ekspansif menurut saya butuh dana yang cukup besar, salah satunya dengan pinjaman perbankan. Setelah perbankan nanti obligasi-obligasi kan arahnya bunganya turun, setelah itu juga pasti akan masuk ke pasar modal," jelas Martha.

Pada perkembangan terbaru, PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) menunda rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang telah bergulir sejak 10 September lalu.

Penundaan itu terungkap dalam situs e-ipo.co.id yang diakses pada Kamis (26/9/2024). Meski demikian, tidak terdapat keterangan terkait dengan alasan penundaan IPO Golden Westindo Artajaya tersebut.

Sedianya, Golden Westindo Artajaya menawarkan saham perdana lewat IPO dengan kisaran Rp100 hingga Rp120 per saham. Emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham.

Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman memperkirakan aksi IPO baru akan semarak lagi pada kuartal IV/2024. Iman beralasan sebagian besar perusahaan ingin menggunakan buku Desember atau Juni.

"Pengamatan saya, banyak yang pakai Desember atau buku Juni, jadi ramainya kuartal IV. Itu jadi kenapa alasan, IPO tidak akan sebanyak di kuartal IV dan semester I," kata Iman saat berbincang dengan wartawan di Gedung BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu (6/9/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai dengan 20 September 2024, tercatat 34 perusahaan yang melantai di BEI dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun.

Adapun, masih terdapat 30 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline IPO per 20 September 2024. BEI mengidentifikasi terdapat 11 perusahaan beraset besar dengan nilai di atas Rp250 miliar yang masuk ke dalam antrean rencana IPO tersebut sampai saat ini.

Selain itu, BEI mencatat terdapat 17 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO.

Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam antrean IPO itu berasal dari sektor basic materials sebanyak 3 perusahaan, consumer cyclicals 4 perusahaan, energi 4 perusahaan, dan consumer non-cyclicals 6 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten, PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) menunda rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang telah bergulir sejak 10 September lalu.

Penundaan itu terungkap dalam situs e-ipo.co.id yang diakses pada Kamis (26/9/2024). Meski demikian, tidak terdapat keterangan terkait dengan alasan penundaan IPO Golden Westindo Artajaya tersebut.

Sedianya, Golden Westindo Artajaya menawarkan saham perdana lewat IPO dengan kisaran Rp100 hingga Rp120 per saham. Emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham.

Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

GWAA menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. IPO Golden Westindo Artajaya sudah melewati masa penawaran awal (bookbuilding) yang dijadwalkan berlangsung pada 10-18 September 2024.

Apabila berjalan mulus, Golden Westindo Artajaya seharusnya menggelar masa penawaran umum pada 27 September hingga 1 Oktober 2024 agar dapat mencatatkan saham di BEI pada 3 Oktober 2024.

Melansir situs resmi perusahaan, Golden Westindo Artajaya didirikan pada 1994 lalu. Merupakan salah satu pemasok artemia (telur udang air asin) terbesar di Indonesia. Merek utama kami untuk artemia adalah “Golden West”.

Perseroan juga mulai bermitra dengan BernAqua pada 1994, merek dari Belgia, untuk memasuki pakan penetasan buatan untuk udang dan ikan. Pengalaman yang panjang telah menjadikan Perusahaan terdepan dalam hal kualitas produk yang tinggi dan layanan teknis yang andal bagi pelanggan.

Pada 2017, Golden Westindo Artajaya bermitra dengan merek Jepang, Hikari, lini pakan ikan khusus yang diproduksi oleh Kyorin. Untuk meningkatkan kemitraan ini, perseroan membentuk usaha patungan dengan Kyorin Co. Ltd. pada tahun 2020.

JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat gebrakan dengan berencana melakukan penyesuaian peraturan di pasar modal untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat. Salah satunya dengan mengusulkan fungsi terbaru yang diberi nama sponsor.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, istilah "sponsor" umumnya digunakan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil terutama di papan akselerasi.

Ketika perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke pasar modal melalui IPO, mereka biasanya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti underwriter dan profesi lainnya. Namun, setelah IPO selesai dan perusahaan masuk ke pasar sekunder, perusahaan yang bersangkutan seringkali tampak "ditinggalkan" pihak-pihak yang sebelumnya terlibat.

“Untuk itu, BEI menginisiasi dengan menugaskan (underwriter dan profesi lainnya) yang terlibat sejak awal sebagai sponsor. Sponsor ini berperan mendampingi perusahaan, terutama perusahaan kecil, dalam perjalanan mereka di pasar modal. Di banyak perusahaan, underwriter yang membantu perusahaan selama IPO sering juga bertindak sebagai sponsor,” jelas Nyoman kepada media, Jumat (6/9/24).

Menurut dia, peran sponsor ini penting dalam menjaga dan membantu perusahaan membangun tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Ketika perusahaan menjadi entitas publik, mereka harus memenuhi berbagai kewajiban seperti pelaporan keuangan, public expose, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas.

“Perusahaan kecil sering merasa "sendiri" setelah masuk pasar modal, karena mereka tidak selalu memiliki panduan atau dukungan yang memadai. Dengan adanya sponsor, perusahaan akan memiliki tempat untuk bertanya terkait regulasi dan operasional di pasar modal, meskipun Bursa dan OJK tetap akan memberikan dukungan dari sisi regulasi,” terang dia.

Nyoman berharap, sponsor dapat membantu perusahaan agar lebih sukses di pasar sekunder, memastikan informasi yang disampaikan berkualitas, dan membantu menghindari potensi sanksi akibat pelanggaran. Saat ini, terobosan terkait penambahan fungsi sponsor tersebut sedang diusulkan kepada OJK.

Selain menambah fungsi terbaru, BEI juga berencana melakukan penyesuaian kepada Peraturan I-A dan I-V yang di dalamnya terkandung beberapa ketentuan yakni ketentuan financial requirement, lalu listing fee dengan mempertimbangkan free float, lalu ketentuan GCG (management continuity dan kompetensi akuntansi).

Selain itu, BEI juga mengusulkan penyesuaian dalam ketentuan prosedur pencatatan seperti jangka waktu filing ulang ketika ditolak. Termasuk, BEI juga melakukan penyesuaian lain yang tak lepas dari perhatian bursa yaitu ketentuan free float dengan memperhitungkan saham yang ditawarkan ke publik dan usulan tering khusus bagi lighthouse IPO.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan Bursa itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama soal penerbitan peraturan terkait enforcement yang terdiri dari peraturan I-L (suspensi Efek), kedua mengenai Peraturan I-N (delisting dan relisting) dan perubahan peraturan I-X (papan pemantauan khusus). Kategori ketiga terkait Penerbitan Peraturan I-I (stock split dan reverse stock). 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajukan usulan mengenai tambahan fungsi sponsor untuk perusahaan tercatat saat IPO ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Penilaian Perusahaan Tercatat I Gede Nyoman Yetna menjelaskan istilah sponsor umumnya digunakan untuk membantu perusahaan kecil yang berada di papan akselerasi. Umumnya, underwriting akan bertindak sebagai sponsor.

"Biasanya satu tahun kami jagain, bantu untuk membangun good corporate governance," ucap Nyoman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Fungsi sponsor ini diharapkan agar saat melaksanakan initial public offering (IPO), penerapan GCG calon perusahaan tercatat dapat berjalan.

Dengan adanya fungsi sponsor ini, BEI berharap tidak banyak perusahaan tercatat yang terkena sanksi nantinya dan bisa memberikan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Selain sponsor, BEI juga akan melakukan penyesuaian peraturan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat.

Peraturan yang akan diubah tersebut adalah Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi.

Lebih lanjut, Nyoman juga menegaskan BEI melakukan tindakan tegas terhadap karyawannya yang melanggar etika. Menurutnya, BEI berkomitmen untuk menjaga ekosistem pasar modal accountable.

"Proses IPO melibatkan underwriter dan profesi penunjang pasar modal," tuturnya.

Sepanjang tahun berjalan 2024, BEI mencatat sebanyak 34 perusahaan melantai di bursa usai merampungkan aksi IPO. Di sisi lain, jumlah calon emiten IPO dalam pipeline BEI masih ada 23 perusahaan.

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 28 emiten dalam pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dari 28 perusahaan tersebut, ada empat calon emiten yang diketahui memiliki aset di atas Rp250 miliar.

"Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017: 4 Perusahaan aset skala besar," kata Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna dalam keterangan resminya, Sabtu (10/8/2024).

Sampai dengan Jumat (9/8), tercatat ada 34 perusahaan yang telah mencatatkan saham di BEI dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp5,15 triliun.

Nyoman Yetna menjeklaskan, 28 perusahaan yang masuk pipeline tersebut masih didominasi oleh sektor konsumer non-siklikal yang jumlahnya mencapai 17,9% atau setara dengan lima perusahaan. Selanjutnya, diikuti sektor konsumer siklikal dan industrial sebanyak empat perusahaan, tiga perusahaan dari sektor barang baku, energi, serta sektor teknologi.

Untuk sektor keuangan dan infrastruktur masing-masing terdapat dua perusahaan. Sementara itu, sisanya diisi oleh sektor kesehatan dan transportasi & logistik jumlahnya masing-masing satu perusahaan.

Dari sisi aset, ke-28 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO tersebut paling banyak berasal dari perusahaan dengan aset skala menengah, yakni sebanyak 20 perusahaan. Sisanya 4 perusahaan dengan aset skala besar dan empat perusahaan lainnya dengan aset skala kecil.

Adapun, dari sisi pipeline obligasi telah diterbitkan 97 emisi dari 60 penerbit efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp81,5 triliun pada periode yang sama.

Sedangkan, untuk pipeline aksi korporasi atau right issue per Jumat (9/8) telah terdapat 15 perusahaan tercatat yang menerbitkan right issue dengan total nilai Rp34,42 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan masih ada 21 perusahaan yang masih berada dalam pipeline IPO. Adapun 2 diantaranya merupakan perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menyebutkan sampai dengan 12 Juli 2024 telah tercatat 32 Perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp4,93 Triliun.

Berdasarkan patauan dataindonesia.id jumlah IPO pada Semester I/2024 setara dengan 31,65% dari jumlah emiten yang IPO pada 2023 lalu sebanyak 79 perusahaan. Namun, nilai penghimpunan dana dari IPO hanya 7,29% dari total perolehan dana sepanjang 2023 yang senilai Rp54,14 triliun.

Kendati demikian, masih terdapat 21 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 3 Perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Lalu 16 perusahaan aset skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar. Terakhir 2 perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Rincian Sektor Pipeline IPO BEI per 12 Juli 2024:

• 1 Perusahaan dari sektor Basic Materials

• 2 Perusahaan dari sektor Consumer Cyclicals

• 7 Perusahaan dari sektor Consumer Non-Cyclicals

• 2 Perusahaan dari sektor Energy

• 2 Perusahaan dari sektor Financials

• 2 Perusahaan dari sektor Healthcare

• 2 Perusahaan dari sektor Industrials

• 0 Perusahaan dari sektor Infrastructures

• 0 Perusahaan dari sektor Properties & Real Estate

• 2 Perusahaan dari sektor Technology

• 1 Perusahaan dari sektor Transportation & Logistic

Peluang IPO BUMN

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Pada tahun ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menyatakan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana. Kondisi dan minat pasar menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.

“Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE kemarin ternyata minatnya kurang,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta pada awal 2024.

Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO subholding PTPN, PalmCo, pada 2024. Kartika atau akrab disapa Tiko menuturkan hal tersebut dikarenakan kondisi pasar yang kurang menarik. Kemungkinan PalmCo akan melantai di Bursa jika kondisi pasar memungkinkan.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN memang belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai bursa. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

“Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo, tetapi setelah pasar bagus,” kata Tiko.

Apabila tahun ini tak ada IPO dari perusahaan pelat merah, maka kondisi tersebut serupa dengan tahun 2019. Saat itu, dari 33 emiten baru yang melantai, tidak ada satu pun berasal dari BUMN.

Hal tersebut berbanding terbalik dibandingkan 2018. Dari 57 perusahaan yang melantai, tiga di antaranya merupakan anak usaha BUMN yakni PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan PT Phapros Tbk. (PEHA).

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.