IDXChannel - Kementerian Perdagangan mengingatkan para eksportir Indonesia agar menyesuaikan diri, terutama terhadap Sudan Selatan yang kini menerbitkan aturan ekspor terbaru pemberlakuan perizinan akreditasi (accreditation permit) sebagai syarat masuknya barang ke negara tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Isy Karim, menjelaskan kebijakan aturan ekspor terbaru diterapkan Sudan Selatan sejak 30 September 2024.

"Perizinan akreditasi ini bertujuan untuk mencegah impor barang palsu dan memastikan kualitas produk yang diimpor. Dokumen perizinan akreditasi dapat diperoleh melalui portal e-government Sudan Selatan di www.trade.eservices.gov.ss," kata Isy dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Isy mengungkapkan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan ini memiliki dua fase. Pada fase pertama, Sudan Selatan mengharuskan semua produk yang akan diekspor ke negaranya untuk memiliki sertifikat perizinan akreditasi.

"Kemudian, fase kedua melibatkan penggunaan Application Programming Interface (API) untuk melaporkan informasi produk yang akan diekspor ke Sudan Selatan," kata dia.

Secara singkat, Isy menjelaskan Pemerintah Sudan Selatan akan memvalidasi nomor sertifikat perizinan akreditasi sebelum barang dapat diekspor ke Sudan Selatan.

Namun demikian, Isy mengungkapkan saat ini Sudan Selatan masih berstatus sebagai observer dan dalam proses aksesi untuk menjadi anggota WTO sejak 2017. Oleh sebab itu, kebijakan Sudan Selatan tersebut belum dapat diangkat atau diklarifikasi dalam komite apapun di WTO.

"Selain itu, Indonesia juga belum memiliki kerja sama bilateral perdagangan dengan Sudan Selatan," kata Isy.

Isy pun menyampaikan, pemerintah terutama melalui Kementerian Perdagangan akan siap berdialog dengan Pemerintah Sudan Selatan apabila ketentuan ini menjadi potensi hambatan perdagangan bagi kedua negara di masa depan.

"Kami bermaksud mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk dapat menyesuaikan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan tersebut dalam proses ekspor Indonesia, sehingga tidak timbul kendala pasca pengiriman," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi dua peraturan di bidang ekspor setelah menerima usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Dua aturan yang direvisi antara lain Permendag No. 20/ 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor’ dan Permendag No. 21/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor’

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, menanggulangi sedimentasi, serta menjaga kesehatan laut.

Selain itu, kata Isy, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

“Kami harap, pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (9/9/2024).

Adapun, jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag No. 21/ 2024 yang merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi meliputi pelaku sebagai eksportir terdaftar (ET), memiliki persetujuan ekspor (PE), dan terdapat laporan surveyor (LS).

Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Yakni, wajib memiliki rekomendasi ekspor pasir hasil sedimentasi di laut dari KKP, dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sementara itu, jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag No. 20/ 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.