Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

Pameran IFBC 2024 akan kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 200 merek franchise dan peluang usaha dari berbagai sektor. Pameran IFBC ke-169 ini membuka kesempatan besar bagi para calon pengusaha untuk berjejaring dan menjajaki investasi bisnis.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Neo Expo Promosindo ini akan dibuka pada Jumat (8/11) di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, dengan tema 'Empowering Growth'.

Selama tiga hari, pengunjung dapat bertemu pemilik merek, menjajaki potensi kerja sama, dan mendapatkan wawasan dari seminar dan workshop. Nilai investasi di pameran IFBC 2024 sangat beragam, mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Foto: dok. Peresmian Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran IFBC 2024 juga akan menyelenggarakan berbagai seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan pebisnis terkemuka, yang akan membahas tren terkini, strategi sukses, dan tantangan di industri franchise dan peluang usaha. Para pengunjung diharapkan dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis mereka.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga menghadirkan klinik bisnis bagi pengunjung untuk konsultasi bisnis dan regulasi STPW. Pengunjung juga bisa berkonsultasi gratis tentang hukum dan bisnis di stand Asosiasi Franchise Indonesia dengan konsultan dan praktisi berpengalaman.

Pameran IFBC 2024 ICE BSD bekerja sama dengan BankSaqu sebagai official bank partner dan bermitra dengan 75 media partner serta 52 strategic partner. Roadshow nasional IFBC didukung oleh Kementerian Perdagangan, Rumah BUMN Jakarta, TDA Tangerang Raya, Di Antara Intermedia, Social Bread, The Entrepreneurs Society, Labamu, Sahabat UMKM, Indotrading.com, Majalah Gontor, Binus University, Indonetwork.co.id dan AsiaWide Franchise.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jaringan luas bagi pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan inspirasi dan mitra bisnis terbaik di pameran IFBC 2024 ICE BSD, tempat di mana peluang dan impian bisnis bertemu.

Cara Registrasi dan Informasi Tiket IFBC 2024 ICE BSD

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di pameran IFBC 2024 ICE BSD yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB.

Harga tiket masuk ke Pameran IFBC 2024 mulai dari Rp. 50.000/hari dan Rp. 60.000 untuk tiket terusan. Tiket dapat dibeli secara on the spot dan online di www.infofranchiseexpo.com.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan di Singapura. Langkah ini dilakukan karena kelima perusahaan mendukung Rusia dalam perang Ukraina.

Kelima perusahaan juga telah ditambahkan ke daftar warga negara yang ditunjuk khusus oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS. Pada Rabu lalu, AS telah mengambil tindakan terhadap hampir 400 entitas dan individu di seluruh dunia karena membantu Rusia.

"Departemen tersebut berupaya mengganggu jaringan dan saluran yang digunakan Rusia dalam memperoleh teknologi dan peralatan dari entitas di negara ketiga untuk mendukung upaya perangnya," kata Departemen Luar Negeri AS dikutip dari CNA, Sabtu (2/11/2024).

Langkah penunjukan entitas yang mendukung Rusia ini menargetkan produsen, eksportir, dan importir barang-barang penting bagi pangkalan industri militer Rusia. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kelima perusahaan Singapura itu pada Rabu lalu, di antaranya Powerman International yang merancang dan memproduksi peralatan listrik. Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasinya pernah beroperasi di sektor teknologi ekonomi Federasi Rusia.

Perusahaan yang berkantor pusat di Prudential Tower di Cecil Street itu telah mengirimkan US$ 4,5 juta barang-barang yang masuk dalam daftar prioritas tinggi, termasuk motherboard dan sistem pasokan daya tak terputus dari Uni Eropa ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Rusia antara Maret 2023 hingga Februari tahun ini.

Sebanyak empat perusahaan lokal lainnya juga diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan perusahaan pelayaran yang membantu Novatek, produsen LNG terbesar Rusia mendapatkan kapal untuk operasinya. Novatek pemegang saham pengendali dalam Proyek Arctic LNG 2

"Proyek Arctic LNG 2 mengandalkan teknologi perusahaan jasa asing dan dukungan logistik maritim," kata Departemen Luar Negeri AS.

Simak Video 'Penampakan Sisa-sisa Rudal Rusia di Atap Rumah Warga Odessa Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]

Untuk menghindari sanksi AS, perusahaan-perusahaan Rusia telah membeli tanker LNG bekas, sebagian besar melalui front company di yurisdiksi negara ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan tanker yang tersedia untuk proyek tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura, LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping, dan LNG Gamma Shipping, semuanya dimiliki mayoritas oleh New Transhipment FZE, anak perusahaan Novatek yang berbasis di Uni Emirat Arab.

Menurut Departemen Luar Negeri, dari keempatnya, LNG Alpha Shipping diarahkan oleh warga negara Rusia. Di samping itu, keempat perusahaan itu terdaftar di alamat yang sama di Fortune Centre di Middle Road.

Keempat perusahaan adalah pemilik terdaftar dari kapal pengangkut LNG North Air, North Mountain, North Way, dan North Sky. Kapal-kapal ini sebelumnya telah diidentifikasi sebagai bagian dari 'armada gelap' Rusia.

Dilaporkan pula bahwa tidak ada satupun dari keempat perusahaan tersebut yang memiliki informasi kontak yang tersedia untuk umum. Kementerian Perdagangan dan Industri, serta Powerman International sudah dihubungi untuk memberikan komentar.

Sebelumnya, pada Maret 2022, Singapura memberlakukan tindakan keuangan yang berkaitan dengan bank Rusia, entitas, dan aktivitas di Rusia, serta aktivitas penggalangan dana yang menguntungkan pemerintah Rusia.

Pemerintah Singapura juga memberlakukan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat langsung digunakan sebagai senjata untuk melukai atau menaklukkan Ukraina, serta barang-barang yang dapat berkontribusi pada operasi siber ofensif.

Simak Video 'Penampakan Sisa-sisa Rudal Rusia di Atap Rumah Warga Odessa Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) mengalami kenaikan harga pada November 2024. Hal ini karena meningkatnya permintaan produk pertambangan di pasar dunia.

Kenaikan harga ini memengaruhi Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan BK periode November 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1534 Tahun 2024 pada 29 Oktober 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan BK mengalami kenaikan harga pada periode November 2024 jika dibandingkan dengan periode Oktober 2024," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

"Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan komoditas tersebut di pasar dunia,” ujarnya.

Produk pertambangan dengan kenaikan harga rata-rata pada periode November 2024, yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata USD4.081,31 per WE atau naik sebesar 5,57 persen.

Kemudian harga konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe ≥ 50 persen dan Al2O2 + SiO2 ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata USD43,45 per WE atau naik 6,45 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD845,28 per WE atau naik 2,31 persen.

Serta konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata USD886,18 per WE atau naik 16,59 persen.

HPE produk pertambangan periode November 2024 ditetapkan berdasarkan masukan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait.

Sebelum memberikan usulan tersebut, Kementerian ESDM menghitung data berdasarkan harga dari Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).

Selanjutnya, HPE ditetapkan setelah rapat koordinasi antar instansi terkait yang terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

(Fiki Ariyanti)

Anggur shine muscat yang diimpor dari Thailand bikin geger masyarakat Indonesia. Kabarnya buah itu mengandung senyawa kimia dan pestisida melebihi ambang batas aman.

Kementerian Pertanian buka suara soal hal ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pihaknya bisa membuka opsi untuk pelarangan impor anggur asal Thailand tersebut.

Saat ini pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal kandungan anggur muscat.

"Kita lagi nunggu hasil BPOM untuk pengecekan kalau ada pelanggaran di situ, dan kandungan-kandungan (yang berbahaya) kita akan kaji dan larang. Iya dong. Kita tunggu kajian itu dari BPOM," ungkap Dar ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Ya harus dong, karena berbahaya," kata Sudaryono ketika ditegaskan apakah akan melarang impor anggur muscat bila terbukti memiliki kandungan berbahaya.

Perintah larangan impor sendiri akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Namun, pihaknya akan memberikan rekomendasi pelarangan impor terlebih dahulu ke Kementerian Perdagangan sebagai kementerian teknis.

"Kan kalau bahan pangan selalu dua kementerian, rekomendasi kan dari pertanian, yang punya SPI perintah ekspor impor kan perdagangan. Kita duluan kasih rekomendasi dan dilakukan Kementerian Perdagangan," tegasnya.

Sebelumnya, hasil uji sampel anggur shine muscat impor di Thailand diketahui mengandung antara tujuh dan 18 jenis residu beracun, dan 23 dari 24 sampel melebihi batas legal untuk satu hingga enam jenis bahan kimia beracun. Beberapa bahan kimia tersebut antara lain triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole, dan fludioxonil.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis.

Melansir Infopublik.id, pernyataan tersebut disampaikan oleh Zulhas, sapaan akrabnya, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

“Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp 71 triliun," jelasnya.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2025 mencapai Rp 139,4 triliun. Anggaran ini akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta dana pupuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk satu tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat juga dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16,259 triliun dan anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.

Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk memastikan program swasembada pangan dapat terintegrasi dan terarah, sehingga target swasembada pangan tercapai.

Selain itu, Zulhas juga mengamini adanya alokasi khusus untuk program cetak sawah pada tahun mendatang. Nilainya sebesar Rp 15 triliun.

Target program ini mencakup ekstensifikasi sawah baru seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi 80 ribu ha untuk sawah yang sudah ada.

"Kami alokasikan anggaran ini untuk memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah demi mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Zulhas.

Opsi rencana impor beras 1 juta ton di akhir tahun 2024 dan awal 2025 oleh Kementerian Perdagangan dinilai harus dihitung dengan cermat. Pasalnya, tahun 2024 Indonesia sudah impor 3,5 juta ton beras.

"Boleh saja prediksi dan opsi soal produksi beras nasional, tapi soal impor 1 juta ton beras dari India pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimalkan dulu," papar Anggota Komisi 4 DPR FPKS Riyono Aleg dalam pernyataan persnya, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan catatan BPS, pada 2020 pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,60%. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektare, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan sebesar Rp 5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat.

Di samping itu, produksi beras pada 2020 lalu juga naik 31,33% ketimbang 2019 hanya 31,31%. Meski naik tipis, pemerintah berhasil mengendalikan produksi beras, sehingga kebutuhan masyarakat masih tercukupi dengan baik.

Produksi beras 2022 sebesar 54,75 ton GKG setara 31,54 juta ton beras naik 0,59% dari 2021 sebesar 184.50 ribu ton dengan luas panen 10,54 juta Ha. Pada 2023 turun 2,29% menjadi 53,98 juta GKG setara 31,10 juta ton beras. Kebutan beras nasional tahun 2023 tertinggi sejak 5 tahun terakhir dengan kisaran 22,64 juta ton beras. Data BPS memperkirakan produksi 2024 juga turun di kisaran 52,66 juta GKG setara 30,34 juta ton beras. Turun 1,32 juta ton dibanding 2023.

"Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas 'margin' error yang sebenarnya bisa ditoleransi untuk kebutuhan dalam negeri" tambah Riyono.

Pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief PA berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), diproyeksikan produksi beras sejak Juni sampai September 2024 terus bertumbuh. Estimasi produksi beras di Juni 2,06 juta ton dan meningkat pada bulan Juli menjadi 2,18 juta ton.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton. Angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton.

"Jika mau impor, cek dulu penugasan ke Bulog untuk serap gabah petani 600.000 ton bagaimana realisasinya? Jika belum terpenuhi ya optimalkan dulu gabah petani, jangan beras petani asing" tutup Riyono.

Simak Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau akrab disapa Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tom Lembong bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015-2016 berinisial CS, disebut terlibat dalam perizinan impor gula yang disinyalir merugikan negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyidik kasus tersebut, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup bukti menguatkan adanya tindak pidana korupsi.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengenakkan rompi tersangka dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024). Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi impor gula di tahun 2015.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers pada Selasa (29/10/2024) malam, mengatakan, kasus bermula pada 2015 saat Kementerian Perdagangan yang dipimpin Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah 105.000 ton untuk PT AP, yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

Pemberian izin itu dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun keputusan rapat koordinasi antar-kementerian, yang kala itu menyatakan Indonesia mengalami surplus gula, sehingga seharusnya tidak diperlukan impor.

Adapun Thomas Lembong atau Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan pada 2015-2016 atau periode presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah itu, pada kurun waktu 2016-2019, Tom Lembong ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jokowi saat itu, mengungkapkan alasan menunjuk Tom Lembong menjadi Mendag. Menurut Jokowi, Tom Lembong adalah seorang pelaku lapangan sehingga diharapkan paham terhadap mekanisme yang terjadi di pasar.

“Pak Tom kan pelaku riil, ya kan?" ujar Jokowi membuka penjelasannya, saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, 13 Agustus 2015.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau akrab disapa Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tom Lembong bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015-2016 berinisial CS, disebut terlibat dalam perizinan impor gula yang disinyalir merugikan negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyidik kasus tersebut, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup bukti menguatkan adanya tindak pidana korupsi.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengenakkan rompi tersangka dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024). Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi impor gula di tahun 2015.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers pada Selasa (29/10/2024) malam, mengatakan, kasus bermula pada 2015 saat Kementerian Perdagangan yang dipimpin Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah 105.000 ton untuk PT AP, yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

Pemberian izin itu dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun keputusan rapat koordinasi antar-kementerian, yang kala itu menyatakan Indonesia mengalami surplus gula, sehingga seharusnya tidak diperlukan impor.

Adapun Thomas Lembong atau Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan pada 2015-2016 atau periode presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah itu, pada kurun waktu 2016-2019, Tom Lembong ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jokowi saat itu, mengungkapkan alasan menunjuk Tom Lembong menjadi Mendag. Menurut Jokowi, Tom Lembong adalah seorang pelaku lapangan sehingga diharapkan paham terhadap mekanisme yang terjadi di pasar.

“Pak Tom kan pelaku riil, ya kan?" ujar Jokowi membuka penjelasannya, saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, 13 Agustus 2015.

Beberapa hari usai dilantik, Tom Lembong mengadakan kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, 18 Agustus 2015 silam. Kehadiran Tom di pasar induk tersebut dalam rangka perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-70 RI.

Dalam kesempatan itu, Tom mengucapkan terima kasih kepada para pedagang khususnya di Pasar Induk Kramat Jati. Menurut Tom, para pedagang adalah pejuang yang sesungguhnya di bidang perdagangan.

"Terima kasih, terima kasih. Bapak/Ibu lah pejuang di lapangan. Bukan kami-kami ini yang ada di kantor ber-AC. Harapan kami Bapak/Ibu terus berdagang dan memastikan terus memasok," kata Tom.

Buka keran impor pangan

Saat Tom menjabat Mendag, Indonesia membuka keran impor pangan menjelang bulan puasa 201Tom

Kala itu, Tom mengatakan bahwa pemerintah menjamin petani tetap mendapatkan harga jual pangan yang wajar meski impor sejumlah kebutuhan pokok dilakukan.

"Jadi petani enggak usah khawatir, berapapun yang diimpor, petani dijamin bisa menjual hasilnya ke Bulog atau BUMN yang ditugaskan dengan harga minimum," ujar Tom Lembong di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, 31 Mei 2016.

Pemerintah memanfaatkan harga pokok penjualan (HPP) sehingga harga jual barang dari petani tetap terjaga.

Saat itu, pemerintah sudah memutuskan untuk membuka keran impor daging sapi untuk pasokan selama puasa. Selain itu, pemerintah juga membuka impor gula.

Permintaan Jokowi saat itu agar harga daging sapi harus turun menjadi Rp 80.000 per kilogram.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan penambahan pasokan daging dengan importasi daging sapi," tutur Tom.

Sempat beda pendapat dengan Amran Sulaiman

Semasa menjadi Mendag, Tom Lembong sempat berbeda pendapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lantaran persoalan data stok beras dan daging sapi.

Pada Agustus 2015, Amran mengungkapkan bahwa stok sapi nasional saat itu berjumlah 198.000 ekor dan dianggap cukup untuk tiga hingga empat bulan ke depan.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan di bawah pimpinan Tom Lembong justru berencana mengimpor sapi pada kuartal IV-2015 sebanyak 200.000 hingga 300.000 ekor sapi.

Namun, Amran membantah terjadi “bentrok” antara dirinya dengan Tom Lembong terkait rencana impor sapi tersebut.

"Nah ini, ini bukan bentrok. Ini memang harus dijelaskan (ke publik)," ujar Amran usai konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 20 Agustus 2015.

Menurut Amran, rencana Tom Lembong mengimpor sapi sebanyak 200.000 hingga 300.000 ekor itu ditujukan untuk stok kuartal I-2016. Sebab, sapi yang akan didatangkan adalah sapi bakalan atau sapi yang tidak siap potong, melainkan harus dipelihara terlebih dahulu.

Pangkas pemeriksaan produk ekspor-impor

Saat menjadi Mendag, Tom Lembong juga membuat sejumlah peraturan menteri pedagangan yang akan memangkas sejumlah tahapan pengecekan barang ekspor dan impor.

Pemangkasan alur pemeriksaan itu adalah bagian dari paket kebijakan yang diterbitkan pemerintahan Jokowi untuk menggerakkan perekonomian.

Tom menjelaskan, selama ini setiap importir dan eksportir harus menjalani kewajiban survei berkali-kali. Kewajiban survei itu dilakukan oleh pihak bea cukai hingga kementerian perdagangan.

“Ini kan sebenarnya tidak perlu. Jadi banyak kewajiban-kewajiban terindikasi surveyor dan pemeriksaan ganda yang akan kami cabut," ujar Tom di Bandara Halim Perdanakusuma, 11 September 2015.

Dengan perubahan itu, pengecekan terhadap produk ekspor dan impor hanya dilakukan satu kali.

Saat itu, sejumlah produk yang disasar untuk diterapkan penyederhanaan adalah ekspor kayu, beras, prekursor non farmasi, bahan bakar, dan kelapa sawit. Sementara untuk penyederhanaan pemeriksaan fisik produk impor diterapkan pada impor gula, tekstil dan produk tekstil, bahan baku industri, besi atau baja, dan barang berbasis pendingin.