Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia berpeluang merelaksasi ketentuan rasio free float bagi BUMN ataupun swasta yang berencana menggelar initial public offering (IPO) dengan target dana jumbo.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji batas ideal rasiofree floatatau saham yang dimiliki publik saat penawaran umum saham perdana.

Berdasarkan ketentuan III.2.6.3 Peraturan No. I-A, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun sebelum penawaran umum, sedikitnya memiliki saham free float 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

“Ini yang sedang kami kaji dan didiskusikan oleh OJK. Mungkin ada pengecualian untuk satu signifikan yang besar, dia tidak perlu 10%. Kami lagi hitung,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Iman menuturkan BEI sempat memberikan relaksasi aturan free float kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang sebelumnya berencana menggelar IPO pada 2023 dengan perkiraan target dana sebesar US$2 miliar.

Namun, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu batal melantai karena Kementerian BUMN menilai momentum pasar belum cukup ideal.

“Kami memberikan relaksasi buat PHE untuk [free float] lebih kecil dari 10% kalau kita tahu ­size­-nya besar. Saya rasa itu juga lagi kami lakukan dan sekarang sedang melihat berapa free float yang pas,” ucap Iman.

Sementara itu, dia menyampaikan bahwa hingga akhir tahun ini, belum ada entitas pelat merah yang masuk dalam antrean IPO. Padahal, aksi penawaran umum saham perdana BUMN cukup dinantikan oleh investor.

“Market cap kita didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang likuid. Tentu saja yang paling ditunggu adalah BUMN, di samping perusahaan swasta,” pungkasnya.

Iman pun berharap pemerintahan baru mampu membawa anak perusahaan pelat merah, seperti PHE, PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PTPN yakni PalmCo untuk dapat melantai di Bursa pada 2025.

BUMN TUNDA IPO

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan IPO PalmCo ditunda sembari menunggu kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” kata Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis pada 10 Oktober lalu.

Ghani tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan catatan Bisnis.com Selasa (24/9/2024), dia menuturkan secara prinsip PalmCo siap untuk melantai di BEI.

Di sisi lain, terkait PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan kinerja sebelumnya dipertimbangkan IPO.

Menurutnya, PHE kini sedang difokuskan menggenjot kinerja eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.

“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujar Kartika.

Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.

Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu, membuat perusahaan menunda rencana tersebut.

______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45 dan IDX80 sampai Oktober 2025.

Rencananya evaluasi minimal rasio free float itu bakal diterapkan pada bulan ini yang akan efektif pada November 2024.

P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Rendy Ridwansyah mengatakan keputusan itu diambil setelah self regulatory organization (SRO) pasar modal itu mempelajari dinamika pasar terkini.

“Mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float,” kata Rendy lewat keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, BEI sejak awal tahun ini tengah berupaya untuk menyesuaikan kembali beberapa indeks saham.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai salah satu upaya BEI untuk senantiasa mengikuti perkembangan pasar modal dan memenuhi kebutuhan indeks yang lebih relevan dengan dinamika pasar saat ini.

Berdasarkan Pengumuman BEI nomor Peng-00058/BEI.POP/03-2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penyesuaian Kriteria Evaluasi Indeks IDX30, LQ45 dan IDX80, penyesuaian dilakukan terhadap Indeks IDX80, LQ45, dan IDX30.

Penyesuaian dilakukan atas 2 ketentuan, yaitu terkait periode evaluasi dan kriteria universe dari indeks-indeks tersebut. Pertama, evaluasi mayor yang sebelumnya hanya dilakukan 2 kali pada bulan Januari dan Juli dengan periode efektif bulan Februari dan Agustus akan dilakukan menjadi sebanyak 4 kali pada Januari, April, Juli, dan Oktober.

Kedua, kriteria universe Indeks IDX80. Sebelum dilakukan penyesuaian, kriteria universe untuk Indeks IDX80 yaitu saham-saham konstituen Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sudah tercatat lebih dari 6 bulan dan merupakan 150 saham dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler selama 12 bulan terakhir.

Sesudah penyesuaian ini, terdapat penambahan kriteria universe Indeks IDX80, yaitu tidak pernah disuspensi dan selalu ditransaksikan setiap hari dalam 6 bulan terakhir, memiliki kapitalisasi pasar free float di atas batasan yang ditentukan oleh BEI, serta memiliki minimum rasio free float sebesar 10%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji kemungkinan revisi atas ketentuan free float atau jumlah saham yang beredar di pasar reguler selepas polemik PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) di Indeks Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russel.

Direktur Penilaian Perusahaan Tercatat I Gede Nyoman Yetna mengatakan lembagannya saat ini tengah melakukan pendalaman terkait dengan inisiatif penyesuan aturan free float tersebut.

“Salah satu hal yang kami pertimbangkan adalah terkait kriteria kepemilikan saham yang diperhitungkan sebagai free float saat pencatatan perdana, di mana kami ingin memfokuskan pada jumlah saham yang ditawarkan kepada publik,” kata Nyoman kepada wartawan lewat pesan tertulis dikutip Selasa (24/9/2024).

Kemungkinan revisi itu, kata Nyoman, bakal dituangkan dalam rancangan perubahan peraturan anyar baru nantinya ihwal saham yang beredar di pasar reguler.

Menurut dia, BEI senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan atas peraturan bursa mengikuti dinamika yang ada di tengah pasar, termasuk persoalan BREN di FTSE Russel.

“Agar tetap relevan terhadap kondisi terkini dalam dinamika pasar modal dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan investor, peningkatan kualitas perusahaan tercatat dan daya tarik dan best practice di antara bursa global lainnya,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, FTSE Russel mengeluarkan emiten milik Prajogo Pangestu, BREN dari indeks FTSE Global Equity Indonesia.

Keputusan itu disampaikan FTSE lewat pengumuman resmi yang disampaikan pada Kamis (19/9/2024).

“Barito Renewables Energy (Indonesia, BR2QH03, Large Cap addition), merupakan tambahan untuk seri Indeks FTSE Global All Cap dan indeks terkait, akan dihapus dari indeks FTSE Russell,” tulis FTSE lewat keterangan resmi, dikutip Jumat (20/9/2024).

FTSE beralasan BREN tidak memenuhi aturan ihwal ketentuan free float atau jumlah saham yang beredar di pasar reguler yang tertuang dalam aturan high shareholder concentration yang diamanatkan FTSE.

“Hal ini disebabkan oleh empat pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang beredar di Barito Renewables Energy,” tulis FTSE dalam keterangannya.

Sementara itu, Direktur & Corporate Secretary BREN Merly mengatakan, saat ini sebagian besar saham BREN dikuasai empat pemegang saham utama yakni PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), Green Era Energy Pte Ltd (GE), Jupiter Tiger Holdings, dan Prime Hill Funds.

Dia menjelaskan bahwa kehadiran empat pemegang saham itu sudah ada sejak penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

"Pada saat IPO, kepemilikan saham oleh empat pemegang saham tersebut adalah sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Pernyataan Pendaftaran, prospektus dan dokumen lainnya untuk keperluan IPO," katanya lewat keterbukaan informasi, Senin (23/9/2024).

Namun, Merly menjelaskan ada perubahan persentase kepemilikan saham BREN pada empat pemegang saham tersebut. Saat IPO keempatnya memiliki 97% saham BREN, namun terjadi perubahan, kini tercatat 95,97%.

"Pada saat IPO, komposisi kepemilikan saham oleh empat pemegang saham tersebut adalah 97%, dan sampai hari ini telah terjadi perubahan," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kepemilikan saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan Green Era Energy Pte Ltd (GE), masing-masing 64,6% dan 23,6%, tidak ada perubahan.

Sementara untuk Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Funds, terjadi perubahan bahwa kedua entitas ini masing-masing menggenggam saham 3,94% dan 3,76%.

Menurutnya, status pengendalian dan afiliasi keempat pemegang saham telah disampaikan pada saat IPO.

Ketentuan Aturan Free Float

Sebagai infromasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan 7,5% dari jumlah saham tercatat sejak 21 Desember 2023.

Kewajiban free float 7,5% tertuang dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan No. I-A).

Berdasarkan beleid tersebut, Perusahaan Tercatat atau emiten harus memenuhi persyaratan minimum free float dan jumlah pemegang saham.

Mengacu pada ketentuan V.1. dari Peraturan No. I-A, persyaratan tersebut, yaitu pertama, jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Kedua jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID [single investor identification].

Saham free float juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, anggota dewan komisaris atau direksi, dan bukanlah saham hasil buyback atau saham treasure.

Dalam regulasi tersebut, perusahaan dapat tetap tercatat di bursa jika memenuhi kriteria tersebut paling lambat dua tahun sejak aturan berlaku.

Namun, Peraturan Nomor I-A juga memungkinkan emiten untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkaji ulang aturan batas minimal saham beredar di publik (free float) terutama saat perusahaan menggelar initial public offering (IPO) dan pencatatan perdana (listing).

Evaluasi BEI ini merespons penghapusan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dari konstituen indeks FTSE Russell yang telah menimbulkan polemik di pasar dan membuat IHSG ambruk.

Direktur Penilaian Perusahaaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa BEI tengah mempertimbangkan perubahan aturan free float saat pencatatan perdana. "Fokus kami pada jumlah saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik,” jelasnya Selasa (24/9/2024).

Dirinya melanjutkan, perubahan tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan baru, dan BEI akan meminta masukan dari publik.

Kegagalan BREN masuk Indeks FTSE kategori large cap pada September ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada Juni, BREN juga gagal masuk indeks tersebut akibat tersangkut papan pemantauan khusus alias full call auction (FCA).

Penyebab utama batalnya BREN masuk indeks FTSE lantaran mayoritas atau 97% sahamnya dianggap dikuasai empat pemegang saham utama, termasuk pengendali dan asosiasinya.

Buntutnya, saham BREN mengalami Auto Reject Bawah (ARB) selama dua hari berturut-turut. Selama dua hari berturut-turut itu, IHSG merosot dan gagal mencapai level psikologis 8.000, akibat beban berat yang ditimbulkan BREN.

BEI pun bergegas mengkaji ulang untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Perubahan aturan free float diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih transparan dan likuid, serta melindungi kepentingan para investor.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum, PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI) akan melakukan stock split atau pemecahan nilai saham dengan rasio 1:10 dari nominal Rp500 menjadi Rp50 per saham.

Manajemen Lippo General Insurance mengungkapkan tujuan utama perseroan melakukan stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan untuk memenuhi ketentuan free float sesuai peraturan Nomor I-A Bursa Efek Indonesia.

"Alasan dan tujuan Perseroan melaksanakan stock split adalah meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi ketentuan saham free float," kata manajemen dalam keterbukaan infromasi, dikutip Selasa (16/7/2024).

Manajemen juga menegaskan dilakukannya stock split akan menyebabkan harga saham LPGI menjadi lebih terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perseroan.

Sebagai informasi, jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum stock split adalah sebanyak 300 juta saham nantinya jika sudah melaksanakan stock split akan bertambah menjadi 3 miliar saham.

Untuk memuluskan rencana stock split tersebut, manajemen LPGI akan meminta persetujuan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Agustus 2024 mendatang.

Jika aksi korporasi tersebut direstui pemegang saham, maka pengumuman stock split dilakukan pada 10 September 2024. Sementara itu, tanggal akhir perdagangan saham dengan nominal lama pada 13 September 2024.

Selanjutnya, perdagangan saham dengan nominal baru di pasar regular dan pasar negosiasi pada 17 September 2024. Sedangkan perdagangan saham di pasar tunai dimulai pada 19 September 2024.

Manajemen LPGI juga menegaskan, belum memiliki agenda /aksi korporasi dalam jangka waktu 6 bulan setelah pemecahan saham (stock split).

Sementara itu, pada perdagangan hari ini, Selasa (16/7/2024) pukul 09.43, saham LPGI terpantau melesat 16,33% menuju level Rp3.490 per saham. Secara year-to-date (ytd), saham LPGI telah terkoreksi 13,83%. Kapitalisasi pasar tercatat tembus Rp1,05 triliun.

Ketentuan Aturan Free Float

Sebagai infromasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan 7,5% dari jumlah saham tercatat pada 21 Desember 2023.

Saham free float merupakan saham yang dapat diperdagangkan di bursa dan dimiliki oleh investor kurang dari 5%.

Saham free float juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, anggota dewan komisaris atau direksi, dan bukanlah saham hasil buyback atau saham treasure.

Dalam regulasi tersebut, perusahaan dapat tetap tercatat di bursa jika memenuhi kriteria tersebut paling lambat dua tahun sejak aturan berlaku.

Namun, Peraturan Nomor I-A juga memungkinkan emiten untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.