JAKARTA, investor.id – PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjawab tudingan soal penghapusan saham perseroan dari daftar konstituen indeks pasar saham global, FTSE Russell, akibat tidak terpenuhinya ketentuan free float.

Direktur BREN, Merly, menjelaskan penghapusan tersebut lebih disebabkan adanya konsentrasi kepemilikan saham BREN oleh empat pemegang saham sebagaimana yang dipublikasikan dalam pengumuman resmi FTSE Russell.

Empat pemegang saham BREN yang dinilai sebagai pihak “high shareholder concentration” adalah PT Barito Pacific Tbk (64,666%), Green Era Energy Pte. Ltd. (23,603%), Jupiter Tiger Holdings (4,365%), dan Prime Hill Funds (4,365%).

FTSE Russell dalam pernyataan resminya (19/9/2024) mengumumkan, keempat pemegang saham tersebut mengendalikan 97% dari total saham BREN. Atas dasar itu, FTSE pun menghapus BREN secara efektif dari konstituennya pada 25 September 2024.

“Jadi, bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan mengenai free float. Mungkin, itu yang ingin kami garis bawahi terlebih dahulu,” ucap Merly dalam paparan publik, Kamis (24/10/2024).

Merly menuturkan, FTSE Russell sempat memasukkan BREN sebagai konstituen sebanyak dua kali. Pertama, pada 24 Mei 2024 yang kemudian dibatalkan pada 4 Juni 2024. Kedua, pada 23 Agustus 2024 yang lalu dibatalkan pada 19 September 2024.

“Kami sampaikan, sesuai dengan laporan bulanan sesuai apa yang sudah datanya kami miliki saat ini, tidak terjadi perubahan material terhadap empat pemegang saham BREN,” beber dia.

Ihwal saham free float, Merly yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris perusahaan BREN menyebut, pada saat menggelar IPO, jumlah saham free float BREN sebanyak 15.694.413.334 saham atau setara 11,73%.

“Hal ini sudah kami sampaikan pada saat proses IPO kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga kami bisa mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk BREN dapat menerbitkan saham perdana di Oktober 2023,” paparnya.

Dengan status BREN yang kini menjadi perusahaan publik, Merly menegaskan, perseroan senantiasa menerapkan good corporate governance (GCG) dan akan memenuhi ketentuan ataupun kewajiban terhadap saham free float dan pelaporan pemegang saham yang sudah dilakukan berkala di setiap laporan bulanan.

Termasuk, lanjut Merly, pelaporan bulanan mengenai pembelian saham oleh Prajogo Pangestu selaku beneficial owner BREN. Ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bursa dan OJK.

Pemeriksaan OJK

Menyangkut adanya pemeriksaan OJK ataupun BEI, Merly kembali menekankan, BREN senantiasa menerapkan GCG dan menghormati segala upaya regulator untuk memastikan transaksi di pasar modal dapat berjalan optimal.

“Sebagai perusahaan publik, kami juga akan mengikuti regulasi di pasar modal untuk mendukung terciptanya pasar modal yang selalu bertumbuh dan maju,” tutup Merly.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi,tengah memeriksa secara mendalam transaksi perdagangan saham BREN. Pemeriksaan itu menyusul adanya potensi manipulasi pasar.

Bilamana manipulasi itu benar terjadi, kata dia, maka OJK akan menindak secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “OJK juga melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham,” jelas Inarno.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BALI. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menargetkan rasio freefloat perusahaan mencapai 20% hingga 25% di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini, rasio free float saham BRIS masih berada di angka 9,91%, meskipun perusahaan sudah tercatat dalam indeks LQ45 dan IDX80.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi, menyampaikan optimisme perusahaan dalam mencapai target tersebut.

"Jadi kalau freefloat kita naik dari 10%, katakan ke 20% atau 25%, harga saham itu akan naik. Jadi, mungkin saja kita bisa masuk ke lima besar market cap,” ujarnya saat konferensi pers Communication Summit 2024 di Bali, Jumat (18/10).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya memperpanjang penerapan rasio free float 10% bagi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Penerapan ini akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif mulai hari bursa pertama November 2025. Langkah ini diambil agar emiten memiliki lebih banyak waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, pada perdagangan Senin (21/10) pukul 14.30 WIB, saham BRIS tercatat tumbuh 76,44% secara tahunan (year to date/ytd), dengan harga mencapai Rp 3.070 per saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan penelaahan terkait aturan saham minimal yang dapat diperdagangkan publik atau free float, khususnya bagi perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan, pihaknya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendiskusikan besaran yang ideal untuk ketentuan free float bagi perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO).

"Kami sedang berdiskusi dengan OJK terkait aturan free float. Karena ini kan chicken and egg juga, lah. Kami bicara itu bukan IPO size, yang 10 persen itu free float-nya," ujarnya saat ditemui di Press Room Bursa Efek Indonesia, Kamis (17/10/2024).

Iman menjelaskan, BEI sebelumnya pernah berencana memberikan relaksasi free float pada IPO PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dengan mempertimbangkan ukuran IPO PHE yang besar. Saat ini, aturan free float yang berlaku adalah sebesar 10 persen.

"Kami memberikan relaksasi buat PHE untuk lebih kecil dari 10 persen kalau kita tahu size-nya besar. Saya rasa itu juga kami lagi lakukan. Kami sekarang sedang melihat berapa sih free float yang pas," kata Iman.

Lebih lanjut, Iman menambahkan bahwa saat ini investor asing lebih memperhatikan kedalaman pasar. Namun, aturan free float yang berlaku di bursa saham Indonesia dinilai masih kurang.

Sebagai perbandingan, aturan free float di pasar saham India telah mencapai 25 persen, sementara Singapura memiliki aturan free float 12,5 persen.

"Kalau saya naikin dari 10 persen, di Singapura 12,5 persen. Nanti (calon emiten) listing-nya di Singapura. Jadi ini yang kita diskusikan dengan OJK. Tapi mungkin ada exception untuk satu (perusahaan) yang signifikan besar, dia tidak perlu 10 persen. Kita lagi ngitung, tapi berapa? Apakah cukup market cap atau IPO size Rp 10 triliun. Itu masih kami diskusikan," tutup Iman.

Sebelumnya, BEI juga memutuskan untuk memperpanjang waktu pemenuhan rasio free float oleh perusahaan yang melantai di bursa saham.

Aturan free float mengacu pada ketentuan yang mengatur jumlah saham yang beredar di pasar reguler, bertujuan untuk menghitung saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik, bukan saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasi perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi, BEI mengumumkan keputusan untuk memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float 10 persen untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Awalnya, pemenuhan ini dijadwalkan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2024, dengan aturan efektif pada hari bursa pertama November 2024.

Namun, pemenuhan aturan ini kini mundur ke tahun depan, dengan evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia berpeluang merelaksasi ketentuan rasio free float bagi BUMN ataupun swasta yang berencana menggelar initial public offering (IPO) dengan target dana jumbo.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji batas ideal rasiofree floatatau saham yang dimiliki publik saat penawaran umum saham perdana.

Berdasarkan ketentuan III.2.6.3 Peraturan No. I-A, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun sebelum penawaran umum, sedikitnya memiliki saham free float 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

“Ini yang sedang kami kaji dan didiskusikan oleh OJK. Mungkin ada pengecualian untuk satu signifikan yang besar, dia tidak perlu 10%. Kami lagi hitung,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Iman menuturkan BEI sempat memberikan relaksasi aturan free float kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang sebelumnya berencana menggelar IPO pada 2023 dengan perkiraan target dana sebesar US$2 miliar.

Namun, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu batal melantai karena Kementerian BUMN menilai momentum pasar belum cukup ideal.

“Kami memberikan relaksasi buat PHE untuk [free float] lebih kecil dari 10% kalau kita tahu ­size­-nya besar. Saya rasa itu juga lagi kami lakukan dan sekarang sedang melihat berapa free float yang pas,” ucap Iman.

Sementara itu, dia menyampaikan bahwa hingga akhir tahun ini, belum ada entitas pelat merah yang masuk dalam antrean IPO. Padahal, aksi penawaran umum saham perdana BUMN cukup dinantikan oleh investor.

“Market cap kita didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang likuid. Tentu saja yang paling ditunggu adalah BUMN, di samping perusahaan swasta,” pungkasnya.

Iman pun berharap pemerintahan baru mampu membawa anak perusahaan pelat merah, seperti PHE, PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PTPN yakni PalmCo untuk dapat melantai di Bursa pada 2025.

BUMN TUNDA IPO

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan IPO PalmCo ditunda sembari menunggu kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” kata Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis pada 10 Oktober lalu.

Ghani tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan catatan Bisnis.com Selasa (24/9/2024), dia menuturkan secara prinsip PalmCo siap untuk melantai di BEI.

Di sisi lain, terkait PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan kinerja sebelumnya dipertimbangkan IPO.

Menurutnya, PHE kini sedang difokuskan menggenjot kinerja eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.

“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujar Kartika.

Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.

Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu, membuat perusahaan menunda rencana tersebut.

______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang waktu untuk pemenuhan rasio free float atau saham beredar di publik oleh perusahaan tercatat.

Semula, pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2024 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2024.

Dalam keterbukaan informasi tertanggal 11 Oktober 2024, BEI memundurkan waktu pemenuhan pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025.

“Mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 menjadi akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, pengunduran waktu tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para emiten untuk memenuhi rasio free float sebesar 10%.

“Ketentuan persyaratan pencatatan saat ini adalah 7,5%,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (14/11).

Menurut Jeffrey, BEI juga sudah menyiapkan strategi agar saham free float yang dilepas para emiten bisa terserap dengan maksimal oleh pasar.

“Dengan adanya liquidity provider saham, nanti diharap bisa membantu,” ungkapnya.

Dalam catatan Kontan.co.id, BEI memang sudah mengungkapkan rencana untuk meningkatkan ketentuan free float saham. Rasio free float saham emiten yang saat ini ada di 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Rencana perubahan ini bertujuan untuk memperhitungkan hanya saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik dan bukan saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasi perusahaan.

Nantinya akan ada dua peraturan BEI yang direvisi. Pertama, Peraturan Nomor I-A mengatur tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Kedua, Peraturan I-V menyangkut ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di Papan Akselerasi.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk memperpanjang waktu untuk pemenuhan rasio free float 10% oleh perusahaan tercatat.

Melansir pengumuman dalam keterbukaan informasi tertanggal 11 Oktober 2024, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Semula, pemenuhan ini akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2024 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2024.

Setelah pengumuman, BEI memundurkan waktu pemenuhan pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025.

“Merujuk pada Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00058/BEI.POP/03- 2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penyesuaian Kriteria Evaluasi Indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, serta mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 menjadi akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, pengunduran waktu tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para emiten untuk memenuhi rasio free float sebesar 10%.

“Ketentuan persyaratan pencatatan saat ini adalah 7,5%,” ujarnya kepada Kontan, Senin (14/11).

Menurut Jeffrey, Bursa juga sudah menyiapkan strategi agar saham free float yang dilepas para emiten bisa terserap dengan maksimal oleh pasar.

“Dengan adanya Liquidity Provider Saham, nanti diharap bisa membantu,” ungkapnya.

Dalam catatan Kontan.co.id, BEI memang sudah mengungkapkan rencana untuk meningkatkan ketentuan free float saham. Rasio free float saham emiten yang saat ini ada di 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Rencana perubahan ini bertujuan untuk memperhitungkan hanya saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik dan bukan saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasi perusahaan.

Nantinya akan ada dua peraturan BEI yang direvisi. Pertama, Peraturan Nomor I-A mengatur tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Kedua, Peraturan I-V menyangkut Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di Papan Akselerasi.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, memang sebaiknya pemenuhan rasio free float oleh perusahaan tercatat ditunda. Sebab, batas minimal saat ini sebesar 7,5% untuk saham emiten big caps jumlahnya relatif sudah besar.

Jika batas minimal free float dinaikkan tiba-tiba menjadi 10%, dikhawatirkan menjadi berat bagi para emiten big caps, karena kapasitas dan transaksi harian di Bursa masih belum besar.

Sementara, untuk emiten small cap, kenaikan batas minimal free float kemungkinan belum menjadi masalah besar.

“Jadi ada dampak signifikan antara batas minimal free float dan harga saham untuk emiten big caps jika dipaksakan diterapkan, tetapi tidak begitu ada dampak signifikan untuk emiten small cap,” ujarnya kepada Kontan, Senin (14/10).

Dari konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, saat ini setidaknya ada tiga emiten yang belum memenuhi batas minimal free float yang baru di 10%.

Yaitu, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) yang saham free float ada di 9,67%, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) di 9,9%, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) di 7,44%.

Dari tiga emiten tersebut, yang masih jauh di bawah 10% hanya BNGA. Sementara, saham free float BRIS dan SRTG sudah hampir 10%.

“Ke depannya, kinerja SRTG masih berpotensi untuk naik, karena harga sahamnya masih jauh di bawah nilai bukunya,” paparnya.

Terkait strategi Liquidity Provider Saham untuk memastikan penyerapan saham free float, Budi menilai, saat ini belum ada Anggota Bursa (AB) yang bersedia untuk menjadi Liquidity Provider atau market maker.

Asal tahu saja, yang bisa menjadi Liquidity Provider adalah AB, emiten, investor besar institusi, dan pemegang saham pengendali (PSP).

“Jangankan untuk emiten besar yang perlu modal besar, untuk emiten small cap mungkin juga tidak ada. Sebab, belum jelas manfaat dan untungnya buat AB,” paparnya.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani melihat, kenaikan free float saham bisa meningkatkan likuiditas saham yang ada di Bursa. Sebab, jumlah saham yang beredar meningkat dan jadi lebih mudah untuk diperjualbelikan.

“Namun, ketentuan free float saham minimal 10% ini tidak memiliki pengaruh sama sekali ke pergerakan indeks maupun kinerja sahamnya,” ujarnya kepada Kontan, Senin (14/10).

Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai, jika emiten tak memenuhi free float karena alasan bahwa pemegang saham pengendali belum siap menjual kepemilikannya, hal tersebut mencerminkan bahwa emiten secara tidak langsung memiliki fundamental saham yang dinilai sang pemegang saham cukup baik.

“Secara tidak langsung itu menggambarkan bahwa prospek dan fundamental saham terbilang cukup bagus, jadi wajar tidak siap ketika harus menjual saham yang mereka tahu seperti apa fundamentalnya,” ujarnya kepada Kontan, Senin (14/10).

Meskipun begitu, syarat free float para emiten di Bursa tetap harus dipenuhi. Untuk memenuhi hal tersebut, emiten bisa melakukan penerbitan saham baru, menjual saham miliki PSP ke publik, atau lewat program Employee Stock Option Plan (ESOP).

Sebab, jika ketentuan free float saham tidak dipenuhi, saham tersebut bisa didepak dari indeks. Alhasil, para manajer investasi yang menggunakan indeks tersebut sebagai benchmark mau tidak mau akan melakukan kocok ulang (rebalancing) portofolio dengan menjual saham emiten yang didepak dan membeli emiten yang masuk.

“Kinerja SRTG, BRIS, dan BNGA masih menarik untuk dilirik investor. Tetapi yang paling menarik adalah BNGA, karena selain kinerja tumbuh, secara valuasi juga tergolong undervalued dan menghasilkan dividend yield yang cukup tinggi,” ungkapnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan perpanjangan waktu untuk pemenuhan rasio free float oleh perusahaan tercatat.

Melansir pengumuman dalam keterbukaan informasi tertanggal 11 Oktober 2024, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Semula, pemenuhan ini akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2024 dan efektif pada hari pertama perdagangan bursa efek di bulan November 2024.

Setelah pengumuman, BEI memundurkan waktu pemenuhan pada evaluasi indeks menjadi Oktober 2025 dan efektif pada hari pertama perdagangan bursa di bulan November 2025.

“Merujuk pada Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00058/BEI.POP/03- 2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penyesuaian Kriteria Evaluasi Indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, serta mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 menjadi akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, pengunduran waktu tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para emiten untuk memenuhi rasio free float sebesar 10%.

“Ketentuan persyaratan pencatatan saat ini adalah 7,5%,” ujarnya kepada Kontan, Senin (14/11).

Menurut Jeffrey, otoritas bursa juga sudah menyiapkan strategi agar saham free float yang dilepas para emiten bisa terserap dengan maksimal oleh pasar.

“Dengan adanya Liquidity Provider Saham, nanti diharap bisa membantu,” ungkapnya.

Dalam catatan Kontan.co.id, BEI memang sudah mengungkapkan rencana untuk meningkatkan ketentuan free float saham. Rasio free float saham emiten yang saat ini ada di 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Rencana perubahan ini bertujuan untuk memperhitungkan hanya saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik dan bukan saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasi perusahaan.

Nantinya akan ada dua peraturan BEI yang direvisi. Pertama, Peraturan Nomor I-A mengatur tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Kedua, Peraturan I-V menyangkut Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di Papan Akselerasi.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang waktu pemenuhan rasio free float oleh perusahaan tercatat atau emiten.

Melansir pengumuman dalam keterbukaan informasi tertanggal 11 Oktober 2024, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80.

Semula, pemenuhan ini akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2024 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2024.

Setelah pengumuman, BEI memundurkan waktu pemenuhan pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025.

“Merujuk pada Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00058/BEI.POP/03- 2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penyesuaian Kriteria Evaluasi Indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, serta mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float, BEI memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 menjadi akan berlaku pada evaluasi indeks Oktober 2025 dan efektif pada hari bursa pertama bulan November 2025,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut.

Sebelumnya, BEI memang sudah mengungkapkan rencana untuk meningkatkan ketentuan free float saham. Rasio free float saham emiten yang saat ini ada di 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Rencana perubahan ini bertujuan untuk memperhitungkan hanya saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik dan bukan saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasi perusahaan.

Nantinya akan ada dua peraturan BEI yang direvisi. Pertama, Peraturan Nomor I-A mengatur tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Kedua, Peraturan I-V menyangkut Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di Papan Akselerasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang waktu pemenuhan minimum rasio free float sebesar 10% untuk evaluasi konstituen indeks IDX30, LQ45 dan IDX80 sampai Oktober 2025.

Rencananya evaluasi minimal rasio free float itu bakal diterapkan pada bulan ini yang akan efektif pada November 2024.

P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Rendy Ridwansyah mengatakan keputusan itu diambil setelah self regulatory organization (SRO) pasar modal itu mempelajari dinamika pasar terkini.

“Mempertimbangkan dinamika pasar terkini serta memberi kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk memenuhi ketentuan minimum rasio free float,” kata Rendy lewat keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, BEI sejak awal tahun ini tengah berupaya untuk menyesuaikan kembali beberapa indeks saham.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai salah satu upaya BEI untuk senantiasa mengikuti perkembangan pasar modal dan memenuhi kebutuhan indeks yang lebih relevan dengan dinamika pasar saat ini.

Berdasarkan Pengumuman BEI nomor Peng-00058/BEI.POP/03-2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penyesuaian Kriteria Evaluasi Indeks IDX30, LQ45 dan IDX80, penyesuaian dilakukan terhadap Indeks IDX80, LQ45, dan IDX30.

Penyesuaian dilakukan atas 2 ketentuan, yaitu terkait periode evaluasi dan kriteria universe dari indeks-indeks tersebut. Pertama, evaluasi mayor yang sebelumnya hanya dilakukan 2 kali pada bulan Januari dan Juli dengan periode efektif bulan Februari dan Agustus akan dilakukan menjadi sebanyak 4 kali pada Januari, April, Juli, dan Oktober.

Kedua, kriteria universe Indeks IDX80. Sebelum dilakukan penyesuaian, kriteria universe untuk Indeks IDX80 yaitu saham-saham konstituen Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sudah tercatat lebih dari 6 bulan dan merupakan 150 saham dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler selama 12 bulan terakhir.

Sesudah penyesuaian ini, terdapat penambahan kriteria universe Indeks IDX80, yaitu tidak pernah disuspensi dan selalu ditransaksikan setiap hari dalam 6 bulan terakhir, memiliki kapitalisasi pasar free float di atas batasan yang ditentukan oleh BEI, serta memiliki minimum rasio free float sebesar 10%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock Inc., kembali mengutak-atik kepemilikan saham BREN pada periode berjalan Oktober 2024.

Berdasarkan data Bloomberg Jumat (11/10/2024), BlackRock menjadi pemegang saham terbesar keempat PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) setelah Prajogo Pangestu.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memeriksa adanya indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar di saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, praktik perdagangan semu atau manipulasi pasar saham memang dilarang secara tegas. Bab XI menjelaskan berbagai larangan kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading).

Pada Pasal 91 disebutkan setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa.

Kemudian, Pasal 92 menjelaskan setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Selain itu, dalam Pasal 93 tertulis bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di Bursa.

Ketentuan tersebut melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di Bursa karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Pelanggaran atas aturan itu terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan manipulasi pasar yang biasanya dikhawatirkan merugikan investor adalah pump and dump.

Adapun, manipulasi pasar sendiri bisa terjadi dalam berbagai cara, seperti aksi yang dilakukan insider perusahaan, pengungkapan informasi palsu maupun rumor, hingga hadirnya pemain besar atau bandar yang secara konstan membeli dan menjual saham yang sama dalam jumlah besar.

Kasus Asabri & Jiwasraya

Kasus manipulasi pasar yang pernah terjadi di pasar modal Indonesia salah satunya korupsi dana pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan total kerugian mencapai Rp39 triliun. Pelaku melakukan manipulasi transaksi sejumlah saham untuk keuntungan sendiri.

"Kasus tersebut telah merugikan banyak investor terutama investor institusi BUMN," ujar Budi kepada Bisnis pada Kamis (10/10/2024).

Meski begitu, Budi menilai manipulasi pasar saham tidak terjadi di BREN dan CUAN. Pengendali kedua saham itu yakni konglomerat Prajogo Pangestu dinilai tidak akan menjual sahamnya dan tidak akan dump, malah terus membeli atau buyback saham-sahamnya apabila dihargai rendah oleh publik.

Terlebih, faktor penggerak paling kuat pergerakan saham seperti BREN adalah saat masuk indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan lainnya. Selain itu, pergerakan harga saham BREN didorong oleh sentimen semakin dihargainya sektor enegeri baru terbarukan (EBT).

"Prajogo Pangestu [pengendali BREN dan CUAN] pun hingga saat ini berkepentingan untuk menjaga harga sahamnya agar tidak merugikan investor," ujar Budi.

Sebagaimana diketahui, OJK tengah melakukan upaya pemeriksaan atas adanya indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar di saham BREN dan CUAN. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara mengatakan pemeriksaan sedang dilakukan dari berbagai aspek.

"[Pemeriksaan] sudah beberapa Minggu ini dilakukan," ujarnya setelah acara The 10th IFA International Conference pada Rabu (9/10/2024) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, pemeriksaan yang dijalankan oleh OJK menyasar pada berbagai pola dan periode transaksi. "Ada periode-periodenya. Kita cek," tutur Aditya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan setiap temuan atas pemeriksaan transaksi perdagangan saham CUAN dan BREN akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham dimaksud.

Adapun, BREN dan CUAN memang telah mencatatkan lonjakan harga saham sejak melantai di Bursa atau mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada tahun lalu.

BREN mencatatkan harga saham IPO sebesar Rp780 per lembar. Lalu, harga saham BREN melonjak dan mencatatkan nilai tertinggi pada bulan lalu di level Rp12.100. Artinya, harga saham BREN melonjak 1.451%.

Sementara CUAN mencatatkan harga saham IPO di level Rp220 per lembar. Harga saham CUAN juga melonjak ke level tertinggi yakni Rp13.750. Artinya, harga saham CUAN melonjak 6.150%.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan upaya pemeriksaan atas adanya indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar di saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara mengatakan pemeriksaan sedang dilakukan dari berbagai aspek. "[Pemeriksaan] sudah beberapa Minggu ini dilakukan," ujarnya setelah acara The 10th IFA International Conference pada Rabu (9/10/2024) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, pemeriksaan yang dijalankan oleh OJK menyasar pada berbagai pola dan periode transaksi. "Ada periode-periodenya. Kita cek," tutur Aditya.

Namun, Aditya belum bisa memastikan kapan hasil pemeriksaan atas transaksi perdagangan dua emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu itu rampung.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan setiap temuan atas pemeriksaan transaksi perdagangan saham CUAN dan BREN akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham dimaksud.

Adapun, BREN dan CUAN memang telah mencatatkan lonjakan harga saham sejak melantai di Bursa atau mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada tahun lalu.

BREN mencatatkan harga saham IPO sebesar Rp780 per lembar. Lalu, harga saham BREN melonjak dan mencatatkan nilai tertinggi pada bulan lalu di level Rp12.100. Artinya, harga saham BREN melonjak 1.451%.

Pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (3/10/2024), harga saham BREN menguat tipis 0,37% ke level Rp6.775. Harga saham BREN turun 3,58% dalam sepekan dan turun 41,52% dalam sebulan.

Kinerja jeblok BREN baru-baru ini terjadi seiring dengan pengumuman FTSE Russel pada bulan lalu yang menyampaikan notifikasi penghapusan saham BREN dari indeks FTSE Russell.

FTSE Russel menjabarkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap saham BREN dari sisi panduan 'Free Float Restrictions' atau restriksi batas minimal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Kajian itu didasarkan pada 'FTSE Russell Recalculation Policy and Guidelines' untuk menghindari konsentrasi tinggi pemegang saham tertentu dalam saham yang masuk dalam konstituen indeks FTSE.

Hasilnya, BREN dinilai tidak sesuai dengan panduan 'Free Float Restrictions' yang disusun FTSE karena empat pemegang saham pengendali menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan oleh Barito Renewables Energy.

Sementara CUAN mencatatkan harga saham IPO di level Rp220 per lembar. Harga saham CUAN juga melonjak ke level tertinggi yakni Rp13.750. Artinya, harga saham CUAN melonjak 6.150%.

Kini, harga saham CUAN turun 0,7% ke level Rp7.075 per lembar pada perdagangan sesi pertama hari ini. Harga saham CUAN turun 5,03% dalam sepekan dan turun 22,25% dalam sebulan perdagangan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.