Jakarta: Memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman merupakan dambaan setiap orang, termasuk ketersediaan fasilitas parkir yang layak. Salah satu jenis tempat tinggal yang kini banyak diminati adalah apartemen.

Selain lokasinya yang strategis, apartemen juga dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai, termasuk basement. Penggunaan basement sebagai area parkir memiliki aturan tersendiri yang perlu diperhatikan oleh penghuni apartemen.

Aturan ini bertujuan untuk mengatur ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan dalam penggunaan fasilitas parkir. Berikut ini beberapa aturan parkir di Basement Apartemen yang wajib kamu ketahui dikutip dari beberapa sumber.

Aturan parkir basement apartemen

Aturan parkir di apartemen. Foto: Freepik
Aturan parkir basement apartemen di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Berikut ini beberapa aturan parkir di basement apartemen:

1. Rasio parkir

Kementerian PUPR menyatakan rasio parkir yang ideal adalah 1:1, yang artinya setiap unit apartemen berhak atas satu slot parkir. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada luas bangunan. Misalnya:

• Luas lebih dari 150 meter persegi, satu unit apartemen mendapat satu spot parkir
• Luas 50- 150 meter persegi, dua unit apartemen berbagi satu tempat parkir
• Luas kurang dari 50 meter persegi, satu tempat parkir untuk lima unit apartemen.
• Ukuran Tempat Parkir

Ukuran tempat parkir dengan ukuran standar dengan spot parkir untuk posisi tegak lurus minimal berukuran 2,25 x 4,5 meter. Untuk posisi parkir paralel, lebar minimal 2,25 meter dan panjang 6 meter.

Baca juga: 5 Keuntungan Tinggal di Apartemen Dibandingkan Rumah

2. Tinggi minimal ruang parkir

Tinggi minimal ruang parkir basement minimal harus mencapai 2,25 meter untuk memastikan kendaraan dapat masuk dengan aman.

3. Aksesibilitas

Setiap lantai parkir harus memiliki saran untuk sirkulasi horizontal dan vertikal. Penggunaan tangga spiral dilarang untuk menjaga keselamatan.

4. Kebersihan dan pemeliharaan

Pengelola apartemen bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan area basement parkir. Penghuni juga diharapkan menjaga kebersihan dan kerapihan saat memarkir kendaraan.

5. Tarif parkir

• Biaya pada tarif parkir biasa bervariasi tergantung pada kelas apartemen.
• Kelas bawah hingga menengah: Rp 100.000-Rp400.000 perbulan
• Kelas menengah ke atas Rp 200.000-Rp 800.000 per bulan
• Beberapa pengelola mungkin menggabungkan biaya parkir dalam iuran Pengelola Lingkungan (IPL)

6. Fasilitas tambahan

Basement juga sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti toilet, Mushola, dan lift menuju unit apartemen untuk kenyamanan penghuni. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Video kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) terhalang mobil parkir di depan rumah viral di media sosial. Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @lowslowmotif, Kamis (23/8/2024).

Dalam unggahan itu, terlihat kendaraan damkar mengalami kesulitan saat melintas di Jalan Ujungberung Indah Ceria, Kota Bandung, Jawa Barat, akibat terhalang mobil putih yang parkir di pinggir jalan.

Pada rekaman itu juga tampak petugas pemadam kebakaran dan sejumlah warga berusaha memindahkan Honda Mobilio yang terparkir di pinggir jalan.

“Semoga bisa jadi pembelajaran ya buat kita semua, ini detik detik saat Mobil pemadam kebakaran terhambat karena adanya mobil yang parkir sembarangan di jalan sempit,” tulis narasi dalam video tersebut.

Untuk menghindari kejadian serupa, sebaiknya warga setempat segera melapor kepada ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) jika ada pemilik kendaraan yang memarkir mobil di badan jalan.

Perlu dipahami Perlu dipahami, mobil yang parkir sembarang di ruas jalan umum hingga mengganggu masyarakat sekitar dapat dikenakan Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Jalan yang berbunyi:

View this post on Instagram

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan,”

Menurut PP Jalan yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas, antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Untuk di Jakarta, ada juga aturan tentang perparkiran yang tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (Perda DKI Jakarta 5/2012), yang berbunyi:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), parkir sembarangan bisa dikenakan sanksi. Ini tertuang dalam Pasal 275 ayat 1.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo juga mengatakan bahwa kewajiban pemilik mobil punya garasi itu sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Bahkan, aturan itu secara spesifik mengatur bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) baru bisa dilakukan setelah bisa dipastikan pemilik mobil punya garasi.

“Saat yang bersangkutan menerbitkan atau memperpanjang STNK akan diminta keterangan atau penjelasan (oleh kepolisian) terkait ketersediaan parkir di rumah yang bersangkutan,” ucap Syafrin.

Meski begitu pada kenyataannya masih banyak pemilik mobil di Jakarta yang tak punya garasi hingga memarkirkan kendaraannya di jalan pemukiman atau depan rumah.

Untuk itu, Dishub DKI akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan apakah proses pengecekan kepemilikan garasi sebelum penerbitan STNK itu sudah dijalankan dengan baik.

“Ini (proses menanyakan soal ketersediaan garasi) akan kami koordinasikan kembali (dengan kepolisian),” kata Syafrin.