SOLO, KOMPAS.com - Terjadi tabrakan antara kereta api dengan mobil di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).

Berdasarkan unggahan Instagram @Infocegatansukoharjo, Kereta Api Batara Kresna menabrak mobil Toyota Avanza warna hitam, yang hendak keluar dari gang.

View this post on Instagram

A post shared by ICS CYBER MEDIA (@infocegatansukoharjo)

“Avanza tersebut keluar dari gang diduga hendak masuk ke Jalan Slamet Riyadi bersamaan dengan railbus jurusan Solo - Wonogiri lewat. Kereta sudah membunyikan klakson, tapi Avanza terlanjur masuk ke jalur rel. Kaget ada kereta mau lewat, sopir langsung injak rem dan mobil tidak sempat mundur karena jarak sudah dekat,” tulis akun tersebut.

Akibat kejadian tersebut, mobil Avanza mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga radiator pecah.

Kecelakaan kereta api di Jalan Slamet Riyadi ini bukan kali pertama terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi mobil yang parkir terlalu dekat dengan rel sehingga menghalangi laju kereta.

Menanggapi hal tersebut, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana beranggapan, pengamatan pengendara tersebut dalam melihat potensi bahaya masih sangat kurang.

“Itu timbul dari akibat adanya kebiasaan yang salah dan dilakukan terus menerus. Berharap dengan argumentasi dan merasa benar menjadi pemicunya,” kata Sony kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Sony menyarankan, bagi pengemudi perlu berhenti 2-3 meter sebelum rem itu wajib dan untuk memastikan tidak adanya kereta yang melintas dan memastikan kondisi lalu lintas diseberangnya lancar.

“Caranya dengan buka jendela sedikit, matikan audio dan fokus terhadap lingkungan. Ingat dua hal, kereta tidak bisa berhenti seketika dan kereta adalah kendaraan prioritas. Begitu juga dgn parkir, berfungsi atau tidaknya rel tersebut, pastikan berjarak 2-3 mtr dr rel,” kata Sony.

Selain itu, dalam Pasal 124 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyebut pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Serta, dalam Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur, pengendara di perlintasan sebidang wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain
2. Mendahulukan kereta api
3. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Jakarta: Selain mematuhi rambu lalu lintas, para pengguna jalan juga harus memperhatikan keberadaan kendaraan-kendaraan prioritas. Keberadaannya perlu diutamakan karena mereka dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani, menyarankan agar pemilik sepeda motor perlu memberikan atensi lebih terhadap kendaraan priotitas.
Apabila pengendara sepeda motor menemui kendaraan prioritas diwajibkan untuk selalu memberi jalan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan tidak menghambat kepentingan pihak lain agar selalu aman di perjalanan.

“Mengemudi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor membutuhkan konsentrasi dan kepekaan tinggi terhadap kondisi sekitar di jalan raya. Oleh sebab itu, kami berharap agar seluruh pengendara sepeda motor dapat selalu menghormati pengguna jalan lainnya seiring dengan semangat cari aman,” tegas Agus Sani.

Dasar hukum yang mengatur kendaraan prioritas di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

• Pasal 134 mengatur tentang kendaraan yang mendapat hak utama di jalan, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas TNI/Polri saat menjalankan tugas.
• Pasal 135 menjelaskan bahwa kendaraan prioritas harus didahulukan dan pengemudi lain wajib memberikan jalan.

Baca Juga: Tahun Depan, MG Sudah Siapkan 1 Model SUV Baru

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan ini memberikan detail lebih lanjut mengenai prioritas kendaraan di jalan raya, terutama dalam hal penentuan dan pengaturan kendaraan prioritas saat keadaan darurat atau pelaksanaan tugas khusus.

3. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Aturan ini menekankan bagaimana kepolisian memiliki wewenang untuk memberikan prioritas kepada kendaraan tertentu dalam keadaan mendesak, seperti untuk konvoi resmi atau pengawalan.

Berikut pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan dikategorikan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.;
2. Ambulance yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Video kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) terhalang mobil parkir di depan rumah viral di media sosial. Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @lowslowmotif, Kamis (23/8/2024).

Dalam unggahan itu, terlihat kendaraan damkar mengalami kesulitan saat melintas di Jalan Ujungberung Indah Ceria, Kota Bandung, Jawa Barat, akibat terhalang mobil putih yang parkir di pinggir jalan.

Pada rekaman itu juga tampak petugas pemadam kebakaran dan sejumlah warga berusaha memindahkan Honda Mobilio yang terparkir di pinggir jalan.

“Semoga bisa jadi pembelajaran ya buat kita semua, ini detik detik saat Mobil pemadam kebakaran terhambat karena adanya mobil yang parkir sembarangan di jalan sempit,” tulis narasi dalam video tersebut.

Untuk menghindari kejadian serupa, sebaiknya warga setempat segera melapor kepada ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) jika ada pemilik kendaraan yang memarkir mobil di badan jalan.

Perlu dipahami Perlu dipahami, mobil yang parkir sembarang di ruas jalan umum hingga mengganggu masyarakat sekitar dapat dikenakan Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Jalan yang berbunyi:

View this post on Instagram

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan,”

Menurut PP Jalan yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas, antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Untuk di Jakarta, ada juga aturan tentang perparkiran yang tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (Perda DKI Jakarta 5/2012), yang berbunyi:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), parkir sembarangan bisa dikenakan sanksi. Ini tertuang dalam Pasal 275 ayat 1.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo juga mengatakan bahwa kewajiban pemilik mobil punya garasi itu sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Bahkan, aturan itu secara spesifik mengatur bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) baru bisa dilakukan setelah bisa dipastikan pemilik mobil punya garasi.

“Saat yang bersangkutan menerbitkan atau memperpanjang STNK akan diminta keterangan atau penjelasan (oleh kepolisian) terkait ketersediaan parkir di rumah yang bersangkutan,” ucap Syafrin.

Meski begitu pada kenyataannya masih banyak pemilik mobil di Jakarta yang tak punya garasi hingga memarkirkan kendaraannya di jalan pemukiman atau depan rumah.

Untuk itu, Dishub DKI akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan apakah proses pengecekan kepemilikan garasi sebelum penerbitan STNK itu sudah dijalankan dengan baik.

“Ini (proses menanyakan soal ketersediaan garasi) akan kami koordinasikan kembali (dengan kepolisian),” kata Syafrin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sering kali kita melihat pengendara motor yang mengawal ambulans untuk membelah kemacetan di kota-kota besar. Namun, tak jarang aksi relawan atau escort itu justru dianggap kerap meresahkan.

Hal ini tentu menjadi polemik tersendiri mengenai escort pembuka jalan ambulans. Para relawan ambulans menyalahi aturan, tetapi dalam kondisi tertentu justru dianggap berguna.

Kompol Ronald Andry Mauboy, Kasi Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri, menegaskan, secara aturan yang diperbolehkan untuk memberi pengawalan hanya pihak kepolisian.

“Yang boleh melakukan pengawalan adalah petugas lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Kalau escort itu tidak boleh, karena sudah bertentangan dengan UU,” ucap Ronald, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/7/2024).

Ronald melanjutkan, jika ambulans tersebut membutuhkan pengawalan sebaiknya segera meminta bantuan kepada polisi terdekat, yang memang resmi secara aturan serta menggunakan kendaraan yang sesuai dengan SOP.

“Motor yang dipakai (escort) tidak sesuai dengan SOP, cuma selama ini masyarakat memaklumi karena mereka membantu membuka jalan untuk ambulans. Seharusnya pihak rumah sakit menyampaikan kepada polisi terdekat atau polsek atau polres sehingga pengawalan nanti dari lalu lintas,” kata Ronald.

Ronald juga menegaskan bahwa secara aturan ambulans merupakan kendaraan prioritas yang harus didahulukan kepentingannya saat berada di jalan raya.

“Kalau ambulans itu sudah ada lampu strobo yang warna merah, artinya emergency. Dengan adanya ini saja sebetulnya diskresi jalan sudah harus diberikan, jadi tidak perlu antrean, pengawalan, diberikan hak atau prioritas utama,” ucap Ronald.

Jika menilik aturan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa daftar kendaraan yang diprioritaskan diatur dalam pasal 134. Daftar ini diurutkan sesuai dengan peringkat urgensinya. Ambulans sendiri menempati urutan kedua.

Pasal 134 menjelaskan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama didahulukan sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, berikut urutannya:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
6. Iring-iringan pengantar jenazah.
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi, sudah seharusnya ambulans didahulukan sebelum kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas dan setelah kendaraan pemadam kebakaran.