Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri susu formula menghadapi tantangan baru setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengetatan promosi dan larangan diskon untuk produk susu formula bayi. Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024.

Pasal 33 dalam PP tersebut menyebutkan bahwa produsen atau distributor susu formula dan produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Larangan ini meliputi pemberian diskon harga susu formula serta promosi produk melalui media massa dan media sosial.

Beberapa produsen susu formula menyampaikan tanggapan mereka terhadap kebijakan baru ini. Winny Yunitawati, Managing Director Brand Investment & Consumer Engagement TSPC, yang memproduksi susu merek Healthy Way, menyatakan dukungan penuh terhadap peraturan pemerintah mengenai ASI eksklusif.

"Kami mendukung sepenuhnya peraturan pemerintah mengenai pemberian ASI kepada bayi. Secara dampak terhadap penjualan, tidak ada karena produk susu yang kami jual tersedia dalam beberapa kategori usia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Kartika Setiabudy, Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Menurutnya, kebijakan ini bukanlah hal baru bagi industri susu formula. "Peraturan mengenai larangan promosi susu formula bukan merupakan hal yang baru. Kalbe tetap akan mematuhi peraturan yang berlaku serta mendukung pemberian ASI eksklusif," ujar Kartika.

Terkait potensi dampak kebijakan ini terhadap penjualan produk susu formula Kalbe, khususnya Morinaga, Kartika menegaskan bahwa perusahaan tetap optimis. "Ke depan, Kalbe tetap menyediakan Infant Formula for Other than Breastmilk (IFFO) untuk kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang ada, dan terus mengembangkan produk di luar IFFO," tambahnya.

Dengan adanya aturan baru ini, industri susu formula diperkirakan akan terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, sambil tetap berusaha memenuhi kebutuhan pasar tanpa melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak hanya pelarangan penjualan rokok eceran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memperketat pemasaran dan penggunaan susu formula bayi atau produk serupa lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif, kecuali dalam keadaan tertentu dalam PP Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No 17/2024 tentang Kesehatan disebutkan sederet ketentuan untuk konsumsi dan penjualan susu formula bayi yang harus dipatuhi tenaga medis maupun produsen susu formula.

Pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan hingga tenaga medis dilarang memberikan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan.

Pihak pelayanan kesehatan juga dilarang untuk mempromosikan susu formula bayi, apalagi menyediakan produk dengan biaya dari produsen atau distributor susu formula.

Namun, dalam kondisi mendesak, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan setempat.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pembelian air susu ibu eksklusif," bunyi pasal 33 dalam PP tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah melarang kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif seperti memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, dilarang menawarkan kerja sama kepada tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu baru melahirkan.

Pada pasal 33 juga disebutkan larangan penjualan langsung susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu ke rumah, memberikan diskon atau potongan harga pembelian produk, hingga endorsement/promosi susu formula melalui tokoh masyarakat di media sosial.

Iklan susu formula di media massa, cetak maupun elektronik, media luar ruang, media sosial hingga promosi secara tidak langsung juga tidak diizinkan saat ini.

Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya diatur dengan Peraturan Menteri. Pengawasan terhadap produsen juga akan dituangkan dalam aturan BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi memperketat aturan pemasaran dan penggunaan susu formula bayi atau produk serupa lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kecuali dalam keadaan tertentu dalam PP Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No 17/2024 tentang Kesehatan disebutkan sederet ketentuan untuk konsumsi dan penjualan susu formula bayi yang harus dipatuhi tenaga medis maupun produsen susu formula.

Pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan hingga tenaga medis dilarang memberikan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan.

Pihak pelayanan kesehatan juga dilarang untuk mempromosikan susu formula bayi, apalagi menyediakan produk dengan biaya dari produsen atau distributor susu formula.

Namun, dalam kondisi mendesak, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan setempat.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pembelian air susu ibu eksklusif," bunyi pasal 33 dalam PP tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah melarang kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif seperti memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, dilarang menawarkan kerja sama kepada tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu baru melahirkan.

Pada pasal 33 juga disebutkan larangan penjualan langsung susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu ke rumah, memberikan diskon atau potongan harga pembelian produk, hingga endorsement/promosi susu formula melalui tokoh masyarakat di media sosial.

Iklan susu formula di media massa, cetak maupun elektronik, media luar ruang, media sosial hingga promosi secara tidak langsung juga tidak diizinkan saat ini.

Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya diatur dengan Peraturan Menteri. Pengawasan terhadap produsen juga akan dituangkan dalam aturan BPOM.