IDXChannel - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkap penanganan stunting menjadi fokus utama usai dirinya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Wihaji menuturkan, permasalahan stunting perlu dibenahi jika RI mau mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Pesan beliau (Presiden Prabowo) terhadap stunting, tentu kita tidak kerja sendiri. Nanti kerja sama dengan kementerian terkait, maupun badan terkait," kata Wihaji saat ditemui di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2024).

Wihaji mengungkap angka stunting di Indonesia mencapai 4,5 juta anak. Dia pun mengakui permasalahan stunting tidak bisa langsung diselesaikan, melainkan membutuhkan proses.

"Dan ingat, ini tidak seperti kita menyelesaikan masalah gatal, langsung sembuh. Ini stunting butuh proses, penanganannya juga harus sabar mulai dari pra hingga pasca," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka mengungkap salah satu tindakan yang akan didorong untuk pencegahan stunting, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif.

"Bagaimana pun juga ASI eksklusif adalah salah satu hal yg dangat penting dalam mengatasi stunting, tapi tidak hanya sekedar ASI, tapi juga pangan dan asupan yang didapatkan dari sang ibu, dan itu salah satu program untuk mengatasi stunting," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri susu formula menghadapi tantangan baru setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengetatan promosi dan larangan diskon untuk produk susu formula bayi. Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024.

Pasal 33 dalam PP tersebut menyebutkan bahwa produsen atau distributor susu formula dan produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Larangan ini meliputi pemberian diskon harga susu formula serta promosi produk melalui media massa dan media sosial.

Beberapa produsen susu formula menyampaikan tanggapan mereka terhadap kebijakan baru ini. Winny Yunitawati, Managing Director Brand Investment & Consumer Engagement TSPC, yang memproduksi susu merek Healthy Way, menyatakan dukungan penuh terhadap peraturan pemerintah mengenai ASI eksklusif.

"Kami mendukung sepenuhnya peraturan pemerintah mengenai pemberian ASI kepada bayi. Secara dampak terhadap penjualan, tidak ada karena produk susu yang kami jual tersedia dalam beberapa kategori usia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Kartika Setiabudy, Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Menurutnya, kebijakan ini bukanlah hal baru bagi industri susu formula. "Peraturan mengenai larangan promosi susu formula bukan merupakan hal yang baru. Kalbe tetap akan mematuhi peraturan yang berlaku serta mendukung pemberian ASI eksklusif," ujar Kartika.

Terkait potensi dampak kebijakan ini terhadap penjualan produk susu formula Kalbe, khususnya Morinaga, Kartika menegaskan bahwa perusahaan tetap optimis. "Ke depan, Kalbe tetap menyediakan Infant Formula for Other than Breastmilk (IFFO) untuk kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang ada, dan terus mengembangkan produk di luar IFFO," tambahnya.

Dengan adanya aturan baru ini, industri susu formula diperkirakan akan terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, sambil tetap berusaha memenuhi kebutuhan pasar tanpa melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah melarang produsen susu formula untuk memasarkan produknya melalui iklan atau memberikan diskon kepada konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pengamat Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Airlangga, dr Ernawaty, menilai kebijakan ini menjadi langkah signifikan dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi, sesuai dengan rekomendasi WHO. ASI Eksklusif selama enam bulan pertama sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

“Jadi memang kebijakan ini memiliki landasan yang kuat dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Pemberian ASI juga memiliki manfaat jangka panjang, baik bagi bayi maupun ibu dapat mencegah berbagai penyakit,” jelas Erna dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Erna menjelaskan salah satu tujuan dari kebijakan itu adalah untuk mengurangi dominasi susu formula di pasar yang sering kali memengaruhi keputusan para ibu untuk tidak memberikan ASI. Terlebih, produsen susu formula memiliki anggaran pemasaran yang besar dan cenderung mengarah pada penciptaan persepsi bahwa susu formula adalah alternatif yang sama baiknya dengan ASI. Padahal, ASI adalah yang terbaik untuk bayi.

Menurut Erna, kebijakan pelarangan ini juga sejalan dengan upaya global untuk memperkuat regulasi terkait pemasaran produk pengganti ASI. WHO sendiri mengeluarkan Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI yang melarang segala bentuk promosi produk pengganti ASI, termasuk susu formula.

“Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengadopsi kebijakan ini. Meskipun tantang dalam implementasi masih ada,” ujar Erna.

Dia juga menyoroti tantangan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan. Menurut dia, produsen susu formula mungkin akan mencari cara lain untuk mempromosikan produknya secara tidak langsung seperti melalui influencer ataupun platform digital. “Oleh karena itu, pengawasan perlu diperketat. Pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan pelanggaran kebijakan ini,” kata dia.

Sebagai solusi, Erna merekomendasikan adanya program yang mendukung ibu menyusui. Misalnya penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja dan ruang publik, serta pemberian informasi yang lebih luas mengenai manfaat ASI.

“Masyarakat perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui, sehingga angka pemberian ASI eksklusif dapat terus meningkat,” kata Erna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menegaskan pentingnya gerakan ibu menyusui untuk terus didukung, karena ASI penting bagi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Anak.

Pasalnya, ASI sudah mencakup seluruh nutrisi yang dibutuhkan anak, terutama mereka yang berusia berusia 0-6 bulan.

Sayangnya, angka ibu menyusui di Indonesia menurun. Menurut data dari UNICEF pada tahun 2018, persentase ibu yang masih menyusui anaknya secara eksklusif yakni 64,5 persen.

• Kelancaran Menyusui Tak Cuma Peran Para Ibu
• 3 Kesalahan Saat Menyusui dan Solusinya

Persentasenya merosot menjadi 52,5 persen pada tahun 2021, sebelum sedikit naik menjadi 55,5 persen menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Wakil Ketua AIMI Fitria Rosatriani mengatakan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendukung gerakan ibu menyusui.

Misalnya, edukasi sejak masa awal kehamilan.

"Bagaimana cara mendekati ibu agar mereka semakin sadar akan pentingnya menyusui? Edukasi mulai dari kehamilan," ujar dia dalam konferensi pers "Pekan Menyusui Dunia 2024", melalui Zoom, Rabu (31/7/2024).

Edukasi pada masa kehamilan bisa mencakup pemberian informasi terkait persiapan apa yang perlu dilakukan saat ibu melahirkan, misalnya menyusui anak.

Namun, jangan sekadar memberi tahu betapa pentingnya menyusui. Beri edukasi cara menyusui seperti apa.

"Kemudian, bagaimana dia minta dukungan dari tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan," terang Fitria.

Pentingnya dukungan keluarga

Selanjutnya, pastikan ibu hamil bakal mendapat dukungan menyusui dari keluarga.

Dengan kata lain, tenaga kesehatan dan keluarga tidak mempromosikan atau mendorong penggunaan susu formula (sufor).

• Puting Lepas Saat Menyusui, Apa Penyebabnya?
• 3 Cara Mudah Atasi Payudara Kesemutan saat Menyusui

Pasalnya, dukungan dari dua pihak tersebut dapat membantu ibu hamil memupuk semangat menyusui setelah melahirkan nanti.

"Jadi, edukasi dari awal. Sehingga, bila ada kesulitan menyusui, bisa segera dibantu dan tidak berlarut-larut masalah menyusuinya," tegas Fitria.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu aturan di dalamnya adalah melarang produsen atau distributor susu formula melakukan promosi dan memberi potongan harga.

PP yang terbit pada Jumat (26/7) itu dengan spesifik menunjukkan komitmen pemerintah mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Selain itu dalam hal ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif maka diharapkan bisa mencarikan donor ASI.

Di sisi lain pada Pasal 29 disebutkan ibu dapat memberikan susu formula pada bayi bila tidak dapat memberi air susu atau menemukan donor ASI. Namun penggunaan susu formula diatur sangat ketat.

"Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi," tulis Pasal 30 PP Kesehatan.

Daftar larangan yang tidak boleh dilakukan produsen dan distributor susu formula

Dalam hal pemberian susu formula diperkenankan dengan indikasi medis, pemerintah memberi aturan ketat pada produsen dan distibutor. Pada Pasal 33 dituliskan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh produsen dan distributor susu formula

1. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan dan ibu hamil.
2. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah;
3. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual;
4. Penggunaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat;
5. Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial; dan/atau f. promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

Mesk begitu berbagai larangan yang termuat di PP ini dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang Kesehatan. Pengecualian juga berlaku bila mendapat persetujuan menteri, dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

Hal lain yang turut diatur dalam PP adalah larangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan, serta tenaga medis untuk menerima hadiah atau bantuan dari produsen maupun distributor susu formula. Bantuan hanya dapat diterima untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan persyaratan yang ketat.

Sanksi Melanggar Aturan Susu Formula

Selain menetapkan sejumlah aturan, PP tentang Kesehatan juga memuat sanksi kepada tenaga medis dan layanan Kesehatan yang melanggar ketentuan. Merujuk Pasal 42 tenaga medis yang tetap bekerja sama dengan distributor dan produsen susu formula akan mendapat teguran lisan hingga pencabutan izin.

Teguran lisan dan tertulis juga mungkin diberikan kepada fasilitas layanan Kesehatan, sekolah, yang tidak memenuhi aturan. "Pengurus atau pengelola tempat kerja dan penyelenggara tempat fasilitas umum harus mendorong dan memfasilitasi pemberian air susu ibu eksklusif melalui kebijakan yang mendukung program air susu ibu eksklusif.

Sebagai dukungan pemerintah mewajibkan pengurus dan pengelola tempat kerja untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Selain penyediaan fasilitas pengurus dan pengelola tempat kerja juga harus memberikan Waktu kepada ibu bekerja untuk memberikan air susu eksklusif kepada bayi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendukung pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif pada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan dan pemberian ASI sampai usia dua tahun, pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula melakukan kegiatan yang menghambat pemberian ASI tersebut.

Larangan itu termaktub dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kegiatan yang dilarang dilakukan produsen atau distributor susu formula meliputi, pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil atau ibu baru melahirkan.

Kemudian, produsen atau distributor susu formula dilarang melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah.

Produsen atau distributor susu formula juga dilarang memberikan potongan harga atau tambahan apa pun atas pembelian susu formula dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

Menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan atau influencer di media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya juga dilarang.

Mengiklankan produk susu formula dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan di media massa, media luar ruang, dan media sosial termasuk yang dilarang.

Namun, khusus iklan di media cetak khusus tentang kesehatan diperbolehkan. Hanya saja, setelah mendapat persetujuan menteri dan memberikan keterangan bahwa susu formula bukan pengganti ASI.

Dalam PP Kesehatan juga diatur bahwa fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi bidang kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan bantuan dari produsen atau distributor susu formula yang dapat menghambat pemberian ASI.

Hanya saja, Pasal 35 Ayat (2) mengatur bahwa bantuan dapat diterima hanya untuk membiayai kegiatan pelatihan, penelitian, pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan sejenis.

Namun, ada sejumlah syarat penerimaan bantuan tersebut yang termaktub dalam Pasal 36 sampai 41.

Sementara itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar aturan terkait pelarangan pemberian susu formula dan sejenisnya bisa dikenai sanksi teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 Ayat (1).

Teguran lisan dan tertulis juga bisa dijatuhkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar aturan mengenai pemberian susu formula dan sejenisnya.

Sedangkan produsen atau distributor susu formula yang melanggar aturan juga bisa dijatuhi sanksi teguran lisan dan tertulis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur mengenai pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif pada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan.

Auran itu termaktub dalam Pasal 24 PP Kesehatan. Tetapi, ada kondisi medis yang menyebabkan seorang ibu tidak bisa memberikan ASI ekslusif. Untuk itu, diatur mengenai donor asi.

Hanya saja, pada Pasal 27 Ayat (2) ada sejumlah syarat pemberian air susu dari ibu donor. Di antaranya, permintaan ibu kandung dan keluarga bayi; identitas, agama, alamat ibu donor diketahui jelas oleh keluarga penerima; pendonor juga mengetahui identitas bayi yang akan diberikan air susu donor; ibu donor dalam kondisi kesehatan yang baik; dan air susu tidak diperjualbelikan.

Selain itu, Pasal 27 Ayat (3) mengatur bahwa pemberian donor asi dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan air susu ibu.

Lebih lanjut, PP Kesehatan juga mengatur mengenai pemberian susu formula pada bayi.

Pada Pasal 29 disebutkan bahwa pemberian susu formula diperbolehkan apabila pemberian asi ekslusif oleh ibu dan donor asi tidak dimungkinkan.

Namun, PP Kesehatan memang menekankan pentingnya pemberian ASI ekslusif. Dengan tujuan, memenuhi kebutuhan bayi dengan zat gizi terbaik untuk tumbuh kembang maksimal.

Kemudian, meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga dapat mencegah penyakit dan kematian. Serta, mencegah penyakit tidak menular di usia dewasa. Hal itu termaktub dalam Pasal 25.

Bahkan, pada Pasal 43 disebutkan bahwa pengelola tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus mendorong dan memfasilitasi pemberian ASI ekslusif melalui kebijakan yang mendukung.

Di antaranya melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerah air susu ibu, dan memberikan kesempatan pada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang produsen dan distributor susu formula memberikan diskon harga produk susu bayi maupun produk lain pengganti air susu ibu (ASI) kepada masyarakat.

Larangan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diteken Jokowi 26 Juli lalu.

Pasal 33 PP tersebut menjelaskan larangan tersebut dilakukan karena diskon dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Ketentuan spesifik soal pemberian diskon susu formula diatur dalam Pasal 33 huruf c.

"Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," bunyi ketentuan itu.

Selain tidak boleh memberikan diskon, PP tersebut juga melarang pemberian contoh produk susu formula secara gratis, penawaran kerja sama berbentuk apapun dengan fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan, ibu hamil maupun ibu yang baru melahirkan. 

Jokowi juga melarang produsen atau distributor susu formula menjual produk-produk mereka langsung ke rumah pembeli.

Pasal 33 huruf d juga melarang penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial alias influencer untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi atau produk pengganti ASI lainnya kepada masyarakat.

Selain itu, iklan mengenai susu formula atau produk lainnya yang merupakan pengganti ASI juga tidak boleh dilakukan di media masa maupun media sosial. 

"Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial," bunyi Pasal 33 huruf e.