Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan agar program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan lahan korupsi.

Ekonom Senior INDEF Aviliani menyatakan bahwa pengawasan ketat terhadap program ini sangat penting.

Menurutnya, masing-masing daerah akan berkontribusi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan potensi korupsi dapat muncul jika tidak diawasi dengan baik.

"Jangan sampai terjadi korupsi yang terdistribusi di setiap daerah. Ini harus dikawal dengan serius," ujar Aviliani dalam diskusi publik INDEF pada Selasa (22/10).

Aviliani juga menyoroti anggaran yang disediakan untuk program ini, yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Selain itu, ia mengkritik rendahnya harga tender makan bergizi gratis yang ditetapkan sebesar Rp 7.500 per porsi, yang menyebabkan banyak penyedia katering mundur karena merasa tidak mampu menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.

"Ini membuat menteri-menteri yang baru dilantik terlihat bingung. Harus ada koordinasi yang jelas agar tidak timbul pesimisme di kalangan masyarakat," tambah Aviliani.

Di sisi lain, Aviliani juga menekankan pentingnya perhatian pada menurunnya kelas menengah di Indonesia.

Menurutnya, kesempatan kerja untuk kelas menengah semakin berkurang akibat digitalisasi dan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup.

"Kementerian UMKM harus kembali membangun kewirausahaan yang dulu banyak dibicarakan, agar kelas menengah dapat bertahan," ungkapnya.

Selain itu, sektor informal juga perlu diperbaiki agar pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan saat ini mengalami peningkatan dalam pengeluaran, yang sudah melebihi 64% dari total pendapatan.

"Untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan terlebih dahulu," tutup Aviliani.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pentingnya penurunan kelas menengah sebagai fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ekonom Senior Indef, Aviliani, menyampaikan bahwa penurunan kelas menengah harus menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

Ia bilang, saat ini kesempatan kerja bagi kelas menengah semakin terbatas, terutama akibat digitalisasi yang mempengaruhi efisiensi dan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup dan berhenti beroperasi.

"Kementerian UMKM perlu membangun kembali kewirausahaan, yang sejak dulu sering dibicarakan," ujar Aviliani dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (22/10).

Selain itu, sektor informal juga memerlukan perbaikan agar pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan kini menghabiskan lebih dari 64% penghasilannya untuk kebutuhan pokok.

"Agak sulit untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga pendapatan mereka harus ditingkatkan," kata Aviliani.

Aviliani juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program makan bergizi gratis agar tidak menjadi lahan korupsi. Ia mengingatkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo ini akan melibatkan kontribusi dari setiap daerah.

"Jangan sampai terjadi korupsi yang semakin meluas di daerah terkait program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Ia juga menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang hanya sebesar Rp 71 triliun.

Selain itu, harga tender makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per porsi dianggap terlalu rendah, sehingga banyak penyedia katering yang mundur karena kesulitan menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.

"Ini terlihat aneh, apalagi menteri-menteri yang baru dilantik mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Harus ada koordinasi agar tidak menimbulkan pesimisme," tutup Aviliani.