JAKARTA, investor.id - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (5/11/2024). DEN pun membahas sejumlah hal, salah satunya terkait pengamanan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ke depan.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pertemuan DEN dengan presiden membahas bagaimana mengamankan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal IV. Karena kuartal III sudah diumumkan dan angkany sedikit di bawah 5%. 

“Jadi bagaimana supaya di kuartal IV ini kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan di kuartal IV," kata Mari saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menurut Mari, DEN merekomendasikan kepada presiden terkait langkah menjaga daya beli kelas menengah yang saat ini sedang lemah.

Dijelaskannya, berdasarkan analisa DEN, salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di kuartal III turun karena konsumsi relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Bahkan katanya itu terendah dalam 13 tahun terakhir ini. Jadi ini menjaga daya beli itu salah satu rekomendasi yang kita sampaikan," jelas Mari. 

Selain itu, DEN juga mengusulkan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah yang akan berdampak menstimulasi pertumbuhan. Sedangkan untuk jangka pendek dan menengah, bagaimana  memperbaiki iklim investasi, karena untuk tumbuh lebih tinggi Indonesia memerlukan investasi.

Sementara itu, terkait kebijakan langsung, DEN juga menyoroti harga pangan yang masih relaltif tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan inflasi saat harga minyak naik.

DEN menyarankan untuk mencari stimulus atau program-program stimulus. Mari mencontohkan seperti BLT. Alasannya, saat ini harga pangan relatif tinggi sehingga dikhawatirkan inflasi bakal meningkat jika harga minyak dunia meningkat. 

“Terpenting, dari semua angka daya beli masyarakat itu melemah, terutama di tingkat menengah.  Kalau di tingkat bawah kan sudah ada Bansos, ada BLT. Bagaimana mengatasi yang di kelas menengah ini. Itu nanti mungkin sedang dibahaslah, kira-kira programnya seperti apa," jelas Mari.

Selain hal-hal tersebut, Mari juga mengatakan bahwa DEN akan menganalisa program-program prioritas lain sebagai masukan kepada pemerintah, termasuk terkait reformasi subsidi Presiden Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Para pakar mewanti-wanti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait risiko yang bisa timbul apabila jumlah kelas menengah terus turun seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi meyakini, kelas menengah seringkali menjadi penentu perpolitikan sebuah negara meski bukan mayoritas. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintahan Prabowo harus hati-hati dengan fakta penurunan 'kasta' jutaan kelas menengah.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan agar program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan lahan korupsi.

Ekonom Senior INDEF Aviliani menyatakan bahwa pengawasan ketat terhadap program ini sangat penting.

Menurutnya, masing-masing daerah akan berkontribusi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan potensi korupsi dapat muncul jika tidak diawasi dengan baik.

"Jangan sampai terjadi korupsi yang terdistribusi di setiap daerah. Ini harus dikawal dengan serius," ujar Aviliani dalam diskusi publik INDEF pada Selasa (22/10).

Aviliani juga menyoroti anggaran yang disediakan untuk program ini, yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Selain itu, ia mengkritik rendahnya harga tender makan bergizi gratis yang ditetapkan sebesar Rp 7.500 per porsi, yang menyebabkan banyak penyedia katering mundur karena merasa tidak mampu menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.

"Ini membuat menteri-menteri yang baru dilantik terlihat bingung. Harus ada koordinasi yang jelas agar tidak timbul pesimisme di kalangan masyarakat," tambah Aviliani.

Di sisi lain, Aviliani juga menekankan pentingnya perhatian pada menurunnya kelas menengah di Indonesia.

Menurutnya, kesempatan kerja untuk kelas menengah semakin berkurang akibat digitalisasi dan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup.

"Kementerian UMKM harus kembali membangun kewirausahaan yang dulu banyak dibicarakan, agar kelas menengah dapat bertahan," ungkapnya.

Selain itu, sektor informal juga perlu diperbaiki agar pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan saat ini mengalami peningkatan dalam pengeluaran, yang sudah melebihi 64% dari total pendapatan.

"Untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan terlebih dahulu," tutup Aviliani.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan biang kerok penyebab kelas menengah Indonesia turun kasta, salah satunya akibat deflasi.

“Itu terkait sekarang kita alami deflasi,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Muhadjir memastikan jangan sampai penurunan kelas menengah terus merosot hingga ke tingkat paling bawah yakni miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin sampai miskin ekstrem,” kata dia.

Menurutnya, berkurangnya kelas menengah di Indonesia masih berada pada level yang bisa ditahan. Artinya, diharapkan tidak akan sampai pada level merosot lebih dalam.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank UOB Indonesia mengungkapkan alasan tetap merilis produk kartu kredit anyar di tengah penyusutan jumlah masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori kelas menengah.

Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo mengatakan fenomena tersebut secara umum berpengaruh terhadap berjalannya roda perbankan, meskipun kinerja bisnis kartu kredit UOB tak terganggu.

“Secara overall [penurunan kelas menengah] pasti berpengaruh, tetapi masing-masing bank kan mempunyai target market-nya sendiri. Kalau di UOB, kita enggak melihat itu [jumlah kelas menengah],” katanya kepada wartawan usai peluncuran kartu kredit UOB Telkomsel di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Dia memerinci bahwa salah satu tolok ukur perusahaan terkait kinerja bisnis kartu kredit adalah jumlah peminat atau nasabah yang ada.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah tersebut, pihaknya melihat bahwa approval rate produk kartu kredit tetap sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun tak menjelaskan detailnya.

“Kita enggak melihat signifikan perubahannya ke kartu kredit,” tutur Herman.

UOB Indonesia tetap percaya diri untuk merilis produk kartu kredit baru. UOB menggandeng PT Telekomunikasi Selular alias Telkomsel resmi meluncurkan produk kartu kredit co-branded anyar, UOB Telkomsel pada hari ini.

Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menjelaskan bahwa kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi pelat merah tersebut dijalin atas kebutuhan gaya hidup digital nasabah, tak terkecuali segmen Gen Z.

“Kemitraan ini menegaskan ambisi kami menjadi the bank of choice bagi individu aspiratif di Indonesia,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 57,33 juta warga kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia pada 2019. Jumlah tersebut menyusut menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia pada 2024.

Pada periode yang sama, besaran kelompok penduduk rentan miskin dan menuju kelas menengah juga melesat. Jumlah penduduk rentan miskin naik dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang, sementara jumlah penduduk menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta kepala.

Alih-alih naik kelas, 9,4 juta penduduk kelas menengah justru turun kasta sepanjang 2019 hingga 2024.

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk mewaspadai turunnya daya beli dan jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin, apabila hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Dalam beberapa pengalaman negara lain, terutama di Amerika Latin, kekosongan kelas menengah juga berdampak buruk. Jika menurun terlalu jauh dan menjadi kosong, kita khawatir akan terjadi revolusi," kata Bustanul dalam diskusi publik bertajuk "Kelas Menengah Turun Kelas," Senin (9/9).

Apalagi di negara-negara Amerika Latin dengan struktur kelas yang sangat timpang itu sering mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah.

"Lihat sejarah di Amerika Latin, seperti di Kolombia, Panama, dan Venezuela. Di sana, kelas menengahnya kosong. Jumlah tuan tanah besar, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal. Ini sangat berbahaya," ujar dia.

Bustanul berpendapat, jika struktur perekonomian mengalami kekosongan kelas menengah, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Indonesia harus belajar banyak dari konteks negara-negara Amerika Latin. Demokrasi mereka semu. Apakah kita akan menuju ke sana dengan oligarki yang turun ke bawah?" ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut penurunan daya beli masyarakatkelas menengah telah membuat pola belanja di kelompok ini mengalami perubahan.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan penurunan daya beli yang telah terjadi usai Idulfitri 2024 ini dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit. Akibatnya, pola belanja masyarakat kelas menengah bawah saat ini cenderung untuk memberi barang dengan harga yang lebih murah.

“Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai/harga satuan yang lebih kecil,” kata Alphonzus kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Pola belanja ini, lanjutnya, menjadi salah satu biang kerok kian maraknya barang impor ilegal, mengingat harganya yang sangat murah lantaran tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya.

Alphonzus memperkirakan pola tersebut akan terus terjadi hingga akhir 2024 sehingga pertumbuhan industri ritel sepanjang tahun ini juga diproyeksi hanya akan single digit saja.

Kendati begitu, dia mengharapkan agar terjadi perbaikan di 2025 mengingat pemerintah baru mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif yakni 8%, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Alphonzus meminta pemerintah untuk sementara waktu tidak membuat kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat, utamanya kalangan menengah bawah, yang kian melemahkan daya beli masyarakat.

Selain itu, dia juga mengharapkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Pasalnya, aturan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelompok menengah bawah.“Sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengungkapkan, sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Pada 2019, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Dia menuturkan, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5-17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262-Rp9.909.844 per bulan.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh efek pandemi Covid-19. “Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut dan penuran kelas menengah di Indonesia hingga kini tidak berdampak signifikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.

Sebagai informasi, pada Agustus 2024, Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,03% month to month (mtm). Realisasi ini mencatatkan deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei 2024.

Tidak hanya mengalami deflasi beruntun, penurunan jumlah kelas menengah juga menjadi sorotan. BPS melaporkan sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019 hingga 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,05% YoY pada kuartal II/2024. Sementara, meskipun ada deflasi, tetapi inflasi inti tetap naik 1,91% secara tahunan.

Mahendra menilai, hal tersebut masih menunjukkan permintaan tetap ada peningkatan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi kabar yang baik.

"Khusus sektor jasa keuangan, kredit bank secara menyeluruh masih tumbuh 12,4% YoY dan pembiayaan perusahaan pembiayaan 10,53% YoY pada Juli 2024 secara YoY. Pertumbuhan dan kinerja jasa keuangan tetap terjaga baik," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik diiringi oleh jasa keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan kelas menengah tidak memperlihatkan dampak signifikan terhadap industri jasa keuangan.

"Kita berharap tentunya tidak terjadi dampak signifikan dan kita berharap kinerja di sektor jasa keuangan dan ekonomi secara umum terjaga dengan baik," lanjutnya.

Lebih jauh, OJK terus melakukan berbagai langkah antisipasi potensi adanya dampak negatif terhadap industri jasa keuangan, antara lain bekerja sama dengan pemerintah maupun KSSK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance mengomentari soal menurunnya jumlah kelas menengah terhadap bisnis khususnya kredit bermasalah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta.

Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang. Sementara nonperforming finance (NPF) perusahaan pembiayaan per Juni 2024 tercatat 2,8%, naik secara tahunan (YoY) dan bulanan (MtM) yakni masing-masing 2,69% pada Juni 2023 dan 2,77% pada Mei 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan ketika daya beli masyarakat menurun, kemampuan mereka untuk membayar angsuran menjadi terbatas. Akibatnya risiko kredit macet semakin meningkat.

Untuk menekan hal tersebut, Cincin mengatakan perusahaan menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan ini, yaitu evaluasi ulang profil konsumen, peningkatan kualitas penyaluran kredit dengan memperketat proses penilaian kredit untuk memastikan konsumen yang disetujui memiliki kemampuan untuk membayar.

“Perusahaan juga melakukan pengelolaan piutang yang efektif dan peningkatan layanan konsumen,” kata Cincin saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Cincin memastikan bahwa NPF perusahaan masih berada di bahwa ketentuan OJK yakni di bawah 5%. Cincin mengatakan perusahaan juga terus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan perilaku konsumen. Menurutnya fleksibilitas dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penurunan daya beli.

Di sisi lain, Cincin menyebut perusahaan juga cukup optimistis kondisi ke depannya akan semakin baik. Perseroan telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, di antaranya dengan terus melakukan eksplorasi bisnis di wilayah yang potensial untuk memperluas jaringan bisnis perusahaan.

Kemudian, digitalisasi proses bisnis untuk terus memberikan kemudahan kepada seluruh konsumen maupun calon konsumen Perusahaan, serta memberikan beragam program promosi yang menarik untuk meningkatkan minat masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut penurunan populasi middle class menunjukan dampak dengan adanya penurunan daya beli. Menurunya dampak berganda tersebut juga berpengaruh terhadap industri pembiayaan secara keseluruhan.

“Ya tentunya karena masyarakat kita ini misalnya menunda dulu membeli kendaraan, karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diprioritaskan. Karena kan misalnya naik kebutuhan pokok, kebutuhan pokok didahulukan,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Tidak hanya sampai disitu, untuk pembiayaan yang sudah berjalan, Suwandi mengatakan kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) akan berpengaruh. Dia mengatakan dengan adanya peningkatan NPF akan ada tambahan biaya provisi atau pencadangan terhadap potensi kredit bermasalah.

“Nah, ini tentu akan mengganggu profitabilitas daripada pendudukannya masing-masing,” kata Suwandi.

Suwandi mengatakan apabila peningkatan NPF pada perusahaan cukup tinggi, perusahaan harus mencadangkan. Dengan pencadangan tentunya profitabilitas akan terganggu. Untuk mengantisipasi dampak penurunan middle class tersebut, Suwandi mengatakan perlu kerja bersama.

“Kerja bareng, pemerintah dapat menstabilkan harga, sehingga masyarakat bisa melakukan pendapatan kembali terhadap masing-masih keuangannya. Jadi, misal mau jual kendaraannya, kita bisa kendaraan baru lagi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan outstandingP2P lending atau pinjaman online (pinjol) sepanjang 2024 bisa tumbuh 7% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada 2023. Namun, asosiasi melihat adanya kemungkinan koreksi dari target ini.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pinjol pada 2023 adalah senilai Rp59,64 triliun. "Mengingat situasi yang dinamis, koreksi terhadap target penyaluran pembiayaan tahun ini menjadi langkah yang sangat mungkin," kata Sekretaris Jenderal AFPI Tiar N. Karbala kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Tiar mengatakan, prioritas utama bagi fintech lending adalah menjaga kualitas aset dan meminimalisir risiko kredit macet.

Dia menegaskan, pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat jauh lebih penting daripada mengejar target penyaluran yang terlalu agresif.

Selain itu, Tiar mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja industri.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

"Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun. Hal ini membuat banyak individu kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan tetap," kata Tiar.

Kata Tiar, hal itu berkorelasi dengan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban membayar kredit mereka. Jika dibandingkan dengan data kredit macet di P2P lending, TWP90 per Juni 2024 mengalami penurunan menjadi 2,79% baik secara bulanan maupun tahunan.

Akan tetapi, TWP90 untuk kelompok usia produktif antara 35 sampai 54 tahun naik menjadi Rp557,34 miliar per Juni 2024, dari Rp541,26 miliar pada Juni 2023.

"Seringkali penurunan kelas menengah ini diiringi pula dengan peningkatan tingkat pengangguran, yang memperparah kemampuan masyarakat dalam membayar utang," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menargetkan outstanding pembiayaan online tahun ini bisa tumbuh dibanding pada 2023. "Harusnya bisa ya, target kita growth di 7%," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Target pertumbuhan tersebut relatif lebih kecil dibanding realisasi pertumbuhan outstanding pinjaman online dari 2021 hingga 2023 yang konsisten catatkan pertumbuhan dua digit.

Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan penduduk kelas menengah Indonesia telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden terpilih Prabowo Subianto pun disebut punya pendekatan yang berbeda untuk 'menyelamatkan' penduduk kelas menengah.

Belakangan, pemerintah memang seakan dibuat pusing dengan fakta penurunan jumlah kelas menengah. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengakui bahwa masyarakat pendapatan menengah rentan tergelincir ke dalam kelas bawah. Insentif fiksal dianggap belum cukup mengatasi persoalan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, hampir 20% populasi kelas menengah di Indonesia rentan masuk ke dalam kelas pendapatan rendah. Adanya era suku bunga yang tinggi pasca-pandemi Covid-19 diakui telah menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Adapun target Indonesia Emas 2045 memproyeksikan jumlah masyarakat kelas pendapatan menengah mencapai 223 juta orang. Sementara kondisi saat ini menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 23% pada 2018 menjadi 18,8% dari populasi pada 2023.

"Kami melihat kelas menengah masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas dapat diselesaikan melalui insentif fiskal," ujar Arsjad saat dihubungi, Selasa (27/8/2024),

Oleh karena itu, sederet hal perlu menjadi perhatian khusus untuk menyelamatkan kelas menengah di tengah visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Di antaranya, Arsjad menyebut, perlu ada pemerataan akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Pasalnya, hanya 10% kelas menengah yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Selain pendidikan, Arsjad menilai bahwa produktivitas kerja juga perlu jadi perhatian serius pemerintah. Musababnya, adanya pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah pekerja informal secara signifikan yang tentunya berisiko menambah tantangan dalam memperkuat ekonomi masyarakat kelas menengah.

"Strategi hilirisasi industri harus diperkuat, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsjad menekankan bahwa peran wirausaha menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui UMKM. Dia menyebut, saat ini rasio wirausaha di Indonesia masih terbatas pada 3,6% dari total populasi.

Padahal, rata-rata rasio wirausaha di negara maju berada pada level di atas 10%, misalnya seperti Singapura yang jumlah wirausaha mencapai 11% dari populasi dan Amerika Serikat dengan rasio pelaku usaha mencapai 14% dari populasi.

Arsjad pun optimistis, seluruh aspek penting tersebut dapat terwujud lewat pendekatan dan kolaborasi menyeluruh dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia diyakini dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah menuju negara maju.

"Dengan memperkuat UMKM dan meningkatkan peran wirausaha, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat kelas menengah dan membantu mencapai visi Indonesia sebagainegara maju pada 2045," tuturnya.