Bisnis.com, JAKARTA - Industri penerbangan Indonesia seakan sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai dari masalah harga tiket pesawat mahal, kini muncul adanya dugaan monopoli.

Bola liar dugaan monopoli ini muncul dari asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Bisnis.com, JAKARTA - Iklim bisnis sektor penerbangan di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak sehat mulai dari dugaan praktik monopoli hingga tiket pesawat mahal.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, tidak sehatnya iklim usaha penerbangan disebabkan karena adanya praktik monopoli dalam bisnis penerbangan. Hal tersebut memicu terjadinya pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.

Denon menuturkan, beberapa contoh monopoli yang saat ini terjadi di antaranya adalah monopoli penyedia avtur di bandara, pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu, dia juga menyebut adanya monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," jelas Denon dalam keterangan resminya, Rabu (16/7/2024).

Denon menjelaskan, salah satu contoh meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik. Menurutnya, pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar.

Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pengelola slot juga harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku.

Denon melanjutkan, slot penerbangan yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Meski demikian, INACA juga meminta pemerintah memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route atau rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan.

Denon mengatakan, pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut.

Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru dapat dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Denon.

Adapun, INACA juga menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menuturkan, agar komite ini berjalan efektif, pemerintah harus memperhatikan siapa saja anggotanya, kewenangannya, program kerjanya hingga upaya menjalankan program yang dimaksud.

“Permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar,” kata Denon.