Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyambut positif kebijakan pemerintah yang menggabungkan kembali sektor perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Joko, kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki ekosistem sektor properti dan menciptakan sinergi lintas sektor yang lebih baik.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo. Kebijakan ini menunjukkan perhatian serius terhadap permasalahan perumahan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Namun lebih dari itu, kebijakan ini juga mengubah sudut pandang pemerintah terhadap industri properti," kata Joko kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Ia menekankan bahwa selama ini sektor properti belum dilihat sebagai penumbuh ekonomi, meskipun kontribusinya sangat besar. "Properti berkontribusi 14% terhadap PDB, 9% terhadap APBN, dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja," ujar dia.

Namun, selama ini properti hanya dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, bukan motor penggerak ekonomi. Dengan kebijakan baru ini, properti mulai dianggap sebagai sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Joko juga memperkenalkan konsep "propertinomik," yaitu pandangan baru terhadap properti sebagai sektor penumbuh ekonomi. Menurutnya, properti memiliki industri turunan yang sangat besar, melibatkan hingga 185 industri lain seperti cat, besi, paku, mebel, dan kaca.

Dengan adanya kebijakan yang tepat terhadap sektor perumahan, industri turunan ini akan tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah.

"Pemerintah, melalui Kementerian PKP, harus menjadi pemimpin yang memiliki tiga fungsi utama: perencana, eksekutor, dan public officer untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Ekosistem properti, baik dari sisi kebijakan maupun finansial, harus dibenahi agar sektor ini bisa bertumbuh optimal," tambahnya.

Salah satu pekerjaan rumah besar Kementerian PKP menurut Joko adalah pembenahan ekosistem finansial. Program pembiayaan seperti FLPP dan Tapera, yang melibatkan perbankan dan lembaga sekuritisasi seperti SMF, harus lebih disederhanakan dan dipercepat agar dana dapat berputar lebih cepat dan mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, proses perizinan yang lambat juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor properti. "Saat ini, izin membangun gedung bertingkat bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Ini harus diperbaiki agar sektor properti bisa tumbuh lebih cepat," kata Joko.

Ia menekankan pentingnya duduk bersama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri untuk mempercepat proses perizinan dan menyelesaikan hambatan regulasi yang ada.

Terkait prospek investasi, Joko optimis bahwa dengan kebijakan perumahan yang lebih terfokus, baik investor lokal maupun internasional akan semakin tertarik berinvestasi di sektor properti.

"Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan dari pemerintah, sektor properti akan semakin menarik bagi investor. Apalagi, Indonesia masih memiliki backlog perumahan sekitar 10-12 juta unit, yang berarti peluang pasar masih sangat besar," ujarnya.

Joko juga menyebut bahwa program pemerintah untuk membangun 2 juta rumah di pedesaan akan menjadi salah satu pendorong ekonomi baru di daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan perumahan dan infrastruktur yang mendukungnya.

"Dengan konsep propertinomik dan dukungan kebijakan yang tepat, kami di REI siap menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan perumahan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terancam kesulitan membeli rumah subsidi. Penyebabnya, kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berkurang pada tahun ini.

Seperti yang diketahui, pemerintah menetapkan kuota subsidi FLPP sebanyak 166.000 unit pada 2024, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 229.000 unit.

Kuota subsidi FLPP tahun ini pun mulai menipis. Merujuk situs BP Tapera, per 31 Juli 2024 penyaluran subsidi FLPP sudah mencapai 109.719 unit atau senilai Rp 13,37 triliun.

Ada kemungkinan kuota subsidi FLPP akan habis bulan September nanti, sehingga backlog rumah di Indonesia berisiko meningkat yang mana saat ini sudah mendekati 13 juta rumah tangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, bulan Juni lalu pihaknya mengirim surat kepada pemerintah untuk meminta penyesuaian kuota subsidi FLPP menjadi sebesar 220.000 unit, seperti target rencana strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2024.

Usulan penyesuaian ini turut mempertimbangkan berhentinya program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Apersi juga menilai, kuota subsidi FLPP yang ideal semestinya merujuk pada data permintaan real time dari masyarakat yang ada pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yakni sekitar 300.000 unit per tahun.

"Namun, kami paham kapasitas fiskal pemerintah terbatas," ujar dia, Selasa (30/7).

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut, REI juga berkirim surat ke Kementerian PUPR perihal kuota subsidi FLPP yang berkurang pada tahun ini. Pihak REI meminta agar kuota subsidi FLPP minimal sama dengan kuota tahun 2023. Terlebih lagi, kuota subsidi FLPP tahun lalu dapat terserap maksimal, bahkan masih dianggap kurang.

"Beberapa DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kami sudah mulai mengeluhkan kuota FLPP yang sudah habis di daerahnya," ungkap dia, Kamis (1/8).

Di sisi lain, REI juga menyadari adanya keterbatasan dana dari pemerintah untuk meningkatkan subsidi FLPP, sementara kebutuhan rumah untuk MBR terus bertambah.

Yang terang, kebijakan FLPP sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan rumah bagi MBR. Tanpa subsidi FLPP, industri properti segmen menengah ke bawah tidak bisa berjalan dengan baik. Pemerintah pun mesti mencari solusi terbaik atas masalah kuota subsidi FLPP.

"Penyediaan rumah adalah tugas pemerintah dengan dibantu oleh pengembang, bukan urusan bisnis murni," tegas Bambang.

Apersi juga menilai, program FLPP memiliki dampak besar bagi sektor properti.Apalagi, banyak pengembang properti yang rajin membangun perumahan subsidi.

Sebagai gambaran, porsi perrumahan subsidi yang telah dibangun anggota-anggota Apersi sejak 2020 hingga 29 Juli 2024 mencapai 91%, sedangkan 9% sisanya berupa perumahan komersial.

Lagi pula, sektor properti perumahan memiliki efek berganda yang besar. Apersi mengutip kajian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sektor perumahaN mencapai 30,34 juta orang. Pembangunan perumahan pun memiliki keterkaitan yang cukup kompleks dengan sektor-sektor industri lain yang berjumlah sekitar 185 sektor.

"Berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh bagi para pengembang di Indonesia dan sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR," tandas Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.