Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mimpi menunaikan ibadah haji di usia muda kini semakin terbuka lebar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak dini melalui talkshow bertema “Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini” di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Kamis (31/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie. Mereka membahas pentingnya mendaftar haji di usia muda dan langkah-langkah untuk mempersiapkannya lebih awal.

Fadlul memperkenalkan kampanye “Ayo Haji Muda” yang digagas oleh BPKH. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftar haji saat masih muda, mengingat ibadah haji memerlukan fisik yang kuat karena banyak aktivitas berjalan jarak jauh.

“Mengapa BPKH mengampanyekan ‘Ayo Haji Muda’? Karena masa tunggu setelah mendaftar cukup panjang. Usia 40 atau 50 tahun adalah waktu yang tepat untuk menunaikan haji dengan kedewasaan rohani dan fisik yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Fadlul juga mengajak generasi muda, terutama para calon mempelai pria, untuk menjadikan setoran awal haji sebagai mahar pernikahan.

“Fenomena yang cukup menarik saat ini, banyak generasi muda setelah lulus kuliah ingin menikah. Biasanya mahar berupa seperangkat alat salat, tetapi sekarang bisa berupa setoran awal haji. Jika pasangan Indonesia sudah mulai berpikir setor haji sejak umur 25 tahun, artinya mereka telah memiliki visi fisik dan rohani yang baik,” tambahnya.

Saat ini, setoran awal untuk mendaftar haji minimal sebesar Rp25 juta.

Fadlul yakin, dengan memberikan mahar berupa setoran awal haji, generasi muda akan lebih siap secara finansial dan karier mereka pun akan lebih baik ke depannya.

“Jadikan setoran awal haji sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga kehidupan yang berkah bisa diupayakan sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan panduan dalam mengelola keuangan untuk membantu generasi muda mendaftar haji sejak dini.

Ia menyarankan untuk meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan mengalokasikan dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” kata Prita.

Talkshow yang dipandu oleh Founder Kasi Solusi, Derryansha Azhari, berlangsung dinamis dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Selain itu, Fadlul juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan transparansi. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan BPKH yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website dan media sosial BPKH.

“Alhamdulillah, laporan keuangan BPKH selama enam tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Melalui acara ini, BPKH berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya merencanakan haji sejak dini.

Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan ibadah haji di usia yang lebih muda, serta meraih keberkahan dalam kehidupan.

Sumber: Warta Kota | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI Nusron Wahid menyatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak ada peran di balik kisruh kuota haji.

Pansus dibentuk, salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja,” kata Nusron.

Dalam kasus ini, kata Nusron, Pansus berfokus pada Kementerian Agama dan penyelenggara swasta.

Terutama mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk mendahulukan keberangkatan jemaah tertentu.

“Dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan untuk reguler malah dipakai untuk jemaah haji khusus,” tuturnya.

Sementara itu, Pansus Hak Angket Haji DPR telah mengundang Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Senin (2/9/2024) malam.

Kedatangannya ke Gedung DPR RI itu guna dimintai klarifikasi atas pernyataan sejumlah saksi soal pembagian kuota haji 2024.

Di hadapan pansus, Fadlul menjelaskan posisi BPKH soal pembayaran dana haji.

Menurut Fadlul, untuk melakukan transfer nilai manfaat operasional biaya haji, BPKH berpedoman pada pagu yang ditetapkan.

Selama biaya yang diminta Kementerian Agama tidak melewati pagu, maka permintaan akan dipenuhi. “Karena kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi yang salah,” kata Fadlul.

Sementara itu dikutip dari kompas.com, Fadlul mengungkapkan, perubahan pembagian kuota haji itu disebabkan adanya surat masuk dari Kementerian Agama (Kemenag) pada 10 Januari 2024.

Hal ini berkaitan dengan penggunaan nilai manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Dalam surat tersebut, kata Fadlul, tertulis bahwa jumlah kuota jemaah haji reguler sebanyak 213.320, sedangkan untuk jemaah haji khusus berjumlah 27.680.

Total keseluruhannya sesuai dengan kuota jemaah haji 2024 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR RI, yakni 241.000

“Kalau baseline-nya pak, untuk kuota 241.000 itu mengacu kepada keputusan presiden. Cuma untuk pembagiannya memang ada perbedaan dengan kesimpulan rapat panja (panitia kerja),” ujar Fadlul.

Meski jumlah totalnya sama, namun pembagian jumlah kuota jemaah haji reguler dan khusus tersebut berubah dari kesepakatan dalam rapat antara pemerintah dan DPR RI.

Adapun kuota jemaah haji reguler yang disepakati sebelumnya sebanyak 221.720 orang, sedangkan untuk kuota jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang.

Dari pembagian kuota jemaah haji reguler dan khusus itu, nilai manfaat yang harus dikeluarkan BPKH untuk pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 sebesar Rp 8,2 triliun.

Namun, kata Fadlul, jumlah yang ditransfer oleh BPKH untuk pembayaran penyelenggaraan ibadah haji 2024 lebih rendah, yakni Rp 7,88 triliun sebagaimana permintaan dari Kementerian Agama RI.

Sebab, terdapat ketentuan yang mengatur besaran transfer pembayaran pelaksanaan ibadah haji oleh BPKH, harus sesuai dengan permintaan dari Kementerian Agama RI.

“Kami tidak dalam kapasitas menghitung ini Rp 7,88 triliun dari mana. Tapi kalau dilihat angkanya ini kan ada perbedaan,” kata Fadlul. (faf)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Kisruh Kuota Haji, Pansus Hak Angket DPR Ungkap BPKH Tidak Bersalah, Hanya jadi Juru Bayar, https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/03/kisruh-kuota-haji-pansus-hak-angket-dpr-ungkap-bpkh-tidak-bersalah-hanya-jadi-juru-bayar?page=all.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik kolaborasi antara anak usahanya, Bank Muamalat dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menilai kerja sama ini sebagai langkah penting untuk memperluas program kemaslahatan umat.

“Program yang telah didukung BPKH, seperti pendirian Masjid At-Tanwir di Menteng, Pondok Pesantren Muallimin, dan RS Bandung Barat menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin antara BPKH dan Muhammadiyah,” kata Fadlul dalam acara tersebut di Yogyakarta, Rabu (7/8).

Penandatanganan nota kesepahaman antar kedua pihak dilaksanakan di Yogyakarta, oleh Direktur Bank Muamalat, Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kerja sama ini mencakup dua ruang lingkup utama. Pertama, pemanfaatan jasa dan program Corporate Social Responsibility (CSR) bank Muamalat untuk mendukung pengembangan cabang, ranting, dan masjid yang dikelola Muhammadiyah.

Kedua, bank Muamalat akan menggandeng lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu, dalam berbagai program yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan dukungan zakat.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan pembiayaan Rp2 triliun untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yang mencakup rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid.

Aspek penting lainnya adalah pengelolaan keuangan dan program aggregator haji. Bank Muamalat akan mensosialisasikan serta mengelola keuangan terkait haji di lingkungan Muhammadiyah, untuk memastikan proses yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh jamaah.

Prototipe kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan dalam memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa.

“Dengan langkah strategis ini, BPKH berharap dapat terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup umat melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada kebaikan bersama,” ujar Fadlul mengakhiri.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ) melalui anak usaha di Arab Saudi, Arsy Buana Travelindo LLC (ABT Hospitality) mengumumkan kerja sama dengan BPKH Limited, anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dua hotel di Mekah dan Madinah.Potensi nilai kontrak hotel yang akan dikelola bersama tersebut senilai SAR 43 Juta, atau setara Rp 183 miliar.

Pada acara International Islamic Expo (IIE) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jumat, 26 Juli 2024, ABT Hospitality dan BPKH Limited menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel: Anshar Golden Tulip Hotel di Madinah dan Hilton Convention di Mekkah.

Anshar Golden Tulip Hotel adalah hotel bintang 3 dengan 725 kamar yang mampu menampung 2.800 jemaah, fokus melayani musim umrah, dengan durasi sewa selama 3 tahun.

Sementara Hilton Convention Mekkah adalah hotel bintang 5 dengan allotment 200 kamar yang mampu menampung 600 hingga 700 jemaah, berlokasi dekat dengan Masjidil Haram.

Direktur Utama Arsy Buana Travelindo dan ABT Hospitality, Saipul Bahri menyatakan Kontrak ini mulai berlaku pada 1 Safar 1446 Hijriah atau 5 Agustus 2024.

ABT Hospitality dengan expertise dalam industri perhotelan di Arab Saudi, akan berperan sebagai pengelola dan pemasar dari 2 hotel yang telah dikontrak oleh BPKH Limited tersebut.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kami dalam industri haji dan umrah. Kami yakin bahwa kerja sama ini akan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah, serta meningkatkan nilai perusahaan yang akan bermanfaat bagi para pemegang saham,” ungkap Saipul, dalam siaran pers, Selasa (30/7).

Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, menyatakan bahwa investasi ini adalah hasil dari kolaborasi BPKH Limited dengan ABT Hospitality di Arab Saudi. Investasi ini tidak akan mengganggu pasar pelaku industri haji dan umrah, tetapi justru akan mempermudah akses kamar bagi industri umrah dan haji di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa BPKH Limited tidak akan menjadi kompetitor bagi pelaku industri, melainkan akan menghadirkan fasilitas yang lebih baik.

Selain mengikuti acara International Islamic Expo 2024, ABT Hospitality juga aktif mengikuti dan mengadakan pameran di berbagai negara. Mulai 12 Juli hingga 11 Agustus 2024, ABT Hospitality melakukan pameran di Turki, Mesir, Malaysia, Iraq, Maroko, Tunisia, Uzbekistan, dan Aljazair.

Tujuan pameran ini adalah untuk memperkenalkan portofolio ABT Hospitality di Arab Saudi, memperkuat relasi bisnis, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan perseroan. “Melalui ABT Hospitality, perseroan akan terus bertumbuh dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham” tandasnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hadir dalam International Islamic Expo 2024, pameran perjalanan dan pariwisata Islam terbesar di dunia, yang berlangsung pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono mengatakan, melalui partisipasi di International Islamic Expo, BPKH Limited ingin memperkenalkan diri sebagai entitas yang telah establish di Arab Saudi.

“Harapannya, keberadaan kami bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh ekosistem umrah dan haji Indonesia,” kata Sidiq dalam keterangannya sela-sela International Islamic Expo 2024, Sabtu (27/7).

Pameran ini, lanjut Sidiq, menjadi ajang bagi seluruh ekosistem umrah dan haji untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat.

“Partner bisnis, itu kata kuncinya. BPKH Limited tidak memposisikan diri sebagai kompetitor. Tapi justru menawarkan diri bergandengan tangan melakukan investasi bersama untuk kebutuhan umrah dan haji,” tegas dia.

Lewat kerja sama ini, masing-masing pihak dapat memperoleh benefit yang setara sekaligus meminimalkan resiko investasi yang dihadapi.

“Konkritnya BPKH Limited selain sebagai kolaborator, kami juga menawarkan diri menjadi agregator untuk membantu pemilik produk memasarkan produknya di Arab Saudi,” imbuh Sidiq.

Dalam menjalankan bisnis di Saudi, BPKH Limited fokus pada penyediaan infrastruktur akomodasi, katering, dan transportasi yang senyaman mungkin bagi jemaah umrah dan haji.

“Misalnya kita punya satu hotel, BPKH Limited dapat mengelola hotel itu agar familiar seperti di indonesia demi kemudahan jemaah. Atau untuk katering, bumbunya kita datangkan dari tanah air sehingga rasanya cocok dengan lidah orang Indonesia,” terang Sidiq.

“Jadi intinya kami sebagai vendor dan supplier. Bukan menjadi operator apalagi marketing travel, tidak sampai ke sana,” tegasnya.

Kontrak Pengelolaan Hotel di Arab Saudi

Sebelumnya BPKH Limited baru saja menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi, dengan menggandeng emiten service provider haji dan umrah, PT Arsy Buana Travelindo.

“Alhamdulillah, BPKH Limited sukses melakukan investasi yang menjadi impian kita bersama, dengan menyewa satu hotel penuh selama tiga tahun di Madinah, yaitu Anshar Golden Tulip Hotel,” ujar Sidiq.

Anshar Golden Tulip merupakan hotel bintang tiga yang memiliki 725 kamar dengan kapasitas 2.800 jemaah. Selain di Madinah, BPKH Limited mendapatkan penjatahan (allotment) kamar hotel di Makkah.

“Kami juga menandatangani kontrak untuk mendapatkan allotment 200 kamar di Hilton Convention Makkah. Ini hotel bintang lima yang berada sangat dekat dengan kawasan Masjidil Haram dengan daya tampung 600 hingga 700 jamaah,” ucap Sidiq.

Ia optimistis, investasi di Anshar Golden Tulip Madinah dan Hilton Convention Hotel Makkah akan memberi manfaat besar bagi pengelolaan dana haji.

“Kedua investasi ini, kami yakini, akan memberi profit yang jauh lebih tinggi dari instrumen investasi lain yang sudah dilakukan sebelumnya, dan seluruh keuntungan itu akan dikembalikan untuk memperbaiki layanan jamaah,” tegasnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), resmi menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.

Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, investasi ini terwujud melalui kolaborasi BPKH Limited bersama Anak usaha emiten service provider haji dan umrah, PT Arsy Buana Travelindo Tbk yaitu ABT Limited dan syarikah di Saudi.

“Alhamdulillah BPKH Limited sukses melakukan investasi yang menjadi impian kita bersama, dengan menyewa satu hotel penuh selama 3 tahun di Madinah untuk musim umrah, yaitu Anshar Golden Tulip Hotel,” kata Sidiq di acara International Islamic Expo (IIE) 2024 dalam keterangan resminya, (26/7).

Anshar Golden Tulip merupakan hotel bintang 3 yang memiliki 725 kamar dengan kapasitas 2.800 jemaah. Selain di Madinah, BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan kamar hotel di Mekkah.

“Kita juga menandatangani kontrak untuk mendapatkan allotment 200 kamar di Hilton Convention Mekkah, hotel bintang 5 yang berada sangat dekat dengan kawasan Masjidil haram dengan daya tampung 600 hingga 700 jemaah,” tambah Sidiq.

Kesepakatan ini merupakan terobosan besar, karena BPKH Limited mampu mendapatkan jumlah kamar yang signifikan, sehingga diharapkan mempermudah industri umrah dan haji di Indonesia untuk memperoleh akses kamar bintang 5 di kawasan haram.

Kontrak pengelolaan kedua hotel tersebut, berlaku mulai 1 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 5 Agustus 2024.

“Pemasaran kedua hotel sudah kita lakukan bersama ABT Limited, dan sejauh ini sudah mendapat banyak peminat,” ungkap Sidiq.

Ia optimistis, investasi di Anshar Golden Tulip Madinah dan Hilton Convention Hotel Mekkah, akan memberi manfaat besar bagi pengelolaan dana haji.

“Kedua investasi ini kami yakini akan memberi profit yang jauh lebih tinggi dari instrumen investasi lain yang sudah dilakukan sebelumnya, dan seluruh keuntungan itu akan dikembalikan untuk memperbaiki layanan jemaah,” sebut Sidiq.

Ia optimistis, keputusan BPKH Limited terjun ke bisnis akomodasi tidak akan menggerus pasar pelaku industri haji dan umrah.

“BPKH Limited tidak akan menjadi kompetitor, justru kami ingin menghadirkan fasilitas yang lebih baik kepada para pelaku di industri ini,” kata Sidiq mengakhiri.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya berturut-turut.

Ini merupakan bagian dari komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara akuntabel, transparan, syariah dan penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP keenam kali ini. Ia mengungkapkan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPKH dalam menjalankan amanah pengelolaan dana haji.

“Opini WTP ini sangat penting sebagai bukti amanah kepercayaan umat yang terus kami jaga,” ujar Fadlul dalam konferensi pers, Selasa (23/7).

Ia juga menambahkan bahwa opini WTP ini menjadi motivasi bagi BPKH untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji ke depannya.

BPKH terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanannya agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi para calon jemaah haji Indonesia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 166,74 triliun dibanding tahun 2022 sebesar 166,54 triliun.

Sedang dari sisi nilai manfaat, BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp 10,93 triliun di tahun 2023. Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10,13 triliun dengan capaian 7,90%.

Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu.

Kemudian, dana haji aman dikelola oleh BPKH dapat dilihat dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib.

Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan aset netto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek.

Rasio Solvabilitas BPKH dari di tahun 2023 sebesar 100,56%.

Rasio likuiditas wajib adalah kemampuan BPKH menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanah UU No.34 tahun 2014, BPKH wajib menjaga minimal 2x BPIH.

Dalam realisasinya, tahun 2023 rasio likuiditas wajib terjaga sebesar di angka 2,09x BPIH. Rasio likuiditas wajib 2,09x berarti BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan Ibadah Haji melebihi 2 kali pelaksanaan haji.

BPKH mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan telah menindaklanjutinya dan berkomitmen menyelesaikan untuk perbaikan kinerja terus menerus.

Audit yang dilakukan BPK menjadi bukti bahwa dana haji mendapatkan pengawasan yang sangat ketat.

"BPK juga menjunjung tinggi independensi, obyektifitas dan profesionalisme dalam mengawasi Dana Haji", pungkas Amri.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan 30 Bank, terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) yang ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027.

Penandatanganan yang dilaksanakan di The Tribrata Convention Center, Jakarta dihadiri Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, Ketua Bidang Perbankan Syariah ASBANDA, Kukuh Rahardjo, Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi dan 30 Direktur Utama BPS BPIH dari seluruh Indonesia.

Perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta keuangan haji secara keseluruhan.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah. Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya secara hati-hati, akuntabel, professional dan terpercaya," kata Fadlul dalam keterangan resminya, Senin (22/7)

Perjanjian ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sebanyak 30 BPS BPIH yang ditunjuk BPKH adalah BUS/UUS yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPKH, sehingga diberikan kepercayaan untuk menjadi BPS BPIH yang bertanggung jawab menerima setoran BPIH dari calon jemaah haji, serta menjadi mitra BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan haji.

Perjanjian kerja sama antara BPKH dengan 30 BPS BPIH ini adalah bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

"Kami siap untuk melaksanakan amanah ini dan mendukung BPKH dalam pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien," ujar Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi.

BPS BPIH bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, dan juga mengelola rekening tabungan yang dibuka oleh calon jemaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus.

Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasarkan prinsip syariah, memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian kepatuhan oleh BPKH terhadap BPS BPIH. Selama masa kerja sama, BPKH akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja BPS BPIH dalam menjalankan fungsinya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya BPKH Limited akan berpartisipasi dalam International Islamic Expo 2024, pameran perjalanan dan pariwisata Islam terbesar di dunia, yang berlangsung pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, International Islamic Expo 2024 menjadi ajang bagi BPKH Limited untuk hard selling sekaligus memperkenalkan diri kepada para pelaku usaha di ekosistem umrah dan haji.

“Kita ingin sampaikan ke publik, bahwa BPKH memiliki anak usaha yang sudah establish di Arab Saudi bernama syarikat BPKH Limited yang bergerak di beberapa sektor, termasuk didalamnya pelayanan untuk umrah dan haji. Karena di expo ini ada ekosistem umrah dan haji dunia, khususnya dari Saudi yang datang ke Indonesia untuk mencari market,” kata Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/7).

Salah satu kesepakatan penting yang akan ditandatangani dalam forum ini adalah kemitraan strategis dengan PT Arsy Buana Travelindo tbk, emiten service provider umrah haji yang sudah tercatat di pasar modal Indonesia dengan kode HAJJ.

“Mereka (HAJJ) juga memiliki anak usaha seperti BPKH Limited di Arab Saudi. Tanggal 26 Juli kami akan melakukan tandatangan kontrak kerja sama yang sudah konkrit, untuk mengelola satu hotel yang berlokasi di kawasan Markaziah, Madinah Al Munawwarah, untuk musim umrah, insyaallah 1 Safar kita akan mulai, kita akan upayakan terdapat merek dagang atau logo BPKH Limited di hotel yg kita kelola, agar dapat lebih dikenal dipasar” imbuh Sidiq.

Selain HAJJ, BPKH Limited juga menggandeng konsorsium lokal untuk mempersiapkan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia tahun 1446.

“Di Arab Saudi, BPKH Limited bersama Arsy Buana Travelindo dan partner lokal (owner hotel) telah berupaya membuat kesepakatan bersama untuk dapat melayani jemaah haji Indonesia tahun 1446 hijriah. Kesimpulan kongkrit kesepahaman ini adalah bahwa kami sangat siap menyediakan minimal 10 ribu bed untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah, tentu areanya adalah Markaziah, ada beberapa hotel yg kami tampilkan selama perhelatan International Islamic Expo 2024,” urai Sidiq.

Kontribusi di Musim Haji 2024

Dalam kesempatan yang sama, Sidiq juga menguraikan peran BPKH Limited selama pelaksanaan haji 2024 melalui program Quick Win Project.

Salah satunya dengan memasok 76 ton bumbu khas Indonesia, untuk memperbesar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam layanan konsumsi jemaah selama di tanah suci dan serving makanan siap saji.

“Target kita tahun depan kuantitasnya akan jauh bertambah, untuk pemenuhan kebutuhan bumbu akan ditingkatkan kurang lebih sampai dengan 300 ton dan untuk makanan siap saji untuk tahun 1446H akan ditingkatkan dari 2 kali makan menjadi 9 sd 12 kali,” jelas dia.

Selain itu, BPKH Limited juga mengoptimalkan lobi dan resto di sekitar hotel yang mereka kelola di Mekkah, untuk disewakan kepada pelaku UMKM khususnya diaspora Indonesia di Saudi.

“Kami siap mendukung UMKM Indonesia yang ingin membuka usaha di Arab Saudi pada musim haji mendatang,” pungkas Sidiq.