JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota umrah dan haji khusus untuk para marbut dan pengurus masjid.

Hal ini disampaikan setelah RK berdiskusi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Ya, untuk umroh haji kuotanya ditambah (untuk marbut, pengurus, juga pimpinan DMI). Kita nanti gilirkan dengan cara-cara yang baik," ujar RK di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (30/9/2024).

RK menegaskan bahwa program umrah dan haji tidak harus bergantung pada dana pemerintah, melainkan bisa menggunakan dana keumatan atau zakat.

"Kalau maksimal, aspirasi terkait guru ngaji, marbut itu bisa tidak harus dana APBD. Asal pemimpinnya kreatif, mengorganisasikan sumber-sumber lain. Dana umat kembali ke umat," jelasnya.

Selain itu, RK juga berjanji akan memperjuangkan dana anggaran untuk masjid, yang sebelumnya sempat ada, agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

"Pada dasarnya, 90 persen aspirasi hari ini adalah tentang anggaran untuk masjid. Dulu ada, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan di masjid, tolong di-support. Saya kira itu menjadi catatan," tambah RK.

Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 telah memasuki masa kampanye sejak 25 September hingga 23 November.

Masa tenang ditetapkan pada 24-26 November, dan pemungutan suara serentak akan berlangsung pada 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tercatat mengalami peningkatan pada 2024 di tengah sengkarut ibadah haji.

Data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IKJHI Tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Indeks tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data pengisian kuesioner secara mandiri di mana jemaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang diterima.

Selain itu, BPS juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memperkaya informasi dan mengamati fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.

Sebanyak 14.400 jemaah haji menjadi sampel dalam survei ini yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Jenis pelayanan publik yang dinilai yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi (hotel/tenda), pelayanan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Lebih lanjut, menurut daerah kerja atau satuan operasi, IKJHI 2024 masuk dalam kriteria sangat memuaskan di seluruh daerah kerja atau satuan operasi kecuali Armuzna.

Secara terperinci, daerah kerja Madinah mengalami kenaikan indeks sebesar 0,13 poin dibanding tahun lalu, menjadi 88,55 pada 2024, tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Kenaikan indeks juga terjadi di Makkah yakni menjadi 89,80 atau naik 1,92 poin dari tahun lalu di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi.

Daerah kerja Bandara juga mengalami kenaikan indeks di seluruh komponen pelayanan yang tercatat naik 1,37 poin menjadi 90,83, tertinggi pada komponen layanan ibadah.

Sementara itu, daerah kerja Armuzna tercatat mengalami kenaikan indeks sebesar 5,23 poin dari tahun lalu, menjadi 83,92 di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi. Kendati mengalami peningkatan, indeks kerja di Armuzna di bawah 85 alias masuk dalam kategori memuaskan.

Menurut jenis layanannya, BPS melaporkan semua jenis layanan telah mencapai kriteria sangat memuaskan kecuali layanan tenda dan konsumsi Armuzna yang hanya mencapai 84,77 poin atau memuaskan untuk konsumsi, sedangkan tenda hanya 76,10 poin.

Adapun, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks sebesar 91,61, atau naik 1,70 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 89,91 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI membatalkan rapat kerja evaluasi haji 2024, Senin (23/9/2024) lantaran Menteri Agama atau MenagYaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam rapat tersebut.

Merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyampaikan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI.

“Dan di penjelasan [UU No.8/2019], menteri tidak boleh diwakili dana harus hadir sendiri menyampaikan laporannya,” kata Wisnu dalam raker di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2024).

Komentar serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. Dia, mengutip Pasal 43 UU tersebut mengatakan bahwa laporan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji disampaikan oleh Menteri.

Dengan demikian, dia mengusulkan agar rapat ditunda. “Jadi dengan tegas seperti ini saya kira ini bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, maka sesuai dengan UU haji seharusnya kalau tidak ada menterinya mending ditunda,” usulnya.

Mendengar usulan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar raker evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan diagendakan pada kesempatan berikutnya.

DPR RI mengusulkan agar rapat digelar pada 27 September 2024, mengingat tidak ada lagi waktu yang tersedia jelang penutupan masa sidang.

“26 [September ada Rapur, jadi yang memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi 27 September 2024,” ujar Ashabul Kahfi.

“Bahwa kemudian beliau bisa hadir secara fisik atau online, nanti dibicarakan di tingkat pimpinan. Dengan demikian acara ini saya tutup,” pungkasnya.

Alasan Menag Tak Hadir

Sementara itu, Kemenag angkat bicara terkait alasan Menag Yaqut tidak hadir rapat evaluasi haji 2024.Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa Menag Yaqut tidak dapat menghadiri rapat lantaran harus menghadiri agenda di Prancis, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak menteri sedang menjalankan tugas yang diberikan, hari ini sedang ada di Prancis dalam rangka mewakili Presiden,” ujarnya.

Saiful menjelaskan, perjalanan dinas tersebut baru akan berakhir pada 28 September 2024 sehingga Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar Menag menghadiri rapat secara online.

“Ada opsi yang beliau sampaikan karena beliau juga tidak bisa meninggalkan tugas tersebut, bersedia untuk secara online,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menag Yaqut viral lantaran disebut sudah dua kali mangkir dari panggilan DPR.

Hal tersebut bahkan membuat panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini.

Mestinya, kemarin Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Berapa harta kekayaan Menag Yaqut?

Dilansir dari LHKPN, Menag Yaqut memiliki harta Rp.12.732.005.102 per Desember 2023. Kebanyakan harga Menteri yaqut berbentuk tanah dan bagunan.

Rincian harta kekayaan Menteri Yaqut

TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.520.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 573 m2/450 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.889.000.000

2. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

4. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

5. Tanah Seluas 263 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 731.500.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/510 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

Harta Kekayaan Menteri Yaqut

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.125.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX-5 MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

2. MOBIL, RANGE ROVER R R 5 OL SP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.754.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.665.750.602

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.532.005.102

III. HUTANG Rp. 800.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.732.005.102

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini.

Mestinya, kemarin Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sebelum jajaran anggota DPR RI baru dilantik, Marwan menegaskan pihaknya akan maraton mengirimkan undangan kepada Yaqut. Terlebih, Pansus Haji hari ini menemukan bukti dugaan Menag Yaqut tidak kooperatif.

Marwan menunjukkan bukti Yaqut berbohong pada panggilan kedua hari ini. Sebab, Yaqut disebut izin tidak hadir lantaran ada agenda Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Samarindah, Kalimantan Timur.

"Jadi alasannya MTQ, tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore ini kantor Kemenag," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut merupakan bukti 'kucing-kucingan' Yaqut dengan Pansus Haji 2024. Dia menunjukkan bukti surat undangan rapat kordinasi jam 3 sore kemarin di Kantor Kemenag yang dikirimkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk Menteri nya.

Sebelumnya, Pansus Haji sempat sidak ke Siskohat lantaran pihak Kemenag terus mangkir dengan alasan pergi ke Arab Saudi. Namun, saat disidak terlihat 2 pejabat Kemenag yang ada di kantor tersebut.

"Jadi surat itu sudah kita luncurkan beberapa hari yang lalu untuk mengundang, ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kemenag. Ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus," tuturnya.

Marwan menerangkan bahwa pembahasan pansus kali ini yang mengundang Menag Yaqut untuk membahas komprehensif carut marut penyelenggaraan haji 2024.

"Tentunya tidak satu per satu soal pelayanan dan penyelenggaraan haji yang amburadul, tenda yang kemana mana itu ditempati banyak orang, pembagian kuota yg 50 : 50 untuk haji reguler yang penambahan 20.000 itu. jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan, jadi dua-duanya ada kecurangan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dibuat kesal lantaran pemerintah kembali menggunakan Mashariq pada penyelenggaraan haji 1445H/2024 M. Sebab, Mashariq disebut sebagai biang kerok sengkarut penyelenggaraan haji 1444H/2023M.

Mashariq merupakan akronim dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co, nama Syarikah yang mendapat izin dari otoritas Arab Saudi untuk memberikan layanan kepada jemaah selama di Armina.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 John Kenedy Azis awalnya bertanya apakah Staf Khusus Menteri Agama sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz mengetahui bahwa ada perusahaan selain Mashariq yang mendaftar sebagai Syarikah.

Merespons pertanyaan tersebut, Alex, sapaannya, menyebut mendapat informasi bahwa ada beberapa Syarikah yang mendaftar untuk memberikan layanan di Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna). Diantaranya, Mashariq dan Dhuyuf Al-Baits.

“Yang merekomendasikan Mashariq itu di-approve oleh pemerintah adalah oleh Kemenag untuk melaksanakan Armuzna itu adalah saudara?” tanya John dalam rapat Pansus, Selasa (10/9/2024).

“Tidak pak saya tidak merekomendasikan,” jawab Alex.

John lantas kembali menanyakan apakah Alex mengetahui soal Mashariq. Alex menuturkan bahwa Mashariq memberikan layanan tahun lalu.

Jawaban tersebut lantas membuat John menanyakan apakah Alex mengetahui hasil kerja Mashariq di 2023 dan meminta pendapatnya ihwal kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Alex, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terhadap perusahaan tersebut, diantaranya keterlambatan pendorongan dari Arafah ke Muzdalifah kemudian keterlambatan pendorongan dari Muzdalifah ke Mina.

“Menurut yang saudara ketahui, apa hasil kerjanya terhadap pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023, kondisi Mashariq bagus apa tidak?” tanya John.

“Saya tidak merekomendasikan,” jawab Alex.

“Tahu nggak saudara, carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 itu karena Mashariq itu. Kenapa Mashariq itu dipakai lagi di tahun 2024? Caruk-maruknya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 adalah akibat Mashariq itu. Di tahun 2024 saudara pakai lagi itu, saudara rekomendasikan lagi apa alasannya?” tanya John.

Alex lantas membantah pertanyaan tersebut. Alex menyebut bahwa dirinya tidak merekomendasikan Mashariq kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Lebih lanjut, John meminta Alex untuk menjelaskan sektor mana saja yang melibatkan Mashariq dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Menurut Alex, Mashariq hanya memberikan layanan di Armuzna saja. Sementara, untuk katering, hotel, bus shalawat, tidak melalui Mashariq.

Diberitakan sebelumnya, DPR resmi membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024. Adapun, tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 kembali menunjukkan bukti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak kooperatif lantaran sudah 2 kali tak memenuhi panggilan untuk rapat di DPR RI.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya menduga Menag Yaqut berbohong pada panggilan kedua ini. Sebab, Yaqut disebut izin tidak hadir lantaran ada agenda Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Samarindah, Kalimantan Timur.

"Jadi alasannya MTQ, tetapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kementerian Agama bahwa pada hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi jam 3 sore ini kantor Kemenag," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Menurut dia, temuan tersebut merupakan bukti 'kucing-kucingan' Yaqut dengan Pansus Haji 2024. Dia menunjukkan bukti surat undangan rapat kordinasi jam 3 sore ini di Kantor Kemenag yang dikirimkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk Menteri nya.

Sebelumnya, Pansus Haji sempat sidak ke Siskohat lantaran pihak Kemenag terus mangkir dengan alasan pergi ke Arab Saudi. Namun, saat disidak terlihat 2 pejabat Kemenag yang ada di kantor tersebut.

"Jadi surat itu sudah kita luncurkan beberapa hari yang lalu untuk mengundang, ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir, tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTQ tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kemenag. Ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus," tuturnya.

Marwan menerangkan bahwa pembahasan pansus kali ini yang mengundang Menag Yaqut untuk membahas komprehensif carut marut penyelenggaraan haji 2024.

"Tentunya tidak satu per satu soal pelayanan dan penyelenggaraan haji yang amburadul, tenda yang kemana mana itu ditempati banyak orang, pembagian kuota yg 50 : 50 untuk haji reguler yang penambahan 20.000 itu. jadi haji khusus itu juga ada kecurangan, haji reguler pun juga ada kecurangan, jadi dua-duanya ada kecurangan," terangnya.

Lebih lanjut, Marwan akan kembali menyurati Menag Yaqut untuk hadir dalam rapat Pansus minggu ini dan memberikan keterangan. Dia menilai Yaqut hanya membuang-buang waktu hingga masa kerja DPR saat ini selesai.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa. Ketiga kalinya nanti masih, mungkin minggu ini harus maraton kita undang, karena waktunya sudah semakin mepet, kan tinggal 3 minggu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 menyisakan persoalan yang masih belum tuntas hingga saat ini mulai dari masalah kuota hingga fasilitas yang dinilai tidak layak.

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, DPR akhirnya resmi membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji pada 9 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI membuka peluang untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya menyampaikan, opsi ini kian mengemuka dalam diskusi internal Pansus, terutama setelah mempertimbangkan perkembangan investigasi yang telah dilakukan.

“Keterlibatan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperjelas berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/9/2024).

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyayangkan sikap Kementerian Agama (Kemenag) yang belakangan dinilai tidak kooperatif selama penyelidikan. Hal ini terlihat dari mangkirnya sejumlah pejabat terkait, adanya dugaan pemberian keterangan dan/atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu, serta dugaan tekanan yang dialami oleh para saksi.

Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, menurutnya, sikap tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR yang menghendaki penyelesaian sengkarut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan ini secara persuasif.

“Tindakan contempt of parliament [penghinaan terhadap parlemen] ini hanya akan menguatkan dorongan pansus haji DPR untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan,” tuturnya.

Hal ini lantas membuat Wisnu menanyakan komitmen Kemenag untuk menghadirkan layanan haji yang adil, bermartabat, dan memanusiakan jemaah.

Dia mengharapkan Kemenag dapat lebih kooperatif untuk menyelesaikan polemik ini dan transparan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

“Kami akan sangat menghargai sikap responsif dan integritas yang ditunjukan oleh pihak-pihak yang terpanggil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri atas 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Hal ini mengingat kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Imbas dari perbedaan komposisi ini, DPR kemudian membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/7/2024). Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih menjadi Ketua Pansus dan telah disepakati melalui pemilihan secara musyawarah mufakat.

Adapun, tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah terkait pembagian kuota haji 2024 di hadapan Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI pada Senin (2/9/2024) mengungkap beberapa fakta ke publik.

Fadlul mengungkapkan, dalam rapat dengan Komisi VIII itu, disimpulkan bahwa BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi yang akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji. Besaran dana itu pun telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024.

Besaran tersebut ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang, yang di dalamnya juga termasuk kuota haji tambahan sebesar 20 ribu orang. Perbandingannya, yakni 92 persen banding 8 persen atau 221.720 orang haji reguler dan 19.280 orang haji khusus.

"Di rapat panja (Komisi VIII DPR), nilai manfaat haji itu 221.720 orang haji reguler dan orang haji khusus 19.280 sehingga nilai manfaat yang ditetapkan Rp 8,2 triliun," kata Fadlul.

Akan tetapi pada 10 Januari 2024, diketahui BPKH menerima Surat dari Kementerian Agama. Di dalamnya, disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus. Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus.

Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu, Kementerian Agama meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun. Permintaan transfer tersebut pun dipenuhi BPKH mengingat nilainya berada di bawah pagu anggaran yang ditetapkan.

"Karena kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi yang salah," ujar Fadlul.

Ketua Pansus Angket Haji DPR Nusron Wahid mengakui BPKH tidak ada peran di balik kisruh kuota haji. “Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja,” ucap Nusron.

Dalam kasus ini, kata Nusron, Pansus berfokus pada Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk mendahulukan keberangkatan jamaah tertentu. “Dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan untuk reguler malah dipakai untuk jamaah haji khusus," kata Nusron.