Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam merealisasikan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara, pengamat meminta BPN dijadikan suatu Lembaga yang independen.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan BPN sudah masuk ke dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Artinya, kemungkinan besar pembentukan BPN akan dijalankan oleh Pemerintah.

"Setelah Pilpres ini, tentunya sudah sewajarnya bagi Presiden terpilih untuk merealisasikan janji politiknya," ungkap Fajry kepada Kontan, Jumat (9/8).

Meski begitu menurut Fajry pembentukan BPN ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara. Ia menyebutkan BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.

"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.

Selain itu Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud. Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.

"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara usai resmi dilantik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Dengan badan ini, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa meningkat hingga 23% sesuai potensinya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, pembetukan badan tersebut bisa menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara.

"Kita mau bikin badan penerimaan ya, paling tidak bukan hanya berbicara meningkatkan pendapatan tetapi menambal yang bocor-bocor," ujar Anggawira kepada awak media di Jakarta, Senin (29/7).

Ia mencontohkan, untuk industri mineral dan batubara (minerba) memiliki potensi pendapatan negara. Dengan pembentukan BPN dan ditambah dengan program Simbara, maka akan bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara.

"Disamping tadi ada rencana-rencana pungutan yang lain saya tidak tau, tetapi yang jelas kita tambal-tambal dulu supaya income kita bisa berdampak," katanya.

Namun, Anggawira mengungkapkan, badan penerimaan negara belum akan berjalan pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Kendati begitu, persiapannya akan dimulai dari periode pertama lantaran harus melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam prosesnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat berpendapat pemisahan badan khusus yang menangani penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus benar-benar dilakukan dan tidak hanya sekedar wacana.

Alasannya tentu tidak semata-mata soal untuk memenuhi target penerimaan pajak, tax ratio atau lainnya, tetapi memang reformasi birokrasi secara menyeluruh.

"Ini juga sudah lazim diterapkan di negara-negara lain. Sebab, bicara penerimaan negara tentu bukan hanya dari sumber pajak saja. Ada bea cukai dan penerimaan bukan pajak," kata Ariawan.