Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 tumbuh ekspansif di bulan Oktober 2024 mencapai 52,75. Pertumbuhan ini diyakini didukung dengan optimism pelaku industry atas pelantikan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. IKI bulan ini naik 0,27 poin dibandingkan September 2024 yang berada di posisi 52,48.

"Kami menilai meningkatnya demand dan IKI Oktober 2024 ini karena munculnya optimisme dari pelaku industri atas pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan juga pemilihan Kabinet Merah Putih," kata Febri, dalam rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Sedangkan apabila dibandingkan dengan IKI pada bulan Oktober 2023 naik 2,05 poin di mana pada kala itu IKI berada di posisi 50,70. Febri mengatakan, pertumbuhan IKI bulan ini didorong oleh dua sektor dengan kontribusi paling besar yakni industry minuman dan industri barang galian non logam.

"Nilai IKI sebesar 52,75 ini sebagian besar dikontribusi oleh 22 subsektor yang ekspansif dengan share PDB, 22 subsektor ekspansif itu yakni 97,7%. Itu artinya hampir sebagian besar, hampir 90% lebih subsektor di bawah industri pengolahan non migas itu ekspansif pada bulan Oktober 2024," terangnya.

Febri menambahkan, dari pelaku industri barang galian non logam, yakni industri ubin keramik mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

"Kami mencatat bahwa ini menentukan naiknya nilai IKI industri barang galian nonlogam pada bulan Oktober 2024. Kami juga mengapresiasi Menteri Keuangan yang sudah menerbitkan PMK terkait dengan anti dumping tersebut meskipun PMK itu terlambat

Di sisi lain, pada bulan Oktober ini Kementerian Perindustrian mencatatkan ada satu subsektor yang mengalami kontraksi. Sektor tersebut ialah kayu, barang dari kayu, dan gabus.

Lebih lanjut dari sisi variable pembentukan IKI, terdapat perlambatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 0,33 poin menjadi 51,62. Sebaliknya, nilai IKI variabel persediaan produk mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin menjadi 55,86. Sementara variabel produksi juga masih mengalami ekspansi sebesar 1,44 poin menjadi 51,12.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung memimpin rapat pimpinan Kementerian BUMN usai dilantik menjadi bagian dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Setelah dilantik, hari ini saya memimpin rapat pimpinan pertama dengan wakil menteri, sekretaris menteri, deputi dan staf ahli Kementerian BUMN," kata Erick dalam unggahan di Instagram resminya, Selasa (22/10/2024).

Erick mengatakan pihaknya fokus bagaimana BUMN menjalankan visi misi dan penugasan dari Prabowo, terutama dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi.

Selain itu, Erick menyebut BUMN akan terus menjadi benteng ekonomi nasional yang bekerja memberikan dampak ekonomi terbaik bagi masyarakat.

"Kita siap kerja keras untuk Indonesia," tutur Erick.

Sebagai informasi, di era Prabowo-Gibran, Erick memiliki tiga wakil menteri BUMN yakni Kartiko Wirjoatmodjo yang merupakan nama lama. Selain itu Dony Oskaria yang merupakan eks Dirut InJourney dan Aminuddin Ma'ruf yang merupakan eks stafsus Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usai dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menghadapi tuntutan kenaikan upah bagi buruh yang diusulkan oleh serikat pekerja. Aksi demonstrasi akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada pekan ini, mulai 24 hingga 31 Oktober 2024.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus dipandang dari dua perspektif.

Pertama, dari sisi pekerja, kenaikan UMP yang melebihi inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dia mencatat bahwa sejak 2019, inflasi telah berada di atas rata-rata pertumbuhan upah, dengan inflasi berada di kisaran 2,59% dan pertumbuhan upah riil sebesar 2,55%.

“Setelah pandemi covid-19 karena ada scarring effect, gap antara inflasi dan pertumbuhan upah riil semakin lebar. Pertumbuhan upah riil tertinggi di 2023 hanya mencapai 2,2%, sementara inflasinya mencapai 2,61%. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan upah di semua sektor pada 2023 justru minus,” ujarnya.

Eliza juga menyebutkan bahwa tuntutan buruh untuk kenaikan upah disebabkan oleh kurang efektifnya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan, yang menjadi pengeluaran terbesar bagi kelas menengah ke bawah. Pengeluaran masyarakat menengah dan bawah berkisar antara 54%-58% dan 60%-62% untuk bahan makanan.

Kedua, Eliza menegaskan bahwa kenaikan UMP perlu dipertimbangkan dari sisi perusahaan. Kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar tidak membebani biaya operasional perusahaan.

Perusahaan kecil, khususnya, akan kesulitan menyesuaikan kenaikan upah ini, sehingga dapat berakibat pada semakin menipisnya margin keuntungan.

Eliza menambahkan bahwa untuk mencegah konflik antara perusahaan dan pekerja, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan meregulasi biaya sewa properti serta pendidikan yang semakin tinggi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10% pada tahun 2025.

Dalam konferensi pers daring, Iqbal mengatakan, "Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%."

KSPI juga meminta agar pemerintah tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 untuk merumuskan kenaikan upah, karena peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil.

"Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang diputuskan oleh hakim MK. Kami minta agar segera dicabut sesuai dengan hasil uji materiil yang sedang direview di MK," pungkasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuasaan dan kedaulatan adalah milik rakyat. Menurutnya, kepemimpinan harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri," ujar Prabowo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 2024-2029.

Prabowo menekankan bahwa dengan mementingkan rakyat, seluruh masyarakat Indonesia akan terbebas dari kemiskinan, kelaparan, kebodohan, serta penindasan dan penderitaan.

Presiden juga menambahkan bahwa sebuah bangsa merdeka adalah bangsa yang rakyatnya merdeka.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan hasil pemikiran dan kehendak para pendiri bangsa sejak awal berdirinya negara.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan sejarah dan budaya bangsa ini.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pulang kampung ke Solo usai purna tugas. Jokowi bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma dan terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.

Awalnya Jokowi direncanakan akan pulang menumpang pesawat komersial. Namun, Menkominfo Kabinet Indonesia Maju, Budi Arie menyebut rencana itu batal karena status Jokowi yang merupakan mantan Presiden.

Pada kesempatan itu, Budi Arie mengenang karier Jokowi hingga akhirnya lengser sebagai Presiden. Ia lantas mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Padahal waktu itu 2012 baru jadi Gubernur. Ternyata nggak terasa ya. Makasih Pak Jokowi, selamat bekerja Prabowo Gibran semoga Indonesia ke depan semakin maju," katanya di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

Ia lalu menyebut pengumuman menteri dan wakil menteri oleh Prabowo akan dilakukan pada Minggu malam ini, sementara pelantikan pada Senin esok. Ia meminta masyarakat untuk menunggu.

"Nanti rencananya nanti malam (pengumuman menteri dan wakil menteri), hari Seninnya pelantikan," tuturnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyebut Jokowi akan langsung pulang ke Solo setelah Prabowo Subianto dilantik. Jokowi disebut akan terbang menggunakan pesawat Citilink. "Citilink ya," kata Budi Arie, Senin (14/10/2024).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi dilantik usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/20).

Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) untuk menjalankan semua aturan yang berlaku serta berbakti pada nusa dan bangsa.

“Sumpah tersebut akan kami jalankan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggungjawab dan semua kekuatan yang ada dalam raga dan jiwa kami,” tutur Prabowo, di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Minggu (20/10).

Ia juga menyampaikan, akan berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan RI, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia, dengan tulus dan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka yang tidak memilihnya dalam kontestasi pemilu beberapa bulan lalu.

“Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami,” ungkapnya.

Untuk diketahui, terdapat 709 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna ini. Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa.

Pengucapan sumpah atau janji ini dilakukan secara bergantian. Presiden Prabowo mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan seluruh Pimpinan MPR.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Prabowo.

Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Gibran.

Usai keduanya membacakan sumpah, seluruh pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebanyak 100.000 prajurit dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL) dikerahkan dalam rangka pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu (20/10/2024).

Adapun 100.000 prajurit tersebut termasuk personel pendukung. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memaparkan bahwa penembak runduk dari pasukan khusus juga disiapkan untuk pengamanan.

"Jadi, semua kita terapkan untuk pengamanan, khususnya VVIP untuk Ring 1 nanti itu dari Paspampres itu lengkap dengan sniper dan anti-drone. Kemudian juga Ring 2 dan Ring 3 pasukan TNI dan kepolisian," kata Agus dalam jumpa pers usai Apel Operasi Pengamanan, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, satuan-satuan siber TNI juga disiagakan untuk memantau potensi-potensi ancaman. Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan kementerian/lembaga terkait.

Panglima TNI menerangkan bahwa pihaknya terus melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi ancaman yang ada baik sebelum, saat, maupun setelah pelaksanaan. Oleh karena itu, TNI berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam pengamanan ini.

"Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah-wilayah, terutama khususnya yang ada di Jakarta," beber mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Adapun Operasi Pengamanan (Opspam) VVIP tersebut dipimpin Kogabwilhan I selaku Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP yakni Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi. Operasi tersebut digelar selama tujuh hari mulai 17 hingga 23 Oktober 2024.

Sebanyak 24.200 personel tergabung dalam Kogabpadpam VVIP yang terbagi 10 Satgas yakni:

1. Satgas Pamwil Jakarta (Kodam Jaya)

2. Satgas Pam VVIP (Paspampres)

3. Satgas Passus (Koopsus TNI)

4. Satgas Penerangan (Puspen TNI)

5. Satgas Medis (Puskes TNI)

6. Satgas Intel (Bais TNI)

7. Satgas Laut (Koarmada I)

8. Satgas Udara (Koopsud I)

9. Satgas Komlek (Satkomlek TNI)

10. Satgas Siber (Siber TNI)

Setiap Satgas itu memiliki peran khusus, antara lain pengawasan, patroli, dan pengamanan VIP/VVIP untuk menjaga keamanan selama pelantikan berlangsung.

Untuk diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pelantikan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Setelahnya, Prabowo-Gibran dijadwalkan menuju Istana Negara Jakarta untuk melangsungkan upacara pisah sambut bersama Jokowi-Maruf Amin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "100.000 Prajurit TNI Amankan Pelantikan Presiden, Paspampres Dilengkapi "Sniper"", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/18/10475661/100000-prajurit-tni-amankan-pelantikan-presiden-paspampres-dilengkapi-sniper?page=all#page2.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil Analisa Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 1,95 triliun selama lima tahun ke depan, akibat koalisi gemuk pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kabinet Prabowo-Gibran dikabarkan akan menggandeng 49 menteri dengan 59 wakil Menteri. Ini lebih banyak dari era Presiden Jokowi yang hanya 34 menteri dengan wakil Menteri sebanyak 17 orang.

Achmad Hanif Imaduddin, Peneliti Celios menyampaikan, pembengkakan anggaran tersebut belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

Celios menghitung pada era kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’aruf Amin, estimasi biaya untuk gaji dan tunjangan menteri dan wakil Menteri, serta anggaran operasionalnya diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun.

Nah, setelah dihitung dengan koalisi gemuk di era Prabowo-Gibran angkanya bertambah menjadi Rp 777 miliar. Artinya ada estimasi peningkatan sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau mencapai Rp 1,95 triliun dalam lima tahun.

Hanif juga menyampaikan bahwa kerugian yang dihadapi negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal tetapi juga memperlebar angka ketimpangan.

“Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” tutur Hanif dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Hanif menilai fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

Adapun Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Akan tetapi, Hanif berpendapat argumen tersebut perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional.

Misalnya saja Amerika Serikat (AS), dengan populasi sekitar 346 juta orang, hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian. Bahkan China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menutup kebocoran anggaran di masa kepemimpinannya.

Saat menyampaikan hal tersebut, Hashim teringat akan ejekan yang dulu sempat dilontarkan untuk Prabowo karena sering membahas kebocoran anggaran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pada kala itu, Prabowo dipanggil dengan sebutan Prabocor.

"Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor. Dia diejek lawan dia 2014 (kubu Jokowi) Prabocor karena selalu katakan kebocoran-kebocoran. Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengaku sempat merasa tersinggung dengan ejekan tersebut. Padahal, terbukti benar bahwa terjadi banyak kebocoran luar biasa di sisi penerimaan negara sehingga penerimaan tidak optimal.

"Kita sudah tahu di mana. Maka, kebocoran-kebocoran akan ditutup nanti Oktober setelah (tanggal) 20. Kalian akan tahu ada program-program tutup kebocoran-kebocoran ini dan debt equity ratio," ujarnya.

Kebocoran Potensi Penerimaan Negara Rp 300 T

Adapun salah satu kasus yang disoroti Hashim ialah adanya indikasi pengusaha sawit nakal yang tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim.

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," ujarnya.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ungkap Hashim.

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal itu berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata dia.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Visi Indonesia 2045 membutuhkan gencarnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM). Oleh karenanya, APBN di masa transisi berfokus kepada program-program meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut dari mulai pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi ketahanan pangan dan energi.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati postur sementara untuk APBN Tahun Anggaran 2025. Antara lain, mengakomodasi sejumlah program quick win pemerintah baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Program tersebut antara lain meliputi makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp 15 triliun.

Meski demikian, program populis dari Prabowo Subianto, Presiden Terpilih pada Pilpres 2024 membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran dan potensi meningkatnya impor komoditas pangan. Sebab, untuk kebutuhan susu dan sapi bakalan pada program MBG, masih tergantung pada impor.

Pengamat Pertanian dari CORE Eliza Mardian mengatakan, pada anggaran pangan mungkin estimasi nilai impor yang bakal naik. Misal susu sapi. Sebab, kebutuhan per anak sebesar 125 mililiter dikalkulasikan jadi setahun, yakni sekitar 42,6 liter.

Pemberian hanya Senin-Jumat selama sekolah, libur tidak dikasih. Sehingga, jika dikalikan jumlah penerima tahun 2025 saja yang sebesar 16.58 juta anak, maka kebutuhan susu untuk MBG saja sebesar 706.722 juta liter susu.

Jika dikonversi dalam ton, maka sebesar 688.000 ton. Jika harga per tonnya itu US$ 3199, maka untuk 688.000 ton nilai impornya US$ 2,2 miliar. "Kalau kurs Rp 15.600, maka total impor susu untuk 16,58 juta anak tahun 2025 saja itu Rp 34,2 triliun," katanya kepada KONTAN, Minggu (16/9).

Adapun estimasi impor sapi bakalan dengan target 1 juta ekor sapi hingga 2029 dengan harga per ekor sapi Rp 50 juta, berarti butuh Rp 50 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyebut, rencana impor 1 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan susu selama lima tahun mendatang. Pada tahap awal, pemerintah akan mendatangkan sapi perah dari Australia.

Di sisi lain, Kementan menyatakan sebanyak 36 perusahaan telah berkomitmen sebagai investor untuk mendukung pengadaan susu dalam program MBG, salah satunya PT Frisian Flag Indonesia. Yang terang, kertelibatan investor swasta tersebut difokuskan untuk mendongkrak produksi susu di dalam negeri.

Wamentan Sudaryono bilang, pemerintah membuka ruang kepada investor untuk membangun industri daging dan industri susu dengan mendatangkan sapi hidup, tanpa menggunakan APBN. "Tidak pakai APBN itu aja, non-APBN," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9).

Selain perusahaan dalam negeri, Kementan juga telah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yakni perusahaan susu asal Qatar, Baladna Milk, untuk swasembada susu.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan akan ada peningkatan impor bahan baku pangan. Apalagi jika kebutuhan dalam negeri untuk program makan bergizi gratis tidak mencukupi.

Kendati begitu, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berujar, Bapanas belum bisa merinci berapa persen target impor bahan baku pangan akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu informasi dari Pemerintahan selanjutnya.

"Tentunya, kami mendukung program makan bergizi gratis ini," tandasnya di sela Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2025, belum lama ini.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober 2024. Tepatnya sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Menurut Luhut, Prabowo menyampaikan perihal rencananya itu saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 Agustus 2024.

"Kemarin dia (Prabowo) bilang, 'Bang, aku dilantik pada tanggal 20 Oktober, pada tanggal 21 Oktober aku umumkan kabinet. Itu aku lantik, terus sidang kabinet pada tanggal 23 Oktober'," kata Luhut saat acara peluncuran buku di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (6/8/2024), dikutip dari Antaranews.

Oleh karena itu, Luhut meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal bekerja dengan cepat. Termasuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi, seperti database perkebunan sawit dan audit.

"Jadi, sebenarnya negeri kita ini superkaya, dan saya senang sekali calon presiden terpilih paham itu, dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat," kata Luhut.

Dia pun mengaku optimistis bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan mulus.

Pasalnya, Jokowi langsung menginstruksikan ke jajarannya untuk membantu transisi itu berjalan lancar sehingga pemerintahan baru yang nantinya dipimpin Prabowo tak perlu memulai dari nol.

"Jadi, saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan sehingga the next administration (pemerintahan selanjutnya) tidak mulai dari nol," kata Luhut.

"Semuanya di-share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi, dengan begitu, dia bisa cepat,” ujarnya melanjutkan.

Terkait susunan kabinet, hingga tiga bulan jelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, belum ada terdengar ada tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi atau penjaringan sejumlah nama potensial.

Prabowo hanya diketahui sempat membentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar. Gugus tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, wakilnya diduduki oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam gugus tugas tersebut. Padahal, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berkat dukungan KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Gugus tugas ini sempat mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan diterima oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya pada 31 Mei 2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Dapat Bocoran dari Prabowo, Susunan Kabinet Diumumkan 21 Oktober 2024".

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara usai resmi dilantik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Dengan badan ini, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa meningkat hingga 23% sesuai potensinya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, pembetukan badan tersebut bisa menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara.

"Kita mau bikin badan penerimaan ya, paling tidak bukan hanya berbicara meningkatkan pendapatan tetapi menambal yang bocor-bocor," ujar Anggawira kepada awak media di Jakarta, Senin (29/7).

Ia mencontohkan, untuk industri mineral dan batubara (minerba) memiliki potensi pendapatan negara. Dengan pembentukan BPN dan ditambah dengan program Simbara, maka akan bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara.

"Disamping tadi ada rencana-rencana pungutan yang lain saya tidak tau, tetapi yang jelas kita tambal-tambal dulu supaya income kita bisa berdampak," katanya.

Namun, Anggawira mengungkapkan, badan penerimaan negara belum akan berjalan pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Kendati begitu, persiapannya akan dimulai dari periode pertama lantaran harus melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam prosesnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat berpendapat pemisahan badan khusus yang menangani penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus benar-benar dilakukan dan tidak hanya sekedar wacana.

Alasannya tentu tidak semata-mata soal untuk memenuhi target penerimaan pajak, tax ratio atau lainnya, tetapi memang reformasi birokrasi secara menyeluruh.

"Ini juga sudah lazim diterapkan di negara-negara lain. Sebab, bicara penerimaan negara tentu bukan hanya dari sumber pajak saja. Ada bea cukai dan penerimaan bukan pajak," kata Ariawan.