Jakarta: Pengamat sosio ekonomi Sumantri Suwarno menyatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mendongkrak realisasi penerimaan negara.

"Saya rasa, secara konseptual, saya optimis sama Pak Prabowo ini ya, beliau punya konsep, beliau punya visi, beliau punya strategi. Tapi, memang PR-nya diimplementasi," ujar Sumantri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Ia menyampaikan jika pembentukan BPN terwujud, maka akan mendorong integrasi pengelolaan penerimaan negara serta terbangunnya capacity building dari lembaga tersebut.

"Sehingga, memang dalam jangka menengah panjang akan terjadi efisiensi pengelolaan penerimaan negara, efisiensi itu maksudnya dalam prosesnya lebih mudah," kata dia.

Sumantri, yang juga merupakan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), berharap dengan pembentukan BPN, ke depannya masyarakat semakin sadar untuk selalu membayar kewajiban pajak mereka.

Institusi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan aset maupun kegiatan yang berpotensi menghasilkan pendapatan untuk negara.

"Karena itu, nanti semua sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun nonpajak seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nanti akan diagregasi atau akan dikumpulkan oleh lembaga itu," imbuh dia.

Baca juga: Mengenal Peran BPN dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Memusatkan pendapatan negara dari pajak

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan dalam dokumen Asta Cita mereka untuk membentuk BPN sebagai hasil pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tujuan dari pembentukan badan tersebut adalah untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, nonpajak, dan bea cukai dalam satu pintu agar dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari sekitar 10 persen menjadi 23 persen.

Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta: Badan Penerimaan Negara (BPN) adalah lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara.

Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Usulan pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.
Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Apa manfaat BPN untuk masyarakat dan Negara?

Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggungnya sejak pemilu 2019 silam. Selaras dengan hal itu, kandidat kepala BPN Edi Slamet Irianto menjelaskan bahwa peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar.

Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.

Baca juga: Negara Belanja Rp1.930 Triliun, Segini Penggunaan APBN untuk Subsidi dan Bansos

"Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya," ujar dia, dalam keterengan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu.

"Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains," kata dia.

PPN tidak naik, bahkan mungkin turun

Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN.

Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya.

Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.

"Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang," ujar dia.

Saat disinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23 persen tanpa menaikkan tarif, dia menjawab, "Justru BPN dihadirkan untuk bisa menaikan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil. Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen bahkan jika memungkinkan, diturunkan ke 10 persen. Paling tidak, bertahan di 11 persen dengan catatan bahwa adminitrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental," tutur dia.

BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia dalam kisaran 18% hingga 20% pada 2045.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Pemerintah mengakui, tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu masih rendahnya penerimaan negara terutama perpajakan, tercermin dari rasio perpajakan yang mencapai 10,4% dari PDB pada tahun 2022, sementara rata-rata dunia yang mencapai 14,7% dan rata-rata negara maju mencapai 2l,1%.

Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah, yaitu sebesar 15,8% (2022), jauh tertinggal dibandingkan Thailand (18,3%) dan Filipina (21%,9%).

"Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan," tulis pemerintah dalam UU RPJN tersebut, dikutip Rabu (18/9).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah membeberkan kebijakan pendapatan negara untuk mencapai target tersebut.

Pertama, akselerasi reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif.

Kedua, peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk menjadi sektor formal.

Ketiga, penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru (seperti sin tax, carbon tax) serta dari sumber bukan pajak agar dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam.

Keempat, adalah pemberian insentif fiskal yang tepat untuk mendorong investasi serta pengembangan sektor-sektor prioritas berbasis kewilayahan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah strategi guna mendongkrak rasio pajak pada tahun 2025. Rasio pajak ditargetkan akan meningkat menjadi 12,3% tahun depan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, mengatakan dalam angka meningkatkan rasio pajak pada tahun 2025, DJP akan menempuh berbagai upaya.

Di antaranya penguatan implementasi coretax system hingga penguatan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kami juga berupaya compatible dengan perkembangan digitalisasi IT dan sistem perpajakan global," jelas Dwi kepada Kontan, Jumat (13/9).

Selain itu, Dwi menyebutkan juga akan adanya insentif fiskal untuk akselerasi investasi. Ditjen Pajak juga berupaya untuk optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence.

"Juga akan ada penataan organisasi dan wajib pajak," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi menjelaskan penghitungan tax ratio yang yang dilakukan Indonesia berbeda dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Besaran tax ratio ditentukan oleh struktur ekonomi suatu negara, policy perpajakan, dan kapasitas otoritas pajak dalam mengumpulkan penerimaan.

Hal ini menyebabkan besaran tax ratio di Indonesia tidak seperti negara-negara OECD lainnya, karena terdapat komponen penghitungan yang berbeda.

Menurut OECD, penerimaan pajak untuk menghitung tax ratio mencakup penerimaan pajak pusat, pajak daerah, kepabeanan dan cukai, serta PNBP sumber daya alam terhadap PDB, dan ditambah social contribution.

"Sementara itu, dalam perhitungan APBN, Indonesia menggunakan definisi dalam arti sempit yaitu pajak pusat termasuk kepabeanan dan cukai," ungkapnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) usai dilantik.

Konsultan Pajak PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan Badan Penerimaan Negara perlu direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Menurutnya itu merupakan salah satu janji dan program prioritas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pembentukan lembaga baru butuh waktu tidak singkat, perlu dasar hukum pembentukan, persiapan SDM, dan sarana serta prasarana, dengan pembentukan lebih awal, maka akan lebih cepat realisasi janji kampanye," jelas Raden kepada Kontan, Jumat (9/8).

Raden mengatakan sebenarnya untuk meningkatkan tax ratio sudah dilakukan oleh DJP. Salah satunya dengan intensifikasi penggalian potensi atas Wajib Pajak yang sudah terdaftat dan ekstensifikasi Wajib Pajak yang belum terdaftar. Raden juga menyebutkan pada awal pemerintahan Joko Widodo, DJP telah menerbitkan tax amnesty dengan harapan wajib pajak lebih patuh dan penerimaan meningkat.

"Penerimaan meningkat artinya tax ratio pun meningkat, jika tax ratio tidak meningkat, maka peningkatan penerimaan hanya disebabkan "kue ekonomi" atau GDP makin meningkat," ujarnya.

Meski begitu, menurut Raden berbagai upaya yang sudah dilakukan sebelumnya tidak ada yang berhasil. Satu-satunya upaya yang belum dilakukan adalah membuat otoritas pajak mandiri.

"Usulah pemisahan DJP sudah pernah dilakukan, tapi selalu mentok di DPR, semoga di pemerintahan Prabowo, rencana BPN terealisasi," ungkapnya.

Raden melihat secara teoritis pembentukan otoritas pajak yang mandiri dapat meningkatkan tax ratio sekitar 3%. Penghitungan ini berdasarkan kajian DJP pada waktu usulan BPP. Ia menjelaskan rencana BPP sebelumnya menggunakan model semi otonom. Artinya masih di Kemenkeu tetapi memiliki independensi dan fleksibilitas manajemen pegawai dan keuangan.

"Mungkin BPN akan menggunakan pendekatan berbeda, tapi baik otonomi penuh maupun semi otonom, diperkirakan akan berdampak positif bagi tax ratio," ucap Raden.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara usai resmi dilantik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Dengan badan ini, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa meningkat hingga 23% sesuai potensinya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, pembetukan badan tersebut bisa menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara.

"Kita mau bikin badan penerimaan ya, paling tidak bukan hanya berbicara meningkatkan pendapatan tetapi menambal yang bocor-bocor," ujar Anggawira kepada awak media di Jakarta, Senin (29/7).

Ia mencontohkan, untuk industri mineral dan batubara (minerba) memiliki potensi pendapatan negara. Dengan pembentukan BPN dan ditambah dengan program Simbara, maka akan bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara.

"Disamping tadi ada rencana-rencana pungutan yang lain saya tidak tau, tetapi yang jelas kita tambal-tambal dulu supaya income kita bisa berdampak," katanya.

Namun, Anggawira mengungkapkan, badan penerimaan negara belum akan berjalan pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Kendati begitu, persiapannya akan dimulai dari periode pertama lantaran harus melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam prosesnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat berpendapat pemisahan badan khusus yang menangani penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus benar-benar dilakukan dan tidak hanya sekedar wacana.

Alasannya tentu tidak semata-mata soal untuk memenuhi target penerimaan pajak, tax ratio atau lainnya, tetapi memang reformasi birokrasi secara menyeluruh.

"Ini juga sudah lazim diterapkan di negara-negara lain. Sebab, bicara penerimaan negara tentu bukan hanya dari sumber pajak saja. Ada bea cukai dan penerimaan bukan pajak," kata Ariawan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendatang. Akan tetapi, kenaikan tarif tersebut dinilai tak signifikan kerek rasio pajak.

Target rasio perpajakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ditetapkan 10,09%-10,29% dari PDB. Target tersebut hanya naik tipis dari tahun ini yakni sebesar 10,12% bila dibandingkan dengan batas atas penerimaanya.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kenaikan PPN 12% tahun depan hanya mampu menyumbang sekitar Rp 110 triliun pada penerimaan pajak, atau mendorong rasio pajak sebesar 0,23% saja.

Meski penerimaan yang dihasilkan dari kenaikan PPN cukup besar, Fajry menilai dorongan pada rasio pajak cukup minim. “Sehingga kita perlu hati-hati dalam menentukan target rasio pajak,” tutur Fajry kepada Kontan, Kamis (25/7).

Akan tetapi, ia menilai untuk mendorong rasio pajak tak bisa hanya dengan mengandalkan kenaikan tarif pajak saja. Melainkan paling besar ditentukan oleh kondisi struktur ekonomi.

Misalnya kontribusi PPh 21 masih kalah dibandingkan PPh Badan atau PPN. Hal ini karena pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang masih rendah. Belum lagi masih banyaknya sektor non-formal. Padahal, menurutnya di negara dengan rasio pajak yang tinggi, kontribusi PPh OP adalah yang paling tinggi.

“Selain itu ada kebijakan termasuk kebijakan, dan kebijakan tarif PPN menjadi salah satu opsi kebijakan yang dapat meningkatkan rasio pajak dari beberapa pilihan kebijakan lain seperti pengurangan insentif pajak,” terangnya.

Faktor lain adalah institusi, seperti reformasi perpajakan yang terus dilakukan secara berkala oleh otoritas perpajakan saat ini.

Menurutnya, agar bisa meningkatkan rasio pajak sebesar 5% dibutuhkan tambahan penerimaan Rp 1.168,78 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Ekonomi meminta pemerintah untuk fokus memburu para crazy rich Indonesia yang suka mengemplang pajak atau melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Pasalnya, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai, semakin besar penghasilan wajib pajak tersebut, maka akan semakin besar pula potensi penghindaran pajaknya.

"Kita perlu memastikan tidak terjadi penghindaran pajak oleh orang kaya itu," kata Akbar dalam cara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

"Semakin besar pendapatannya itu makin kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak itu akan semakin besar," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bisa menutup celah penghindaran pajak oleh wajib pajak tersebut.

Selain itu, dirinya menilai, saat ini masih banyak item-item dari para crazy rich yang belum dikenai pajak.

"Itu menjadi sumber yang baik sebagai potensi untuk meningkatkan pajak di masa depan," katanya.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Tercatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan setoran pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kinerja PNBP mencapai Rp 549,1 triliun atau setara 111,6% dari target APBN 2024. Meski melampaui target, prediksi realisasi target tersebut masih lebih rendah 10,4% dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu waktu kita mendesain APBN dengan Badan Anggaran (DPR), memang sudah diprediksi PNBP akan mengalami penurunan, ini akan mencapai 10,4% karena harga-harga komoditas,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran, Senin (8/7).

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa proyeksi PNBN sebesar Rp 549,1 triliun tersebut sudah lebih realistis.

Hal ini mengingat sentimen positif dari kontribusi PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) migas dan non migas. "Jadi, jika pemerintah memproyeksikan Rp 549,1 triliun atau 111,6% untuk PNBP 2024, angka tersebut lebih realistis," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (10/7).

Selain itu, Prianto menerangkan bahwa penerimaan PNBP sudah mencapai Rp 251,4 triliun per Mei 2024.

Angka itu setara 51,1% dari target APBN sebesar Rp 491,98 triliun. Berdasarkan data tersebut, maka proyeksi penerimaan PNBP sampai akhir tahun dapat mencapai Rp 603,36 triliun.

"Dengan kata lain, proyeksi penerimaan PNBP (2024) dapat mencapai 122,64%. Angka ini tentu sangat optimistis," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati mengungkapkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 14,5% pada semester II-2024. Ia pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja pajak hingga akhir tahun ini.

"Kita akan melakukan beberapa measure terutama kita akan memeriksa beberapa restitusi supaya benar bisa dikendalikan," kata Sri Mulyani setelah rapat bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai target penerimaan tahun ini, pemerintah bakal mengoptimalkan restitusi atau proses pengembalian pembayaran pajak.

Ia juga menerangkan bahwa turunnya penerimaan pajak dikarenakan oleh kenaikan restitusi pada semester I-2024. Adapun restitusi terjadi pada jenis pajak PPh dan PPN yang naik 70,3%.

Kenaikan restitusi pajak secara signifikan dikarenakan turunnya profitabilitas dunia usaha dan peningkatan kebutuhan likuiditas akibat moderasi harga komoditas.

Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan pajak dengan menjaga harga komoditas tetap stabil. Adapun harga komoditas seperti minyak sawit (CPO) akan kembali naik.

Selain itu, strategi lainnya yakni mengoptimalkan pajak dengan kebijakan dinamisasi PPh Pasal 25.

"Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua di kuartal ketiga kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun.

Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 ini tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

Hal itu Sri Mulyani sampaikan saat Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," kata Sri Mulyani.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan yang paling lemah. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai ada perbaikan dari berkurangnya restitusi.

Ia menjelaskan untuk PPh Badan sangat sulit sekali untuk dapat menopang penerimaan pajak tahun ini, mengingat masih terdampak dari pelemahan komoditas 2022-2023.

"Dan kalau melihat rilis BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I-2024 hanya 4,13% sedangkan pada kuartal I-2023 bisa tumbuh 4,43%. Ini juga berdampak pada penerimaan pajak kita," kata Fajry kepada Kontan, Senin (8/7).

Dirinya berpendapat bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak baik bila dipaksakan karena yang bakal terdampak ialah para pelaku usaha di lapangan.

"Kita tak mau juga penerimaan pajak bagus tapi mengobarkan industri. Yang benar adalah, industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," ujarnya.

Selain itu, ia juga menerangkan, realisasi yang di bawah target itu akan semakin sulit untuk tahun depan, mengingat akan kenaikan lebih tinggi dari yang dirancang oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran tahun depan.

Rencana kebijakan yang berisiko mengurangi penerimaan pajak seperti Family Office tak perlu dilanjutkan. Bila dilihat penerimaan pajak kita tahun ini, PPh 21 kontribusinya meningkat dan menjadi penyelamat kinerja pajak tahun ini.

"Dan yang paling banyak berkontribusi adalah kelompok kaya. Kalau sampai mereka bebas pajak, riskan sekali ke penerimaan pajak kita," jelasnya.

"Saya gak cuma kasihan ke Ibu Sri Mulyani tapi juga ke Pak Prabowo. Bisa-bisa tambah sulit bagi beliau untuk merealisasikan janji politiknya. Apalagi, beliau orang yang selalu memegang janji. Kalau dananya berkurang akibat adanya family office, kasihan juga," tutupnya.

Sementara itu, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan bahwa penerimaan pendapatan negara sampai dengan Juni 2024 atau semester I tahun 2024 sudah mencapai 47,1% dari target APBN.

"Berdasarkan pengalaman, jika semester I sudah mendekati 50% justru penerimaan pajak akan tercapai," kata Raden kepada Kontan, Senin (8/7).