Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini resmi diperluas tugasnya untuk mengelola pungutan bagi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao dan kelapa.

Dengan perluasan fungsi ini, BPDPKS berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kepala Divisi Perusahaan BPDP, Achmad Maulizal, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait waktu dimulainya pungutan komoditas baru tersebut.

Selain itu, besaran pungutan untuk masing-masing komoditas juga masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

“Belum ada (pungutan) karena seperti kita ketahui Perpres baru saja keluar dan masih dilakukan pembahasan lanjutan,” kata Achmad kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan dukungannya atas transformasi BPDPKS ini.

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik agar tujuan pengelolaan dana tetap fokus.

Eddy menegaskan agar dana pungutan kelapa sawit tetap difokuskan pada kebutuhan industri sawit.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri juga meningkat seiring ambisi swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja.

Rudy berharap perubahan ini dapat memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa, layaknya yang sudah diberikan pada industri kelapa sawit.

Meski demikian, ia berharap agar produk kelapa yang sudah dikonsumsi, seperti santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, karbon aktif, dan air kelapa, tidak dikenakan pungutan ekspor.

“Produk turunan yang sudah dikonsumsi sebaiknya tidak dikenakan pungutan ekspor apa pun,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa produk yang layak dikenakan pungutan sebaiknya hanya pada produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Perubahan fungsi BPDPKS menjadi BPDP ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut beleid tersebut, dana yang dihimpun oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Dana dari pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan serta iuran.

Dengan perubahan ini, diharapkan BPDP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan, selama dana dari sawit tidak terganggu, pelaku usaha tidak mempermasalahkan kehadiran Badan tersebut. Sebab, butuh dana yang besar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan sawit.

“Sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, riset, dan lainnya,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang turun, Eddy menuturkan bahwa PSR menjadi prioritas utama. Pasalnya, selain merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan. Mengingat pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 dan dilanjutkan ke B50.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana Perkebunan itu dibentuk guna menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 132/2024.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Mengacu Perpres 132/2024, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati industri kakao Sindra Wijaya buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Sindra menyampaikan, pengumpulan dana dari kakao sangat sulit untuk dilakukan lantaran hampir 100% perkebunannya dimiliki oleh petani kecil. Kondisi ini berbeda dengan sawit yang lebih mudah pengumpulan dananya karena sebagian besar perkebunan dimiliki oleh korporasi.

“Akan sangat sulit untuk pengumpulan dananya,” kata Sindra, yang sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), kepada Bisnis.com, Rabu (23/10/2024).

Di sisi lain, Sindra mengungkapkan bahwa jumlah perkebunan dan petani kakao di Tanah Air kian merosot. Dia merujuk data International Cocoa Organization yang mencatat produksi biji kakao Indonesia pada 2021-2022 mencapai 180.000 ton.

Produksi pada 2022-2023 juga diperkirakan tidak mengalami perubahan atau masih sebesar 180.000 ton. Sementara itu, produksi kakao di 2023-2024 diperkirakan merosot sebesar 20.000 ton, menjadi 160.000 ton.

Sejalan dengan hal itu, penggilingan biji kakao Indonesia diperkirakan terus mengalami penurunan. Pada 2021/2022, penggilingan biji kakao Indonesia mencapai 460.000 ton, dan diperkirakan turun 10.000 ton atau 450.000 ton pada 2022/2023. Jumlah tersebut juga diproyeksi kembali menurun pada 2023/2024 menjadi 430.000 ton.

Sindra menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian kepada petani kakao. Dia menuturkan, sejak 10 tahun lalu, industri kakao telah mengusulkan agar program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao dihidupkan kembali untuk membantu petani meningkatkan produksinya.

Menurutnya, gerakan ini akan sangat bermanfaat bagi petani lantaran pendapatan yang diterima petani meningkat. Mengingat sejak awal 2024 harga kakao dunia melambung tinggi.

“Hal ini tentunya juga akan meningkatkan motivasi dan semangat para petani untuk memelihara kebun kakaonya,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Adapun dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon tranformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tak hanya mengurus soal sawit, melainkan komiditas lain seperti kakao, dan kelapa.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono meminta perubahan ini harus dibarengi dengan tata kelola kelembagaan yang baik. Pihaknya mendukung tranformasi ini sepanjang dana pungutan dari sawit tidak akan digunakan untuk komoditas lainya.

"Sebab sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), insentif biodiesel, research, dan lainya," kata Eddy pada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Eddy mengingatkan bahwa industri sawit masih menghadapi sejumlah masalah misalnya kaitanya dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang terus menurun.

Di lain sisi, kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah terkait swasembada energi dari sawit.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.

Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Untuk itu, realisasi PSR melalui dana pungutan BPDP menjadi prioritas utama. Apalagi, pemerintah juga berambisi swasembada energi biodiesel yang berbahan dasar minya sawit mentah.

"Peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 kemudian akan dilanjutkan ke B50," utas Eddy.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono angkat bicara terkait perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Tak hanya sawit, badan baru ini akan mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Perubahan ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden Bernomor 132/2024 mengenai Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid ini terbit dua hari sebelum Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melepas jabatannya.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Selama dana dari sawit tidak terganggu tidak ada masalah," kata Eddy kepada KONTAN, Rabu (23/10/2024).

Menurut dia, keberadaan dana sawit ini penting bagi komoditas tersebut. Sebab, industri sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, penelitian dan sebagainya.

Gapki juga tidak mempermasalahkan jika dana dari hasil pengutan ekspor sawit digunakan untuk subdisi silang bagi pengembangan kelapa dan kakau.

"Selama dana mencukupi, tidak ada masalah," tandas Eddy.

Meski demikian, Gapki memberi catatan agar mendapat perhatian serius dari Badan Pengelola Dana Perkebunan terkait produktivitas sawit yang masih stagnan.

Padahal, kebutuhan dalam negeri terus meningkat, disamping untuk memenuhi pasokan biodisel.

"Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas turun, maka PSR menjadi prioritas utama, sebab kita produsen minyak sawit terbesar di dunia tetapi di sisi lain kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dan konsumsi kita naik terus," beber Eddy.

Atas dasar itu, Gapki menegaskan, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan apalagi pemerintah baru akan menerapkan mandatory di tahun depan untuk B40, kemudian akan dilanjutkan ke B50.

Diketahui, terbitnya Perpres No. 132/2024 menjadi landasan BPDPKS akan dilebur karena telah dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).

Untuk selanjutnya, struktur model organisasi Badan Pengelola Dana ditetapkan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Nantinya, badan baru ini akan berbentuk layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disebutkan di Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penghimpunan dana akan bersumber dari pungutan ekspor dan iuran.

Dana ini akan dipungut dari tiga model perusahaan yaitu Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya; pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan eksportir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya.

Dana perkebunan akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua hari jelang purna tugas, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden itu, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres No.132/2024, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Adapun penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Sementara itu, dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi pungutan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya serta iuran. Pungutan atas ekspor komoditas tersebut wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya. Selain itu, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Adapun kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Selanjutnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sesuai dengan Perpres No.134/2024, Achmad menyebut bahwa tugas dan fungsi BPDPKS dalam Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134) sudah tidak berlaku lagi.

Namun demikian, BPDPKS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana Perkebunan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu, dikutip Rabu (23/10/2024).

Secara terperinci, Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Lantas, bagaimana dengan nasib Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS)?

Pasal 33 Perpres 132/2024 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, Pasal 31 beleid tersebut menyatakan bahwa BPDPKS tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, sempat membahas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Pengelolaan dana perkebunan, sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit. Pemerintah berencana untuk memperluas pengelolaan dana perkebunan untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, bukan hanya kelapa sawit saja.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa, untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Pembentukan Badan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid itu diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

“Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana,” demikian bunyi pasal 1 beleid itu, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu.

Secara terperinci, penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa ini meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui dokumen ini, besaran iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan pelaku usaha perkebunan untuk memupuk dana bagi pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

“Iuran hanya dikenakan kepada perusahaan perkebunan dan tidak dikenakan kepada pekebun,” bunyi pasal 7 ayat 2.

Dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan.

Adapun, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana dilakukan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabar mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Airlangga telah menemui Zulkifli Hasan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sebelumnya, pengelolaan dana hanya diperuntukan untuk kelapa sawit. Oleh karena itu, Airlangga menuturkan namanya akan berubah menjadi Badan Pengelola Dana.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Adapun konversi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana sehingga tidak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Dirinya menyebut, nantinya BPDP akan ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya kakao, karet dan juga kelapa.

Menurut Airlangga, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Airlangga mencontohkan, perkebunan kakao di wilayah Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan lagi.

"Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800.000 ha pada saat puncak (panen). Tetapi saat sekarang di bawah 200.000 ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku," katanya.