Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan program rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mencakup 30 desa pada 2025 mendatang.

Manager PPIU M4CR BRGM Riau Muhammad Arif Fachrurozi mengatakan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dilakukan dalam kerangka program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), yang didanai oleh Bank Dunia dan berfokus pada pemulihan ekosistem pesisir.

"Program ini akan dimulai secara efektif pada tahun 2025 dan menargetkan rehabilitasi mangrove di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan total luas rehabilitasi mencapai 75.000 hektar hingga 2027," ungkapnya Selasa (22/10/2024).

Dia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program ini. Menurutnya rehabilitasi mangrove harus melibatkan semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Selain itu, dia menyarankan pembuatan Peraturan Desa terkait perlindungan mangrove agar program ini terus berjalan dalam jangka panjang.

Sementara itu DMPM Specialist BRGM, Yuni Mustani, menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ekosistem mangrove yang luas, namun kondisi sebagian besar mangrove sudah rusak akibat eksploitasi.

"Untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak, diperlukan perencanaan restorasi yang matang dengan dukungan data dan informasi yang kuat," ujar Yuni.

Program rehabilitasi ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kritis, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selanjutnya BRGM akan melakukan sosialisasi perencanaan dan perlindungan mangrove di Bengkalis, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, dan masyarakat lokal.

Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik rencana BRGM dan menyatakan apresiasinya atas dukungan teknis yang diberikan.

"Dengan adanya dukungan dari BRGM, kami semakin optimis bisa mencapai target rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.

Dia juga berharap sosialisasi yang akan dilakukan pada November 2024 mendatang dapat berjalan efektif dan tepat waktu, dengan koordinasi yang lebih intens antara semua pihak.

Pihaknya berharap program rehabilitasi mangrove ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di Bengkalis, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.

KOMPAS.com - Memulihkan ekosistem mangrove merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi dampak perubahan iklim.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antarsektor.

Salah satu langkah konkret BRGM adalah menggelar Sosialisasi Perencanaan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini melibatkan pemerintah kabupaten, lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaannya, BRGM menerapkan strategi 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan.

Strategi tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi mangrove yang rusak, meningkatkan kerapatan mangrove yang kurang optimal, dan mempertahankan kondisi lanskap yang masih baik.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi Kemitraan BRGM Suwignya Utama menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak.

“Pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Deli Serdang harus dilakukan secara bersinergi dengan semua stakeholders, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang Citra Effendi Capah mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi mangrove yang diselenggarakan oleh BRGM

“Kehadiran BRGM adalah dukungan nyata terhadap upaya perbaikan ekosistem mangrove. Dengan adanya dukungan teknis dari BRGM, kami semakin optimis dalam mencapai target rehabilitasi mangrove yang telah ditetapkan,” ucapnya menyampaikan sambutan dari Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman.

Program DMPM

Selain fokus pada pemulihan fungsi ekosistem, BRGM juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai pendekatan.

Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) adalah salah satu contohnya, yang bertujuan menguatkan kebijakan dan kelembagaan.

Pendekatan edukasi dilakukan melalui kurikulum lokal di sekolah-sekolah serta kegiatan sekolah lapang.

Masyarakat juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan mata pencaharian lokal, seperti pengembangan produk olahan makanan, batik mangrove, dan budi daya.

Di Kabupaten Deli Serdang, luas mangrove yang ada terbagi dalam kategori lebat seluas 5.309 hektare (ha), sedang 450 ha, dan jarang 641 ha.

Rehabilitasi mangrove di Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sejak 2021, dan hingga saat ini telah berhasil merehabilitasi serta memelihara mangrove seluas 816 ha.

Program M4CR

BRGM berencana melanjutkan rehabilitasi melalui skema pendanaan dari Bank Dunia dengan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).

Program M4CR dilaksanakan di empat provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara), dengan target rehabilitasi seluas 75.000 ha hingga 2027.

Kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program M4CR akan mulai efektif pada Maret 2024. Di Sumut, program ini menargetkan rehabilitasi seluas 6.078 ha yang akan dilaksanakan di 12 kabupaten, 34 kecamatan, dan 93 desa.

Selain fokus pada pemulihan ekosistem mangrove melalui penanaman, M4CR juga mencakup pendekatan edukasi dan sosialisasi, termasuk sekolah lapang, pelatihan ekonomi, dan hibah usaha untuk masyarakat di 93 desa.

Program M4CR tidak hanya mencakup penanaman mangrove, tetapi juga pendekatan edukasi dan pelatihan ekonomi.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal mengatakan bahwa kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove melalui M4CR adalah paket lengkap.

“Keberhasilan rehabilitasi harus layak dari sisi ekologi, sosial, dan ekonomi. Sinergi antara kelembagaan, seperti DMPM, dan masyarakat sebagai garda terdepan sangat penting. Ini adalah hasil kajian mendalam mengenai rehabilitasi mangrove yang tidak hanya fokus pada penanaman,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Onrizal, proses tersebut harus dilakukan secara kolaboratif, dimulai dari kelembagaan seperti DMPM, karena masyarakat adalah garda terdepan dalam perlindungan mangrove.

“Kerja sama yang solid sangat penting untuk diwujudkan, dan universitas siap bersinergi dalam upaya rehabilitasi mangrove,” imbuhnya.

Perlu dijalankan secara berkelanjutan

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Tanjung Rejo, Selamet, mengungkapkan bahwa kegiatan rehabilitasi harus berkelanjutan.

“Kami di Desa Tanjung Rejo telah membuat peraturan desa terkait perlindungan mangrove dan membentuk remaja masjid peduli mangrove. Kami berharap BRGM terus menjalankan program ini secara berkelanjutan,” tuturnya.

Selamet mengungkapkan rasa syukur karena Desa Tanjung Rejo telah mengesahkan Peraturan Desa Nomor 522.5/07 Tahun 2014 tentang Perlindungan Mangrove.

Ia berharap program rehabilitasi mangrove melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BRGM.

“Selain itu, kami juga telah membentuk peraturan desa terkait perlindungan ekosistem mangrove dan membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan agama dengan mendirikan Remaja Masjid Peduli Mangrove,” ujar Selamet.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia, dengan target luas mencapai 600.000 ha.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, Presiden RI membentuk BRGM, yang bertugas untuk melakukan restorasi gambut seluas 1,2 juta ha di tujuh provinsi prioritas dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 ha di sembilan provinsi prioritas hingga 2024.