Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) memperkirakan harga komoditas global akan jatuh ke level terendah dalam lima tahun pada tahun 2025 di tengah kelebihan pasokan minyak sehingga kemungkinan akan membatasi dampak harga bahkan dari konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Ajloknya harga komoditas diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2026.

Kendati begitu, harga komoditas secara keseluruhan akan tetap 30% lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelum pandemi Covid-19.

Pada tahun 2024, pasokan minyak global diperkirakan akan melebihi permintaan rata-rata 1,2 juta barel per hari, kelebihan pasokan yang hanya pernah terlampaui dua kali sebelumnya selama penutupan terkait pandemi pada 2020 dan jatuhnya harga minyak pada tahun 1998.

Kelebihan pasokan baru ini sebagian mencerminkan perubahan besar di China, di mana permintaan minyak pada dasarnya telah mendatar sejak tahun 2023 di tengah perlambatan produksi industri dan peningkatan penjualan kendaraan dan truk listrik yang menggunakan gas alam cair (LNG).

Selain itu, beberapa negara yang bukan bagian dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau sekutunya (OPEC+) diperkirakan akan meningkatkan produksi minyak. OPEC+ sendiri mempertahankan kapasitas cadangan yang signifikan, berjumlah 7 juta barel per hari, hampir dua kali lipat jumlah pada waktu terjadinya pandemi pada tahun 2019.

Dari tahun 2024 hingga 2026, harga komoditas global diperkirakan akan anjlok hampir 10%. Harga pangan global diperkirakan akan turun 9% tahun ini dan tambahan 4% pada tahun 2025 sebelum mencapai titik stabil.

Hal tersebut masih akan membuat harga pangan hampir 25% di atas tingkat rata-rata dari tahun 2015 hingga 2019. Harga energi diperkirakan turun sebesar 6% pada tahun 2025 dan tambahan 2% pada tahun 2026. Turunnya harga pangan dan energi akan memudahkan bank sentral untuk mengendalikan inflasi.

Namun, eskalasi konflik bersenjata dapat mempersulit upaya tersebut dengan mengganggu pasokan energi dan menaikkan harga pangan dan energi.

"Harga komoditas yang turun dan kondisi pasokan yang lebih baik dapat menjadi penyangga terhadap guncangan geopolitik," ujar Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, Indermit Gill dalam keterangan resminya, Selasa (29/10).

Meski begitu, menurutnya hal tersebut tidak akan banyak membantu meringankan dampak harga pangan yang tinggi di negara-negara berkembang, yang inflasi harga pangannya dua kali lipat dari inflasi di negara-negara maju.

"Harga yang tinggi, konflik, cuaca ekstrem, dan guncangan lainnya telah menyebabkan lebih dari 725 juta orang mengalami kerawanan pangan pada tahun 2024,” katanya.

Selama setahun terakhir, konflik di Timur Tengah telah membawa volatilitas yang signifikan pada harga minyak, terutama karena kekhawatiran bahwa infrastruktur minyak dan gas dari produsen komoditas utama dapat rusak jika konflik meningkat.

Dengan asumsi konflik tidak meningkat, harga rata-rata tahunan minyak mentah Brent diperkirakan akan turun ke level terendah dalam empat tahun sebesar US$ 73 epr barel pada tahun 2025, turun dari US$ 80 per barel tahun ini.

Namun, laporan tersebut juga menilai apa yang mungkin terjadi jika konflik meningkat, khususnya jika mengakibatkan pengurangan pasokan minyak global skala sebesar 2% atau 2 juta barel per hari pada akhir tahun ini, gangguan yang terjadi pada perang saudara Libya pada tahun 2011 dan perang Irak pada tahun 2003.

Jika gangguan serupa terjadi lagi, harga Brent awalnya akan naik tajam hingga mencapai puncaknya di $92 per barel. Namun, produsen minyak yang tidak terpengaruh oleh konflik dapat dengan cepat menanggapi harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan produksi minyak.

Akibatnya, lonjakan harga bisa berlangsung relatif singkat, dengan harga minyak rata-rata US$ 84 per barel pada tahun 2025. Itu masih akan menjadi 15% di atas perkiraan dasar untuk tahun 2025 tetapi hanya 5% di atas rata-rata tahun 2024.

“Kabar baiknya adalah ekonomi global tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya untuk mengatasi guncangan harga minyak yang signifikan,” kata Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Direktur Prospects Group, Ayhan Kose.

Ayhan mengarakan, kondisi tersebut membuka beberpa peluang langka bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang.

Pertama, penurunan harga komoditas dapat memberikan pelengkap yang bermanfaat bagi kebijakan moneter untuk mengembalikan inflasi ke target sasaran.

Kedua, para pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang mahal.

Di sisi lain, harga emas rata-rata pilihan populer bagi investor yang mencari safe haven diperkirakan akan mencapai rekor tahun ini, naik 21% dari harga rata-rata pada tahun 2023.

Emas memiliki status khusus di antara aset, yang sering kali naik harganya selama periode ketidakpastian geopolitik dan kebijakan, termasuk konflik.

Selama dua tahun ke depan, harga emas diperkirakan akan tetap 80% lebih tinggi dari harga rata-rata dalam lima tahun sebelum pandemi Covid-19, hanya turun sedikit.

Harga logam industri diperkirakan akan tetap stabil pada tahun 2025 hingga 2026, karena pelemahan di sektor properti China diimbangi oleh kondisi pasokan yang ketat dan meningkatnya permintaan untuk beberapa logam dari transisi energi. Namun, hasil pertumbuhan yang tidak terduga di China dapat memicu volatilitas di pasar logam.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan sejumlah hasil pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Washington D.C, Amerika Serikat yang dihadirinya selama 22—27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yaitu peta jalan Bank Dunia atau World Bank dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga dibahas peran Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik ke depan.

Awalnya, Thomas menghadiri diskusi Eurasia Group Roundtable. Dia memaparkan rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Wamenkeu menekankan pentingnya keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga sedang mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya terbatas infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga sektor pariwisata dan digitalisasi.

"Presiden Prabowo akan memperluas itu [pertumbuhan ekonomi baru], fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (28/10/2024).

Thomas turut menjadi co-chair dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action. Pertemuan tersebut membahas koordinasi kebijakan iklim negara anggota termasuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memaparkan inisiatif pembiayaan ekonomi hijau dari pemerintah Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$7 miliar pembiayaan dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Thomas turut menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Perjanjian Paris. Dia menegaskan dukungan Indonesia atas upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

Masih dalam rangkaian yang sama, Thomas juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 yang merupakan pertemuan terakhir di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi.

Selain itu, wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menghadiri Asean-IMF Closed Door Annual Roundtable of Asean Finance. Pertemuan tersebut mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Terakhir, Wamenkeu menghadiri agenda utama yaitu Development Committee Plenary. Dia hadapan Dewan Gubernur negara anggota IMF dan Grup Bank Dunia, Thomas menyampaikan sejumlah perhatian pemerintah Indonesia yaitu tekanan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, dia menyerukan penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengapresiasi langkah Bank Dunia yang sepakat untuk meningkatkan pembiayaan ke negara-negara anggotanya sebesar US$150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI), dan Livable Planet Fund (LPF) sesuai World Bank Evolution Roadmap.

Roadmap atau peta jalan tersebut juga mengatur pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Thomas juga menyatakan dukungan pemerintah terhadap tambahan pendanaan International Development Association 21^st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan program rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mencakup 30 desa pada 2025 mendatang.

Manager PPIU M4CR BRGM Riau Muhammad Arif Fachrurozi mengatakan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dilakukan dalam kerangka program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), yang didanai oleh Bank Dunia dan berfokus pada pemulihan ekosistem pesisir.

"Program ini akan dimulai secara efektif pada tahun 2025 dan menargetkan rehabilitasi mangrove di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan total luas rehabilitasi mencapai 75.000 hektar hingga 2027," ungkapnya Selasa (22/10/2024).

Dia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program ini. Menurutnya rehabilitasi mangrove harus melibatkan semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Selain itu, dia menyarankan pembuatan Peraturan Desa terkait perlindungan mangrove agar program ini terus berjalan dalam jangka panjang.

Sementara itu DMPM Specialist BRGM, Yuni Mustani, menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ekosistem mangrove yang luas, namun kondisi sebagian besar mangrove sudah rusak akibat eksploitasi.

"Untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak, diperlukan perencanaan restorasi yang matang dengan dukungan data dan informasi yang kuat," ujar Yuni.

Program rehabilitasi ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kritis, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selanjutnya BRGM akan melakukan sosialisasi perencanaan dan perlindungan mangrove di Bengkalis, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, dan masyarakat lokal.

Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik rencana BRGM dan menyatakan apresiasinya atas dukungan teknis yang diberikan.

"Dengan adanya dukungan dari BRGM, kami semakin optimis bisa mencapai target rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.

Dia juga berharap sosialisasi yang akan dilakukan pada November 2024 mendatang dapat berjalan efektif dan tepat waktu, dengan koordinasi yang lebih intens antara semua pihak.

Pihaknya berharap program rehabilitasi mangrove ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di Bengkalis, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.

Setiap negara punya potensi dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada negara-negara dengan ekonomi yang cukup baik, dan ada juga serta yang masih berjuang dalam menghadapi kemiskinan.

Berdasarkan World Population Review dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini negara paling kaya di dunia adalah Monako. Sementara, negara termiskin nomor 1 di dunia adalah Burundi.

PDB merupakan jumlah nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk pada perekonomian ditambah pajak produk apa pun, lalu dikurangi subsidi apa pun, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut.

PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara. Dalam hal ini, PDB mengukur nilai dolar US dari semua barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara.

Namun, perlu dicatat bahwa PDB per kapita tidak selalu sesuai dengan gaji rata-rata yang diperoleh seseorang yang tinggal di negara tertentu.

10 Negara Terkaya di Dunia

Gross domestic product (GDP) atau PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara.

PDB akan dipengaruhi oleh populasi, di mana semakin besar populasi, maka semakin tinggi PDB, dan itu bisa meningkat secara artifisial di negara-negara surga pajak.

Oleh sebab itu, PDB per kapita dan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto dianggap sebagai ukuran lebih anda dari kekayaan suatu negara.

Mengacu pada laporan World Population Review, berikut daftar negara terkaya di dunia 2024 berdasarkan PDB per kapita:

1. Monako

PDB per kapita: $227,073 atau setara Rp 3.521.405.415 (asumsi kurs Rp 15.507)

2. Liechtenstein

PDB per kapita: $194,581 atau setara Rp 3.017.525.584

3. Luxembourg

PDB per kapita: $121,139 atau setara Rp1.878.093.697

4. Bermuda

PDB per kapita: $116,746 atau setara Rp 1.809.869.562

5. Norwegia

PDB per kapita: $103,901 atau setara Rp 1.610.204.814

6. Irlandia

PDB per kapita: $101,316 atau setara Rp 1.570.341.665

7. Swiss

PDB per kapita: $91,732 atau setara Rp 1.421.794.994

8. Kepulauan Cayman
PDB per kapita: $84,359 atau setara Rp 1.307.481.483

9. Singapura

PDB per kapita: $80,034 atau setara Rp 1.240.482.499

10. Qatar

PDB per kapita: $77,778 atau setara Rp 1.205.482.459

10 Negara Termiskin di Dunia

Perang, kelaparan, penyakit, dan kerusuhan politik juga mempengaruhi PDB suatu negara (bersama dengan hampir setiap aspek kehidupan lainnya). Berikut daftar negara termiskin di dunia 2024:

1. Burundi

PDB per kapita: $950,90

2. Republik Afrika Tengah

PDB per kapita: $1.130

3. Somalia

PDB per kapita: $1.611,30

4. Mozambik

PDB per kapita: $1.657,10

5. Kongo RD

PDB per kapita: $1.670,80

6. Niger

PDB per kapita: $1.817,30

7. Liberia

PDB per kapita: $1.819

8. Sierra Leone

PDB per kapita: $1.846,70

9. Malawi

PDB per kapita: $1.867,70

10. Madagaskar

PDB per kapita: $1.875,10

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank sepakat untuk meningkatkan kapasitas pinjaman senilai US$30 miliar selama satu dekade ke depan untuk membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan-tantangan global lainnya.

Melansir Reuters, Selasa (15/10/2024), Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan mengatakan bahwa World Bank melalui unit International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) akan menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman sebesar 1 poin persentase menjadi 18%.

“Kami telah mendapatkan persetujuan dewan hari ini untuk mengubah rasio ekuitas terhadap pinjaman kami turun satu poin persentase lagi, yang berarti hal ini membebaskan kapasitas dalam neraca kami untuk meminjamkan lebih banyak,” ujar Banga.

Sejalan dengan penurunan tersebut, Bank Dunia akan mengimplementasikan reformasi yang diuraikan dalam laporan independen yang dipersiapkan untuk negara-negara 20 dan yang diminta oleh para pemegang saham, termasuk Amerika Serikat (AS).

”Dengan langkah ini, ditambah dengan perubahan dalam kebijakan harga bank, Bank Dunia akan meningkatkan kapasitas pinjamannya dengan total US$150 miliar selama tujuh hingga 10 tahun ke depan melalui penyesuaian pada neraca keuangannya,” kata Banga.

Perubahan-perubahan ini terjadi pada saat tantangan-tantangan global yang semakin meningkat seperti perang di Ukraina, eskalasi tensi di Timur Tengah, memburuknya bencana iklim dan tingkat utang pemerintah yang sangat besar.

Banga mengatakan bahwa salah satu krisis terbesar yang membayangi adalah kesenjangan yang diperkirakan mencapai hampir 800 juta pekerjaan untuk 1,2 miliar orang yang akan mencapai usia kerja dalam 10 tahun ke depan.

Beberapa ahli memperkirakan negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang akan membutuhkan setidaknya US$3 triliun setiap tahunnya untuk mengatasi pandemi, perubahan iklim, dan tantangan-tantangan lainnya di masa depan.

IBRD terakhir kali mengubah rasio ekuitas terhadap pinjaman menjadi 19% dari 20% pada tahun 2023.

Ketika ditanya apakah penyesuaian lebih lanjut mungkin dilakukan, Banga mengatakan bahwa Bank dunia akan terus mencari instrumen-instrumen baru seperti modal hibrida dan cara-cara untuk mengoptimalkan neraca keuangan.

Bank Dunia mengatakan bahwa mereka dapat mengurangi rasio ini sambil menjaga peringkat kredit AAA dengan memperkuat sistem pemantauan peringkat kreditnya dan menambahkan langkah-langkah kontingensi jika terjadi “stress event”.

Dewan Bank Dunia juga menyetujui perubahan-perubahan dalam struktur biayanya untuk mempermudah negara-negara peminjam mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih murah, termasuk potongan harga untuk pinjaman-pinjaman jangka pendek, pinjaman-pinjaman tujuh tahun, dan memperluas harga terendah IBRD untuk negara-negara kecil yang lebih rentan, demikian ungkap Bank Dunia dalam sebuah pernyataan.

Banga mengatakan Bank Dunia juga mendorong untuk menambah dana kepada pemberi pinjaman untuk negara-negara termiskin di dunia, International Development Association (IDA), senilai lebih dari US$100 miliar dan menambahkan bahwa realistis untuk mencapai US$120 miliar, seperti yang disarankan oleh beberapa pemimpin Afrika dan Karibia.

“Jika kita bisa mencapai US$120 miliar, itu akan luar biasa, itulah yang sedang kami upayakan,” ujarnya.

Untuk mencapai jumlah tersebut, para pemegang saham Bank Dunia dan negara-negara donor harus meningkatkan kontribusi mereka dari US$24 miliar menjadi US$30 miliar, yang akan menjadi sebuah tantangan karena kenaikan nilai tukar dolar AS dan tantangan-tantangan fiskal dalam negeri.

“Kami berjuang sangat keras untuk melewati ini,” ujarnya, dengan mencatat bahwa Denmark telah mengumumkan kenaikan 40% dalam kontribusinya dan negara-negara lain termasuk Inggris dan Spanyol sedang mempertimbangkan kenaikan.

Ia mengatakan bahwa ia cukup optimis bahwa AS, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, juga akan memberikan kontribusi dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak memberikan rinciannya.

Banga mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang memelopori seruan agar Bank Dunia meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebelum Banga datang ke bank tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Bank Dunia melaporkan, 26 negara termiskin di dunia, yang merupakan rumah bagi 40% orang yang paling miskin, memiliki utang lebih banyak daripada sebelumnya sejak 2006 dan semakin rentan terhadap bencana alam dan guncangan lainnya.

Dalam laporannya yang dirilis Minggu (13/1) seperpti dikutip dari Reuters, Bank Dunia menemukan bahwa perekomian negara-negara tersebut saat ini lebih miskin secara rata-rata daripada sebelum pandemi Covid-19, bahkan ketika sebagian besar dunia telah pulih dari Covid dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya.

Dirilis seminggu sebelum pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional berlangsung di Washington, laporan tersebut mengonfirmasi kemunduran besar dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem dan menggarisbawahi upaya Bank Dunia tahun ini untuk mengumpulkan US$ 100 miliar guna mengisi kembali dana pembiayaannya bagi negara-negara termiskin di dunia, Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA).

Menurut Bank Dunia, 26 negara ekonomi termiskin yang diteliti, yang memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari US$ 1.145, semakin bergantung pada hibah IDA dan pinjaman dengan suku bunga mendekati nol karena pembiayaan pasar sebagian besar telah mengering.

Rasio utang terhadap PDB rata-rata mereka sebesar 72% berada pada titik tertinggi dalam 18 tahun dan setengah dari kelompok tersebut mengalami kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya.

Sebagian besar negara dalam penelitian tersebut berada di Afrika sub-Sahara, dari Ethiopia hingga Chad dan Kongo, tetapi daftar tersebut juga mencakup Afghanistan dan Yaman.

laporan itu juga menunjukkan, dua pertiga dari 26 negara termiskin terlibat dalam konflik bersenjata atau mengalami kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan kelembagaan dan sosial, yang menghambat investasi asing, dan hampir semua komoditas ekspor, yang membuat mereka sering mengalami siklus naik-turun.

"Pada saat sebagian besar dunia menjauh dari negara-negara termiskin, IDA telah menjadi penyelamat mereka," kata kepala ekonom Bank Dunia Indermit Gill dalam sebuah pernyataan.
"Selama lima tahun terakhir, IDA telah menggelontorkan sebagian besar sumber daya keuangannya ke 26 negara berpendapatan rendah, menjaga mereka tetap bertahan melalui kemunduran bersejarah yang mereka derita."

IDA biasanya diisi ulang setiap tiga tahun dengan kontribusi dari negara-negara pemegang saham Bank Dunia.

IDA mengumpulkan rekor US$ 93 miliar pada tahun 2021 dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga berjanji untuk melampauinya dengan lebih dari US$ 100 miliar pada tanggal 6 Desember.

Bencana alam juga telah memakan korban yang lebih besar di negara-negara ini selama dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2023, bencana alam dikaitkan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 2% dari PDB, lima kali lipat dari rata-rata di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, yang menunjukkan perlunya investasi yang jauh lebih tinggi, kata Bank Dunia.

Laporan tersebut juga merekomendasikan agar negara-negara ekonomi miskin ini, yang memiliki sektor informal besar yang beroperasi di luar sistem pajak mereka, berbuat lebih banyak untuk membantu diri mereka sendiri.

Ini termasuk meningkatkan pengumpulan pajak dengan menyederhanakan pendaftaran wajib pajak dan administrasi pajak serta meningkatkan efisiensi belanja publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank menyebut sebanyak 26 negara termiskin di dunia, yang merupakan rumah bagi 40% penduduk yang paling miskin, kini memiliki utang yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya sejak 2006 dan semakin rentan terhadap bencana alam dan guncangan lainnya.

Dalam laporannya bertajuk Fiscal Vulnerabilities in Low-Income Countries yang dikutip pada Senin (14/10/2024), Bank Dunia menyebut perekonomian negara-negara tersebut rerata lebih miskin saat ini dibandingkan pada masa sebelum pandemi Covid-19. Bahkan, ketika sebagian besar negara-negara di dunia telah pulih dari Covid-19 dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya.

Adapun, 26 negara termiskin yang diteliti, memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari US$1.145. Hampir setengah dari negara-negara tersebut—dua kali lipat dibandingkan tahun 2015—berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya. Tidak satu pun dari mereka yang berisiko rendah.

“Sementara itu, kemampuan negara-negara berpendapatan rendah untuk menarik pembiayaan berbiaya rendah sebagian besar telah berkurang. Jumlah bantuan pembangunan resmi atau net official development assistance sebagai bagian dari PDB turun ke titik terendah dalam 21 tahun terakhir sebesar 7% pada 2022, menurut data terakhir yang tersedia," jelas Bank Dunia.

Adapun, rata-rata rasio utang negara berpendapatan rendah ini terhadap PDB sebesar 72%, atau angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Sementara itu, setengah dari kelompok tersebut berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi mengalaminya.

Adapun, pandemi Covid-19 meningkatkan kebutuhan belanja di negara-negara berpendapatan rendah itu dengan drastis. Hal tersebut menyebabkan defisit primer meningkat tiga kali lipat menjadi 3,4% PDB pada 2020.

Sejak saat itu, negara-negara berpendapatan rendah tidak mampu sepenuhnya mengurangi defisit ini—yang mencapai 2,4% dari PDB pada 2023, hampir tiga kali lipat rata-rata negara berkembang lainnya. Belanja pemerintah telah bergeser dari prioritas penting jangka panjang, seperti kesehatan dan pendidikan, ke kebutuhan mendesak, gaji pegawai pemerintah, pembayaran bunga utang, dan subsidi.

Dua pertiga dari 26 negara termiskin sedang mengalami konflik bersenjata atau kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan kelembagaan dan sosial, yang menghambat investasi asing, dan hampir semua komoditas ekspor, sehingga membuat mereka sering mengalami siklus naik-turun, kata laporan itu.

Bencana alam juga telah memberikan dampak yang lebih besar terhadap negara-negara ini selama satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2011-2023, bencana alam dikaitkan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 2% dari PDB, lima kali lipat rata-rata di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Selain itu, negara-negara ini juga harus berhadapan dengan biaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Bank Dunia menyebut, biaya yang akan ditanggung negara-negara berpendapatan rendah ini setara dengan 3,5% PDB per tahun, lima kali lipat dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah ke bawah.

“Kendala-kendala ini berarti bahwa negara-negara berpendapatan rendah perlu meningkatkan investasi dengan kecepatan tinggi dan memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi pada setiap tingkat pengelolaan ekonomi jika mereka ingin mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2030,” kata Bank Dunia dalam laporannya.

Peningkatan Program Pendanaan

Kondisi negara-negara tersebut mendorong Bank Dunia untuk meningkatkan upayanya untuk mengumpulkan US$100 miliar untuk menambah dana pembiayaannya bagi masyarakat termiskin di dunia melalui program International Development Association (IDA).

Dikutip dari Reuters pada Senin (14/10/2024), Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill menyebut IDA telah menjadi penyelamat dari negara-negara miskin tersebut.

“Selama lima tahun terakhir, IDA telah menyalurkan sebagian besar sumber daya keuangannya ke 26 negara berpendapatan rendah, menjaga mereka tetap bertahan melalui kemunduran bersejarah yang mereka derita,” ujar Gill.

Dana IDA biasanya diisi kembali setiap tiga tahun dengan kontribusi dari negara-negara pemegang saham Bank Dunia. IDA berhasil mengumpulkan dana sebesar US$93 miliar pada 2021 dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga menargetkan dapat meraih lebih dari US$100 miliar pada 6 Desember 2023 lalu.

Sementara itu, Bank Dunia juga merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan negara-negara tersebut untuk membantu dirinya sendiri.

Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia, Ayhan Kose, menyebut, negara-negara tersebut dapat memperluas basis pajaknya dengan menyederhanakan pendaftaran wajib pajak serta pengumpulan dan administrasi pajak. Mereka juga mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi belanja publik.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan negara-negara tersebut memerlukan bantuan yang lebih kuat dari luar negeri—baik dalam bentuk kerja sama internasional yang lebih besar dalam perdagangan dan investasi maupun dalam bentuk dukungan yang lebih besar kepada IDA, yang dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya tambahan dan membantu memfasilitasi reformasi struktural.

“Singkatnya, IDA adalah mitra pembangunan yang penting bagi negara-negara ini – karena rekam jejak keberhasilannya dalam melaksanakan program, pilihan pembiayaan yang terjangkau, keahliannya yang mendalam dalam pembangunan, dan saran kebijakannya yang baik,” katanya.

Bank Dunia memperingatkan sejumlah tantangan global yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo mengungkapkan tiga faktor yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Ketiga faktor itu terkait bergesernya perdagangan dan investasi. Begitu juga dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global.

Pertama, faktor ketegangan pada sektor perdagangan yang akhir-akhir ini terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina membuka peluang bagi negara-negara seperti Vietnam untuk memperdalam mereka di rantai nilai global. “Ini dengan menghubungkan para mitra perdagangan utama,” kata Mattoo dalam pernyataan tertulis, dikutip Jumat (11/10).

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan asal Vietnam yang mengekspor ke Amerika Serikat mengalami pertumbuhan angka penjualan hampir 25% lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan yang mengekspor ke negara tujuan lain. Pertumbuhan itu terpantau sudah terjadi selama periode 2018-2021.

Akan tetapi, ada bukti baru yang menunjukkan kemungkinan negara-negara mengalami keterbatasan dalam memainkan peran mereka sebagai penghubung satu arah. “Hal ini seiring diterapkannya berbagai ketentuan asal barang yang baru dan lebih ketat mengenai pembatasan impor dan ekspor,” ujar Mattoo.

Kedua, negara-negara tetangga Cina mendapatkan manfaat dari pertumbuhannya yang kuat selama tiga dekade terakhir, akan tetapi daya dorong tersebut melemah. Padahal, Cina mengangkat negara-negara lain dengan permintaan impornya, namun permintaan tersebut tumbuh lebih lambat dari produk domestik bruto (PDB).

“Impor Cina mengalami pertumbuhan hanya 2,8% dalam tujuh bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan hampir 6% per tahun dalam dekade sebelumnya,” ujar Mattoo.

Ketiga, ketidakpastian global dapat berdampak negatif bagi perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian kebijakan ekonomi juga dapat mengurangi produksi sektor industri hingga 0,5% maupun harga saham di kawasan ini hingga 1%.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

Bank Dunia memroyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan mencapai 4,8% pada 2024 dan melambat ke level 4,4% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Cina bahkan diproyeksikan menurun dari 4,8% pada tahun ini menjadi 4,3% di 2025.

Pelemahan ekonomi Cina dipengaruhi kondisi pasar properti dan rendahnya kepercayaan konsumen maupun investor. Selain itu juga berbagai kendala struktural seperti penduduk yang menua dan tekanan global.

Pertumbuhan di bagian lain kawasan ini diperkirakan meningkat dari 4,7% pada 2024 menjadi 4,9% pada 2025. Hal itu ditopang oleh peningakatan konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata.

Di antara negara-negara besar, hanya ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh pada 2024 dan 2025. Pertumbuhannya akan setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sementata itu pertumbuhan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan berada di bawah tingkat pertumbuhan sebelum pandemi.

Negara-negara kepulauan di Pasifik diperkirakan ekonominya akan tumbuh pada level 3,5% tahun ini dan menyusut jadi 3,4% pada 2025. Hal ini seiring dengan pulihnya sektor pariwisata. Sehingga pertumbuhan investasi tetap lemah di sebagian besar kawasan ini.

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6-8%. Untuk itu Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan 10 industri prioritas, di antaranya bagi industri agro.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan tersebut antara lain dilakukan melalui strategi hilirisasi yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir, serta didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu komoditas yang berhasil dioptimalkan potensi ekonominya melalui hilirisasi adalah kelapa sawit.

Pada komoditas kelapa sawit, perkembangan jumlah/jenis produk turunan yang dapat dihasilkan oleh industri dalam negeri meningkat dari 48 jenis di tahun 2011, menjadi sekitar 200 jenis di tahun 2024. Hal itu diungkapkan olehnya saat Peluncuran Buku 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap' oleh Saleh Husin di Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Hal ini tentunya meningkatkan kompleksitas produk nasional secara signifikan. Di samping itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia, dan akan terus kita tingkatkan menjadi B40, bahkan kita harapkan dapat mencapai B100 di masa yang akan datang," kata Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Pernyataan Agus sekaligus menanggapi pemberitaan sebuah media nasional yang mengutip Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik Aaditya Mattoo, bahwa dinamika kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada fluktuasi siklus harga komoditas dunia khususnya batubara dan minyak kelapa sawit.

Dia menjelaskan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak kelapa sawit tidak terlalu besar karena hilirisasi di sektor kelapa sawit sudah dalam sekali.

"Fluktuasi harga komoditas ini memang berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan," jelasnya.

Pernyataan Mattoo yang juga dikutip adalah bahwa kebijakan restriksi impor yang masih cukup ketat untuk beberapa komoditas dan produk menyebabkan sektor manufaktur Indonesia belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia di saat siklus harga komoditas melandai.

Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal tersebut juga kontradiktif karena restriksi impor diterapkan sebagai affirmative action untuk melindungi industri dalam negeri.

"Restriksi impor tidak melulu salah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah pengetatan impor untuk barang-barang jadi. Kami tidak pernah mempunyai kebijakan restriksi impor bahan baku karena penting sekali bagi industri dalam negeri dan juga meningkatkan daya saing," jelasnya.

"Tujuan kebijakan restriktif tersebut untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global. Terbukti bahwa sewaktu pasar global lesu karena pandemi COVID-19 dan terjadinya konflik global, pasar domestik yang diisi oleh produk manufaktur menjadi penopang dan game changer bagi perekonomian Indonesia," sambungnya.

Dia mengatakan selain bertujuan melindungi industri dalam negeri pengetatan impor juga diharapkan meningkatkan kinerja manufaktur dan menopang perekonomian Indonesia.

"Negara lain saja semakin memperketat masuknya produk-produk negara lain, masa kita malah melonggarkannya," ungkapnya.

Agus menyatakan dari pengamatannya laporan World Bank dimaksud tidak menyinggung soal fluktuasi harga komoditas dan kebijakan restriksi impor. Karenanya, ia menganggap aneh kutipan media nasional tersebut.

Hilirisasi yang dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo berhasil melepas ketergantungan ekonomi indonesia dari gejolak harga komoditas dunia. Buktinya, nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya pada 2023 mencapai US$28,45 miliar atau meliputi 11,6% dari total ekspor nonmigas dengan ratio ekspor bahan baku (CPO/CPKO) dengan produk olahan (processed palm oil) 10,25% : 89,75%. Industri ini juga menyerap 16,2 juta tenaga kerja langsung serta tidak langsung. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hilirisasi kelapa sawit yang bisa menjawab tantangan untuk keluar dari middle income trap.

Berdasarkan data nilai PDB nasional Triwulan II tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp 5,536 triliun, diperkirakan kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

"Artinya, nilai ekonomi sektor sawit pada Triwulan II-2024 mencapai Rp 193 triliun. Pada akhir tahun 2024 nanti, magnitude ekonomi basis kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp 775 triliun per tahun," jelasnya.

Dia mengatakan sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, Indonesia selalu memiliki potensi besar menjadi negara industri maju dunia. Untuk itu, perlu sinergi dengan para stakeholder, mulai dari penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan SDM, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan riset dan teknologi.

"Dengan demikian pada akhirnya sektor industri nasional diharapkan benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan berhasil mengantarkan Indonesia pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan," tutupnya.

Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank melihat ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik akan terus tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada kawasan lain di dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi itu melambat dan belum kunjung membaik dari sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara wilayah tersebut saat ini, kecuali Indonesia, lebih lambat daripada sebelum pandemi.

Pertumbuhan yang melambat ini memiliki satu implikasi, yakni negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik membutuhkan waktu lebih lama untuk berlomba-lomba mengejar pendapatan atau produk domestik bruto (PDB) yang lebih tinggi.

Mengacu paparan Aaditya, pada periode setelah resesi atau pada 2010 hingga 2014, ekonomi China tumbuh 8% lebih cepat daripada negara maju seperti Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Periode untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dengan negara maju rupanya harus tertahan karena pandemi.

Aaditya menyampaikan bahwa setelah pandemi dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya telah melihat perlambatan yang signifikan dalam proses mengejar ketertinggalan, sehingga beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, dan Mongolia justru semakin tertinggal.

Hal ini juga terjadi pada beberapa negara di Pasifik, banyak di antaranya yang bahkan belum kembali ke tingkat produksi seperti sebelum pandemi.

"Salah satu alasannya adalah karena saat ini konsumsi rumah tangga cenderung melambat. Pada saat yang sama, investasi, yang meningkatkan kapasitas produktif ekonomi, pertumbuhannya juga melambat," ujarnya dalam East Asia and Pacific Economic Update Launch Event, Kamis (10/10/2024).

Sebagai contoh, dirinya melilhat pengeluaran rumah tangga relatif kuat saat ini di Malaysia, tetapi investasi yang masuk justru rendah.

Tercatat dalam laporan East Asia and The Pacific Economic Update October 2024, bahwa pertumbuhan investasi telah menurun di sebagian besar negara di kawasan ini selama dua dekade terakhir.

Penurunan yang sangat tajam di China, Indonesia, Malaysia, dan baru-baru ini, Filipina. Saat ini, tingkat investasi berada di bawah tingkat sebelum pandemi di Malaysia dan Filipina dan belum melampaui tingkat sebelum pandemi di Thailand.

Di China, kemerosotan pasar properti berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan investasi, sementara investasi manufaktur mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan investasi tampaknya relatif kuat di Vietnam. Meskipun demikian, kinerja ekspor yang mulai pulih di wilayah Asia Timur dan Pasifik menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik berada pada angka 4,8% untuk 2024, dan melambat ke 4,4% pada 2025.

Pertumbuhan China diproyeksikan menurun dari 4,8% tahun ini menjadi 4,3% di tahun 2025, di tengah terus lemahnya pasar properti, rendahnya kepercayaan konsumen maupun investor, dan berbagai kendala struktural seperti penduduk yang menua dan tekanan global.

Perbesar

Tim Nasional sepakbola Indonesia akan menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada ronde ketiga. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (10/10) pukul 23.00 WIB.

Terlepas dari itu, Bahrain merupakan salah satu negara maju di kawasan Timur Tengah. Hingga saat ini sebagian besar perekonomian negara ini di topang sektor minyak, sama seperti kebanyakan negara di kawasan itu.

Berdasarkan data dari World Bank, per 2023 kemarin Bahrain memiliki PDB sebesar US$ 44,9 miliar atau setara dengan Rp 702.640,1 triliun (kurs Rp 15.649). Sedangkan untuk PDP per kapitanya sebesar US$ 30.221 atau Rp 472,92 juta.

"Pada November 2023, Kerajaan (Bahrain) mengumumkan rencana strategis energi nasional, menargetkan penurunan emisi karbon hingga 30% pada 2035 dan emisi nol bersih pada 2060, sembari memastikan aksesibilitas energi yang terpercaya dan terjangkau," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, dalam laporan Kementerian Keuangan Bahrain di situs resminya, pertumbuhan PDB riil negara itu 1,3% YoY pada kuartal II (Q2) 2024, didukung oleh pertumbuhan sektor non-migas sebesar 2,8%, meskipun terjadi penurunan 6,7% di sektor migas YoY.

Pertumbuhan sektor non-migas ini dipimpin oleh pertumbuhan dua digit di tiga sektor yang sedang berkembang, yakni sektor transportasi dan penyimpanan sebesar 12,9% pada Q2 2024, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 11,2%, dan sektor akomodasi dan layanan makanan tumbuh 10,6% YoY.

Sektor-sektor yang sudah mapan dalam ekonomi non-migas juga mencatat pertumbuhan yang kuat. Semisal sektor keuangan dan Asuransi yang masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Bahrain sebesar 17,1% dari PDB riil, mencatat pertumbuhan 2,1% YoY dan sektor manufaktur tumbuh sebesar 1,7% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan tersebut menyoroti peran sektor non-migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kini berhasil menyumbang sekitar 85,2% dari PDB riil pada kuarta II 2024.

Selain itu, total stok Penanaman Modal Asing ke Bahrain meningkat sebesar 9,0% pada Q2 2024, mencapai total stok sebesar BHD 16,6 Miliar, naik dari BHD 15,2 Miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Kemenkeu Bahrain juga menyoroti kemajuan yang telah dicapai negaranya itu sebagai pusat teknologi. Hal ini sebagaimana yang telah tercermin dalam peringkat daya saing global.

Tercatat, Kerajaan Bahrain naik 36 peringkat ke peringkat ke-18 secara global dalam Survei PBB 2024 dan memperoleh kelas peringkat tertinggi 'Sangat Tinggi'. Selain itu, negara ini juga diklasifikasikan sebagai negara 'Tingkat 1 - Role-Modelling', kategori tertinggi dalam Indeks Keamanan Siber Global 2024 yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union (ITU).