TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim,sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungiTempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Untuk bisa membuahkan hasil, Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

Dikutip dariKoran Tempoedisi 30 Agustus 2024 Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahanfood estatedi Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan program rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mencakup 30 desa pada 2025 mendatang.

Manager PPIU M4CR BRGM Riau Muhammad Arif Fachrurozi mengatakan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dilakukan dalam kerangka program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), yang didanai oleh Bank Dunia dan berfokus pada pemulihan ekosistem pesisir.

"Program ini akan dimulai secara efektif pada tahun 2025 dan menargetkan rehabilitasi mangrove di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan total luas rehabilitasi mencapai 75.000 hektar hingga 2027," ungkapnya Selasa (22/10/2024).

Dia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program ini. Menurutnya rehabilitasi mangrove harus melibatkan semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Selain itu, dia menyarankan pembuatan Peraturan Desa terkait perlindungan mangrove agar program ini terus berjalan dalam jangka panjang.

Sementara itu DMPM Specialist BRGM, Yuni Mustani, menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ekosistem mangrove yang luas, namun kondisi sebagian besar mangrove sudah rusak akibat eksploitasi.

"Untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak, diperlukan perencanaan restorasi yang matang dengan dukungan data dan informasi yang kuat," ujar Yuni.

Program rehabilitasi ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kritis, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selanjutnya BRGM akan melakukan sosialisasi perencanaan dan perlindungan mangrove di Bengkalis, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, dan masyarakat lokal.

Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik rencana BRGM dan menyatakan apresiasinya atas dukungan teknis yang diberikan.

"Dengan adanya dukungan dari BRGM, kami semakin optimis bisa mencapai target rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.

Dia juga berharap sosialisasi yang akan dilakukan pada November 2024 mendatang dapat berjalan efektif dan tepat waktu, dengan koordinasi yang lebih intens antara semua pihak.

Pihaknya berharap program rehabilitasi mangrove ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di Bengkalis, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.

Lahan gambut di Sumsel kini menyusut sekitar 1,2 juta-1, 4 juta hektare. Sebelumnya Sumsel merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut terbesar di Indonesia pada 2017 hal ini berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 130/2017 seluas 2,09 juta hektare. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra menyebutkan dengan adanya penyusutan lahan gambut, perlu adanya perlindungan ekosistem gambut harus dilakukan mengingat perannya sangat penting bagi lingkungan dalam menjaga perubahan iklim. "Untuk melindungi ekosistem gambut maka dibutuhkan penataan melalui dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem ekosistem gambut (RPPEG), " kata dia, Rabu 17 Oktober 2024. Edward menuturkan penyusunan dokumen RPPEG 2024-2053 telah rampung dan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan gambut di Sumsel. "Dari data RPPEG, hingga 2022 kerusakan ekosistem gambut di Sumsel seluas 390.247 hektare. Rinciannya rusak sangat berat seluas 46.381 hektare (2,2 persen) dan rusak berat 343.866 hektare (16,43 persen). Sementara berdasarkan peta kerusakan ekosistem gambut skala 1:250.000 rusak ringan 58,7 persen, rusak sedang 35,9%. Kemudian teridentifikasi sekitar 46.381,5 hektare (2,6 persen) memilkki status rusak sangat berat dan 34.386,5 hektare (1,9 persen) rusak berat. Dirinya mengaku gambut yang rusak sangat berat terjadi pada daerah lahan terbuka bekas terbakar dan memiliki kanal. Paling banyak kerusakan lahan terbakar terjadi pada 2015 dan 2019 lalu di wilayah Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI). Faktor pemicu lain karena aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan dan lainnya. "RPPEG Sumsel berfokus untuk menangani 5 isu strategis utama, yaitu Karhutla, perubahan penggunaan lahan, kelestarian keanekaragaman hayati, kemiskinan di desa gambut serta infrastruktur dan konektivitas," ungkapnya. Sementara Koordinator ICRAF Sumsel David Susanto mengatakan pihaknya telah melakukan riset dan aksi Peat-Impacts-Land4Lives untuk mendukung penyusunan RPPEG di Sumsel dari 2021. Peat-Impacts didukung The German Federal Environment Ministry-The International Climate Initiative (IBMU-IKI) yang berlokasi di Sumsel dan Kalbar. Dan Land4Lives dari pemerintah Kanada yang dilaksanakan ICRAF Indonesia di Sumsel, Sulsel dan NTT. “Komitmen ini perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi multipihak dan multilevel untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, guna mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut," ujar David. Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tris Raditian mengatakan, RPPEG merupakan bagian pelestarian ekosistem gambut. Perlu dilakukan upaya sistematis terpadu baik dalam perencanaan pemanfaatan pengelolaan dan penegakan hukum. "Ekosistem gambut ini bisa menyimpan kadar air 9-11 kali dari bobotnya. Jadi menyimpan karbon yang luar biasa dan apabila gambut ini terbakar saat kemarau, maka dia bisa mengeluarkan emisi yang luar biasa juga. Hal ini juga yang perlu dijaga untuk perlambatan pemanasan global,” kata dia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menjalankan aktivitas di sekitar lahan gambut.

Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib, menyatakan terutama untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah.

“Kondisi lahan saat ini masih rentan terhadap kebakaran, dan setiap tindakan ceroboh bisa berakibat fatal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya, Tim Respon Cepat (TRC) BPBPK Kalteng dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Jalan Duar Anyar (Banteng Lanjutan), Minggu (15/9/2024) malam. Kebakaran tersebut terjadi di tengah kondisi lahan gambut yang kering, memicu kebakaran dengan cepat.

“Kami langsung mengirim tim dengan satu unit mobil tangki, mobil personil, mesin pompa, serta peralatan lainnya. Upaya pemadaman dilakukan dengan cepat untuk mencegah api meluas," terang Toyib.

Meski kebakaran berhasil dikendalikan, dia menekankan bahwa risiko kebakaran tetap tinggi karena lapisan tanah gambut yang belum kembali lembap meski terjadi hujan.

Ruang fiskal pemerintah terbatas untuk menjalankan program-program inisiatif berkelanjutan. Belum lama ini, Kementerian Keuangan mengumumkan pendapatan negara pada semester I-2024 mengalami kontraksi 6,2% (year-on-year/yoy). Kontraksi diperparah dengan laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir.

Rasio perpajakan tercatat menurun dari 13,7% pada 2014 menjadi 10% pada 2023. Sementara itu, rasio utang terus meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir dari 30,2% pada 2019 menjadi 37,8% pada 2023.

Terlebih menjelang pergantian pemerintahan, presiden terpilih Prabowo Subianto membawa sejumlah program ambisius, seperti makan siang bergizi gratis, yang memakan biaya tidak sedikit. Ini bahkan belum termasuk mega proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara yang harus dilanjutkan dan rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, yang semakin menggerus anggaran negara.

Nasib Program Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan

Selain kedua tantangan tersebut, Indonesia turut dihadapkan dengan permasalahan global, seperti krisis iklim. Kemudian dorongan internasional untuk lebih peduli terhadap upaya-upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Dalam kancah global, Indonesia meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral ini pada dasarnya mengikat negara untuk berkomitmen menjaga keragaman hayati dari degradasi dan kerusakan lingkungan.

Indonesia baru-baru ini bahkan menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menukar utang sebesar US$35 juta atau Rp560 miliar, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.000, untuk proyek konservasi dan restorasi terumbu karang selama 9 tahun.

Penukaran ini bukan mengartikan bahwa Indonesia terbebas dari utang. Namun, negara tetap diminta untuk mengalokasikan anggaran senilai dengan jumlah utang tersebut untuk dialokasikan pada misi keberlanjutan lingkungan.

Kondisi saat ini mengindikasikan bahwa program-program peduli lingkungan tidaklah gratis. Di sisi lain, ruang fiskal Indonesia semakin sempit akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah dan program-program ambisius pada rezim mendatang. Lantas, bagaimana strategi agar Indonesia tetap dapat berkomitmen pada pemulihan lingkungan di tengah himpitan-himpitan tersebut?

Strategi Pembiayaan Upaya Restorasi Lingkungan

Logika utama untuk memperluas ruang fiskal adalah meningkatkan pendapatan negara dan meminimalisasi pengeluaran kurang produktif. Dengan mempertimbangkan ambisi rezim berikutnya, pengurangan pengeluaran sepertinya kurang memungkinkan untuk dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi peningkatan pendapatan negara melalui sejumlah strategi perpajakan progresif dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah dapat menerapkan pajak karbon untuk memaksa pelaku ekonomi mempertimbangkan dampak lingkungan dari emisi karbon yang dihasilkan. Ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil karena membuat pencemar membayar kerusakan yang ditimbulkan.

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan Indonesia berpotensi mendapat pemasukan tambahan dari pajak ini sebesar Rp69,75 triliun per tahun dengan asumsi tarif pajak karbon sebesar US$5 atau Rp75.000.

Kedua, pajak produksi batu bara dapat menjadi opsi lain bagi pemerintah. Pajak ini dapat mendorong peralihan ekonomi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Pajak juga berpotensi mengurangi polusi udara akibat pembakaran batu bara sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama yang tinggal berdekatan dengan situs tambang. Riset Celios memprediksi pajak ini dapat menyumbang sekitar Rp28,76 hingga Rp47,49 triliun per tahun untuk negara.

Ketiga, pajak laba mendadak dikenakan pada keuntungan yang tidak terduga, seperti dalam industri ekstraktif yang mendapatkan keuntungan besar dari lonjakan harga komoditas. Pajak ini juga memastikan pendistribusian keuntungan yang lebih adil dan merata sehingga keuntungan besar tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Celios memperkirakan negara dapat menerima pemasukan tambahan sebesar Rp 42,71 triliun dari pajak ini.

Terakhir, pemerintah perlu dengan segera mengenakan pajak khusus pada orang-orang super kaya. Orientasi utama dari pajak ini adalah meminimalisasi masalah ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa mereka yang memiliki kekayaan besar juga berkontribusi lebih besar terhadap kebutuhan publik.

Celios menggunakan skenario pengenaan pajak sebesar 2% terhadap 50 orang terkaya di Indonesia berdasarkan data Forbes. Hasilnya, potensi penerimaan negara dari pajak ini mencapai Rp81,56 triliun per tahun.

Dengan serangkaian strategi perpajakan tersebut, Indonesia berpotensi memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp222 hingga Rp241 triliun. Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan program-program restorasi dan peduli lingkungan tanpa membebani postur fiskal saat ini dan menambah beban utang.

Keunggulan Perpajakan Progresif dan Berkelanjutan

Berkaca pada kondisi ekonomi saat ini dan ambisi politik mendatang, strategi pembiayaan di atas memiliki beberapa keunggulan. Pertama, riset Celios memperkirakan negara membutuhkan setidaknya Rp37,35 triliun per tahun untuk melaksanakan program restorasi lingkungan secara komprehensif dari berbagai sektor: mulai dari pertanian dan perkebunan, lingkungan hidup dan konservasi, hingga keuangan dan perbankan.

Kebutuhan anggaran ini tidak mencapai 20% dari potensi penerimaan negara dari pajak-pajak progresif dan berkelanjutan.

Kedua, terobosan ini tidak bergantung pada kondisi ekonomi saat ini yang sudah lesu dan membebani struktur fiskal. Ketiga, strategi ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global untuk mempromosikan pembangunan yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan bersamaan dengan meminimalisasi ketimpangan.

Keempat, penerapan sejumlah perpajakan berkelanjutan tersebut dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang berorientasi pada pemanfaatan energi terbarukan. Pada ujungnya menguatkan daya saing ekonomi Indonesia di level global.

Dengan demikian, apabila presiden terpilih Prabowo Subianto tetap ingin menjalankan berbagai program ambisiusnya, tanpa melupakan komitmen untuk merestorasi lingkungan. Sejumlah strategi progresif di atas untuk meningkatkan penerimaan negara harus dipertimbangkan.

Jika tidak, janji-janji politik selama ini justru akan menekan kondisi keuangan dan berujung pada keruntuhan fiskal. Realitas ini tidak hanya buruk bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga berpotensi mengabaikan urgensi perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan lebih dari 95 persen hutan gambut di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil yang luasnya mencapai 82 ribu hektare di Aceh, masih dalam kondisi utuh. SM Rawa Singkil merupakan komponen penting dari Kawasan Ekosistem Leuser yang mencakup lebih dari 2,6 juta hektare.

"Ekosistem ini telah memenuhi target iklim FOLU (Forestry and Other Land Uses) Net Sink jauh sebelum batas waktu 2030," kata Siti melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Saat ini KLHK tengah menangani 5% dari luas SM Rawa Singkil yang berupa vegetasi non-hutan yang terkena dampak perambahan dan masalah lainnya. Penanganan dilakukan melalui penegakan hukum kolaboratif dan keterlibatan masyarakat.
"Tim gakkum (penegakan hukum) terpadu sudah beberapa minggu ini ada di lapangan. Dan saya dilaporkan secara berkala dari lapangan," kata Siti.

Restorasi bertahap

Dari laporan lapangan, Siti mencatat revegetasi alami mengalami kemajuan pascaperambahan di beberapa bagian vegetasi non-hutan. Hal ini akan dilengkapi dengan pengayaan spesies vegetasi lokal.

"Sedangkan untuk kawasan vegetasi non-hutan yang ditanami kelapa sawit akan kami restorasi secara bertahap," kata dia.

Siti menyoroti temuan analisis Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Menurut analisis satelit resolusi tinggi dan pemeriksaan lapangan, Siti memastikan lebih dari 95% hutan gambut di SM Rawa Singkil masih dalam kondisi utuh.

Target FOLU Net Sink

Siti memastikan utuhnya hutan gambut di SM Rawa Singkil membuat tujuan FOLU Net Sink tercapai dengan baik. Menurut dia, status FOLU Net Sink di Kawasan Ekosistem Leuser tetap stabil dan sangat positif.

"Kami yakin Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan FOLU Net Sink 2030. Kita akan terus menjadi negara adidaya dalam memerangi krisis iklim berkat hutan alam dan sumber daya karbon biru yang luas," kata dia.

Siti melanjutkan pencapaian FOLU Net Sink sebelum target 2030 di Kawasan Ekosistem Leuser menambah kepercayaan diri pemerintah untuk terus melindungi badak, orangutan, harimau, dan gajah Sumatra.

"Indonesia tidak akan pernah goyah dari status negara adidayanya dalam menghadapi krisis iklim," kata dia.

Apa itu FOLU Net Sink 2030?

Forestry and Other Land Uses (Folu) Net Sink 2030 berarti dokumen penyerapan bersih karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Folu Net Sink ini akan membawa Indonesia menuju capaian komitmen kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030.

Folu Net Sink 2030 merupakan bagian strategi Indonesia untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement. Langkah yang dilakukan adalah menahan kenaikan laju suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Folu Net Sink 2030 juga menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim. Folu Net Sink 2030 ini juga merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) pada 2050.

(UWA)

Jakarta: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar dialog publik bertajuk 'Mangrove for Future' pada 26-27 Juli 2024, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2024. Acara ini diselenggarakan untuk membahas upaya dan komitmen pemerintah melalui BRGM bersama sejumlah pihak melakukan rehabilitasi mangrove di Tanah Air.

'Mangrove for Future' digelar di Hotel Kempinski, Jakarta. Sejumlah tamu istimewa hadir dalam acara ini. Mulai dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Rawiraatmadja, dan Putri Bumi Indonesia 2024 Nami Afrah Insani. Ketiganya hadir sekaligus untuk membuka acara Mangrove for Future pada Jumat, 26 Juli 2024.

Kemudian, hadir pula perwakilan lembaga dan beberapa ahli dari berbagai sektor untuk berdiskusi membahas isu-isu hangat terkait rehabilitasi mangrove dalam acara yang berlangsung selama dua hari ini. Mereka juga akan memberikan masukan-masukan agar rehabilitasi mangrove berjalan secara optimal.
"Tema kegiatan ini adalah ‘Mangrove for Future,’ Mangrove untuk Masa Depan. Pemilihan tema ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek mangrove tertanam, namun juga berorientasi pada pengelolaan jangka panjang agar manfaat mangrove dapat dinikmati juga oleh generasi-generasi selanjutnya," ujar Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono Rawiraatmadja dalam sambutannya.


Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono Rawiraatmadja. (Foto: Medcom.id/Patrick Pinaria)

Pada kesempatan itu, Hartono juga berharap acara ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak yang peduli untuk menjaga ekosistem mangrove, termasuk BRGM. Baik itu upaya merehabilitasi atau pun meredam deforestasi lahan mangrove.

"Jadi dengan acara ini kita harapkan, kalau kita belum bisa merehabilitasi dengan cepat, paling tidak kita bisa mengerem deforestasi. Karena angka kita itu rata-rata 25.000 hektare mangrove per tahun dikonversi. Itu adanya di APR, area penggunaan lain yang memang di dalam tata ruang kawasan tersebut diizinkan untuk digunakan untuk peruntukan lain," kata Hartono.

Acara dialog 'Mangrove for Future' mendapat sambutan positif dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Ia pun menilai acara ini penting diselenggarakan untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu menjaga ekosistem mangrove yang merupakan bagian dari pertahanan Indonesia.

"Hari ini kita melakukan dialog 'Mangrove for Future' dalam rangka Peringatan Hari Mangrove Sedunia. Acaranya, pembukaan ini nanti ada dialog, diskusi, dan lain-lainnya. Tadi pada saat pembukaan saya dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sudah menyampaikan begitu pentingnya mangrove yang kita miliki," ujar Alue Dohong usai membuka acara dialog 'Mangrove for Future' pada Jumat, 26 Juli 2024.

Faktor utama yang membuat ekosistem mangrove begitu penting dijaga adalah luas lahannya. Jika melihat Peta Mangrove Nasional Tahun 2023, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,44 juta hektare setara dengan 20 persen dari total luas mangrove dunia. Dengan luas tersebut, ekosistem mangrove memiliki potensi yang luar biasa dari sisi ekologi hingga mata pencaharian masyarakat.

"Di dalam mangrove seluas 3,44 juta tersebut, ada banyak nilai seperti ekonomi, sosial, ekologi atau lingkungan yang kita miliki. Karena di mangrove itu ada nilai kayu dan nonkayu. Ada juga nilai perikanan, sumber daya perikanan di dalamnya. Mangrove juga bagian dari sumber tempat pemijahan ikan," kata Alue.

"Tapi juga dia penting bagi perlindungan pesisir kita. Sebab, kalau tidak dilindungi pesisir kita, maka pertama abrasi pantai, pesisir. Nah kalau menjadi abrasi pantai, mangrove hilang juga terjadi intrusi air laut. Dan itu daya rusaknya terhadap hasil produksi misalnya tadi kelapa, pertanian, dan lain-lainnya, itu bisa sangat besar," katanya menambahkan.

Rehabilitasi mangrove 600 ribu hektare

Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare. Target itu terbagi menjadi dua. Pertama, target 200 ribu hektare untuk rehabilitasi mangrove melalui kegiatan penanaman oleh masyarakat.

Kedua, target 400 ribu hektare berupa pengelolaan lanskap mangrove berkelanjutan, termasuk di dalamnya melindungi areal mangrove yang masih utuh melalui penguatan regulasi, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Namun, capaian target merehabilitasi 600 ribu hektare bukan tugas mudah. Banyak tantangan untuk merealisasikan target tersebut, terutama dalam hal pembiayaan.

Karena itu, kolaborasi dan sinergitas menjadi fokus dari BRGM saat ini untuk bisa mencapai target tersebut. Dalam hal ini, BRGM turut melibatkan berbagai sektor dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat tingkat tapak.

Generasi muda juga menjadi kunci dari keberhasilan rehabilitasi mangrove ini. Sebagai Generasi-Z yang familiar akan sosial media dan berkomunikasi secara digital, perlu ditingkatkan kesadaran akan lingkungan terutama ekosistem mangrove.

Hal ini lah yang juga menjadi alasan BRGM mengadakan diskusi Mangrove for Future. Mereka pun melibatkan serta berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut dalam diskusi ini.

Acara ini pun mendapat dukungan dari Putri Bumi Indonesia 2024 Nami Afrah Insani. Ia hadir dalam acara pembukaan sebagai bentuk perhatian dan partisipasi aktif generasi muda terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

"Putri Bumi menjadi penjembatan antara Pemerintah dan masyarakat terutama memberikan awareness terhadap generasi muda. Mangrove for future ini sebuah ruang yang diciptakan untuk kami generasi muda untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan. Saya juga mengapresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat yang turut terlibat aktif dalam rehabilitasi mangrove," ucap Nami.

Pengaturan ruang jadi isu penting dalam acara Mangrove for Future

Ada lima isu penting yang dibahas dalam dialog Mangrove for Future. Salah satu di antaranya adalah 'Pengaturan Ruang dan Kepastian Hak Akses pada Ekosistem Mangrove'.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian/Lembaga terkait terus mengawal upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove, dengan pengembangan tata kelola dan aksi rehabilitasi. Aksi rehabilitasi tidak hanya dengan cara menanam untuk mendapatkan manfaat ekologi, tetapi juga dengan pengembangan potensi ekonomi mangrove, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial-ekonomi dari mangrove," ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong.


(Foto: Medcom.id/Patrick Pinaria)

Topik ini menjadi menu pembuka dalam dialog Mangrove for Future. Sesi ini dihadiri oleh empat narasumber berkompeten seperti Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dr. Rina Mardiana, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KLHK Catur Endah Prasetiani, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Kementerian ATR/BPN Prasetyo Wiranto.

Sinergi percepatan rehabilitasi mangrove

Pada kesempatan itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf menilai permasalahan tata ruang untuk rehabiltasi mangrove ini menjadi sangat penting. Ia pun berharap agar adanya sinergitas semua sektor untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Di satu sisi, Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dr. Rina Mardiana juga menjelaskan diperlukan kolektivitas dan melibatkan masa masyarakat sebagai pemain utama dalam percepatan rehabilitasi mangrove.

Sementara itu, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Kementerian ATR/BPN Prasetyo Wiranto menjelaskan perlu diketatkan penegakan hukum dalam penataan ruang untuk rehabiltasi mangrove agar masyarakat mengetahui jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Dengan integrasi kita bisa lebih kuat secara aturan dalam hal pelaksanaan untuk pengendalian mangrove," tutur Prastyo.

Sedangkan Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KLHK Catur Endah Prasetiani menilai pentahelix menjadi kunci penting dalam rehabilitasi mangrove. Selain itu, ia juga mengatakan perlu adanya kolaborasi agar rehabilitasi mangrove bisa tercapai.

"Bersama-sama melaksanakan tusi (tugas dan fungsi) masing-masing dalam satu locus yang sama, saling mendukung, kemudian termasuk di dalamnya, saling berintegrasi dan bersinergi," tuturnya.

(ROS)