JAKARTA - Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) mengungkapkan, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan produktivitas dan stagnansi produksi selama lima tahun terakhir. Di tengah tingginya permintaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, kondisi itu dikhawatirkan akan mengancam ketersediaan pasokan minyak sawit.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari menjelaskan, penggunaan varietas unggul menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Astra Agro, BRIN mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.

"Diperlukan ekplorasi dan pengembangan varietas-varietas unggul kelapa sawit agar mampu menciptakan bibit yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. Riset dan pengembangan diperlukan untuk mendorong mutu yang memperhitungkan keberlanjutan dan dampak lingkungan,"ungkap Puji Lestari dalamketerangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Data yang dilansir GAPKI, produksi minyak sawit tahun 2023 meningkat 7,02% dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 51,2 juta ton. Namun, produksi CPO dan PKO telah stagnan di sekitar 51 juta ton dalam periode 2019 hingga 2022.

Sejak tahun 2018, BRIN dan Astra Agro telah mengembangkan inovasi melalui teknik kultur jaringan untuk menciptakan klon unggul kelapa sawit. Hingga tahun 2024, penanaman klon unggul hasil kultur jaringan telah mencapai lebih dari 10.000 tanaman yang berlokasi di salah satu perkebunan kelapa sawit Astra Agro di Kalteng.

Senior Vice President Research and Development Astra Agro Cahyo Wibowo mengungkapkan bahwa teknologi yang digunakan untuk menghasilkan klon melalui kultur jaringan saat ini dalam proses untuk mendapatkan hak paten bersama BRIN yang telah diajukan pada akhir 2023 silam. Melalui kerja sama BRIN, Astra Agro terus meningkatkan kloning (perbanyakan) tanaman menggunakan sumber materi genetik tanaman yang unggul.

"Pada prinsipnya, kandidat tanaman yang digunakan harus memiliki keunggulan spesifik seperti produktivitas yang tinggi berdasarkan hasil pengamatan komprehensif di lapangan. Optimalisasi metode kultur jaringan didorong melalui kerja sama ini untuk menghasilkan tanaman dengan jumlah yang besar dengan waktu yang relatif lebih cepat,"jelas Cahyo.

Menurut penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25% dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. Cahyo Wibowo melanjutkan tanaman kelapa sawit dari hasil kultur jaringan memiliki sifat genetik yang sama dengan pohon yang akan dikloning.

"Tidak hanya dari varietas unggul, produktivitas tanaman juga harus didukung dengan pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta teknologi kecerdasan buatan yang membantu proses budi daya tanaman sawit. Untuk itu, inovasi dalam perawatan tanaman juga tetap harus dieksplorasi," tuturnya.

Sebelumnya, Astra Agro telah menciptakan pupuk hayati Astemic yang dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi hayati mikroba unggul yang bersumber dari kebun-kebun Astra Agro. Pupuk hayati ini telah digunakan secara internal yang berhasil mengurangi 25% penggunaan pupuk kimia selain juga mengurangi emisi karbon. Dengan kolaborasi BRIN, Astra Agro membuka diskusi untuk turut melakukan inovasi pengembangan pupuk hayati yang dapat memenuhi prinsip berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru makin banyak berubah menjelang akhir masa jabatannya.

Ikrar mengaku dirinya sudah mewanti-wanti kepada Jokowi agar tidak bermain di dua kaki karena akan membahayakan negara.Nasihat tersebut, kata Ikrar sudah disampaikan secara langsung maupun tulisan ke Jokowi tentang degradasi nilai pancasila yang telah dimuat disejumlah media cetak pada Oktober 2023.

"Saya sering nulis di koran di bulan Oktober 2023 itu, tulisan saya saat itu masih sangat mencintai Presiden kita, memberi nasihat agar presiden tidak berada di dua kaki," tuturnya di agenda FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Ikrar juga mengaku sudah berikan nasihat kepada Gibran Rakabuming Raka agar tidak macam-macam selama menjadi wakil presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029.

"Wapres terpilih [Gibran], saya juga memberi nasihat, jangan anda macam-macam, nanti anda gali lubang untuk kuburan anda sendiri," katanya.

Namun sayangnya, kata Ikrar, gerakan tidak taat etika yang dilakukan Jokowi beserta anaknya Gibran Rakabuming Raka masih terus dilanjutkan.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari cara Jokowi merespon beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini seperti terkait Putusan Mahkamah Konstistusi (MK) dan revisi UU Pilkada di DPR yang diprotes masyarakat.

"Termasuk Baleg DPR yang bikin sidang itu kemarin, seakan-akan Presiden itu orang yang seolah-olah tidak berdosa. Walaupun kalimat terakhir itu menunjukan presiden itu tidak mengerti atau tidak mau mengikuti konstitusi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti menegaskan masyarakat tidak ingin Republik Indonesia berubah jadi kerajaan Jokowi.

Menurutnya, selama ini Jokowi tengah mencoba untuk memperluas kekuasaannya jelang lengser sebagai Presiden RI. Dia menilaiJokowi ingin menerapkan sistem yang sama seperti zaman orde baru dahulu.

"Kami tidak ingin Republik Indonesia saat ini berubah menjadi negara Kerajaan Jokowi atau Kerajaan Solo. Itu bukan nilai asli dari Indonesia, kelompok ini menjadi zaman orde baru di mana tirani minioritas dan menjadi diktator mayoritas," tuturnya di agenda FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ikrar menegaskan bahwa dirinya tetap akan menjaga Indonesia dari rencana bangunan nepotisme, di mana semua anak dan mantu Presiden Jokowi bisa bergerak agar leluasa melanggengkan kekuasaannya di Indonesia.

"Katanya kita Ketuhanan yang Maha Esa, saya bingung apakah Presiden kita itu [Jokowi] kini bertuhan atau tidak? Kenapa kok beliau nekat banget, seakan-akan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tolol dan akademisi Indonesia adalah orang cerewet dan tidak mengerti soal politik," ucapnya.

Dia menegaskan masyarakat Indonesia masih sangat pintar dan tidak mudah diiming-imingi dengan bantuan sosial dari pemerintah agar pemerintah bisa segera melanggengkan kekuasannya.

"kami ingin mencegah bangunan nepotisme atau di mana anak-anak Jokowi itu leluasa seakan-akan kita ini warga negara tolol dan dibayar dengan bansos bisa berubah pikirannya," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan adanya penjualan pulau tengah menjadi sorotan. Badan Riset Nasional dan Inovasi (BRIN) mencatat hingga 2023 lebih dari 226 pulau di Indonesia telah dijual. Pulau yang banyak dijual berada di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Namun, pemerintah Provinsi Maluku Utara membantah adanya penjualan pulau di sana. "Soal isu penjualan itu sebenarnya ada yang memainkan," kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Maluku Utara Rahwan K. Suamba, saat dihubungi pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan, saat itu pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya memberikan kewenangan kepada pengembang pengelolaan pariwisata. Namun rencana pengembangan itu berbeda dari kesepakatan pihak perusahaan dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Rahwan, pemerintah Maluku Utara saat itu memberikan izin kepada PT Leadership Islands Indonesia. Perusahaan ini mengajukan permohonan pengelolaan sekitar 16 pulau. PT LII merupakan badan usaha dari penanaman modal asing. "Lokasi yang dimohonkan untuk kegiatan wisata bahari terdiri dari 15 pulau dan 2 atol (pulau cincin)," ucap dia, dalam aplikasi perpesanan pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Daratan belasan pulau tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Sedangkan perairannya merupakan daerah pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Maluku Utara. Saat itu, Rahwan mengatakan, konsep wisata bahari yang ditawarkan adalah pengelolaan kawasan pulau dan perairannya menjadiprivate tourismdengan melibatkan masyarakat sekitar.

Saat itu, CEO PT LII adalah Natalia Kira Catherine, mendapat izin pengembangan wisata. Rahwan mengatakan, saat itu pemberian obyek pengelolaan kepada LII hanya satu titik. Namun terjadi problem lain, seperti rencana pengelolaan Kepulauan Widi memasuki area konservasi yang tidak masuk dalam perizinan seperti diajukan LII.

Dia menjelaskan, belakangan PT LII tak berhasil mengelola pulau itu sebagai tempat wisata. Dengan alasan tak punya modal yang cukup dalam melakukan pengelolaan. Kesepakatan membangun tempat wisata di Pulau Widi dilakukan pada 2016. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh pemerintah Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan PT LII.

Selanjutnya muncul kabar Kepulauan Widi—yang terdiri dari puluhan pulau—dijual melalui situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat. Rahwan mengatakan hal itu menimbulkan polemik. "Memperhatikan kinerja PT LII dan timbul polemik, izin PT LII dibekukan dan dicabut jika tidak ada langkah baik," ucap dia.

IDXChannel - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini mengungkap sebanyak 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan ke pihak swasta. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut berlokasi di wilayah Jakarta dan Maluku Utara.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro, mengatakan pihaknya tidak tahu-menahu terkait proses jual beli pulau tersebut.

Menurutnya, KKP tidak ada kaitannya dengan penjualan 200 pulau. Sebab, KKP hanya mengatur pulau yang berukuran sangat kecil saja, yang berukuran kurang dari 100 km persegi.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, enggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ujar Kusdiantoro saat dijumpai awak media di Kantor KKP pada Senin (30/7/2024).

Lebih lanjut, Kusdiantoro menyatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat. Terlebih untuk pihak asing, maka ada penanaman modal asing (PMA) yang izinnya harus dikantongi.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 kilometer persegi, sebanyak 70 persen bagian pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau, sehingga investor hanya bisa memanfaatkan 30 persen.

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km persegi, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Kusdiantoro memaparkan, untuk investasi asing, pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.

Kusdiantoro menjelaskan pemanfaatan untuk 22 pulau sudah dicek secara rinci izinnya. Semua pulau tersebut berukuran di bawah 100 km persegi.

Sebanyak 17.240 pulau dari total 17.508 pulau di Indonesia sudah diberi nama dan didaftarkan ke PBB. Ini berarti 99,25 persen dari seluruh pulau di Indonesia sudah dibakukan namanya.

"Saya kurang tahu memang (isu penjualan pulau), semuanya terdata, dan kita sudah ada lembaga, ada Kementerian Polhukam, ini data resmi. Jadi 200 saya enggak ngerti datanya dari mana dia prosesnya. Ini kan, sudah terdaftar PBB," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Pangkal Pinang: Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Amarulla Octavian mendorong periset untuk mempercepat teknologi ekstraksi logam tanah jarang (LTJ). Teknologi ekstraksi itu dinilai bisa membuat pengolahan mineral ikutan timah (MIT) lebih bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

"Saya juga meminta teknologi BRIN ini diarahkan untuk bisa mengolah hasil akhir MIT sampai memiliki kadar konsentrasi yang ramah lingkungan. Agar proses recovery lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan ulang untuk produksi pangan," kata Amarulla melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 19 Juli 2024.

Amarulla mengatakan BRIN sangat berkepentingan untuk mengolah LTJ sebagai bahan baku industri teknologi canggih untuk masa depan dunia. Dia melanjutkan riset BRIN diarahkan untuk memanfaatkan teknologi ekstraksi phospat dari monasit.
"Nantinya bisa digunakan dalam produksi pupuk, uranium-thorium untuk produksi bahan bakar nuklir (foto X-ray kesehatan, energi listrik, dll), serta LTJ untuk produksi baterai mobil listrik, semikonduktor, hingga magnet permanen," kata mantan Rektor Universitas Pertahanan itu.

Amarulla melakukan kunjungan kerja ke PT Bangka Citra Pratama di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Tampak mendampingi Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur Prof Cuk Supriadi beserta enam periset BRIN. Hadir pula Komandan Pangkalan TNI AL Bangka-Belitung, Kolonel Laut Erwin dan staf.

Kedatangan rombongan Waka BRIN diterima pimpinan perusahaan dan jajaran direksi. Amarulla berkesempatan meninjau fasilitas, peralatan, dan proses pengolahan mineral utama timah dan MIT dengan teknologi separator gravitasi, magnetik, dan elektrostatik.

Selama ini, MIT belum optimal diolah karena keterbatasan teknologi. Bahkan, beberapa tahun yang lalu MIT masih diperlakukan sebagai limbah oleh sebagian perusahaan.

"Akibatnya, lahan bekas tambang sulit diolah kembali," kata Amarulla.

Sejak awal tahun 2000-an beberapa MIT sudah diolah. Seperti rutil, zircon, monasit, hingga silicon. MIT dimanfaatkan pada bidang metalurgi, manufaktur, hingga keramik.

Pengolahan MIT di dalam negeri juga ditujukan untuk mengurangi impor dari beberapa negara tertentu. Khusus monasit, pengolahannya sampai saat ini masih belum optimal.

Amarulla mendorong periset BRIN mempercepat teknologi guna melakukan ekstraksi monasit. Terutama untuk tiga mineral logam, yakni phospat, uranium-thorium, dan LTJ.

(UWA)